Archive for category: PPPA

Paser — Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tidak hanya berakhir dengan penentuan peringkat, tetapi evaluasi justru memicu perencanaan yang lebih baik.

Saat ini, pengembangan dan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Kalimantan Timur mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dari sinergi yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga terkait perlindungan serta pemenuhan hak anak.

“Pencapaian KLA bukanlah hal yang mudah, melainkan memerlukan komitmen yang kuat, sinergi lintas bidang pembangunan, serta kerja sama antar OPD dan daerah. Pendekatan holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk melibatkan serta bekerjasama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan,” hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar, Juraidi pada Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak, bertempat di Kyriad Hotel Sadurengas, Senin (18/3/2024).

Pada hakikatnya penyelanggaraan KLA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui pengitegrasian kebijakan, program, anggaran dan kegiatan pembangunan anak di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan KLA juga diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat Rencana Aksi daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 mencapai 275 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 79,5 juta jiwa anak di bawah usia 18 tahun, yang terdiri dari 40,8 juta jiwa anak laki-laki dan 38,7 juta jiwa anak perempuan, dengan rincian 23,0 juta anak usia 0-4 tahun, 22,0 juta anak usia 5-9 tahun, 22,0 juta anak usia 10-14 tahun, dan 12,5 juta anak usia 15-17 tahun.

Jumlah anak tersebut tersebar di 83.436 desa/kelurahan, 7.201 kecamatan, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi. Mereka merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Diprediksikan bahwa pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berusia 28-45 tahun, yaitu periode usia produktif yang penting sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas, yang akan meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas, dan daya saing bangsa.

Pemerintah menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab dalam menciptakan daerah yang ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah wujud komitmen untuk memberikan perlindungan, pengembangan, dan hak-hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan kerjasama erat antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi lingkungan yang layak bagi anak-anak.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi aktif dalam proses penyusunan kebijakan ini, serta berkomitmen untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya

Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi Kabupaten/Kota Layak Anak di Kalimantan Timur, sehingga bersama-sama dapat merumuskan langkah-langkah konkret dan membuat kebijakan yang tepat guna merealisasikan tujuan pembangunan KLA, terutama untuk peningkatan kesejahteraan anak-anak di daerah.

Rakor tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Paser.

Kegiatan pun diikuti sebanyak 73 peserta terdiri dari Perangkat Daerah Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten dan Kota serta Disdukcapil Kabupaten dan Kota. (diskominfokaltim)

Sendawar — Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kalimantan Timur, perlu melakukan upaya-upaya melalui beberapa tahapan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Junainah mengatakan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, Pemerintah mendorong semua Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan perlindungan anak melalui KLA sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KLA merupakan sebuah sistem, maka dalam penyelenggaraannya melibatkan banyak pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, media, perguruan tinggi, termasuk anak.

Oleh karenanya, dalam upaya percepatan peningkatan peringkat KLA Kabupaten Mahakam Ulu harus terus di tingkatkan melalui  kebijakan dan kegiatan, agar pemahaman seluruh stakeholder yang ada di tingkat kabupaten/kota terhadap konvensi hak anak, perlindungan anak serta pemenuhan hak anak semakin  meningkat sehingga KLA bisa di capai di tahun 2024 ini.

“Saat ini sudah sembilan kabupaten/kota di Kaltim yang masuk dalam kategori KLA dan terdapat satu kabupaten/kota yang belum masuk dalam katagori KLA anak yaitu Kabupaten Mahakam Ulu,” ujar Ana sapaan akrabnya pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan KLA Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Loveta Kutai Barat, Kamis (1/2/2024).

Ia menambahkan, indikator penyelenggaraan KLA melalui Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) lebih menjabarkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Desa/Kelurahan. seperti adanya pengorganisasian anak, Profil Anak terpilah, Peraturan Desa terkait DRPPA yang berisi Indikator KLA sesuai kewenangan Desa/Kelurahan,

“Melalui Bimtek ini kita dapat menyamakan persepsi, dan komitmen terhadap perlindungan anak juga diharapkan semakin baik serta meningkat,” harap Ana.

Ia juga mengingatkan bahwa untuk mewujudkan KLA, membutuhkan kerja keras dan partisipasi semua pihak, karena untuk menjadi sebuah Kabupaten/ Kota Layak Anak harus memenuhi komponen penilaian dari pusat. (dkp3akaltim/rdg)

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menyebutkan pada tahun 2023 sudah 9 kabupaten/kota yang membnetuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan 1 Puspaga di tingkat Provinsi.

Dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menggunakan 24 indikator yang telah di tetapkan. Misalnya pada klaster kedua tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang diukur melalui salah satu indikatornya adalah tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua/keluarga.

“Kami terus mendorong agar semua kabupaten/kota di Kaltim dapat segera membentuk Puspaga,” ujar Soraya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Se-Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel, Kamis (21/9/2023).

Soraya melanjutkan, untuk memperkuat layanan Puspaga, Pemprov Kalimantan Timur mengajak partisipasi dan dukungan semua pihak dalam peningkatan, pengembangan dan penguatan kualitas keluarga agar bisa terpenuhinya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Puspaga merupakan wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam partisipasi anak dalam keluarga dan juga sebagai wadah dalam pelaksanaan program kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat menjadi tempat untuk layanan konsultasi masalah dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga

Soraya pun menjelaskan menurut data Sistem Informasi Online Perlidnungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 1 September 2023, total kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 730 kasus yakni 792 korban yang terdiri dari 446 korban anak dan 346 korban dewasa, dengan prosentase korban terbanyak merupakan perempuan di usia anak sebanyak 42% dan untuk perempuan dewasa sebanyak 43%.  Adapun korban yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 43% atau 364 orang.  Kekerasan terbanyak dialami anak berbentuk kekerasan seksual 246 korban, sedangkan pada korban dewasa kekerasan fisik sebesar 260 korban.  Untuk tempat kejadian kasus kekrasan paling banyak terjadi di rumah tangga yaitu 202 kasus anak dan 213 kasus dewasa.

