Evaluasi Penyelenggaraan Adminduk dan Capil se Kaltim Untuk Membangun Brand Dukcapil Lebih Baik

Yogyakarta —  Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, M. Jauhar Effendi mengatakan, berbagai capaian yang sangat baik telah ditunjukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se Kaltim.

Jauhar menyebut, seperti target Perekaman KTP-el sebesar 99,20%. Berdasarkan laporan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Kaltim tanggal per 31 Oktober 2021, dari jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar  2.652.322 jiwa, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.627.901 jiwa atau mencapai 99,08 %.

“Sementara target cakupan kepemilikan KIA sebesar 30%. Jumlah anak 0-16 tahun yaitu 1.174.267 jiwa, yang telah memiliki KIA sebanyak 646.159 jiwa atau             mencapai  55,03 persen,” ujar Jauhar pada Rakorda Evaluasi Penyelenggaraan Adminduk dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim, di Hotel Grand Malioboro Yogyakarta, Selasa (23/11/2021).

Jauhar melanjutkan, target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 95 %. Jumlah anak 0-17 tahun sebesar 1.279.307 jiwa, yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 1.287.116 jiwa atau mencapai lebih dari 100 %.

Sedangkan pemanfaatan data kependudukan untuk OPD yaitu perjanjian kerjasama (PKS) dan Implementasi, seluruh Disdukcapil kabupaten/kota telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah masing-masing.

“Untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Kertas Putih pada 18 dokumen adminduk, saat ini telah diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim,” imbuh Jauhar.

Lebih lanjut, untuk layanan kependudukan secara online sudah diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kalimantan Timur baik melalui aplikasi berbasi android, Website, WA dan Google Form/Email.

Selain itu, layanan kependudukan terintegrasi sudah diterapkan di seluruh Disdukcapil se Kaltim baik melalui layanan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 maupun 7 in 1.

Berbagai capaian dan prestasi ini, lanjut Jauhar, perlu terus ditingkatkan kualitas kinerjanya karena akan semakin banyak lembaga yang membutuhkan data Dukcapil.

“Untuk itu agar kerjasama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el pada OPD diwilayah Saudara terus dioptimalkan dalam rangka membangun brand Dukcapil menjadi lebih baik,” terang Jauhar.

Jauhar juga berharap keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan segera ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan. Praktik pungli dan percaloan dapat dihilangkan melalui optimalisasi pelayanan online untuk seluruh dokumen kependudukan.

Sementara Dinas Kependudukan, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita menyampaikan, Pemprov Kaltim siap memberikan dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan terus melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi dengan baik melalui kegiatan Tahun 2021.

“DKP3A Kaltim telah menganggarkan pembelian tiga unit alat perekaman KTP-el dan tiga buah alat cetak KTP-el yang bisa dipinjam oleh kabupaten/kota yang membutuhkan dalam kondisi darurat sehingga pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Soraya.

Soraya menambahkan, pihaknya telah menganggarkan 3 unit Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)  untuk ditempatkan di kabupaten/kota yang belum tersedia.  Selain itu, melanjutkan pengadaan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan sebanyak 5 unit untuk Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sehingga seluruh kabupaten/kota memiliki mobil layanan keliling untuk melayani masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan sebagai wujud layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan membahagiakan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 peserta Hadir menjadi narasumber Direktur Bina Aparatur Kependududkan Dan Pencatatan Sipil Andi Kriarmoni, Kepala Dinas Dukcapil Penajam Paser Utara Suyanto, dan Kabid FPAK DKP3A Kaltim Sulekan. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gelar Bimtek ADB Se Kaltim

Balikpapan — Berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota se Kalimantan Timur, masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sebagai Administrator Database (ADB) yang mengelola database kependudukan di daerah dan sebagian besar berstatus tenaga kerja kontrak dan belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, ADB perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola database, menerapkan aplikasi SIAK dan mengelola data warehouse

“Selain itu, ADB harus memiliki integritas dan moral yang tinggi, karena didalam database kependudukan terdapat data pribadi seseorang yang dilindungi undang -undang, dan tidak bisa disalahgunakan mengingat ada sanksi hukum yang tegas,” ujar Soraya pada kegiatan Bimtek Administrator Data Base (ADB) Kependudukan Pemula Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2021, berlangsung di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Rabu (17/11/2021).

