Archive for month: October, 2020

Saat ini, masih banyak anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, hingga stigmatisasi, dan perlakuan salah lainnya.

Banyaknya persoalan yang mengancam 80 juta anak Indonesia, masih menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh pihak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan rangkaian Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Manajemen Kasus bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Layanan Perlindungan Anak. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan sensitifitas mereka dalam menangani kasus anak, sehingga upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) dapat berjalan optimal.

“Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kemen PPPA pada 2 Oktober 2020, terdapat sebanyak 6.051 kasus kekerasan terhadap anak, dengan jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.929 dan anak perempuan sebanyak 4.762. Data ini baru yang terlaporkan saja, masih banyak kasus kekerasan lainnya yang mungkin dialami anak tanpa kita ketahui. Untuk menangani hal ini, diperlukan upaya perlindungan anak yang holistik agar anak dapat terlindungi baik secara fisik dan mental, salah satunya dengan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyediaan layanan yang ramah anak dan berbasis hak anak,” ungkap Deputi Bidang perlindungan Anak, Nahar dalam sambutannya pada Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Manajemen Kasus bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyedia Layanan Perlindungan Anak yang dilaksanakan secara offline dan online (16/10).

Salah satu upaya Kemen PPPA dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan perlakuan salah lainnya di Indonesia adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Hingga saat ini, UPTD PPA sudah terbentuk di 28 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Nahar menjelaskan pada praktIknya, UPTD PPA dalam menangani kasus anak, baik anak sebagai korban, pelaku, maupun saksi, tidak bisa berperan sendiri. Dalam menangani kasus tentu para pemberi layanan akan bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Untuk itu, dibutuhkan kesamaan persepsi antara APH dan petugas UPTD PPA saat menangani kasus bersama, sehingga kasus dapat diselesaikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban, pelaku ataupun saksi.

Saat ini, Kemen PPPA telah menyusun desain rencana strategis Penurunan Kekerasan Terhadap Anak tahun 2020-2030. Rencana strategis ini memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat; memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kasus kekerasan pada anak; dan melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif.

Moda transportasi dan ruang publik yang tidak ramah anak dapat memicu kasus kekerasan dan diskriminasi pada anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan moda transportasi dan ruang publik yang nyaman dan ramah untuk digunakan anak. Setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan penunjang gerak yang aman dari kekerasan, diskriminasi serta tidak menghambat tumbuh kembangnya.

Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Rohika Kurniadi Sari mengatakan, membangun infrastruktur ramah anak adalah membangun sumber daya manusia (SDM) ke depan, tidak hanya upaya membangun secara fisik, tapi juga membangun kultur sosial yaitu perilaku masyarakat untuk menghargai dan disiplin mengikuti aturan infrastruktur tersebut.

“Hal ini harus dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal setiap daerah, dan tentunya memerlukan kolaborasi semua pihak melalui langkah konkrit demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia. Membangun moda transportasi dan ruang publik ramah anak merupakan salah satu kontributor dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA 2030),” ujarnya dalam Diskusi Publik Infrastruktur Ramah Anak dengan tema “Moda Transportasi dan Ruang Publik Ramah Anak” yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (13/10/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi contoh praktik baik yang telah menghadirkan moda transportasi dan ruang publik ramah anak. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi Provinsi lain untuk ikut mereplikasi praktik tersebut demi mengoptimalkan tumbuh kembang seluruh anak Indonesia.

“Praktik ini sangatlah penting dan harus dilaksanakan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa juga harus turut serta bertanggungjawab menghadirkan infrastruktur yang ramah anak,” ujar Rohika.

Pemprov DKI Jakarta telah menghadirkan enam Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang tersertifikasi ramah anak. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyedia transportasi publik untuk menghadirkan pos pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu sebanyak 23 pos di halte Transjakarta, 13 pos di stasiun MRT dan 6 pos di Halte LRT.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menyediakan 177 unit bus sekolah yang menayangkan materi KIE terkait stop bullying, menyediakan lebih dari 300 unit bus transjakarta dengan lantai yang rendah (lower tier deck) agar memudahkan ibu hamil, anak, dan lansia saat menggunakannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Luhur Budijarso mengungkapkan bahwa dunia usaha di bawah APSAI terus berupaya memberikan dukungan dalam membangun tumbuh kembang anak melalui infrastruktur ramah anak, khususnya terkait moda transportasi dan ruang publik ramah anak. Adapun salah satu peran dunia usaha dalam mendukung upaya tersebut yaitu menyediakan bisnis berupa alat transportasi atau jasa dan layanan yang ramah anak dengan memegang komitmen 3P, meliputi policy (kebijakan), product (produk), dan program.

Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sri Cahaya Khoironi mengungkapkan budaya keamanan cyber belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan di ranah publik. Seringkali posisi anak dalam ekosistem layanan publik agak terabaikan. Padahal keamanan cyber adalah hal yang mutlak, mengingat kejahatan di dunia maya terus berkembang sesuai kemajuan teknologi.

Berdasarkan data Kominfo pada September 2020, penanganan konten negatif pada situs internet mencapai 1,3 juta konten. Konten pornografi masih menjadi masalah utama yang menjerat anak di internet yaitu sebanyak satu juta konten, baik anak disasar sebagai pengguna maupun ikut serta dalam konten pornografi tersebut. Hal ini menunjukkan secara infrastruktur masih banyak permasalahan. Untuk itu, diperlukan strategi keamanan siber sebagai kunci perlindungan anak yang harus dibangun berawal dari keluarga dan anak, tentunya harus dikawal secara kolaborasi dengan melibatkan lintas sektor baik pemerintah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat.