Masyarakat dan Anak Bergerak Bersama Lindungi Anak Korban Terorisme

Jakarta — Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapatnya dan memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat tidak terkecuali kepada sesama teman sebaya.

Melalui Forum Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berharap anak dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, program, dan kegiatan mulai dari tingkat RT, desa hingga nasional, terkait isu apapun yang berdampak pada anak, salah satunya adalah isu terorisme. Anak dapat dilibatkan dalam isu terorisme mengingat aksi terorisme mulai mengincar generasi muda khususnya milenial dan Gen Z.

Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Endah Sri Rejeki mengatakan dalam aksi terorisme, anak adalah korban sehingga masuk dalam kelompok rentan. Itu sebabnya Kemen PPPA melihat anak justru dapat dilibatkan sebagai agen perubahan untuk mengajak dan melakukan edukasi kepada teman sebayanya agar tidak terpapar paham radikalisme dan mencegah aksi terorisme.

“Melalui Talkshow hari ini, kita bisa mendengarkan suara anak terkait isu terorisme di sekitarnya. Dengan begitu, saya berharap kita dapat memahami perspektif anak tentang isu terorisme dan mengembangkan peran mereka sebagai agen perubahan untuk menangani persoalan terorisme di Indonesia. Anak dan juga organisasi Forum Anak, memiliki hak yang harus di penuhi oleh seluruh pihak, salah satunya hak berpartisipasi dalam segala proses kehidupan di masyarakat. Untuk itu, Pemerintah membentuk Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak di 34 provinsi, 458 kabupaten/kota, 1.625 kecamatan, dan 2.694 desa/kelurahan,” terang Endah Sri Rejeki dalam Talkshow Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme Menurut Pandangan Anak yang dilaksanakan secara daring. Jumat (16/04/2021).

Kemen PPPA terus berupaya menyuarakan pentingnya pemenuhan hak anak untuk bersuara dan berpartisipasi. Untuk menjalankan hal tersebut, tentu perlu dukungan dan perhatian dari seluruh pihak khususnya K/L, demi mengoptimalkan potensi anak sebagai agen perubahan dengan memahami keberagaman, menghindari paham radikalisme, berkontribusi mencegah aksi terorisme, serta menciptakan kedamaian dalam hidup bermasyarakat.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus, Elvi Hendrani menegaskan anak yang terjerat tindakan terorisme sesungguhnya merupakan korban dari pengasuhan maupun lingkungan yang salah.

“Banyak anak yang sebenarnya tidak terlibat dalam aksi teror, namun karena mereka merupakan anak dari pelaku, maka mereka akan sulit diterima kembali di masyarakat. Anak pelaku tindak terorisme merupakan korban yang harus dibina. Seringkali mereka dianggap sebagai manusia tak berguna, membuat sengsara, dan harus dibinasakan. Bahkan harus berganti identitas agar mereka mendapatkan haknya kembali,” ujar Elvi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Negara memiliki tugas penting untuk melindungi anak-anak korban terorisme, di antaranya dengan melakukan edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme; rehabilitasi sosial; dan pendampingan sosial.
“Mari bersama ubah cara pandang kita bahwa diluar sana ada anak-anak yang harus kita selamatkan, mereka adalah generasi penerus bangsa. Baik anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi, sesungguhnya mereka adalah korban. Singkirkan stigma yang kejam dari mereka,” tegas Elvi.

Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Polri, Moh Djafar Shodiq yang juga hadir sebagai narasumber menegaskan, anak yang terjerat tindak terorisme merupakan korban dari lingkungan maupun orangtua yang salah, biarpun masuk dalam tatanan unsur perbuatan melawan hukum tapi mereka merupakan korban yang harus diberikan pendekatan secara komprehensif.

Djafar Shodiq menambahkan Densus 88 telah melakukan langkah terbatas dalam memutus mata rantai generasi terorisme melalui pendekatan humanis dan soft approach terhadap anak, istri maupun keluarga pelaku aksi teror.