Soraya menambahkan, dinamika pelayanan publik yang semakin berkembang mengharuskan Dinas Dukcapil senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan melalui Dukcapil Go Digital. Hal ini sudah dimulai melalui pelayanan online dan penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik yaitu kartu keluarga dan akta pencatatan sipil menggunakan tanda tangan elektronik (TTE).

Secara khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada calon Adminsitrator Database Kependudukan (ADB) provinsi dan kabupaten/kota mengingat salah satu kunci keberhasilan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah tidak terlepas dari peran, fungsi dan tanggung jawab ADB dalam mengolah, memelihara dan menyajikan data kependudukan skala provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitrasi Kependudukan bahwa penyajian data kependudukan berasal dari data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan. Data tersebut dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri setiap semester menerbitkan Data Kependudukan Bersih (DKB) melalui proses konsolidasi dan terintegrasi dengan perekaman KTP-elektronik sehingga dijamin ketunggalannya yang dikirimkan secara online ke seluruh Administrator Database Kependudukan (ADB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Indonesia.

Soraya berharap ADB semakin profesional, bermoral dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan serta menjauhi segala macam bentuk pungli, manipulasi data dan dokumen kependudukan yang bisa berdampak hukum.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas Dukcapil Balikpapan Hasbullah Helmi, ADB Dinas Dukcapil Kota Bontang Ibnu Nugroho, dan ADB Dinas Dukcapil Kabupaten Berau Didik Ramona. (dkp3akaltim/rdg)

Tingkatkan Kualitas Pelayanan dengan Bimtek Front Office

Balikpapan — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, perlu komitmen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, agar secara berkesinambungan melakukan perbaikan pelayanannya, tidak hanya pelayanan penyediaan dokumen, tapi juga SDM yang handal. Salah satunya adalah petugas front office.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, petugas front office adalah orang pertama yang akan ditemui atau dijumpai oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Sehingga petugas front office harus menguasai semua aturan, standar pelayanan dan seluruh kebijakan terkait adiminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

“Agar masyarakat dapat memahami, mengenal dan dapat pengetahuan baru tentang produk-produk dari administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk situasi dan kondisi kantor,” ujar Soraya pada kegiatan Bimtek Front Office Disdukcapil Se Kaltim, berlangsung di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Selasa (16/11/2021).

Soraya menambahkan, ruang pelayanan dukcapil bisa mengadopsi dari ruang pelayanan dan front office pelayanan swasta seperti di bank. Tata ruang yang rapi, ac, tempat duduk yang layak, antrian yang jelas, dan pelayanan yang tertib dan teratur.

“Di beberapa Disdukcapil kabupaten/kota di Kaltim sudah menerapkan design sistem pelayanan swasta ini ke sistem pelayanan publik mereka, yaitu memiliki ruang pelayanan yang nyaman dengan design modern, menggunakan sistem antrian secara elektronik, ramah terhadap lansia, penyandang disabilitas, ibu menyusui dan anak,” terang Soraya.

Ia berharap semakin baik pelayanan yang diberikan, maka kepercayaan masyarakat semakin tumbuh dengan baik, dan tujuan akhirnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir menjadi narasumber perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Febryan Denistya Perdana, Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan, dan Akademisi Fisipol Universitas Mulawarman Abdullah Karim. (dkp3akaltim/rdg)

 

Dukcapil Kemdagri Tegur Keras Disdukcapil Daerah Yang Tolak Rekam-Cetak KTP-el Luar Domisili

Jakarta — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh,  menegur keras aparatur Disdukcapil daerah yang menolak memproses permohonan rekam-cetak KTP-el luar domisili.

