DKP3A Kaltim Dorong Partisipasi Mahasiswa di Bidang Politik dan Hukum

Balikpapan — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Mahasiswa Di Bidang Politik dan Hukum Di Lingkungan Kampus “Kesetaraan Gender di kalangan Gen Z” belangsung di Dinas DP3AKB Balikpapan, Selasa (6/2/2024). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Kepala DKP3A Provinsi kalimantan Timur Noryani Sorayalita menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam proses demokrasi, terutama saat menghadapi pemilihan umum. Selain itu penting bagi lingkungan kampus untuk memiliki kebijakan tegas terkait kesetaraan gender. Kebijakan ini mencakup larangan terhadap pelecehan seksual, diskriminassi gender, perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin dan penerapan mekanisme pengaduan yang efektif di lingkungan kampus.

“Perlu diselenggarakan program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan mengubah sikap dan prilaku yang tidak adil gender,” ujar Soraya.

Soraya menambahakan, perlu peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di lingkungan kampus. Peningkatan kapasitas SDM tidak hanya hak laki-laki tetapi juga Perempuan. Hal ini merupakan sarana yang tepat dalam mencegah terpinggirkannya keterwakilan politik Perempuan, menepis keraguan atas kemampuan perempuan dalam manajerial, intelegensi dan leadership serta pelibatan dalam pengambilan keputusan.

“Upaya peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di kampus juga dianggap penting, dengan perlu diselenggarakan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat mencegah terpinggirkannya keterwakilan politik perempuan dan membuka jalan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik,” ungkapnya.

Kegiatan dihadiri 130 mahasiswa dari Universitas Balikpapan, Politeknik Negeri Balikpapan, dan STIE Madani. Hadir menjadi narasumber yaitu, Nurul Mahmudah Umar, M.Psi., Psikolog, dan Machnun Uzni, selaku Founder Sahabat Misykat Indonesia. (dkp3akaltim/rdg)

Provinsi Kaltim Raih Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023 Kategori Nindya

Samarinda — Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 kembali menerima Penghargaan Parahita Ekapraya kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, berlangsung di Gedung Metro TV Kedoya Kebun Jeruk Jakarta Barat, Selasa, 19 Desember 2023.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dikaitkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sementara bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menunjukkan komitmen nyata melalui peraturan perundang-undangan terkait Pemerintah Daerah.

“Tentunya kami semakin bersemangat dalam penyelenggaraan PUG serta akan  menajamkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, mendukung upaya untuk memperkecil kesenjangan gender guna pencapaian indikator-indikator outcome dan impact, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kualitas Keluarga,” terang Soraya saat ditemui pada Jumat (22/12/2023).

Soraya meyebut, Penganugerahan Parahita Ekapraya diberikan kepada 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi, dan 237 Kabupaten/Kota. Sebanyak 2 Kementerian/Lembaga, 5 Provinsi, dan 100 Kabupaten/Kota meraih penghargaan Kategori Pratama.

Pada Kategori Madya, sebanyak 2 Kementerian/Lembaga, 6 Provinsi, dan 82 Kabupaten/Kota meraih penghargaan tersebut. Sementara itu, sebanyak 1 Kementerian/Lembaga, 8 Provinsi, dan 40 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya.

Sebanyak 4 Kementerian/Lembaga, 4 Provinsi, dan 12 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan pada Kategori Utama.

Sementara itu, tahun ini, terdapat 8 penghargaan Kategori Mentor yang merupakan penghargaan tertinggi.

“Untuk Kaltim, Provinsi mendapatkan Penghargaan Nindya. Sedangkan Kategori Madya diraih oleh Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kategori Pratama diraih Kabupaten Paser,” imbuh Soraya.

Ia menambahkan, Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun ini dilaksanakan evaluasi yang lebih komprehensif dengan adanya perubahan instrumen evaluasi penilaian dan ada penambahan kategori pada penganugerahan ini.

“Secara hasil evaluasi nilai Provinsi Kaltim diatas 800. Perlu kami jelaskan karena adanya perubahan instrumen evaluasi penilaian dan adanya penambahan kategori maka terjadi perubahan pula pada hasilnya,” terangnya

Pada tahun sebelumnya Provinsi Kalimantan Timur meraih Kategori Utama dan tahun ini meraih Nindya. Jika melihat urutan penghargaan maka Nindya berada di bawah Utama.

“Namun ini bukan berarti Kaltim turun, tetapi karena adanya perubahan dan penambahan tadi. Karena provinsi dan kabupaten/kota lainnya juga mengalami hal yang sama,” ungkap Soraya.

