Kaltim Telah Inisiasi 10 Puspaga

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengtakan, sejak tahun 2016 hingga 2021, sudah terbentuk 245 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di 14 Provinsi dan 218 Kab/Kota di Indonesia. Untuk Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2021 capaian yang ada sudah 9 kabupaten/kota yang membentuk Puspaga yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Terdapat satu Puspaga di tingkat Provinsi. Namun, masih ada satu kabupaten yang belum menginisiasi pembentukan Puspaga sehingga perlu kita dukung dalam pembentukannya,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Puspaga se Kaltim, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Senin (15/8/2022).

Soraya menambahkan, Puspaga merupakan layanan keluarga preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak. Selain itu sebagai wadah dalam pelaksanaan program kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat menjadi tempat untuk layanan konsultasi masalah dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga.

Disisi lain, lanjut Soraya, berbagai permasalahan keluarga timbul bagaikan fenomena gunung es, permasalahan yang dapat diketahui hanya sebagian kecil dari banyaknya permasalahan yang ada sebenarnya. Permasalahan keluarga tentunya sangat merugikan dan menyengsarakan baik dari segi materi, maupun psikis anak, orang tua dan keluarga yang terdampak.

“Sebagai contoh, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, tingginya perkawinan usia anak akibat kurangnya pengetahuan tentang dampak perkawinan usia anak, anak korban perceraian, yang mana berpengaruh terhadap pengasuhan yang sangat buruk,” imbuhnya.

Puspaga adalah solusi paling tepat bagi keluarga dalam memberikan layanan yang komprehensif yakni dari aspek pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan sebagai upaya menguatkan layanan demi pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga yang menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA).

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Puspaga se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asisten Deputi PHA atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA Rohika Kurniadi Sari, Fasilitator KLA Hamid Patilima dan best practice dari Puspaga Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. (dkp3akaltim/rdg)

Puncak HAN Kaltim 2022, Momentum Tingkatkan Kepedulian dan Perlidnungan Anak

Samarinda — Mewaklili Gubernur Kaltim, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Hj Noryani Sorayalita menyambut baik dan mengucapkan selamat merayakan Hari Anak Nasional (HAN) 2022, bertema Anak Terlindungi, Indonesia Maju, berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (28/7/2022).

Peringatan ini menurut Soraya, dilakukan bertujuan untuk memberi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Semoga anak-anak kita tumbuh sehat lahir batin, terpenuhi hak-haknya, terlindungi dan hidup sejahtera bersama orang tua dan keluarga yang menyayanginya,” kata Soraya.

Dikatakan, UUD 1945 pasal 2B ayat 2 serta UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga mengamanatkan agar Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

“Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen tertuang dalam visi RPJMD 2018-2023, yaitu Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat, yang salah satu misinya berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,” imbuh Soraya.

Ia menambahkan, sesuai tema HAN 2022 ini, menjadi motivasi untuk tidak menyurutkan komitmen dan mendorong berbagai pihak untuk memberikan kepedulian di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Saya berharap, melalui peringatan ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Berikan kesempatan pada anak-anak untuk menikmati masa-masa bermain, belajar dan menempa pengalaman hidup menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi,” tegas Soraya.

Kegiatan HAN 2022, juga dirangkai dengan pembacaan suara anak Kaltim, penampilan karya anak-anak Kaltim, kemampuan berpidato dalam bahasa Arab dan Inggris, penampilan tari dan menyanyi serta pemberian penghargaan kepada Dinas PPPA dan forum anak di Kaltim.   