Hal itu Zudan sampaikan saat dirinya memberikan arahan saat membuka acara Dukcapil Belajar yang diikuti seluruh aparatur Dinas Dukcapil seluruh Indonesia, secara daring melalui aplikasi Zoom, pagi ini, Jumat (05/11/2021).

“Bila ada orang luar daerah memohonkan rekam-cetak KTP-el luar domisili, jangan ditolak!,” perintah Zudan dengan tegas.

“Baru-baru ini saya dapat pengaduan ada orang luar daerah memohonkan rekam-cetak KTP-el luar domisili di Kota Depok namun ditolak petugas setempat. Dikatakan bahwa bila ingin melakukan rekam-cetak KTP-el di Kota Depok harus pindah menjadi warga Kota Depok,” ungkapnya melanjutkan keterangan.

Menurut Zudan, kasus seperti yang dilakukan oleh Kota Depok merupakan pelanggaran. Pasalnya, kebijakan rekam-cetak KTP-el luar domisili merupakan keunggulan kerja integratif yang khas dimiliki oleh Dukcapil, sehingga tidak boleh dibunuh dengan ego kabupaten/kota maupun provinsi.

“Permendagri tentang rekam-cetak KTP-el luar domisili itu sudah memungkinkan kita bekerja integratif. Itulah semangat single identity. KTP-el kita gerakan untuk semua keperluan,” ujarnya.

Atas hal itu, Zudan menghimbau agar kasus seperti yang terjadi di Kota Depok tidak dapat terulang kembali, atau bahkan terjadi di daerah-daerah lainnya.

Zudan  akan memberikan teguran keras bila hal serupa kembali dilakukan Kota Depok maupun dilakukan oleh Disdukcapil di daerah-daerah lainnya karena kebijakan rekam-cetak luar domisili sudah dilakukan sejak tahun 2017.

“Andai anda adalah Kepala Disdukcapil yang baru, tolong pelajari dan pahami aturannya. Jangan buat kebijakan di luar aturan,” tegas Zudan sambil menutup keterangan. (dukcapilkemendagri)

Dukcapil Bangun Sinergi dengan BSSN Untuk Digitalisasi Adminduk dan Amankan Big Data

Jakarta — Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kememterian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) terus bersinergi dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) membangun digitalisasi layanan administrasi kependudukan dan mengamankan big data.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, saat dirinya berkunjung ke kantor Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), di Ragunan, pada hari Kamis (04/10/2021), dan diterima oleh Kepala BSSN, Hinsa Siburian, beserta jajaran.

Dalam kunjungannya, Zudan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan jajaran BSSN yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan terhadap pembangunan pengelolaan Adminduk menuju digital secara nasional.

“Pada 9 Februari 2019, kami Dukcapil se-Indonesia melaunching Dukcapil Go Digital yang menggeser tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektornik. Ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari BSSN,” ungkap Zudan.

Inovasi tanda tangan elektronik dalam semangat Dukcapil Go Digital itu sendiri, sebetulnya dibangun bersama-sama dengan BSSN. Kepala Dinas Dukcapil di daerah hanya dapat menerbitkan dokumen kependudukan bila otentikasi tanda tangan elektroniknya telah terdaftar di Badan Sertifikasi Elektronik BSSN.

“Oleh karena itu, 514 kabupaten/kota bila proses otentikasi tanda tangan elektroniknya di BSSN macet, maka layanan Adminduk di daerah pasti macet pula,” kata Zudan.

“Maka kerja sama antara Dukcapil dengan BSSN ini betul-betul mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan haruslah sinergis,” tambahnya melanjutkan keterangan.

Selain itu, Zudan juga memohonkan dukungan dan bantuan kepada BSSN untuk selalu menjadi garda terdepan dalam hal ketahanan dan keamanan data Dukcapil.