“Kami memisahkan anak pelaku dari keluarganya untuk mencegah mereka terpapar paham ekstrem, kemudian memberikan assement pendampingan psikologis, serta menyekolahkan mereka di sekolah dengan pendidikan moderat. Hal ini diharapkan dapat membuat mereka menjadi agen perubahan dari generasi muda untuk membangun anak-anak yang berpikir moderat dan terlindungi dari paham radikal dan aksi terorisme,” tutur Djafar Shodiq.
Psikolog Anak, Seto Mulyadi mendukung pendekatan humanis yang dilakukan Densus 88, ia meminta agar dalam proses penangkapan pelaku tidak dilakukan di hadapan anak untuk mencegah timbulnya rasa dendam yang dapat menumbuhkan bibit terorisme.

“Anak sejatinya merupakan peniru, jika anak berada dalam lingkungan yang penuh kedamaian, maka karakter itulah yang terbentuk. Tapi jika penuh kekerasan, hal itulah yang akan dibentuk dalam diri anak. Keluarga harus menerapkan pengasuhan dan pendidikan yang damai, menghargai perbedaan, tanpa kekerasan, dan adanya komunikasi terbuka. Namun harus kontrol dari warga sekitar. Untuk itu perlu dibentuk seksi perlindungan anak di tingkat RT,” tutup Seto.

Menteri Bintang Dorong Anak Dilibatkan dalam Musrenbang

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mendorong peningkatan partisipasi anak dalam setiap proses pembangunan diantaranya melalui pembentukan Forum Anak. Sebagai wadah bagi partisipasi anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga berharap Forum Anak dapat dibentuk hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

“Hak partisipasi ini diharapkan dimanfaatkan sebaik-baiknya, anak-anak Indonesia tidak hanya sebagai penikmat pembangunan tetapi juga ikut berperan di dalam pembangunan itu sendiri. Kami berharap anak-anak di dalam Forum Anak Daerah-Kabupaten, terus menggelorakan pembentukan Forum Anak di tiap kecamatan maupun tiap desa. Selama ini partisipasi anak ditingkat kecamatan dan desa terbilang sangat kecil,” ujar Menteri Bintang dalam dialog virtual bersama Forum Anak dari wilayah Indonesia bagian tengah, Sabtu (17/42021).

Menteri Bintang menambahkan pembentukan Forum Anak hingga tingkat kecamatan maupun desa tidak lepas dari pimpinan daerah. Oleh karena itu, Ia mengimbau agar pemimpin daerah dapat membentuk Forum Anak serta melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah masing-masing.

“Mudah-mudahan Forum Anak mendapat dukungan dari pimpinan daerahnya. Tidak hanya berhenti pada pembentukannya, tetapi keterlibatan anak-anak dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) terutama Musrenbang kabupaten itu (mereka) diikut sertakan,” ujar Menteri Bintang.

Serupa dengan dialog Menteri Bintang bersama Forum Anak dari wilayah Indonesia bagian barat yang dilakukan sebelumnya, dalam dialog kali ini anak-anak juga membagikan aspirasi, inovasi, hingga kendala yang mereka temui dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor (2P) di daerah. Sejumlah isu penting yang juga sama disoroti yakni upaya pencegahan perkawinan anak, isu pekerja anak, rokok, bullying, dan stunting.

Menteri Bintang juga memberikan apresiasi atas partisipasi anak-anak di forum anak yang telah menjalankan peran sebagai 2P (pelopor dan pelapor). Menteri Bintang juga mengingatkan agar anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak dapat menjadi contoh bagi teman sebayanya.

Sementara Ketua Forum Anak Kaltim Diky Nugraha mengatakan harapannya agar Kementerian PPPA dapat menjadikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pilot project standarisasi untuk ruang bermain ramah anak.

“Kami berharap Kementerian PPPA dapat mensosialisasikan edaran terkait kewajiban RPTRA disetiap kabupaten/kota dan merujuk pada pembangunan RPTRA yang memiliki standar yang baik,” ujarnya.

Diky juga menyapaikan Forum Anak Kaltim bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim untuk menekan pernikahan usia anak melalui upaya terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 483/5665/III/DKP3A/2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak

“Selain itu, Kaltim juga telah melakukan advokasi dan sosialisasi ke kabupaten/kota yang memiliki angka perkawinan usia anak cukup tinggi,” imbuh Diky. (dkp3akaltim/rdg)

 

E-Learning Pengasuhan Positif Bagi Orang Tua dan Pengasuh

Jakarta — Mendidik anak adalah proses pembelajaran bagi para orangtua dengan harapan tumbuh kembang anak terjaga dengan baik dan hak anak terpenuhi. Dalam setiap proses pengasuhan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun pengasuh, perlu ada pemahaman khusus agar pola pengasuhan yang mereka terapkan pada anak tidak menjurus pada tindak kekerasan yang dapat merugikan anak, baik fisik maupun psikis.