Sebagai informasi, DKP3A Kaltim memberikan penghargaan kepada Dinas PPPA Kabupaten Kutai Timur kategori Pelayanan Terbaik Terhadap Korban Kekerasan Berdasarkan Status Diffabel Tahun 2021. Dinas PPPA Kota Bontang dengan kategori Pelayanan Terbaik Terhadap Korban Kekerasan Berdasarkan Status KDRT Tahun 2021. Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kertanegara dengan kategori Partisipasi Perlindungan Perempuan dan Anak Terbaik Tahun 2021. Dinas SPPPA Kabupaten Mahakam Ulu dengan kategori Pemerhati Terbaik Tahun 2021. Dinas PPKBP3A Kabupaten Kutai Barat dengan kategori Tanggap Administrasi Tahun 2021. Dinas PPKBP3A Kabupaten Berau dengan kategori Partisipasi Terbaik Tahun 2021. Dinas P3AKB Kota Balikpapan dengan kategori Pelayanan Terbaik Terhadap Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2021. Dinas PPKBP3A Kabupaten Paser dengan kategori Pelayanan Terbaik Terhadap Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021. Dinas P3APPKB Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kategori Pelayanan Terbaik Terhadap Korban Kekerasan Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2021 dan Dinas P2PA Kota Samarinda dengan kategori Pelayanan Terbaik Terhadap Korban Kekerasan Tahun 2021.

Sementara DKP3A Kaltim juga memberikan penghargaan kepada Forum Anak Kota Balikpapan sebagai Forum Anak dengan Program Kerja Terbaik, Forum Anak Kota Samarinda sebagai Pelopor dan Pelapor Terbaik, Forum Anak Kabupaten Paser sebagai Forum Anak Teraktif, Forum Anak Kabupaten Kutai Barat sebagai Forum Anak Kabupaten Terbaik, dan Forum Anak Kota Bontang sebagai Forum Anak Kota Terbaik. (dkp3akaltim/rdg).

Sinergi Pemerintah, Lembaga Masyarakat Dan Dunia Usaha Kampanyekan Literasi Digital Dalam Rangka Peringatan HAN 2022

Jakarta — Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Dalam setiap peringatannya selalu dijadikan momentum untuk memperjuangkan perlindungan anak di Indonesia. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, ECPAT Indonesia, Meta, serta Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi mengambil tema “Perlindungan Anak dan Hak Anak di Dunia Digital“ pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Hal ini perlu digaungkan dalam peringatan hari anak nasional mengingat banyak anak Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi digital dalam keseharian mereka.

Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat sebesar 25.8% pengguna internet adalah anak. Dengan banyaknya pengguna internet usia anak, hal ini menunjukan bahwa dunia digital menjadi semakin penting bagi kehidupan anak saat ini dikarenakan adanya fungsi sosial seperti mendapat layanan pendidikan, layanan pemerintahan, dan perdagangan. Namun, keamanan anak di dunia digital saat ini masih rendah dilihat dari laporan Child Online Safety Index, Indonesia menempati rangking 26 dari 30 negara dengan skor total 17.5, yaitu di bawah skor rata-rata 30 negara. Hal ini juga didukung dengan pernyataan KPAI, bahwa selama tahun 2016-2020 terdapat 3178 kasus pornografi dan kejahatan siber terhadap anak di Indonesia.

ECPAT Indonesia bersama Aliansi Down to Zero juga telah melakukan studi yang menemukan semakin menguatnya situasi kerentanan anak di dunia digital. Melalui metode kuantitatif kepada 195 anak di empat wilayah kerja Down to Zero di masa pandemi COVID-19, studi ini menemukan 3 dari 10 responden anak mengalami kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual anak online, mulai dari gambar/video porno yang dikirim ke mereka hingga diminta untuk membuka baju atau berpose di depan kamera tanpa busana. Kondisi ini diperburuk karena sekitar 64 persen responden tidak didampingi oleh orang tua ketika mengakses internet. Hal ini menyebabkan risiko anak mengalami eksploitasi seksual di ranah daring juga semakin tinggi.

“Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya merupakan salah satu hak dasar anak yang wajib dipenuhi Negara, termasuk di ranah daring. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia perlu melihat pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus di dunia digital sebagai hal yang penting untuk diprioritaskan dalam pengembangan kebijakan dan produk-produk digital di Indonesia. Semakin tingginya angka kasus kekerasan anak di dunia digital seharusnya menjadi momentum dalam meningkatkan kesadaran kita bahwa anak-anak sangat rentan posisinya untuk menjadi korban kekerasan di dunia digital, untuk itu diperlukan langkah konkrit dalam menyelesaikan masalah tersebut. Anak sebagai pelopor dan pelapor harus dimampukan untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan juga teman sebayanya. Salah satu contoh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ECPAT Indonesia, Meta, dan Gerakan Nasional SiberKreasi memperkuat kapasitas sejumlah anak di 6 kota untuk memahami dan menyuarakan literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring melalui program AMAN Warrior” ujar Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu.

