DKP3A Kaltim Gelar Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Lembaga Layanan

Samarinda — Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasaan, diperlukan upaya pendampingan psikologis yang dilakukan oleh psikolog untuk membantu dalam pemulihan korban kekerasaan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Eka Wahyuni mengatakan, pendampingan merupakan proses memandirikan korban dengan cara menggali masalah serta membantu korban untuk lebih berdaya dan mampu menjalani kehidupannya setelah kasus yang dialaminya.

Selain itu, tantangan besar bagi Lembaga Layanan dalam penanganan psikologis bagi korban kekerasan di daerah yaitu jumlah psikolog yang tersebar di kabupaten/kota terbatas dan tenaga pendamping belum dibekali dengan keterampilan konseling yang mumpuni.

Berdasarkan data aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kekerasaan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terdapat 1386 pengaduan yang masuk.

“629 pengaduan pada tahun 2019, 612 pengaduan pada tahun 2020 dan 145 pengaduan yang terhitung hingga tanggal 11 Juni 2021,” ujarnya pada kegiatan Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan Bagi Lembaga Layanan, di Hotel Grand Victoria Samarinda, Senin (14/6/2021).

Eka melanjutkan, pengaduan didominasi oleh kasus KDRT Fisik sebanyak 277 kasus pada tahun 2019, 255 kasus pada tahun 2020 dan 72 kasus yang terhitung hingga tanggal 11 Juni 2021.

Sedangkan pengaduan terbanyak kedua adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 200 kasus pada tahun 2019, 226 kasus pada tahun 2020 dan 52 kasus yang terhitung hingga tanggal 11 Juni 2021.

Mengingat banyaknya jumlah kasus yang terjadi, diperlukan tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan korban kekerasan di daerah.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta dari UPTD PPA kabupaten/kota se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Ketua Tim Percepatan Maratua, Meiliana, Kepala Bidang PPPA Junainah, Kabid SIGA Iwan Heriawan dan Psikolog Biro Psikologi Inka Alzena Samarinda Siti Mahmudah I K. (dkp3akaltim/rdg)

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Bangun Indonesia dari Desa

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan membangun Indonesia dari desa untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing sangat tepat dilakukan bersama agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal (no one left behind).

Membangun desa dalam berbagai bentuk inovasi dapat berkontribusi positif bagi perempuan dan anak karena sekitar dua-pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak, serta menjadi strategi untuk mencapai akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia.

Jumlah penduduk Indonesia sebesar 270 juta jiwa, 43% tinggal di desa (BPS, 2020), sekitar 49,5% adalah perempuan, dan sekitar 30,1% adalah usia anak (di bawah usia 18 tahun), maka mereka, dengan total 65% akan menjadi modal besar dalam pencapaian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, termasuk SDGs.

Oleh karena itu, atas dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional, Kemen PPPA bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan Rapat Koordinasi Nasional Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai tindak lanjut Deklarasi DRPPA yang telah dilakukan pada November 2020. Rakornas diikuti seluruh Dinas PPPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota, dan seluruh Kepala Desa di Indonesia, khususnya 3.886 Kepala Desa Perempuan, dan juga pendamping desa.

DRPPA merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya khususnya perempuan dan anak, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta tersedia sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak.

“DRPPA merupakan model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab lima arahan Presiden RI yang dimulai dari tingkat desa. Selain untuk mewujudkan lima arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi” jelas Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga menjelaskan terkait ukuran keberhasilan dari pembangunan dan pengembangan DRPPA, antara lain sejauh mana kebijakan di desa mengatur tentang implementasi DRPPA, meningkatnya perempuan wirausaha di desa, meningkatnya keterwakilan perempuan di struktur desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meningkatnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa, meningkatnya peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak ada anak yang bekerja, tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun, serta tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jika terjadi kekerasan, maka perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan yang komprehensif.

