DKP3A Lakukan Pendampingan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM Balikpapan

Balikpapan — Dinas Kependudukann, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendampingan sertifikasi hahal kepada pelaku UMKM di Kota Balikpapan berlangsung di Hotel Horison Sagita Balikpapan, Jumat (8/3/2024).

Saat ini bantuan sertifikasi halal gratis atau Sehati dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibuka sebanyak 921.000 kuota untuk seluruh Indonesia dan yang telah mendaftar sudah lebih dari 300.000.

“Jadi jika ingin mendapatkan jatah gratis dari BPJPH diupayakan sudah mulai proses pengajuannya mulai bulan Maret ini atau sebelum bulan Mei,” ujar Kepala DKP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender Fachmi Rozano pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Pendampingan Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMKM Perempuan di Kota Balikpapan.

Pelaku usaha pun harus membawa produk dan menjadi dokumentasi bagi para pendamping. “Kemudian salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal harus memiliki NIB dulu,” tutur Fachmi

Fachmi mengatakan perempuan mengisi hampir setengah populasi penduduk Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk tahun 2023 pada semester II sebanyak 4.007.736 juta jiwa terdiri laki-laki 2.077.842 juta jiwa dan perempuan 1.929.894 juta jiwa.
Melihat jumlah tersebut dapat menjadi kunci kesejahteraan yang sangat besar. Potensi ini bisa terwujud jika ada partisipasi yang setara salah satunya dalam pemberdayaan ekonomi.

“Dari lima arahan presiden terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, hulunya adalah perempuan harus bisa berdaya secara ekonomi,” ujar Fachmi.

Fachmi menambahkan, peningkatan kualitas hidup perempuan setiap tahunnya memperlihatkan kemajuan yang di tunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Keterwakilan perempuan dalam lini-lini penting dan sektoral juga ikut mendorong kesetaraan gender.

Menghadapi tantangan hadirnya Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi khususnya untuk peningkatan sumbangan pendapatan perempuan dan pengeluaran perkapita perempuan.

“Berdasarkan data BPS Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 87,64% dari populasi perempuan angka ini mengalami peningkatan namum masih di bawah TPAK laki-laki khusus bidang ekonomi,” imbuhnya.

Fachmi melanjutkan, di masa pandemi Covid-19, lanjut Fachmi, banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berdasarkan data BPS terdapat 64,5% total UMKM yang dikelola perempuan dalam usaha mikro dan UMKM. Ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).(dkp3akaltim/rdg)