Sebagai upaya mencegah dan menekan angka kekerasan dalam pengasuhan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan uji coba model pengasuhan positif dalam bentuk E-Learning Pengasuhan Positif dengan menargetkan orang tua dan pengasuh.

“Uji coba E-Learning Pengasuhan Positif ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan sekaligus solusi bagi 81,2 juta keluarga agar mampu mengasuh anak dengan baik sesuai kaidah hak anak. E-Learning ini diharapkan menjadi alat bantu bagi para orang tua agar mampu mengasuh, mendidik, memelihara dan menumbuhkan pendidikan karakter pada anak tanpa kekerasan,” ujar Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari dalam acara Sosialisasi E-Learning Pengasuhan Positif secara daring, Selasa (13/4/2021).

Perwakilan Save The Children Zaldy Zulkifli menilai pengasuhan positif sangat penting diterapkan karena terkadang orang tua gagal memaknai disiplin dengan tepat sehingga pengasuhan yang dilakukan justru mengarah pada unsur kekerasan.

“Kekerasan masih dianggap efektif dalam mengasuh dan mendidik anak. Ini juga disebabkan karena adanya pemahaman yang kurang tepat terkait dengan disiplin. Selama ini disiplin dipahami sebagai sesuatu yang harus keras, harus membuat anak jera, bersifat menyakiti sehingga dalam praktiknya disiplin identik dengan hukuman,” ujar Zaldy.

Zaldy menambahkan, tantangan dalam pengasuhan akan terus dihadapi orang tua seiring anak tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, orang tua harus meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya terkait pengasuhan.

“Menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, maka kita ingin para calon orang tua, orang tua dan pengasuh juga perlu belajar secara khusus cara menjadi orang tua atau pengasuh. Selama mengasuh anak-anak, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan dan konflik dalam pengasuhan sejalan dengan pertambahan usia anak. Itu harus dihadapi dengan tidak saling menyakiti dan mengatasi tanpa kekerasan yaitu dengan pengasuhan positif,” jelas Zaldy.

Sebagai informasi, tahun 2020, Kemen PPPA telah mengembangkan Modul Pengasuhan Positif Bagi Orang Tua, Pengasuh dan Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan Berbasis Hak Anak. Guna menjangkau lebih banyak orang tua atau pengasuh dan fasilitator, Kemen PPPA di tahun 2021 bekerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) mengembangkan modul ke dalam bentuk e-learning.

E-learning Pengasuhan Positif dapat diakses gratis melalui https://elearning.kemenpppa.go.id dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun.  Materi yang dapat dipelajari di dalam E-Learning pengasuhan positif terbagi dalam enam sesi. Sesi pertama, berisi pembelajaran terkait hak anak dalam pengasuhan. Sesi dua, terkait dasar-dasar pengasuhan yang berisi tentang definisi pengasuhan, refleksi pengasuhan dan piramida pengasuhan. Sesi tiga, terkait dengan kelekatan dan cara membangun kelekatan, serta peran ayah dan dampaknya dalam pengasuhan. Sesi empat, terkait disiplin positif. Sesi lima, terkait perkembangan anak dan sesi enam, terkait pemecahan masalah. (birohukumdanhumaskemenpppa)

Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran

Denpasar — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPA) dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

“DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak penting untuk dikawal. DAK Non Fisik ini merupakan langkah awal kita untuk menjalankan tanggungjawab dalam menyediakan layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan, sekaligus upaya penanganan atas banyaknya kasus terkait perempuan dan anak yang harus segera ditangani secara komprehensif oleh seluruh pihak, khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),” ungkap Menteri Bintang dalam Rapat Pemantauan Pelaksanaan DAK NF Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara daring, Senin (12/04/2021) .

Penyaluran DAK Non Fisik Pelayanan PPA merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Kemen PPPA dengan nilai sebesar Rp101,747 miliar.  Penyaluran DAK ini menurut Menteri Bintang merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA yang menegaskan penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah daerah dengan Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya.