Menteri Desa-PDTT, Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri mengatakan, sekitar 43% penduduk Indonesia tinggal di desa. Dengan menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak di desa, berarti kita sudah menyelesaikan 43% permasalahan perempuan dan anak di Indonesia

Menteri Abdul Halim Iskandar juga mendorong para Kepala Desa untuk melakukan Pemutakhiran Data Desa Berbasis SDGs Desa agar lebih mempermudah memetakan permasalahan dan potensi suatu desa. Menurutnya, selama ini biasanya kita hanya mencari potensi desa, tapi tidak menggali permasalahan desa.

“Dengan SDGs Desa memberikan ruang yang seimbang bagi desa untuk menggali permasalahan desa dan mengukur potensi desa. Pemanfaatan Pemetaan data berbasis SDGs Desa saat musyarawah juga dapat mempermudah warga desa dalam menyusun prioritas desa. Ke depan, diharapkan pembangunan desa berbasis masalah, bukan berbasis keinginan,” terang Menteri Abdul Halim Iskandar.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah yang hadir secara virtual menyampaikan apresiasinya kepada para Kepala Desa Perempuan yang memiliki peran vital sebagai agen perubahan masyarakat desa, khususnya terkait pemberdayaan perempuan di desa.

“Kepala Desa Perempuan adalah agen perubahan yang paling dekat dengan masyarakat. Peran mereka sangat vital, karena tahu persis kondisi dan kebutuhan perempuan di lingkungannya. Dengan memberikan pemberdayaan yang tepat, maka Kepala Desa Perempuan telah berkontribusi dalam pemberdayaan perempuan negara dan bangsa. Para Kepala Desa Perempuan teruslah mengasah dan mengembangkan diri agar memiliki jiwa kepemimpinan yang semakin berkualitas, profesional, dan semangat untuk membangun negeri,” pesan Menteri Ida Fauziyah.

Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando mengatakan mendukung DRPPA yang dideklarasikan oleh Kemen PPPA dan Kemendesa-PDTT, utamanya dalam mengedukasi, meningkatkan literasi, dan memberdayakan perempuan di desa. Dukungan ini telah diupayakan melalui penyediaan mobil, motor, dan kapal perpustakaan keliling yang tersebar di seluruh provinsi. Muhammad Syarif juga yakin peran ibu sangat besar dalam membangun literasi generasi bangsa.

Dalam kegiatan ini, Menteri Bintang juga mengukuhkan Pengurus Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia. Para Pimpinan Tinggi Perempuan memiliki peran yang strategis dalam tata kelola pemerintahan dan memastikan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Presiden. Forum ini memiliki visi yang mengedepankan peran strategis kaum perempuan dan terus mengupayakan percepatan untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, mandiri, dan mampu bekerja cerdas dengan tetap mengedepankan semangat kolaboratif.

Dengan pengukuhan tersebut, Menteri Bintang berharap sinergi dan kolaborasi Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia semakin kuat untuk mendukung upaya Negara dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk dalam pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.   (birohukumdanhumaskemenpppa)

Sinergi Lintas Sektor Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran sebagai upaya pemerintah melaksanakan pemenuhan hak dasar anak, yakni hak sipil yang harus dipenuhi sejak seorang anak lahir. Untuk itu, Kemen PPPA terus mendorong sinergi antar pemerintah, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Pusat maupun antar OPD di daerah dalam mewujudkan percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Endah Sri Rejeki mengatakan, salah satu tujuan pembangunan nasional maupun daerah adalah terwujudnya SDM Indonesia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan itu, tentunya anak-anak Indonesia harus berpendidikan yang baik, tidak dinikahkan ketika masih anak-anak, tidak diperdagangkan atau dipekerjakan ketika masih anak-anak.

“Salah satu faktor yang dapat meminimalisir resiko-resiko tersebut, dan untuk memudahkan mereka mengakses pendidikan dengan baik adalah dimilikinya identitas yang jelas dalam bentuk akta kelahiran. Di sini-lah peran kita sebagai pemerintah untuk menjalin kerja sama, peran lintas sektor antara pusat dan daerah sesuai tugasnya masing-masing, karena masih terdapat kurang lebih 6 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Endah dalam Rapat Koordinasi Akta Kelahiran di Daerah (Wilayah II) yang diselenggarakan oleh Kemen PPPA bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring (8/6/2021).