Kerentanan anak terhadap berbagai ancaman di dunia digital juga disebabkan karena masih kurang cakapnya orang tua dalam mengikuti perkembangan teknologi. Maka peningkatan literasi digital untuk seluruh masyarakat khususnya orang tua adalah hal yang perlu diprioritaskan.

“Peran orangtua sangat penting dalam perlindungan anak di dunia digital. Orang tua perlu untuk turut menjadi cakap digital sehingga dapat mendampingi anak dan mengarahkan anak dalam penggunaan gadget untuk hal yang positif. Kementerian Kominfo telah meluncurkan program nasional literasi digital “Makin Cakap Digital” dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat termasuk orang tua dengan harapan orang tua dapat memberikan pengasuhan yang tepat di era digital. Pengasuhan yang tepat akan mendorong anak mampu memanfaatkan teknologi digital dengan cerdas dan bijak.” ujar Semuel A. Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kasus terbaru yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diungkap oleh Polda DIY, terkait kekerasan seksual anak secara daring menjadi bukti lemahnya dan rentannya anak-anak menjadi korban. Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mewajibkan seluruh pihak khususnya pemerintah untuk menjamin hak anak. Jaminan perlindungan anak oleh pihak swasta juga mendapatkan perhatian khusus dari PBB, diantaranya dengan ditetapkannya Child Right Business Principal (CRBP) atau Hak anak dan Prinsip Dunia Bisnis, yang terdiri dari 10 prinsip sebagai panduan bagi sektor bisnis dalam mendukung perlindungan hak-hak anak dalam workplace, marketplace, community. Melalui CRBP perusahaan termasuk perusahaan digital diharapkan dapat mengupayakan langkah-langkah yang komprehensif bagi bisnisnya untuk menghormati dan mendukung hak-hak anak, diantaranya dengan menjamin perlindungan dan keselamatan anak di segala kegiatan usaha dan berbagai fasilitas usaha serta menjamin bahwa produk-produk dan jasa aman bagi anak dan berupaya mendukung hak-hak anak melalui berbagai produk dan jasa.

“Kami dari Meta menaruh perhatian sangat besar terhadap keamanan anak di dunia digital khususnya bagi mereka yang berusia 13 tahun keatas yang sudah dapat memanfaatkan platform kami. Kami ingin anak dapat belajar dan bertumbuh, serta mengekspresikan dirinya secara otentik. Oleh karena itu, kami selalu berupaya mengembangkan teknologi yang aman bagi semua penggunanya termasuk bagi anak berusia 13 tahun ke atas dan juga mendukung penuh program percepatan literasi digital oleh pemerintah melalui program Asah Digital yang kami inisiasi dan laksanakan bersama beberapa mitra kami, termasuk ECPAT Indonesia didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kami percaya, sebagai fondasi penggunaan teknologi, literasi digital adalah keniscayaan bagi semua orang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi kedepannya,” ujar Dessy Sukendar, Manajer Kebijakan Program, Meta di Indonesia.

Dengan momentum Hari Anak Nasional ini berharap ada langkah konkrit yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan khususnya pemerintah di Indonesia untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di dunia digital. 

Pemerintah perlu melakukan hal-hal berikut seperti, membuat kebijakan dan peraturan untuk perlindungan hak anak di dunia digital dalam revisi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memastikan setiap pihak seperti pemerintah, pelaku bisnis, orang tua, guru, dan anak sadar akan hak anak di dunia digital dan mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk melindungi anak di dunia digital.

Memastikan anak dengan disabilitas dan anak marjinal memiliki kesempatan yang sama mengakses dunia digital dan Mengintegrasikan literasi digital menjadi kurikulum di sekolah, agar seluruh anak mendapatkan pemahaman yang baik tentang penggunaan internet.

Membangun hotline atau tempat pengaduan dan pelayanan bagi anak yang mudah diakses dan mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan memastikan adanya perlindungan data pribadi anak dalam RUU tersebut

“Kemudian memastikan adanya regulasi yang mengatur tentang pertanggungjawaban bagi penyelenggara platform ketika terjadi penyalahgunaan platform oleh pengguna,”. ujar Koordinator Nasional, ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian.