Penyaluran DAK Non Fisik Pelayanan PPA juga bertujuan membantu daerah meningkatkan layanan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Dengan DAK NF PPA, diharapkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO di daerah menjadi optimal,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang menegaskan penyaluran DAK NF PPA ke daerah didasarkan pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi termasuk kesiapan  daerah tersebut untuk menyalurkannya. Untuk mendapatkan DAK tersebut tiap daerah harus melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

“Banyak pertimbangan untuk penetapan daerah yang mendapatkan DAK NF PPA terkait kriteria yang harus dipenuhi, kesiapan, maupun kendala yang dihadapi setiap daerah. Adanya daerah yang belum mendapatkan DAK disebabkan karena daerah tersebut tidak melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Kami harap daerah-daerah ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA,” terang Menteri Bintang.

Menteri Bintang meminta kepada daerah yang telah menerima DAK untuk profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan, agar penggunaannya sesuai target dan sasaran dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Untuk seluruh 216 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi, kami harap bisa memanfaatkan DAK dengan sebaik-baiknya. Bagi daerah yang belum menerima DAK, perlu adanya perbaikan laporan terkait update kasus-kasus terkait perempuan dan anak yang terjadi di wilayahnya. Kami mohon kerja nyata dan kerja keras untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi untuk dibangun dengan kekuatan yang ada, tidak hanya dengan OPD, tapi juga dengan lembaga masyarakat,” jelas Menteri Bintang.

Proses pelaksanaan DAK NF PPA dilaksanakan melalui bantuan operasional pelayanan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, maupun TPPO, dan selama proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; bantuan operasional pencegahan melalui pembiayaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, dan bantuan operasional penguatan UPTD PPA di provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi sasaran DAK.

Pada acara ini, Menteri Bintang juga meminta para perwakilan pemerintah daerah untuk menjelaskan kesiapan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK tersebut.  Sebanyak empat provinsi yaitu NTB, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, dan 11 kabupaten/kota diketahui belum menyampaikan berita acara persetujuan DAK. Adapun berbagai kendala yang diungkapkan perwakilan dari pemerintah daerah tersebut karena berbagai hambatan dalam teknis pengelolaan maupun pemisahan anggaran DAK yang menyatu dengan APBD.

DKP3A Kaltim Advokasi Kabupaten Kutai Barat Menuju KLA

Sendawar — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Melalui Workshop KLA, di Gedung Aji Tullur Jejangkat Kantor Bupati Kubar, Rabu (24/3/2021)

Workshop dibuka oleh Bupati Kutai Barat FX.Yapan didamping Sekda Ayonius dan Plt Kepala DP2KBP3A Kubar  Bahtiar.

Bupati menyampaikan terima kasih atas dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim atas kepedulian untuk kemajuan dan berkembangnya Kabupaten Kutai Barat menuju Kabupaten Layak Anak.

“Semoga dengan terselenggaranya Workshop ditempat ini bisa mendorong Kabupataten Kutai Barat memenuhi atau meraih Skor Kategori Pratama sebagai Kabupaten Layak Anak”. ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta workshop. Tim Gugus KLA ini dapat melaksanakan perannya dengan sungguh-sungguh

“Sebab urusan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak bukan hanya menjadi tanggungjawab DP2KBP3A semata, tetapi adalah tanggungjawab kita bersama. segala sesuatu yang berkaitan dapat di rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ini adalah tugas yang mulia marilah kita emban dan laksanakan dengan kemampuan terbaik yang kita miliki,” terang Bupati FX Yapan..

Sebagai informasi, Kutai Barat telah terpilih dan ditetapkan melalui SK Gubernur pada Tahun 2019 sebagai salah satu Kabupaten Pengembang Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selanjutnya, sejak tahun 2017 melalui Peraturan Bupati Nomor 33 telah disusun Rencana Aksi Daerah KLA dengan beberapa peningkatan Kapasitas SDM untuk Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidikan dan Forum Anak.