“Untuk itulah sangat diperlukan upaya untuk menyatukan peran dan tanggung jawab orang tua dan pemerintah dalam membantu dan mengatasi permasalahan keluarga dalam suatu wadah yakni Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, yang mana bisa memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Balikpapan — Sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan perlu dilakukan penanganan melalui regulasi peraturan, penyediaan layanan korban, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Kemudian melakukan pencegahan, penguatan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan dan penguatan seluruh stakeholder serta penegakan hukum, sistem pencatatan dan pelaporan. Upaya lain adalah memperkuat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-TPPO).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan terkait tindak pidana perdagangan orang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, telah memberikan arahan agar fokus melakukan penangananTPPO.

“Dari hal tersebut, sangatlah diperlukan sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder, dan perempuan.pun harus berani untuk bersuara untuk mencegah kekerasan yang terjadi,” kata Soraya pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Antara Lembaga Layanan Dengan Aparat Penegak Hukum Tahun 2023, berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan, Selasa (4/7/2023).

Soraya menyampaikan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terdata korban kekerasan yaitu pada tahun 2020 sebanyak 626 korban, tahun 2021 sebanyak 450 korban dan tahun 2022 sebanyak 1.012 korban.

“Dan yang cukup memprihatinkan bahwa kekerasan masih didominasi perempuan,” imbuh Soraya.

Sementara untuk TPPO di Kalimantan Timur tahun 2021 sebanyak 2 kasus dengan 2 korban, tahun 2022 sebanyak 6 kasus dengan 10 korban, dan tahun 2023 per tanggal 1 Juni 2023 sebanyak 3 kasus dengan 4 korban.

Soraya meminta, hal ini wajib menjadi perhatian bersama karena Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan pencegahan dan penanganan korban kekerasan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehingga sangat diharapkan sekali adanya tren penurunan kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur.

“Oleh sebab itu mari kita fokuskan seluruh sumber daya yang ada dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan melalui kerjasama, sinergi dalam bentuk forum koordinasi serta dapat pula menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan,” harapnya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Samarinda — Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak (PHA) atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian PPPA, Rohika Kurniadi Sari mengatakan percepatan Kabupaten/Kota (KLA) di tahun depan akan membahas terkait Klaster II yang terdiri dari 5 indikator. Kalster II yaitu Lingkungan Keluarga  dan Pengasuhan Alternatif terdiri dari perkawinan usia anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, PAUD-HI dan infrastruktur ramah anak.

Menyinggung pencegahan Perkawinan Anak, menjadi upaya yang dilakukan dalam mengurangi tingginya perkawinan anak yang dapat mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menyelamatkan anak- anak Indonesia yang harusnya tumbuh kembang secara optimal sesuai hak anak.

Walaupun capaian angka perkawinan anak menunjukkan penurunan yang signifikan, dan sudah diatas target RPJMN 2024 sebesar 8,74 namun masih diperlukan upaya kolaboratif untuk percepatan penurunan angka perkawinan anak. Sementara berdasarkan data BPS tahun 2022, capaian angka perkawinana anak di Kaltim yaitu 7,22. Perkawinan usia anak di Kaltim tahun 2022 yaitu sebanyak 780 anak. Dan hampir 85% anak perempuan yaitu sebanyak 633 anak dan anak laki-laki sebanyak 147 anak.

“Anak yang menikah di usia muda rawan terkena kanker serviks. Membuat peraturan bisa menurunkan angka perkawinan usia anak. Bisa dimulai dengan peraturan desa, dengan memuat sanksi administratif (denda) atau pencopotan jabatan kepala desa dan sanksi sosial. Hal tersebut dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak, yang berhubungan dengan angka tindak kekerasan seksual, serta Mekanisme penanganan,” ujar Rohika pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Layanan Kualitas Hidup Anak Di Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Swiss Belhotel Borneo Samarinda, Selasa (13/6/2023).

Sedangkan pengasuhan layak anak harus memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua dan keluarga wajib memastikan anak terpenuhi hak-haknya dan mencegah anak dari keterpisahan.

Pengembangn Taman Asuh Ceria (TARA) merupakan tempat/wadah yang memberikan layanan pengasuhan anak sementara untuk anak-anak usia 0-6 tahun dari perempuan pekerja yang memberikan kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang bagi anak berdasarkan hak-hak dasar anak sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak.

Rohika manyebutkan tujuan pengembangan TARA yaitu tersedianya layanan TPA/Daycare dengan pengasuhan berbasis pemenuhan hak anak, untuk anak-anak dari perempuan pekerja di tingkat bawah dalam perusahaan. Menguatnya kemampuan keluarga dengan ayah dan ibu sebagai pekerja di perusahaan dalam mengasuh dan melindungi anak untuk mewujudkan keluarga yang sesuai hak anak. Tersedianya TPA/Daycare dengan layanan informasi, konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak pengasuhan anak.

Terakhir, Rohika mengimbau Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) merupakan hal yang penting. “Dan koordinasikan dengan DLH harus ada tempat bermain yang ramah anak,” terangnya.

Kegiatan ini diikuti Dinas PPA se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Fungsional Perencana Ahli Madya Asdep PHAPL, Suhaeni Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak –PHAPL Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perpetua Kuayo, Spesialis Senior Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini, Tantoto Foundation Asesor Taman Asuh Ceria (TARA), Fitriana Herarti, dan Meilia Rachmawati, serta Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita. (dkp3akaltim/rdg)