Peringatan Hari Anak Nasional Festival AMAN yang diselenggarakan pada 24 Juli 2022 diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak di dunia digital. Pada Festival AMAN, diselenggarakan Talkshow bertajuk “Perlindungan dan Hak Anak di Dunia Digital” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya anak tentang hak-hak anak di dunia digital. Selain itu, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi mereka terkait dengan keamanan digital anak, hal ini  bertujuan untuk memberikan penghormatan atas hak partisipasi anak dengan mendengarkan aspirasi mereka. (birohukum&humaskpppa)

Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2022

Bogor — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kembali menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2022 kepada 320 kabupaten/kota, yang terdiri dari delapan (8) Utama, enam puluh enam (66) Nindya, seratus tujuh belas (117) Madya, dan seratus dua puluh satu (121) Pratama. Apresiasi juga diberikan kepada delapan (8) provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak (PROVILA).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, berharap penghargaan ini menjadi penyemangat daerah untuk lebih melindungi kelompok anak di daerah masing-masing.

“Dengan capaian yang menggembirakan ini, apresiasi yang setinggi-tingginya serta selamat kami ucapkan kepada daerah yang menerima penghargaan di tahun 2022 ini atas segala upaya dan kerjasama yang telah diberikan. Semoga penghargaan ini tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai penyemangat untuk semakin maju dalam memenuhi hak dan melindungi anak di daerah masing-masing. Besar pula harapan saya bahwa daerah yang telah mendapatkan prestasi baik dapat menjadi inspirasi dan dapat membagikan praktik-praktik baiknya bagi daerah lain, sehingga kita dapat maju bersama sebagai satu Indonesia,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Malam Penghargaan KLA 2022, Jum’at (22/7).

Sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045, Pemerintah Indonesia melalui KemenPPPA mengimplementasikan kebijakan pembangunan KLA untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan salah lainnya, serta berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasi dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya. Pemenuhan hak-hak tersebut sifatnya sangat kompleks dan multisektoral, sehingga komitmen lintas sektor menjadi hal yang sangat esensial.

“Pada tahun 2021, telah lahir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan lahirnya Perpres tersebut, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat dan ini akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi, berkreasi sebanyak mungkin agar Program KLA dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah,” tutur Menteri PPPA.

Menteri PPPA mengungkapkan, hal yang perlu menjadi perhatian bersama di dalam Perpres tersebut adalah penekanan peran provinsi secara aktif, baik dalam penyelenggaraan maupun evaluasi pelaksanaan KLA. Peran Gubernur tidak kalah penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk program pembentukan PROVILA.

Dalam penghargaan KLA tahun 2022 ini sebanyak delapan (8) kabupaten/kota meraih penghargaan kategori Utama, yaitu Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar.

Capaian yang diraih oleh pemerintah daerah menurut Menteri PPPA, diharapkan dapat terus memotivasi keluarga, masyarakat, media, dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak merupakan tanggung jawab bersama. Demikian juga, peran Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati/Walikota wilayahnya untuk lebih memacu diri dan meningatkan perhatian untuk mewujudkan KLA di wilayahnya masing-masing.

“Kedepan dan seterusnya, penyelenggaraan program KLA akan dilakukan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ini sekaligus memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” tutup Menteri PPPA. (birohukum&humas)

Presiden Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2022

Bogor — Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022 yang dipusatkan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo hadir untuk menyapa dan bermain langsung bersama anak-anak. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat hari anak kepada seluruh anak di Indonesia dan berpesan untuk menikmati masa kanak-kanak dengan bermain, belajar, berdoa, dan selalu menjaga protokol kesehatan.