Sementara menurut Kepala Bidang PPPA Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Junainah mengatakan, tujuan dari kegiatan KLA adalah untu memenuhi hak anak dan perlindungan anak secara khusus. Selain itu, membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah kepada upaya perubahan dalam penanganan perlindungan anak dan konvesi hak anak (KHA)

“Hal tersebut terimplementasi dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak pada satu wilayah kabupaten dan kota,” terangnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 25 peserta secara offline dan 25 peserta secara online melalui Aplikasi Zoom Meeting. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan dalam Pusaran Terorisme, Harus Dicegah Bersama

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak perempuan Indonesia untuk sama-sama mewaspadai dan mencegah semaksimal mungkin keterlibatan perempuan dalam pusaran terorisme.

Hal itu menjadi benang merah dari Media Talk tentang ‘Perlindungan Perempuan dari Paham Terorisme dan Ekstremisme’ yang diselenggarakan Kemen PPPA secara daring, Rabu (07/4/2021).

Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kemen PPPA, Valentina Gintings mengatakan, isu perempuan masuk ke dalam terorisme dan ekstremisme ini sebenarnya bukan hal baru. Tapi saat ini, makin menjadi sorotan saat dua aksi terorisme di Makassar dan Mabes Polri, belum lama ini, melibatkan perempuan.

“Ada titik-titik lemah (perempuan) yang mereka (teroris) itu sudah paham, cara mempengaruhinya. Isu perempuan masuk ke dalam terorisme dan ekstremisme ini sebenarnya bukan hal baru, tapi kok sepertinya semakin banyak. Artinya diproses pencegahan dan penanggulangannya kita harus pastikan,” ujar Valentina.

Valentina menuturkan perempuan dan anak dapat berada dalam 3 posisi pada pusaran terorisme, pertama sebagai kelompok rentan terpapar, kedua sebagai korban, dan ketiga sebagai pelaku. Ia juga menambahkan ada beberapa faktor penyebab perempuan rentan dilibatkan dalam aksi terorisme, yaitu karena faktor budaya patriarki, ekonomi, dan akses informasi.

Budaya patriarki membuat perempuan harus patuh pada suami dan mengikuti apa yang dikatakan suami.

“Kemudian, ketergantungan perempuan kepada suami dari sisi ekonomi, karena tidak punya pegangan dari segi ekonomi jadi apa pun yang dikatakan suami ya mereka (terpaksa) ikut saja. Perempuan yang berada dalam ruang lingkup yang kecil juga terkadang tidak mendapat informasi yang luas terkait radikalisme sehingga mereka gampang dipengaruhi. Ini hanya sebagian faktor-faktornya,” jelas Valentina.

Di samping itu, faktor sosial, perbedaan pola pikir, dan adanya doktrin dari keluarga atau lingkungan sekitar, serta karakteristik perempuan yang memiliki perasaan lebih sensitif dan emosi yang labil juga disebut Valentina sebagai faktor penyebab lainnya.

“Kemen PPPA melihat peran perempuan sebagai ibu sangat strategis dalam mentransmisikan ideologi radikal, jadi perlu mempersiapkan keluarga-keluarga agar lebih baik lagi dan ketahanan keluarga menjadi penting. Kita juga akan melakukan strategi komunikasi kelompok perempuan melalui Perempuan Pelopor Perdamaian. Ini akan kita aktivasi lagi dan mudah-mudahan proses pencegahannya ini bisa jauh lebih kuat tentunya bekerja sama dengan BNPT,” ungkap Valentina.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Birgjen Pol. Akhmad Nurwakhid membenarkan kecenderungan perempuan rentan terpapar ideologi radikalisme.

“Seseorang dapat terpapar radikalisme secara cepat itu relatif, tapi perempuan lebih cepat dan kecenderungannya lebih sulit untuk di deradikalisasi,” ujar Akhmad.

Akhmad juga menuturkan setiap orang punya potensi untuk terpapar ekstremisme dan terorisme, tidak terikat pada jenis kelamin, latar belakang, suku, agama, ras bahkan latar belakang pendidikan maupun kadar tingkat intelektualitas. Menurut Akhmad, ideologi yang radikal merupakan akarnya.

“Potensi radikal yang dimiliki seseorang dapat menjadi niat atau motif radikal yang mengarah pada aksi terorisme, dan ekstremisme ketika dipicu oleh beberapa faktor dan adanya momen. Misalnya, ada anggota keluarga yang memiliki paham radikalisme apalagi oleh ibu atau orang tua. Ini menjadi musuh dan tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus bersatu bersama-sama di dalam pencegahan penanggulangan radikalisme dan terorisme,” tutur Akhmad.