Endah menambahkan semua anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan haknya untuk memperoleh akta kelahiran. Untuk itu, koordinasi lintas pemerintah daerah dan pusat, dunia usaha, lembaga masyarakat dan pelibatan anak melalui Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor perlu dilakukan sebagai upaya bersama dalam mencegah terjadinya permasalahan anak jika mereka tidak memiliki akta kelahiran.

Sementara berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), presentase kepemilikan akta kelahiran anak pada Desember 2020 mencapai angka 93,78%. Artinya masih ada 6,22%, atau sekitar 5 juta dari 84,4 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Dalam mengidentifikasi kelompok anak yang belum memperoleh akta kelahiran, perlu melihat anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) atau anak-anak yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung, seperti anak jalanan, anak di panti asuhan, dan anak dengan kondisi khusus lain yang harus menjadi perhatian bersama.

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sakaria memaparkan empat status hukum anak pada akta kelahiran yang dapat mempermudah proses pencatatan sipil bagi anak-anak yang lahir dalam kondisi di luar perkawinan atau tidak memiliki orang tua untuk dicatatkan ke dalam akta kelahiran.

“Pertama, anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah yang dapat dibuktikan. Kedua, anak yang lahir namun perkawinannya belum tercatat atau orang tua tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan, maka akan ditambahkan frasa “perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” dan akan dibuktikan melalui menunjukan Kartu Keluarga orang tua sebagai pasangan suami istri. Ketiga, anak dari ibu jika dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Keempat, anak tanpa nama orang tua jika anak tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya,” tutur Sakaria.

Strategi peningkatan akta kelahiran yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), antara lain dengan menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak dapat memenuhi persyaratan dokumen pembuatan akta kelahiran.

Sakaria juga menambahkan koordinasi antar instansi juga sangat penting dilakukan karena dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran melibatkan pihak-pihak lain, seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit atau bidan desa. Kerjasama dengan Dinas Sosial juga perlu dibangun dalam penanganan anak terlantar atau anak yang ditelantarkan, serta Dinas Pendidikan atau sekolah yang mengetahui dan mendata apakah murid-murid di sekolah tersebut telah memiliki akta.

Sejalan dengan itu, upaya percepatan kepemilikan akta kelahiran juga telah diterapkan oleh masing-masing daerah.

Rapat Koordinasi Akta Kelahiran di Daerah (Wilayah II) diselenggarakan secara daring dihadiri dinas-dinas dari wilayah Maluku Utara, Papua, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu. (birohukumdanpublikasikemenpppa)

Menteri Bintang dan Lembaga Masyarakat Rapatkan Barisan Cegah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan lembaga masyarakat untuk berkoordinasi terkait penanganan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini dilakukan guna menguatkan upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggandeng stakeholder terkait.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat ini telah menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam pelaksanaannya, tentu memerlukan sinergi dan peran berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat yang selama ini telah terjun langsung dalam upaya tersebut,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menyatakan langkah ini dilakukan menyusul kegelisahannya yang memuncak tatkala kasus-kasus terhadap perempuan dan anak terus terjadi, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Setiap pagi saya mendapatkan informasi, tidak ada hari tanpa kasus kekerasan dan kasus kekerasannya juga terjadi tidak masuk di logika. Dampak pandemi Covid-19, banyak yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” kata Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan pemerintah melalui Kemen PPPA pada 2021 telah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik khusus kepada daerah. Menteri Bintang berharap bantuan tersebut dapat mengoptimalkan penanganan dan pendampingan korban, serta kasus-kasus terkait perempuan dan anak.

Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, Menteri Bintang juga berharap agar pemerintah, pemerintah daerah, organisasi, dan lembaga masyarakat juga dapat fokus pada penguatan pencegahan.