“Anak-anakku di seluruh Indonesia, kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Selamat hari anak, terus bergembira dan bersemangat mengejar cita-cita. Jangan lupa untuk belajar, berdoa dan rajin beribadah, dan selalu menjaga kesehatan. Ingat pandemi belum selesai. Anak terlindungi, Indonesia Maju,” pesan Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengajak anak-anak untuk memiliki hobi membaca buku sebagai gudang ilmu pengetahuan. Presiden Joko Widodo juga menghibur anak-anak yang haidr secara langsung di Kebun Raya Bogor dengan pertunjukan sulap dan memberikan hadiah sepeda untuk anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dunia anak-anak menurut Presiden Joko Widodo adalah dunia bermain dengan keceriaan, kreativitas, dan keaktifan masing-masing.

“Dunia anak-anak adalah dunia bermain dengan keceriaan, kreativitas, dan keaktifan masing-masing. Itulah sebetulnya dunia anak-anak. Janganlah kita terlalu memaksa anak-anak untuk sesuai dengan keinginan orang-orang dewasa,” tutur Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengungkapkan peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan untuk bersenang-senang semata, tetapi menjadi pengingat bahwa masih perlu bersama-sama memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, agar bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

“Anak-anakku di seluruh Indonesia, harus tumbuh sehat, harus sekolah setinggi-tingginya, harus memiliki identitas, harus dibesarkan dengan penuh kasih sayang, harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai perlakuan salah lainnya, serta harus aktif berpartisipasi dan bersuara. Agar dapat mencapai itu semua, kita harus menyatukan kekuatan dan bergerak bersama untuk memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan anak, khususnya anak-anak di seluruh Indonesia,” pesan Menteri PPPA.

Peringatan HAN 2022 merupakan sebuah momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kembali mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tiga (3) tagline pendukung, #PeduliPascaPandemiCOVID19, #AnakTangguhPascaPandemiCOVID19, dan #AnakTangguhIndonesiaLestari, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan puncak peringatan HAN 2022 pada tanggal 23 Juli 2022 secara hybrid, di Kebun Raya Bogor dan virtual, dengan melibatkan seluruh anak dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari tiga puluh empat (34) provinsi di Indonesia.

Forum Anak Nasional (FAN) yang turut hadir dalam puncak peringatan HAN 2022 turut menyampaikan sebelas (11) butir Suara Anak Indonesia (SAI) Tahun 2022, yakni:

1.         Memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan penyebaran Informasi Layak Anak (ILA), terkhusus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

2.         Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan dan merealisasikan suara anak dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

3.         Pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam mengampanyekan ‘Stop Perkawinan Usia Anak’ serta mempertegas implementasi dalam pengawasan Undang-Undang Revisi Perkawinan Usia Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4.         Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pola asuh dan menolak segala bentuk kekerasan dalam lingkungan keluarga.

5.         Memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan distribusi iklan, promosi, dan sponsor rokok, serta melakukan rehabilitasi khusus bagi perokok anak.

6.         Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peran posyandu remaja dan memberikan pendidikan parenting untuk orang tua terkait pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak.

7.         Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah.

8.         Memohon kepada pemerintah dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan perhatian terkait isu anak putus sekolah, mulai dari lingkup masyarakat terkecil.

9.         Memohon kepada pemerintah dengan melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memperhatikan aspek pengetahuan budaya nusantara baik di luar maupun dalam negeri bagi anak.

10.       Memohon kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi terhadap kekerasan dan mengoptimalkan penyebaran edukasi terkait kekerasan anak kepada seluruh lapisan masyarakat.

11.       Memohon kepada pemerintah untuk melakukan kesetaraan pembangunan dan revitalisasi fasilitas ramah anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.

Turut hadir langsung dalam puncak peringatan HAN 2022 untuk menyapa dan bermain bersama anak-anak, Menteri Sekretariat Negara, Pratikno; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan; Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; dan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

Dalam puncak peringatan HAN 2022, anak-anak yang hadir langsung di Kebun Raya Bogor diajak untuk menikmati berbagai macam permainan dan edukasi untuk anak. Anak-anak juga diajak untuk mengenal teknologi Virtual Reality (VR). (birohukum&humas)

Jaga Anak-Anak Dari Perundungan Dan Tindak Kekerasan

Bogor — Presiden Joko Widodo mengemukakan keprihatinannya yang mendalam atas maraknya pemberitaan kasus yang terjadi kepada anak-anak di Indonesia. Mulai dari kekerasan seksual, penelantaran, hingga perundungan yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai macam platform media sosial juga masyarakat luas.

“Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Perlu di ingat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, agar kekerasan seksual dan perundungan tidak terjadi lagi,” tandas Presiden Joko Widodo usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kebun Raya Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Presiden Joko Widodo berpesan untuk menjaga anak-anak Indonesia agar para generasi penerus bangsa dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, kekreativitasan, dan keaktifan dari masing-masing anak.

“Jangan sampai terjadi lagi perundungan, kekerasan seksual, hingga penelantaran kepada anak-anak di lingkungan terdekatnya, apalagi lembaga pendidikan dan pesantren. Semua kekerasan baik secara verbal maupun psikis yang terjadi pada anak-anak harus dihentikan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana untuk segera di proses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya. Terlebih, saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, yang sudah diatur sedemikan rupa untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban.

“Saya kira penegakkan hukum yang keras dan tegas pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memagari agar tidak terjadi kembali. Penanganan dan pencegahan TPKS memang bukan hal yang mudah, tetapi jika dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, maka akan berkurang,” ujar Presiden Joko Widodo.  

Menanggapi maraknya pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dari multisektor untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi demi mencapai Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

“Sejatinya, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Momentum peringatan HAN 2022 inilah yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, kami mendorong kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk terus menyuarakan aspirasinya, menyosialisasikan segala bentuk peraturan yang melindungi anak-anak, dan melibatkan anak-anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P),” jelas Menteri PPPA. (birohukum&humaskpppa)

HAN 2022, Semua Pihak Harus Berpartisipasi Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan secara daring melalui zoom meeting bersama Kementerian PPPA dan provinsi lainnya se Indonesia.

Melalui peringatan HAN diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dan memastikan segala hal yang terbaik untuk anak.

Tema HAN tahun 2022 diambil sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN tahun ini dan mendorong langsung berbagai pihak untuk memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat.

“Selain itu, untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada pasca pandemi COVID-19,” ujar Soraya usai mengikuti puncak Hari Anak Nasional, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (23/7/2022).

Ia menambahkan, peringatan ini menjadi upaya untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa menjadi leading sektor untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai tugas dan kewenangan masing- masing.

“Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju,” tutup Soraya.

Peringatan HAN diikuti oleh OPD terkait, forum anak dan pelajar. Tampak hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Dorong Semua Pihak Lakukan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Samarinda — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 sebanyak 626 kasus. Sementara sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 450 kasus dengan jumlah 513 korban.

“Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 176 kasus dari tahun 2020. Sementyara jumlah korban sebanyak 176 korban dewasa atau 34 persen dan 337 korban anak atau 66 persen,” ujar Soraya pada Dialog Publika, berlangsung di Studio TVRI Kaltim, Rabu (20/7/2022).

Kasus dan korban terbanyak berada di Kota Samarinda yaitu sebanyak 102 kasus atau 22,67% dan 221 korban. Sedangkan pekerjaan korban yang terbanyak adalah pelajar yaitu sebanyak 40%. Sementara bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 216 kasus atau 48% dengan jumlah 191 kasus anak dan 25 kasus dewasa. Kekerasan Fisik sebanyak 116 kasus atau 36,89% dengan jumlah 59 kasus anak dan 107 kasus dewasa. Selanjutnya kekerasan psikis sebanyak 117 atau 26% kasus dengan jumlah 72 kasus anak dan 45 kasus dewasa.

“Untuk tempat kejadian yang tertinggi yaitu dalam rumah tangga dengan 147 korban anak dan 108 korban dewasa. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 197 kasus,” terang Soraya.

Ia menambahkan, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tanggal 1 Juli 2022 telah terjadi 445 kasus dengan jumlah 464 korban terdiri dari 245 korban dewasa dan 218 korban anak.

“Paling banyak pelajar sebanyak 34 persen. Untuk kekerasan fisik sebanyak 218 kasus, kekerasan psikis 97 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 163 kasus. Tempat kejadian dalam paling banyak d9i rumah tangga sebanyak 241 kasus dan kasus KRDT sebanyak 158 korban,” imbuhnya.

Soraya juga menuturkan, berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus kekerasan, khususnya seksual berasal dari orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga besar, teman, pacar dan lainnya.