Ketua Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia, Prof. Amany Lubis Fatwa menerangkan sesuai fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme, MUI menegaskan bahwa segala tindakan teror yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat hukumnya haram.

“Kita harus selalu mengingatkan diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita semua agar selalu waspada. Aksi kekerasan, apa pun bentuknya tidak ada dasarnya dalam agama. Baik itu relasi gender, maupun relasi rakyat dengan negara. Relasi apa pun kalau itu kekerasan tidak dibenarkan dalam agama. Solusinya, kita harus meningkatkan kebersamaan kita,” ujar Prof. Amany.

Pemprov Kaltim Terus Tingkatkan Perlindungan Anak

Balikpapan — Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Dr HM Jauhar Efendi mengatakan, perlindungan anak merupakan upaya untuk mencegah dan menangani kekerasaan, ekploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, turmbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.

Negara wajib mengambil langkah-langkah adminstratif, legislatif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasaan fisik dan mental, cidera atau penyalahgunaan. penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi.

Jauhar mengajak semua pihak mengambil langkah-langkah perlindungan.

“Seperti membentuk prosedur yang efektif, melaksanakan program sosial, melakukan pencegahan kekerasaan terhadap anak, identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak ke dalam kegiatan sistem aplikasi digital yang informatif,” ujarnya pada keegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Anak Se Kaltim, diinisiasi KPAI, Selasa (6/4/2021).

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tegasnya, merupakan tindakan melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi serta merupakan kejahatan kemanusiaan.

Hal yang memicu penyebab kekerasaan terhadap anak dalam rumah tangga diantaranya, disfungsi keluarga, faktor ekonomi, pandang keliru terhadap posisi anak dalam keluarga dan latar belakang keluarga.

Sebagai informasi, KPAI menggandeng Pemprov Kaltim untuk pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP). SIMEP adalah aplikasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang diusung KPAI dan diperkenalkan pada tahun 2020. Aplikasi ini berguna untuk mengukur komitmen perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Rapat ini dihadiri Kepala Biro Kesra Andi Muhammad Ishak, Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Elita Gafar, Kabid PPPA DKP4A Kaltim Junainah, Kasi Tumbuh Kembang Anak Siti Mahmudah I K, Kasi Perlindungan Anak Vepri Haryono, Kasi Perlindungan Perempuan Fachmi Rozano

Hadir menjadi narasumber Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar. Kegiatan ini diikuti 30 peserta offline dan 70 peserta secara virtual/online.

Stop Perkawinan Usia Anak Di Kaltim

Balikpapan — Mewakili Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Dr. HM Jauhar Efendi menegaskan, Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan strategi dalam menurunkan angka pernikahan anak usia dini.

Perkawinan usia anak dinilai banyak memiliki masalah di masa depan. Mulai dari sisi kesehatan hingga ekonomi.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam RPJMN 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024.

“Meskipun dimasa pandemi, Pemprov Kaltim tetap optimis untuk dapat menurunkan angka perkawinan usia anak,” sebut Jauhar Efendi ketika membuka Rapat Koordinasi Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) tahun 2021 di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Senin (29/3/2021).

Menurut Jauhar, upaya ini penting dilakukan. Apalagi Kaltim diatas rata-rata nasional angkanya, sehingga menjadi tanggungjawab bersama terutama orang tua.

Banyak faktor yang menjadikan kondisi ini terjadi dialami anak-anak di bawah umur. Contohnya, permasalahan ekonomi keluarga, budaya daerah tempat tinggal dan minimnya edukasi terkait perkawinan usia anak.

Sementara pandemi Covid-19 membawa masalah baru degan meningkatnya jumlah perkawinana usia anak di Indonesia. Pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan dispensasi perkawinan usia anak di ajukan 97% diantaranya dikabulkan. Padahal sepanjang 2019 hanya terdapat 23.700 permohonan.

“Kita sangat kaget kondisi ini. Apalagi semasa Pandemi Covid-19. Ternyata, pernikahan anak di daerah kita malah meningkat tajam mencapai 1.159 anak yang menikah. Semoga tahun selanjutnya tidak demikian,” jelasnya.

Sebagai informasi, angka perkawinan usia anak tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 268 anak, posisi kedua di Kota Samarinda sebanyak 194 anak dan Kota Balikpapan sebanyak 179 anak.