Di kesempatan tersebut, Kepala BSSN, Hinsa Siburian, berkomitmen untuk terus membantu dan mendukung peningkatan keamanan data berbagai Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah, termasuk Dukcapil.

Hinsa mengatakan bahwa pada dasarnya isu keamanan data memerlukan atensi yang tinggi dan perhatian yang besar.

“Di tahun 2021 saja, per Januari sampai Oktober terdapat 1.191.320.498 anomali trafik/serangan siber di dalam ruang siber Indonesia,” sebut Hinsa.

Hal itu disebabkan karena penggunaan teknologi digital yang kian masif. “Peningkatan pengguaan teknologi digital berbanding lurus dengan peningkatan resiko kejahatan siber,” kata Hinsa.

“Oleh karena itu, diperlukan ada pengawasan yang menyeluruh baik terhadap serangan sistem, maupun serangan fisik,” pungkasnya. (dukcapilkemendagri)

Dirjen Dukcapil Wajibkan Jajarannya di Daerah Terapkan Zero Data Sharing Policy

Jakarta — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mewajibkan jajaran di daerah untuk menerapkan zero data sharing policy dalam hal kerja sama hak akses verifikasi data kependudukan dengan berbagai lembaga pengguna.

Hal itu Zudan sampaikan saat membuka acara Dukcapil Belajar yang dilaksanakan secara daring, Jumat (29/10/2021). Tururt hadir dalam acara tersebut, seluruh jajaran Dinas Dukcapil daerah se-Indonesia.

Zero data sharing policy adalah keinginan yang sudah dimuat dalam Undang-Undang agar data itu tidak dibagi-pakai oleh lembaga pengguna ke lembaga lain, tetapi lembaga pengguna itu hanya boleh mengakses data dari Dukcapil,” ungkap Zudan secara tegas.

Zudan lantas mencontohkan dengan adanya kerja sama bagi-pakai data antara KPU dengan Kemenkes dan MenkopUKM yang terjadi belakangan ini.

KPU yang merupakan lembaga pengguna Dukcapil, lanjut Zudan, tidak boleh memberikan data itu kepada pihak lain.

“Mengapa tidak boleh? Karena data yang dibagikan oleh KPU yang bersumber dari Dukcapil itu merupakan data yang statis. Bila diberikan ke pengguna lain, maka bisa terjadi bias karena adanya perubahan basis data,” kata Zudan.

“Termasuk lembaga di tingkatan kabupaten/kota setelah mendapat data untuk keperluan e-voting Pilkades, maka tidak boleh data itu dibagi-pakai ke lembaga lain,” lanjut Zudan sambil menutup keterangan. (dukcapilkemendagri)

Waspada Penyalahgunaan Data Pribadi, Kemendagri Dorong Kerja Sama Hak Akses ke Berbagai Lembaga

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong berbagai lembaga, mulai dari lembaga pemerintah hingga lembaga swasta penyedia layanan publik, untuk melakukan kerja sama hak akses verifikasi data kependudukan.

Disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, akses verifikasi data kependudukan dapat menjadi langkah sistemik untuk menghindari berbagai upaya tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Dalam hal verifikasi calon nasabah perbankan misalnya, akurasi dan keamanan data akan lebih tinggi bila perbankan langsung memverifikasi ke sistem Dukcapil, dari pada lembaga perbankan tersebut melakukan verifikasi manual melalui foto kopi KTP-el, dan sebagainya.

“Setiap produk apapun itu bisa dipalsukan, termasuk KTP-el. Namanya siapa, namun fotonya diganti dengan foto orang lain yang bukan pemilik KTP-el tersebut,” ungkap Zudan, Jumat (15/10/2021).

“Dari pada verifikasi dilakukan manual, saya mendorong lebih baik berbagai lembaga langsung melakukan kerja sama hak akses verifikasi data dengan Dukcapil untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi melalui pemalsuan KTP-el,” tambah Zudan.