Ia mengimbau agar semua pihak melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menjalin komunikasi dan kehangatan terhadap anak, memberikan edukasi seks kepada anak, melakukan deteksi dini dan mengajarkan anak untuk membuat batasan. (dkp3akaltim/rdg)

Wujudkan Layanan Informasi Layak Anak yang Optimal di Kabupaten/Kota, Kemen PPPA Lakukan Proses Standarisasi PISA

Jakarta — Sebagai upaya pemenuhan hak anak atas informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan konsep Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Layanan penyediaan informasi layak anak dalam bentuk PISA tersebut akan distandarisasi oleh KemenPPPA sebagai upaya untuk menjamin kualitas dan kesesuaian fasilitas penyediaan informasi layak anak yang optimal.

“Untuk memaksimalkan berjalannya fungsi layanan informasi bagi anak di masyarakat, diperlukan upaya yang dapat menjamin, sekaligus menjadi tolok ukur dalam penyediaan layanan informasi yang layak bagi anak secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh KemenPPPA adalah menjaga kualitas dan kesesuaian fasilitas penyediaan informasi yang sudah dibentuk di daerah, dengan melakukan standarisasi lembaga penyedia layanan informasi layak anak dalam bentuk PISA. Kami juga telah mengembangkan Pedoman PISA dalam rangka membuat Standarisasi PISA,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Agustina Erni dalam Acara Sosialisasi Standarisasi PISA Tahun 2022, pada Selasa (12/7/2022).

Erni menuturkan proses Standarisasi PISA ini dimulai dengan Talkshow dan Sosialisasi, Pelatihan Teknis Pengisian Borang (Formulir) PISA, Pengembangan Sistem Manajemen, Pelatihan Self-Assessment, Proses Self- Assessment, Review dari Tim Assesor Internal dan Eksternal, hingga rapat pleno akhir penilaian hasil pengisian borang.

“Dalam mengembangkan Layanan PISA yang terstandarisasi, KemenPPPA telah melakukan rangkaian kegiatan. Seperti talkshow Informasi Layak Anak (ILA) pada 5 Maret 2022 dan Sosialisasi PISA pada 7 Maret 2022, yang dihadiri oleh semua dinas yang mengampu urusan perempuan dan anak di seluruh kabupaten/kota. Dari kegiatan talkshow dan sosialisasi tersebut, diperoleh sejumlah kab/kota yang mempunyai komitmen untuk mengikuti proses standarisasi agar layanan informasi bagi anak yang telah dimiliki dapat menjadi PISA yang terstandarisasi,” ujar Erni.

Kabupaten dan kota yang memiliki komitmen untuk mengikuti proses standarisasi tersebut terus menunjukkan peningkatan. Hingga kini, sudah terdapat 149 lembaga layanan yang telah mengajukan Standarisasi PISA 2022.

Sementara itu, agar lembaga layanan informasi bagi anak yang telah dimiliki oleh kab/kota dapat menjadi PISA yang terstandarisasi, maka perlu memenuhi enam standar, diantaranya yaitu aspek kebijakan, aspek program, aspek pengelolaan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana, prasarana, dan lingkungan, dan aspek monitoring dan evaluasi. Selain itu, terdapat bobot, nilai maksimal, dan nilai persyaratan wajib yang harus dipenuhi, serta terdapat borang persyaratan penyelenggaraan PISA.

Lebih lanjut, lembaga layanan informasi bagi anak yang akan mengajukan proses standarisasi PISA diarahkan untuk dapat melakukan penginputan pada Aplikasi Standarisasi PISA Tahun 2022, dengan pendampingan dari dinas yang mengampu urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota nya masing – masing. (birohukum&humaskpppa)

Sambut HAN 2022, Menteri PPPA Serukan Komitmen Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Jakarta — Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diselenggarakan setiap tahun pada 23 Juli. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

“Peringatan HAN sejatinya adalah untuk mengingatkan kita semua dan stakeholder yang terlibat baik itu dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga agama, serta rekan-rekan media atas komitmen bersama terhadap pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi,” tutur Menteri PPPA saat melakukan Konferensi Pers HAN 2022: “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, Senin (11/7/2022).