Evaluasi PUG ini dilaksnakan setiap tahun namun pemberian penghargaan dilaksanakan 2 tahun sekali. (dkp3akaltim/rdg)

Wujudkan Kesetaraan Gender Melalui Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan Parahita Ekapraya 2023 kepada 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi, dan 237 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun ini menjadi lebih spesial dengan dilaksanakannya evaluasi yang lebih komprehensif mengingat upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia telah berlangsung selama dua dekade. Adapun strategi PUG yang diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dikaitkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sementara bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menunjukkan komitmen nyata melalui peraturan perundang-undangan terkait Pemerintah Daerah.

“Penganugerahan Parahita Ekapraya ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan beserta jajaran di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan dan menyelenggarakan PUG secara komprehensif. Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, dan seluruh pihak atas pencapaian luar biasa ini yang dengan gigih telah berkomitmen dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender, memberdayakan, dan melindungi hak perempuan di semua lini, institusi, dan wilayahnya masing-masing,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Penganugerahan Parahita Ekapraya di Jakarta.

Menteri PPPA menyampaikan melalui pencapaian yang diraih pada Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023, Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah harus semakin bersemangat dalam penyelenggaraan PUG serta memberikan ruang untuk untuk menajamkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, mendukung upaya untuk memperkecil kesenjangan gender guna pencapaian indikator-indikator outcome dan impact, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kualitas Keluarga

Menteri PPPA pun mengajak para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengintegrasikan komponen dari berbagai indeks tersebut sebagai bagian dari target-target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah maupun Daerah.

“Semoga pencapaian ini dapat menjadi penyemangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan di Indonesia. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum berhasil meraih penghargaan ini, tentunya kami harapkan tidak menyurutkan semangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan sehingga penganugerahan akan diraih di tahun-tahun mendatang,” tutur Menteri PPPA.

Sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong strategi PUG di berbagai bidang pembangunan, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA mengimplementasikan strategi PUG dengan menekankan pada 7 (tujuh) proses pembangunan yang lebih komprehensif dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Dalam memastikan penyelenggaraan PUG baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, dilakukan evaluasi PUG melalui berbagai tolok ukur yang dipantau dan dianalisis guna melihat kemajuan yang telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023, sebanyak 2 (dua) Kementerian/Lembaga, 5 (lima) Provinsi, dan 100 Kabupaten/Kota meraih penghargaan Kategori Pratama. Pada Kategori Madya, sebanyak 2 (dua) Kementerian/Lembaga, 6 (enam) Provinsi, dan 82 Kabupaten/Kota meraih penghargaan tersebut. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) Kementerian/Lembaga, 8 (delapan) Provinsi, dan 40 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya.

Sebanyak 4 (empat) Kementerian/Lembaga, 4 (empat) Provinsi, dan 12 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan pada Kategori Utama. Sementara itu, tahun ini, terdapat 8 (delapan) penghargaan Kategori Mentor yang merupakan penghargaan tertinggi berhasil diraih oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Denpasar, dan Kota Surabaya.

“Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023. Saya sangat berharap, tidak ada lagi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan yang abai dan masih menempatkan perempuan hanya sebagai kelompok sasaran, target, atau sebagai objek pembangunan. Perempuan harus diletakkan dan diperankan sebagai subjek pembangunan, dan proses ini harus kita lakukan secara kolektif mulai dari diri kita, keluarga, desa, hingga ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, dan global,” tandas Menteri PPPA. (birohukumdanhumaskemenpppa)

Terima Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA Pemprov Kaltim Komitmen Melaksanakan PUG

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima Tim Verifikasi Lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kalimantan Timur tahun 2022, di Ruang Tepian I lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (9/11/2023).

Sekda Sri Wahyuni menegaskan Pemprov Kaltim memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pelaksanaan PUG. Bahwa kegiatan yang terkait PPPA menjadi misi pertama dalam RPJMD Kaltim 2018-2023 yang akan dituntaskan sampai Desember 2023. Keberadaan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur bersama tim driver mengarah pada optimalisasi pelaksanaan PUG.

“Hal tersebut didukung dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan berupa Pergub maupun SK Gubernur untuk mendukung pelaksanaan PUG. Salah satunya adalah penetapan pusat studi gender di kampus, yaitu Unmul dan UINSI Samarinda. Komitmen dari Pemprov Kaltim dari sisi profesionalisme, Provinsi Kaltim termasuk daerah yang didominasi oleh perempuan dalam perangkat daerah, terutama pada posisi eselon II, dimana terdapat 15 orang perempuan yang memimpin perangkat daerah dan satu orang pejabat eselon I,” jelas Sri Wahyuni.