Adapun mengenai keamanan database di Dukcapil itu sendiri, Zudan mengatakan pihaknya melakukan pengamanan penuh, mulai dari keamanan infrastruktur, keamanan sistem, dan perbaikan teknologi.

Zudan juga memastikan bahwa pemanfaatan hak akses verifikasi data yang dilakukan berbagai lembaga pengguna terhadap Dukcapil dilakukan seaman mungkin.

Pihaknya selektif dalam memilih lembaga pengguna, dimana lembaga-lembaga tersebut telah mengantongi rekomendari dari berbagai lembaga terkait, dan menyanggupi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Saat ini, jumlah lembaga pengguna yang mengakses data Dukcapil adalah sebanyak 3.904 lembaga pusat dan daerah,” rinci Zudan. (dukcapilkemendagri)

Dukcapil Wajibkan Lembaga Pengguna Terapkan Zero Data Sharing Policy

Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mewajibkan seluruh lembaga pengguna hak akses verifikasi data kependudukan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data penduduk.

Salah satu langkah yang dapat diupayakan, ungkap Zudan, adalah dengan mendorong lembaga pengguna untuk menerapkan apa yang disebut sebagai “Zero Data Sharing Policy”.

“Zero Data Sharing Policy dilakukan untuk menjamin tidak adanya berbagi-pakai data yang dilakukan lembaga pengguna dimana data yang disebarkan bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil. Lembaga Pengguna atau lembaga yang mendapatkan data dari Kemendagri, misalnya seperti KPU, dilarang membagikan kembali datanya pribadi penduduk kepada lembaga lain,” kata Zudan di acara Webinar Data Kependudukan dan Sistem Keuangan Digital, yang ditayangkan Youtube channel Kumparan, Jumat (15/10/2021).

Dari pada melakukan tindakan pelanggaran tersebut, Zudan mendorong agar berbagai lembaga, khususnya lembaga swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik, untuk langsung mengakses ke sistem Dukcapil. Hal itu dapat dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan.

Pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dapat menjadi langkah sistemik untuk menghindari berbagai upaya tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat dan penyedia jasa layanan publik.

Dalam hal verifikasi calon nasabah perbankan misalnya, akurasi dan keamanan data akan lebih tinggi bila perbankan langsung memverifikasi ke sistem Dukcapil, dari pada lembaga perbankan tersebut melakukan verifikasi manual melalui foto kopi KTP-el, dan sebagainya.

“Setiap produk apapun itu bisa dipalsukan, termasuk KTP-el. Namanya siapa, namun fotonya diganti dengan foto orang lain yang bukan pemilik KTP-el tersebut,” ungkap Zudan.

“Dari pada verifikasi dilakukan manual, saya mendorong lebih baik berbagai lembaga langsung melakukan kerja sama hak akses verifikasi data dengan Dukcapil untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi melalui pemalsuan KTP-el,” tambah Zudan menutup keterangan. (dukcapilkemendagri)

DKP3A Kaltim Gelar Rakorda Penyelenggaraan Adminduk Se Kaltim

Sendawar — Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Ayonius, mengatakan sistem administrasi kependudukan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem administrasi negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan.

Sehingga diperlukan peningkatan kesadaran penduduk untuk berperan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan.

“Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi,” ujar Ayonius pada Rakorda Forum Penyelenggaraan Adminduk Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, berlangsung di Gedung ATJ Komplek Kantor Bupati Kutai Barat, Selasa (5/10/2021).

Ayonius berharap Rakorda ini berdampak positif dan tidak ada lagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.

“Selain itu, pelayanan adminduk di daerah semakin meningkat dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan adminduk dapat diminimalisir dan ditindaklanjuti dengan segera sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya,” harap Ayonius.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan Dukcapil Go Digital merupakan transformasi awal dibidang administrasi kependudukan yaitu dengan diterbitkannya kartu keluarga, akta pencatatan sipil dan dokumen kependudukan yang lain.