Langkah-langkah sinergi dan berjenjang perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh lingkungan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Forum Pemerhati Anak.

Karena itu, melalui Rakor ini diharapkan dapat merumuskan bagaimana meminimalisir bahkan mencegah terjadinya perkawinan usia anak melalui penguatan pengarusutamaan hak anak.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Plt Kepala DKP3A Kaltim Sri Wahyuni, Tim Ahli Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Dr Hamid Patilima, Dokter Spesialis Obgyn dr Aspian Noor, Wakil Ketua I TP-PKK Kaltim Dr Futum Hubaib dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Kegiatan dilaksanakan satu hari diikuti peserta 100 orang, terdiri 70 orang peserta online dan 30 orang offline. (dkp3akaltim/rdg)

Kaltim Terus Berupaya Stop Praktik Perkawinan Anak

Samarinda — Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, Pemerintah Kaltim sudah dan akan terus berupaya menghentikan praktik perkawinan anak.

Hingga saat ini Kaltim telah memiliki Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Instruksi Gubernur Nomor 463 tahun 2019 tentang Pencegahan dan  Perkawinan Usia Anak.

“Terkait dengan mekanisme  koordinasi pencegahan perkawinan usia anak, sudah terbentuk Pokja P2HA. Kemudian rapat koordinasi dan advokasi,” ujarnya pada Rakor Penguatan Strategi Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di 22 Provinsi yang diinisiasi Kemen PPPA, berlangsung secara virtual, Selasa (23/3/2021).

Tahun 2020, DKP3A Kaltim telah melakukan beberapa kegiatan antara lain, Sosialisasi bagi Calon Pengantin, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja, Advokasi bagi remaja dan kelompok sebaya, dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak yang diikuti oleh para pelajar di beberapa kabupaten.

Sebagai tindak lanjut, tahun 2021, DKP3A Kaltim melakukan FGD dengan OPD terkait di 2 kabupaten, Pengembangan KIE melalui Puspaga Ruhui Rahayu Kaltim, Penguatan Jejaring antar lembaga dan advokasi kebijakan.

Kaltim telah memiliki 134 Perlindungan Anak Terpadu Berbasisi Masyarakat (PATBM) gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

“Selain itu, saat ini Kaltim sedang melakukan revisi RMPJD maka isu terkait pencegahan perkawinan anak akan menjadi perhatian kami. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dengan Bappeda, bahwa target penurunan angka perkawinan anak tidak bisa dilakukan sendiri tetapi perlu dukungan, regulasi, kebijakan dan kerjasama dengan stakeholder,” katanya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Aktivis PATBM Komitmen Wujudkan Desa Sebuntal Layak Anak

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima kunjungan Studi Banding Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kelurahan Bandara Kota Samarinda, berlangsung di Ruang Rapat Kartini, Senin (22/3/2021).

Kabid PPA Junainah mengatakan, PATBM bertujuan untuk melakukan pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di tingkat desa/kelurahan.

“Sasaran utama yang dilindungi adalah anak dengan membangun sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan,” ujarnya.

Ana sapaan akrabnya menambahkan, dalam mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik, tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, sasaran kegiatan-kegiatan PATBM adalah anak-anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang ada di wilayah pelaksanaan PATBM.

Pengembangan PATBM saat ini bertujuan menguatkan kapasitas masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan anak dengan mencegah dan memecahkan secara mandiri permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat.

Data yang dihimpun DKP3A Kaltim, jumlah fasilitator daerah PATBM Kukar sebanyak 5 orang dan 18 orang aktivis di desa/kelurahan.

Sementara, Ketua PATBM Desa Sebuntal M Arsyad mengatakan, Desa Sebuntal berkomitmen untuk menjadi Desa Layak Anak. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk membangun tim PATBM yang kompak dan efektif dalam mengelola kegiatan perlindungan anak, salah satunya dengan melakukan studi banding dengan Keurahan Bandara. Sebagai informasi, Kelurahan Bandara menjadi kelurahan terbaik dalam perlindungan anak di Kota Samarinda.

Kegiatan ini dihadiri Fasilitator PATBM Nasional Siti Khotijah, Kasi Perlindungan Perempuan Fachmi Rozano dan Kasi Perlindungan Anak Vepri Haryono. (dkp3akaltim/rdg)