Selain itu, lanjutnya, bentuk dukungan lain berupa pembentukan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di kabupaten/kota se Kaltim. Sri Wahyuni menambahkan saat ini Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim berada pada angka 86,61, dan masih berjuang untuk peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (66,89). Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun sebagai buah dari upaya pelaksanaan PUG di Kaltim selama RPJMD 2018-2023.

“Kami tentu siap untuk memberikan support data kepada Tim Verifikasi Lapangan Kementerian PPPA. Masukan saran dan dukungan dari tim sangat kami perlukan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan PUG di Kaltim,” pungkas Sri.

Data dan informasi yang diperoleh dalam verifikasi ini menjadi sangat berharga untuk tindak lanjut atau sarana advokasi dan pembelajaran bersama dalam rangka peningkatan pelaksanaan PUG di Kaltim, serta pertimbangan dalam menominasikan Provinsi Kaltim dalam calon penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023.

“Tim ini melakukan verifikasi lapangan untuk melihat keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG di Kaltim. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam pengarusutamaan gender,” ujar Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Maya Septiana.

Sebagai informasi APE merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sebelum proses verifikasi lapangan, setiap instansi telah melakukan pengisian formulir evaluasi implementasi PUG di wilayah atau lingkungannya melalui aplikasi. PUG merupakan indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Verifikasi lapangan oleh tim verifikator dilakukan untuk melihat lebih dalam, lengkap, komprehensif, dan objektif atas data dan informasi terkait hasil pelaksanaan strategi PUG berdasarkan isian formulir tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan PUG Provinsi Kaltim 2022 dihadiri dan diikuti oleh Kepala DKP3A Noryani Sorayalita, Kepala Dinas Kehutanan Joko Istanto, Kepala BPSDM Nina Dewi, Analis Kebijakan Utama Ardiningsih, Bappeda, Inspektorat Wilayah, DPMPD, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dan lembaga permerhati perempuan. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Pemprov Kaltim dan DPRD Setujui Ranperda Inisiatif PUG Jadi Perda

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu ditetapkan pada Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/11/2023).

Mewakili Pj Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kaltim, Riza Indra Riadi dalam pendapat akhir Kepala Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk Komisi IV yang telah menyelesaikan Ranperda tersebut.

Menurut Riza, PUG adalah strategi yang dilakukan secara nasional dan sistematik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan.

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berangkat dan bergerak dari adanya dinamika penyelenggaraan PUG yang lebih variatif, komprehensif, terarah dan teratur yang digagas oleh Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat lebih aplikatif.

“Salah satunya adalah dalam proses penyelenggaraan. Dimana tahapan penyelenggaraan menjadi tujuh tahapan yang kemudian dari hasil tersebut pembahasan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016, tentu akan dapat mendongkrak keberhasilan dan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” terang Riza.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur  Hj Puji Setyowati menjelaskan bahwa seperti diketahui pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan pada rapat paripurna ke 37 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan oleh alat kelengkapan dewan sesuai dengan bidangnya dan telah mendapatkan tanggapan dari setiap Fraksi.

Oleh karena itu, dengan disetujuinya Ranperda Inisiatif PUG menjadi Perda, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender.

Dengan demikian upaya akselerasi perubahan perda yang dilaksanakan Komisi IV diharapkan mampu mendorong strategi pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia di Provinsi Kalimantan Timur melalui kebijakan dan program yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

“Kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” tutup Puji.

Sekda Sri : Rakor Evaluasi PUG Untuk Memastikan Perangkat Daerah Sudah Melaksankan Program Responsif Gender

Samarinda — Komitmen Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG) di Kalimantan Timur telah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertuang dalam isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, program prioritas, indikator sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan kepala perangkat daerah dengan jajarannya harus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan mitra kerjanya.

“Bukan APBD nya saja tetapi outputnya. Bagaimana kita menggerakkan stakeholder kita untuk sama-sama mendukung cakupan keterlibatan gender dalam setiap kegiatan urusan kita,” ujar Sekda Sri pada kegiatan Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023).

Sekda juga meminta agar Evaluasi PUG dapat dilakukan secara rutin sehingga perangkat daerah akan terbiasa dengan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan kedepan program kegiatannya akan berbasis anggaran responsif gender (ARG).

Ia menambahkan, ekspose ini perlu dilakukan untuk memastikan perangkat daerah sudah melaksankan program responsif gender sehingga perangkat daerah lain bisa menjadi pembanding pelaksanaan program responsif gender.