“Semula dokumen adminduk ditandatangani dan distempel basah oleh kepala dinas, sekarang 18 dokumen kependudukan telah bisa ditandatangani secara elektronik (TTE), sehingga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun,” ujar Soraya.

Soraya menambahkan, target kinerja penyelenggaran administrasi kependudkan dan pencatatan sipil provinsi dan kabupaten/kota se Kalimantan Timur per tanggal 15 September 2021 yaitu perekaman KTP-el sebesar 99,20 %.

Berdasarkan laporan Bulanan Dinas Dukcapil Kab/Kota se Kaltim tanggal 30 September 2021 dari jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar  2.661.182 jiwa yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.618.390 jiwa atau mencapai 98,39 %. Tingkat perekaman KTP-el tertinggi ada di Kabupaten Berau sebesar 101,23 % dan terendah di Kabupaten Kutai Timur sebesar 86,70 %.

Untuk cakupan Kepemilikan KIA sebesar 30 %. Jumlah anak 0 – 17 tahun kurang 1 hari sebesar 1.174.848 jiwa, yang telah memiliki KIA sebanyak 600.936 jiwa atau mencapai  51,15 %. Tingkat kepemilikan KIA tertinggi ada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 82,02 % dan terendah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 38,47 %.

“Untuk Target Kepemilikan KIA sebesar 30 % alhamdulillah semua Kabupaten/Kota se Kaltim telah mencapai target tersebut,” imbuh Soraya.

Sementara target cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 96 %. Jumlah anak 0 – 18 tahun sebesar 1.279.833 jiwa, yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 1.279.307 jiwa atau mencapai  99,96 %.

“Tingkat kepemilikan akta kelahiran tertinggi ada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 111,48 % dan terendah di Kota Balikpapan sebesar 98,40 %. Alhamdulillah untuk Akta Kelahiran Anak semua Kabupaten/Kota se Kaltim telah mencapai target nasional,” katanya.

Sedangkan untuk pemanfaatan Data Kependudukan untuk OPD, Soraya menegaskan seluruh Disdukcapil kabupaten/kota telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah masing-masing yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama PKS.

“Kabupaten/kota yang telah melakukan implementasi pemanfaatan data melalui web servis adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang,” ujarnya.

Soraya menambahkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) dan kertas putih telah diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim untuk 18 Dokumen.

Untuk Layanan Kependudukan secara online sudah diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kalttim baik melalui aplikasi berbasis android, website, WA maupun Google Form/Email.

“Kemudian untuk layanan kependudukan terintegrasi sudah  diterapkan di seluruh Disdukcapil kabupaten/kota se Kaltim baik melalui layanan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 sampai dengan 7 in 1,” terang Soraya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus berkomitmen untuk menjamin kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

Rakorda ini diikuti sebanyak 60 peserta dari Dinas Dukcapil se Kaltim. Hadir menjadi Narasumber Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrullah, Direktur Bina Aparatur Kependududkan Dan Pencatatan Sipil Andi Kriarmoni dan Direktur PIAK Erikson P. Manihuruk. (dkp3akaltim/dell)

Dari 30 Jadi 3.904 Lembaga Pengguna, Integrasi Data Nasional Sudah Berjalan

Jakarta — Sejak berdiri pada 2001 dan efektif bekerja tahun 2002, Ditjen Dukcapil Kemendagri kini masuk era Generasi II karena melahirkan data-data kependudukan. Saat masih Generasi I, Dukcapil hanya melahirkan dokumen kependudukan.

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh membeberkan untuk apa data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk by name by adress di data ware house (DWH) Dukcapil.

Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta. Sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk. Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu.

Kabupaten dengan penduduk terbesar tercatat ada di Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk. Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen. Kurang sekitar 3 juta penduduk yang belum punya KTP-el di tahun 2021.