 

“Kita harus bersama-sama melakukan langkah-langkah penanganan, tapi dari hulunya juga kita harus lakukan pencegahan isu-isu kekerasan secara komprehensif. Kemen PPPA tidak bisa melakukannya sendiri, sinergi, kolaborasi, dan diskusi diperlukan untuk bisa mencari praktik baik yang dapat dilakukan. Kita harus bergandengan tangan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini sebagai salah satu dampak dari pandemi,” ajak Menteri Bintang.

Menteri Bintang berharap agar media tidak hanya fokus melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga edukasi langkah-langkah preventif bagi masyarakat terutama keluarga dan mengangkat prestasi-prestasi anak bangsa.

Ketua LPAI, Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto mengusulkan beberapa rekomendasi. Salah satunya tentang perlunya pertemuan tatap muka dan dialog antara Kemen PPPA, khususnya Menteri Bintang dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim guna membahas tentang sekolah daring dan rencana sekolah tatap muka.

“Kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan selama pandemi ini cukup memprihatinkan. Laporan yang kami dapatkan, 13% anak depresi belajar daring. Ada juga mengalami sakit mata akibat menatap layar terlalu lama. Peran serta Kemen PPPA juga perlu untuk berdialog dengan Kemendikbud agar hak hidup dan berkembang anak bisa dilakukan dan kesehatan anak diutamakan,” jelas Kak Seto.

Sepakat dengan pernyataan Menteri Bintang, Pengurus LBH APIK, Ratna Batara Murti mendukung penguatan peran dan upaya pencegahan kekerasan.

“Hingga saat ini pencegahan masih belum maksimal dan berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, upaya penegakan hukum dan pemulihan korban juga harus terus dimaksimalkan. Oleh karena itu, kami mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) juga segera disahkan,” ujar Ratna.

Dalam pertemuan tersebut, hadir diantaranya Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Andik Matulessy, LBH APIK, Ratna Batara Murti, Psikolog Forensik, Reza Indragiri Amriel, Advokat, Sri Nurherawati, ECPAT Indonesia, P2TP2A DKI Jakarta, Margaretha Hanita, dan Save The Children, Andri Yoga Utami.

 

Wujudkan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak secara Utuh

Jakarta — Berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut, kekerasan seksual angkanya selalu mendominasi. Melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pemerintah berupaya melakukan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengaduan hingga pendampingan anak korban kekerasan.

“Persoalan pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan bagi kami. Biasanya masih ada penanganan kasus yang tidak utuh dan selesai, dan tidak ada tindak lanjut lainnya. Pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak harus tuntas dengan menggunakan manajemen penanganan kasus, mulai dari penjangkauan hingga pemberian pendampingan yang dilakukan secara utuh,” jelas Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar pada Media Talk Kemen PPPA Review dan Diskusi Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Anak.

Selain itu juga harus dilihat dampak dan manfaatnya, jadi tidak hanya aspek penegakan hukum dan kesehatan korban saja. Proses pemulihan juga menjadi kata kunci pada kasus kekerasan terhadap anak. Anak korban juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhannya saat ia kembali ke sekolah dan masyarakat.

Untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, Nahar mengatakan salah satunya kita perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

Per Mei 2021 terdapat 3.149 pengaduan anak yang diterima pelaporannya oleh call center SAPA 129.

“Layanan ini tidak hanya menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, namun sudah terintegrasi dengan layanan lainnya. Syarat dan kriteria penanganan kasus yang ditangani tentunya dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi kewenangan layanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ada 6 (enam) layanan yang diberikan, diantaranya pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban,” tambah Nahar.

Nahar menambahkan kasus kekerasan terhadap anak yang telah dan sedang ditindaklanjuti Kemen PPPA dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa kasus tersebut diantaranya kasus orang yang mengaku sebagai Bruder yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak panti, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan pelecehan seksual oleh anak Anggota DPRD Bekasi, dan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pendiri salah satu sekolah ternama di kota Batu, Malang, Jawa Timur.