Saat ini perangkat daerah yang telah menindaklanjuti keterkaitan isu gender dalam dokumen Resntra dan Renja yang dikuatkan melalui dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebanyak 87% perangkat daerah.

Pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penghargaan tingkat Utama. APE dengan data terpilah menjadi pertimbangan untuk target tahun berikutnya, maka seharusnya ada keberlanjutan. Data terpilah dapat tertuang dalam Peran Gender dalam Pembangunan Kaltim.

“Sehingga pada tahun selanjutnya kita tidak boleh abai karena sudah tidak pandemi,. Dengan ini penyediaan data terpilah di perangkat daerah harus ada, silahkan dibuatkan dan didata, sebaiknya dilakukan diekspose apa saja yang menjadi kebutuhan data pilah perangkat daerah.” imbuh Sri.

Sekda Sri pun meminta kedepan evaluasi PUG dapat dilakukan dengan pengelompokan dan pembagian kluster. Seperti klaster peran gender dalam akses sumber daya alam, klaster Kaltim berbasis sumber daya alam, kluster peran gender dalam akses peningkatan daya saing (SDM, beasiswa), klaster peran gender dalam akses kesehatan; dan klaster sarana prasarana yang ada pada pelayanan publik. (dkp3akaltim/rdg)

 

Evaluasi PUG, Anggaran Responsif Gender Di Kalimantan Timur Terus Meningkat

Samarinda — Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023).

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menjelaskan bahwa tujuan rapat untuk mengevaluasi pengarusutamaan gender dan koordinasi terkait pelaksanaan program pengarusutamaan gender di pemerintah daerah.

“Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi pangarusutamaan gender di Kaltim,” tutur Soraya

Menurutnya, seperti yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), saat ini telah dilakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Evaluasi tersebut mencakup 7 proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan.

“Tahap pertama evaluasi mandiri telah berlangsung 14 September hingga 19 Oktober lalu dan sesuai jadwal, akan ada verifikasi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan,” katanya.

Untuk verifikasi lapangan akan berlangsung dari akhir Oktober hingga pertengahan November. Kemudian akan ada beberapa perangkat daerah, organisasi perempuan dan perguruan tinggi negeri yang menjadi sampel untuk verifikasi lapangan.

“Diakhir November adalah verifikasi final dan penghargaan akan disampaikan pada saat Peringatan Hari Ibu yaitu 22 Desember 2023,” imbuh Soraya.

Provinsi Kaltim saat ini telah menjalankan program dan kegiatan yang mengarah pada anggaran APBD yang responsif gender, baik di tingkat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Soraya menyebutkan presentase anggaran responsif gender di Kalimantan Timur terus meningkat, mencapai 11,18 persen pada tahun 2022, dan sekitar 18 persen pada tahun 2023 di bulan ke-3.

“Meskipun besaran ini masih dibawah target, kita tetap berharap untuk mencapai 25 persen anggaran yang responsif terhadap gender,” tegasnya.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana serta Perangkat Daerah Kaltim. (dkp3akaltim/rdg).

Diharapkan Perda PUG Beri Dampak Mengecilnya Kesenjangan Gender di Kaltim

Balikpapan — Dalam rangka percepatan sinergritas terhadap gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Timur, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall, Balikpapan, Kamis (19/10/2023).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Puji Setyowati mengatakan kegiatan ini sebagai upaya menggali masukan konstruktif terhadap Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.

“Kita ingin masukan teman-teman dari OPD yang selama ini barangkali ada keluhan-keluhan atau saran yang dapat mendukung kesempurnaan draft Raperda PUG ini,” kata perempuan yang akrab disapa Puji ini.

Karena menurut dia, Perangkat Daerahlah yang paling memahami dan juga pelaksana dari Ranperda PUG ini. Termasuk perencanaan secara menyeluruh program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender tersebut.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan terdapat 7 strategi penguatan pelembagaan PUG, diantaranya penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, data terpilah, instrument PPRG, dan partisipasi masyarakat.

“Program kegiatan untuk laki-laki dan perempuan serta bermanfaat bagi manusia maka termasuk program dengan anggaran yang responsif gender,” ujar Soraya.

Soraya menambahkan DKP3A perlu masukan dari perangkat daerah terkait untuk kesempurnaan Perda ini. Ia pun berharap Perda PUG ini dapat memberikan dampak perubahan yaitu mengecilnya kesenjangan gender.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak, Kepala BPDB Provinsi Kalimantan Timur Agustiannur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Inisiasi Pengambangan KIE Pelaku Ekonomi Perempuan di Kutai Barat

Sendawar — Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan mengapresiasi kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Mahakam Asri Melak, Kamis (21/9/2023).