“Nanti di 2022 penduduk Indonesia akan bertambah lagi bisa 4-5 juta penduduk. Biasanya penduduk yang berusia 17 tahun per tahun bertambah 4 jutaan. Inilah yang terus dikelola oleh Ditjen Dukcapil,” kata Prof. Zudan. Webinar tentang Kedudukan dan Fungsi Adminduk dan Catatan Sipil dalam Administrasi Negara RI yang digelar oleh Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021).

Dengan data kependudukan yang terus berubah, maka sistem administrasi negara ikut terus dibenahi, antara lain dengan digitalisasi menuju era satu data.

Semangat satu data kependudukan sudah diimplementasikan. “Sebetulnya satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dst,” kata Dirjen Zudan.

Data kependudukan ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga. Selama 2013 hingga 2015 Zudan mengakui pemanfaatan data berjalan lambat. Di 2015 baru 30 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil.

Saat ini sudah ada 3.904 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil dan mengintegrasikan data. Terdiri 2.178 kementerian/lembaga di pusat yang telah menandatangan perjanjian kerja sama (PKS), dan 1.726 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang telah menantangani PKS menggunakan data ware house terpusat.

Selanjutnya, Dukcapil terus memasifkan dan mendorong semangat untuk berbagi pakai data. Semangat 1 satu data yang sudah ada di 2006 diimplementasikan sejak 2013 melalui UU Nomor 24 Tahun 2013.

“Lahirlah paradigma baru dalam tata kelola pemrintahan Indonesia. Data penduduk tercatat di database secara by name by address. Tinggal ketik NIK di dashboard langsung muncul data penduduk yang bersangkutan,” katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, data Dukcapil digunakan dalam semua layanan publik. Misalnya, untuk membuka rekening bank di perbankan harus punya KTP-el.

Begitu juga mendaftar BPJS Kesehatan, BPJS Naker. Untuk perencanaan pembangunan, misalnya menghitung jumlah guru. Kemenkeu secara rutin menggunakan data Dukcapil untuk menghitung alokasi anggaran misalnya berapa DAU, DAK, pagu khusus, alokasi anggaran desa.

Data Dukcapil juga digunakan untuk demokratisasi dalam pelaksanaan Pilkades, Pilkada, hingga Pileg dan Pilpres. DP4 dari Dukcapil diverifikasi di lapangan bersama KPU dibantu Dinas Dukcapil.

Apakah data ini sudah sempurna? Zudan mengakui, belum. “Salah satu problemnya penduduk Indonesia dibanding negara maju adalah kurang aware dengan perpindahan domisili kependudukan. Banyak penduduk sudah pindah daerah, KTP-elnya belum diurus perubahan eleman datanya. KK nya masih di alamat yang lama. Saat menjual mobil tidak langsung dibaliknamakan sehingga kalo ada tilang elektronik tagihannya jatuh ke pemilik lama. Dalam database Polantas datanya masih di pemilik yang lama,” Zudan menjelaskan.

Kata kuncinya, kata Zudan, adalah Single identity number: Satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Dulu penduduk Indonesia bisa punya NIK lebih dari satu. Sekarang Dukcapil terus membersihkan data ganda seperti itu, dan ini belum selesai.

“Cleansing data akan selesai ketika semua penduduk sudah memiliki KTP-el, terutama penduduk tua bukan yang umur 17 tahun. Masih banyak penduduk usia 27-30 tahun belum punya KTP-el, sehingga memungkinkan dia punya NIK lebih dari satu,” katanya.

Bila semua penduduk sudah memiliki KTP-el maka NIK ganda akan diblokir, hanya digunakan NIK yang ada dalam KTP-el. Indonesia akan seperti negara maju mengadaptasi kebijakan kependudukan di AS dengan social security number atau Jepang dengan My Number. “Prinsipnya sama: NIK digunakan untuk semua keperluan,” kata Dirjen Zudan. (dukcapilkemendagri)