“Terkait kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pendiri salah satu sekolah ternama di Kota Batu, Malang, kami telah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Kota Batu dan Dinas PPPA Provinsi Jawa Timur untuk memastikan anak korban mendapatkan pendampingan, dan memastikan proses hukum terduga pelaku. Kami juga telah menanggapi polemik tayangan sinetron Suara Hati Istri: Zahra. Hal ini merupakan pembelajaran bagi kita semua agar jangan melibatkan anak untuk hal-hal yang tidak layak, dan upaya pencegahan perkawinan anak agar bisa dilakukan sebaik-baiknya,” ujar Nahar.

Kemen PPPA mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengupayakan dan memerhatikan kepentingan terbaik anak dan perlindungan bagi anak. Nahar juga berharap media massa dapat ikut berperan sebagai aktor perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan atau anak korban kekerasan.

“Pemberitaan terkait anak diharapkan dapat berpedoman pada Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, menampilkan peristiwa secara berimbang, dan haruslah menjadi alat transformasi sosial yang dapat membawa pengaruh pada perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan ataupun anak korban kekerasan,” harap Nahar. (birohukumdanhumaskemenpppa)

DKP3A Kaltim Upayakan Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak

Penajam — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Agama Kaltim, kasus perkawinan usia anak pada tahun 2020 berjumlah 1.159.

“Jumlah tersebut terdiri dari 254 anak laki-laki dan 905 anak perempuan,” ujar Soraya dalam acara Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak, di Balai Penyuluhan KB Penajam Peser Utara, Senin (24/5/2020).

Sementara berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun.

Soraya menambahkan, faktor penyeban terjadinya perkawinan usia anak seperti sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua.

“Padahal dampaknya sangat luar biasa dari perkawinan usia anak ini. Rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdampak buruk pada kesehatan. Terputusnya akses pendidikan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) karena aspek pengembangan diri menjadi terhambat dan meningkatkan risiko terjadinya perceraian dan penelantaran,” imbuh Soraya.

Dampak rentannya terjadi kekerasan pada perkawinan usia anak juga relevan berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) DKP3A Kaltim, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per 1 Mei 2021 sebanyak 120 kasus.

“Korban kekerasan perempuan dan anak yaitu sebanyak 57 persen korban usia anak dan 43 persen korban dewasa,” terang Soraya.

Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan upaya pencegahan dengan menggerakkan seuruh potensi yang dimiliki sampai tingkat bawah diantaranya, sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak melalui Forum Anak, Pusat Pembelajrana Keluarga (Puspaga), 241 sekolah ramah anak, 61 puskesmas ramah anak, 21 tempat ibadah ramah anak, 11 ruang bermain ramah anak, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Selanjutnya terbitnya Instruksi gubernur Nomor 483/5665/III/DKP3A/2019 Tentang Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan Perda Ketahanan Keluarga pada tahun 2018. Selain itu DKP3A Kaltim juga menggandeng stakerholder terkait, menyediakan akses pada pendidikan formal, dan mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

Kegiatan ini diikuti pelajar, Forum Anak, dan Tenaga Pendidik, DP3AP2KB PPU, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag PPU, dan Tokoh Masyarakat. Hadir menjadi narasumber Plt Kepala Dinas DP3AP3KB PPU Siti Aminah, Kasi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keuarga Sakinah Elhamsyah dan Ketua Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Kabupaten PPU Surati. (dkp3akaltim/rdg)

 

Kemen PPPA Buka Seleksi Wakil Indonesia untuk Hak Anak di Komisi ASEAN

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) membuka seleksi untuk posisi Wakil Indonesia di Komisi ASEAN untuk promosi dan perlindungan hak dan anak periode 2021-2024.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam keterangannya, mengatakan bahwa pemilihan Wakil Indonesia untuk Hak Anak di ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children (ACWC) atau Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Periode 2021-2024, pemerintah membuka peluang bagi para pegiat dan praktisi advokasi hak anak di Indonesia untuk mengikuti proses seleksi Wakil Indonesia untuk Hak Anak di ACWC.