Pelaksanaan HAN tahun ini masih diselimuti oleh tantangan keberadaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang belakangan ini mulai muncul kembali tren kenaikan kasus baru. Pemerintah pun dengan sigap memberikan peringatan dan kembali mengeluarkan aturan-aturan pembatasan sehingga peringatan HAN 2022 dikemas secara hybrid dengan memperhatikan protokol kesehatan, serta dirangkai dengan berbagai aktivitas langsung di masyarakat sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari tiga puluh empat (34) provinsi di Indonesia.

Menteri PPPA mengemukakan tema HAN 2022 tetap konsisten dengan tema tahun sebelumnya, “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” bersamaan dengan tiga (3) tagline penunjang lain; #PeduliPascaPandemiCOVID19, #AnakTangguhPascaPandemiCOVID19, dan #AnakTangguhIndonesiaLestari.

“Tema tersebut sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap memperingati HAN tahun ini dan mendorong langsung peran serta masyarakat perorangan maupun lembaga untuk memberikan kepedulian di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pasca pandemi Covid-19,” ujar Menteri PPPA.

Berbagai macam rangkaian kegiatan jelang puncak HAN 2022, turut disampaikan oleh Menteri PPPA, diantaranya seminar Jambore Pelayanan Anak dan Remaja Sinode GMIT Nusa Tenggara Timur di Rote Ndao pada 5 Juli 2022, aksi peduli pemberian kebutuhan spesifik anak dan makanan sehat secara serentak di tujuh (7) titik di Jabodetabek pada 13 Juli 2022, peningkatan kapasitas Forum Anak Nasional (FAN) di Jakarta pada 20-22 Juli 2022, pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada pemerintah daerah pada 22 Juli 2022, pemberian penghargaan kepada pejabat publik yang telah secara berkelanjutan melakukan upaya terbaiknya melindungi dan memberikan keadilan kepada anak-anak korban kekerasan seksual, perayaan HAN bersama Anak Didik Pemasyarakatan di seluruh Indonesia berupa pentas seni yang dilaksanakan secara hybrid di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta pada Agustus 2022, take over oleh anak-anak sehari menjadi pemimpin KemenPPPA, pengiriman kebutuhan spesifik anak ke Kabupaten Asmat yang didukung lintas kementerian/lembaga pada akhir Juli 2022, penyampaian Suara Anak Indonesia (SAI), baik anak-anak di Indonesia maupun anak Indonesia yang berada di luar negeri, webinar bidang anak, dan secara serentak memperingati acara puncak HAN pada 23 Juli 2022 di Kebun Raya Bogor yang diikuti oleh perwakilan anak dari seluruh Indonesia secara daring.

“Rangkaian kegiatan peringatan HAN 2022 tidak terlepas daripada sinergi dan kolaborasi yang dikoordinir oleh Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia yang berada di lintas kementerian/lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang terus mengingatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, demikian teman-teman dunia usaha agar bergerak bersama untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia, seperti APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia),” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan selain sebagai langkah untuk memantik seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, Peringatan HAN 2022 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, mengingkatkan peran keluarga dalam pengasuhan yang positif, menurunkan angka kekerasan terhadap anak, mencegah dan menurunkan angka pekerja anak, dan memastikan anak tetap mendapatkan hak belajar, bermain, dan bergembira pasca pandemi Covid-19 sehingga tidak terjadi perkawinan di usia anak.

“Mudah-mudahan momentum HAN 2022 ini dapat menggugah berbagai macam pihak dalam penanganan isu-isu anak, khususnya pada perlindungan khusus anak. Sering kami sampaikan yang jauh lebih penting untuk dilakukan dan menjadi komitmen kita bersama dalam menangani darurat kekerasan seksual di Indonesia adalah dengan tindakan preventif pada hulunya daripada hanya menyelesaikan di hilir semata,” tandas Menteri PPPA.

Menyikapi hal tersebut, komitmen KemenPPPA dalam menuntaskan berbagai macam isu kekerasan terhadap anak dengan terus menyuarakan dan menyosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), salah satunya dengan melibatkan anak-anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). (birohukumdanhumaskpppa)