“Wakil Indonesia di ACWC berkiprah atas kapasitas individu dan kepadanya tidak diberikan gaji atau insentif bulanan,” kata Pribudiarta di Jakarta (20/5/2021).

Meski demikian, Wakil ACWC akan difasilitasi untuk mengikuti berbagai pertemuan yang telah menjadi agenda tahunan ACWC. ACWC merupakan badan konsultatif bagian dari organisasi ASEAN yang berdiri sejak 2010.

ACWC mengemban mandat untuk memajukan hak-hak perempuan dan anak di ASEAN berdasarkan Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak. Tiap negara anggota ASEAN diharuskan untuk menunjuk dua wakil pada ACWC yang terdiri dari satu wakil untuk Hak Perempuan dan satu wakil untuk Hak Anak dengan masa tugas tiga tahun untuk setiap wakil.

Pribudiarta mengatakan, kriteria kandidat untuk wakil Indonesia di ACWC bidang hak anak meliputi 11 hal yakni WNI yang memiliki integritas dan moralitas tinggi. Tidak sedang dan/atau pernah terlibat dalam masalah hukum atau terlibat/terindikasi sebagai pelaku kekerasan baik domestik atau publik. Memiliki kemampuan bahasa Inggris aktif secara lisan maupun tulisan. Memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai legitimasi, instrumen, kebijakan dan prioritas nasional, serta memahami mekanisme terkait pemajuan dan perlindungan hak anak di tingkat nasional, regional, ASEAN maupun global termasuk memahami Konvensi Hak-hak Anak (CRC), dan dokumen turunannya.

Selain itu, peserta yang mendaftarkan diri juga harus memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan pemajuan dan perlindungan hak anak di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Memiliki pengalaman langsung dalam advokasi hak-hak anak minimal 3 tahun di tingkat nasional. Memiliki keterampilan menyusun rencana aksi dan mengimplementasikannya. Pengalaman di tingkat regional dan internasional akan menjadi nilai tambah bagi para kandidat.

Kriteria berikutnya memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, interaksi dan diplomasi yang kuat, persuasif, konsultatif, santun, dan tegas dalam melakukan advokasi pemenuhan dan perlindungan hak anak di forum-forum nasional, regional, maupun internasional. Kandidat juga diharapkan memenuhi kriteria memiliki kemampuan, wawasan, dan analisis yang baik dalam merumuskan dan menelaah dokumen-dokumen terkait hak-hak anak.

Kandidat diharapkan memiliki aksesibilitas tinggi serta memiliki jejaring yang kuat dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu pemenuhan dan perlindungan hak anak. Selanjutnya, para kandidat wakil ACWC juga diharapkan memiliki komitmen nasionalisme yang kuat dalam mengadvokasi kepentingan dan agenda nasional ke dalam program dan kegiatan ACWC dan ASEAN secara umum. “Dan bersedia untuk menandatangani pakta integritas,” tambahnya.

Lamaran dikirimkan kepada Kemen PPPA dengan melampirkan sejumlah persyaratan diantaranya Curriculum Vitae, tanda pengenal, surat pernyataan tidak pernah melakukan dan terlibat tindakan pidana, pas foto, dan karya ilmiah dengan tema pemenuhan hak anak.

Para peserta juga diminta untuk menyertakan surat referensi dari minimal 1 lembaga pemerintah dan 1 lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang hak anak tingkat nasional dan khusus bagi kandidat yang berstatus ASN harus menyertakan surat izin dari pimpinan lembaga.

“Kelengkapan administrasi diterima paling lambat 2 Juni 2021 melalui email kerjasama@kemenpppa.go.id dengan cc irma.sanusi@yahoo.com,” katanya.

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses akun resmi media sosial Instagram Kemen PPA @kemenpppa; Twitter Kemen PPPA @kpp_pa; dan Facebook Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak @kppdanpa.

Pelaku Usaha Perempuan Didorong Manfaatkan Banpres Usaha Mikro

Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengusulkan agar lebih banyak perempuan mendapatkan dan menjadi penerima Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM). Seiring dengan itu, perempuan yang menjadi pelaku usaha mikro dan kecil didorong untuk memanfaatkan dengan baik BPUM dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Eni Widiyanti, mengatakan Kemen PPPA telah berkoordinasi dan mengusulkan data pelaku usaha perempuan untuk menjadi penerima BPUM pada 2021.

“Kami telah mengajukan data pelaku usaha perempuan yang merupakan binaan Dinas PPPA seluruh Indonesia sebagai usulan penerima program BPUM sejak awal program tersebut diluncurkan pertengahan tahun lalu,” katanya.

Tercatat, kata Eni, ada ribuan pelaku usaha perempuan binaan PEKKA, ASPPUK, dan Kapal Perempuan yang diusulkan untuk menerima. Dan jumlah itu belum termasuk UMKM perempuan binaan Dinas PPPA Provinsi Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, dan DIY.

“Ada 3.756 pelaku usaha perempuan yang kemudian disetujui menjadi penerima BPUM,” kata Eni. Ia berharap mereka bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk meningkatkan skala usahanya sehingga bisa naik kelas.

Selain pelaku UMKM perempuan, Eni menambahkan, Kemen PPPA juga mengusulkan agar BPUM bagi Perempuan Penyintas Bencana yang telah diberi Pelatihan oleh Kemen PPPA. Perempuan korban bencana diharapkan bisa kembali bangkit dan mandiri secara ekonomi melalui program Bantuan Presiden tersebut.

“Akhir tahun lalu kami mengusulkan UMKM perempuan binaan Kemen PPPA bersama BRI dan IWAPI, sebelumnya juga kami usulkan UMKM perempuan binaan Kemen PPPA bersama Dinas Provinsi dan Kabupaten Luwu Utara yang menjadi penyintas bencana,” katanya.

Secara total sudah sebanyak 7.655 nama pelaku usaha perempuan yang diusulkan untuk menerima BPUM oleh Kemen PPPA namun baru sekitar 51 persen yang dianggap memenuhi syarat dan menjadi penerima bantuan tersebut.

Eni menilai signifikannya arti pemberian BPUM bagi pelaku usaha perempuan mengingat besarnya peran perempuan di sektor UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2014-2018 tercatat sebanyak 99% dari total unit usaha ekonomi adalah UMKM dengan 50% di antaranya dikelola atau dimiliki oleh perempuan.

Dan berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 tercatat perempuan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 9,4 juta dengan perbandingan perempuan 55% dan laki-laki 45%. Perempuan banyak bergerak pada 3 sektor yakni fashion, kuliner, dan kriya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika lebih banyak perempuan diharapkan bisa menjadi penerima program BPUM. (birohukumdanhumaskemenpppa)

DKP3A Kaltim Deklarasi Rencana Aksi Keberlanjutan Ojol Berlian

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menyatakan pihaknya siap melanjutkan program kegiatan Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) sebagai mekanisme yang dibnagun untuk melakukan perlindungan kepada perempuan, anak dan penyandang disabilitas terhadap kekerasan.

Rencana aksi keberlanjutan kegiatan Ojol Berlian diantaranya, sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak pada 8 Manajemen Aplikator, dan menambah manajemen aplikator lain serta akan dilakukan di Kota Samarinda, Balikpapan dan  Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pembuatan website dan aplikasi khusus Ojol Berlian yang terhubung dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan. Selain itu, menyiapkan call center aduan yang terkoneksi dengan UPTD PPA kabupaten/kota lokus kegiatan dan pembuatan film dokumentasi perjalanan Ojol Berlian;

“Selanjutnya pengembangan Pusat Informasi dan Edukasi di tiga kabupaten/kota. Pelatihan bagi anggota Ojol Berlian berupa pelatihan jurnalistik, UMKM dan penjualan online,” ujar Soraya pada Rapat Persiapan Kegiatan Ojol Berlian, berlangsung di Ruang Rapat Kartini. Selasa (4/5/2021).

Soraya menambahkan, pihaknya juga akan melakukan penyedian mobil dan motor edukasi serta mobil operasional bagi Ojol Berlian.

“Kita juga akan memberikan penghargaan melalui Penganugerahan Ojol Berlian Award dan pemberian bantuan pendidikan bagi anggota, keluarga Ojol Berlian yang kurang mampu, berprestasi, dan yang sedang menempuh pendidikan,” imbuhnya.

Diketahui Ojol berlian masuk dalam TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020. Penerimaan Anugerah KIPP di terima langsung oleh Gubernur Kaltim di Jakarta pada 25 November 2020 lalu. (dkp3akaltim/rdg)

Praktik Baik Forum PUSPA Sebagai Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) diikuti oleh kementerian/lembaga terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi serta Forum PUSPA dari 34 Provinsi, diselenggarakan secara hybrid, Selasa (27/4/2021).

Menteri Bintang menuturkan upaya mengurai problematika dan mencari solusi untuk memajukan dan melindungi perempuan dan anak tidak akan optimal tanpa adanya sinergi yang kuat dari kelima unsur pentahelix. Untuk mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada, peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, sangatlah dibutuhkan dalam memberi dukungan melalui diseminasi informasi, mengawal implementasi, melakukan berbagai program, hingga memberikan evaluasi dan masukan.

“Saya mohon dukungan kepada Forum PUSPA yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi untuk dapat membantu kami dalam kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya dalam lima prioritas arahan presiden serta percepatan penanganan dampak Covid-19 serta bencana-bencana lainnya. Besar harapan kami kepada Forum PUSPA yang telah terbentuk di 33 provinsi dan di beberapa kabupaten/kota agar dapat bekerja sama dengan Dinas PPPA di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan hingga tahap evaluasi. Kerja sinergi ini dilakukan semata-mata agar dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat luas akan semakin masif pula khususnya untuk perempuan dan anak,” tutur Menteri Bintang.

Kekayaan intelektual, potensi, dan semangat yang dimiliki Forum PUSPA adalah kekayaan bangsa yang dapat mempercepat terwujudnya kondisi perempuan dan anak yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas.

“Saya yakin dan optimis, jika kita mau bahu membahu, bergandeng tangan, menyamakan persepsi, dan menyatukan tujuan maka bersama-sama kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Mari kita berikan sumbangsih terbaik bagi Indonesia melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” tambah Menteri Bintang.

Sementara itu, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Vennetia R Danes menegaskan Pemerintah Kemen PPPA mengajak masyarakat luas untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui menyelenggarakan beberapa kali pertemuan nasional Forum Puspa.

Sejak 2017, Kemen PPPA membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) yang melibatkan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi (akademisi), lembaga profesi, dunia usaha dan media.

“Melihat kondisi saat ini, kami menyadari betul bahwa persoalan perempuan dan anak merupakan persoalan yang kompleks ditambah lagi kami harus memastikan program unggulan yang diamanatkan Presiden kepada Kemen PPPA dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Maka dari itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan berbagai kesenjangan yang dialami kaum perempuan Indonesia dan permasalahan anak, dibutuhkan partisipasi masyarakat,” ujar Vennetia.
Vennetia menambahkan partisipasi masyarakat adalah bagian penting dari kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas kelembagaan PPPA dan bagian dari persyaratan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPPA.

“Pertemuan nasional yang dilaksanakan secara hybrid pada hari ini akan menghasilkan rekomendasi menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan PUSPA tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan yang baik sebesar 43 persen, belum 38 persen dan tidak 19 persen,” ujarnya.

Selain itu, memerlukan pendampingan dari Kemen PPPA maupun Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota; perlunya pelembagaan PUSPA baik di tingkat pusat maupun daerah, perlunya database lembaga masyarakat, perlunya peningkatan kerjasama yang optimal dan harmonis antara Forum PUSPA tidak hanya dengan pemerintah daerah tetapi juga antar kementerian untuk kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.

Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum PUSPA Tahun 2021 adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi Forum PUSPA dengan OPD dan lembaga terkait yang ada di daerah. (birohukumdanhumaskemenpppa)