“Harapan dari agenda ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan para ibu-ibu sekalian, kemudian bisa menambah keterampilan selain akan menambah keterampilan akan diperkenalkan sedikit demi sedikit tentang teknologi media sosial untuk luas pemasarannya”, ujar Edyanto Arkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat, Sukwanto mengungkapkan sangat senang atas antusiuas para peserta. Ia juga menyebukan, menjalankan tugas di Bidang Stunting dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Barat.

“Pemberdayaan Perempuan di Kutai Barat sudah maksimal, Dinas P2KBP3A sudah dipayungi dari Tim Pengerak PKK, dipayungi Dharma Wanita dan penggiat-penggiat perempuan lainnya sehingga kaum perempuan kita tidak menjadi yang terendah dalam kesetaraan gender ini”, kata Sukwanto.

Sementara Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Dwi Hartini mengatakan berdasarkan Data BPS kesenjangan  Sumbangan Pendapatan Perempuan  (SPP)  Kalimantan Timur pada tahun 2022 capaiannya pada angka 24,02%. Dari data ini Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah capaian rata-rata nasional yaitu 37,17%.

“Untuk menuju gender equality terdapat sekitar 16 point yang perlu diperjuangkan menuju kewirausahaan berbasis gender, hal  ini merupakan agregrat dalam mendorong kenaikan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dwi Hartini menjelaskan capaian sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 sebesar 26,62% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 26,45%.

Untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dan kemampuan pelaku ekonomi perempuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong legalitas usaha dengan atas nama pelaku ekonomi perempuan sebagai pemilik usaha bukan atas nama suami.

Lebih lanjut, Dwi Hartini berharap kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta pelaku ekonomi perempuan ini dapat menjadi acuan sebagai bahan promosi dan pedoman. Kegiatan ini juga dirangkai dengan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. (dkp3akaltim/rdg)

 

 

LPLPP Mendorong Pelaku Usaha Perempuan Agar Dapat Terus Berinovasi

Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan serta kredit lunak kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretarian Daerah Berau, M Hendratno mengatakan, Pemerintah Kabupaten Berau juga memberikan pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha serta dukungan dalam pemasaran produk-produk lokal perempuan.

“Kami juga berupaya untuk mempromosikan kerja sama antar perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, kerajinan tangan dan industri kreatif,” ujarnya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi berlangusng di Hotel Palmy Exclusive Berau, Kamis (7/9/2023).

Ia pun sangat menyadari, UMKM sebagai motor penggerak perekonomian harus mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini Henratno mendorong peran dari Diskoperindag, DPPKBP3A, Dekranasda, LSM dan seluruh lembaga pemberdayana perempuan agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif untuk perempuan berusaha.

ia berharap kegiatan ini menjadi pintu yang membukakan begitu banyak peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan di Kabupaten Berau untuk terjun dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi khusunya di sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang kini mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah.

“Diharapkan juga dapat memberikan akses ke pelatihan, sumber daya dan dukungan baik kepada yang telah dan baru akan merintis usaha,” imbuhnya.

Hendratno melanjutkan, tidak sedikit kita melihat sosok perempuan yang sukses berbisnis mendapatkan rezeki dari hasil berusaha. “Untuk itu saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya agar dapat menyeimbangkan upaya peningkatan ekonomi dengan peran sebagai seorang ibu di rumah,” terangnya.

Hendratno meminta, dua peran ini sebisa mungkin harus berjalan selarasa agar tidak terjadi ketimpangan. Tentu ibu-ibu menyadari tugas seorang ibu memang tidaklah mudah.

“Seorang ibu mengambil begitu banyak peran luar biasa demi keluarga tercinta dan kini kita upgrade pengetahuan agar menjadi seorang ibu yang professional,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan berdasarkan data BPS Pusat, pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di Kabupaten Berau pada tahun 2022, capaian pengeluaran perempuan mencapai Rp. 7.913.000/tahun, sedangkan pada tahun 2021 capaiannya Rp. 7.574.000/tahun. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan 3,4%.

Sedangkan untuk laki-laki pada tahun 2022 capaiannya Rp 20.169.000/tahun, dan untuk tahun 2021 capaiannya Rp 19.231.000/tahun atau terjadi kenaikan 9%.

“Dari perbandingan data pengeluaran tersebut, di Kabupaten Berau memang terjadi kenaikan dari tahun 2021 – 2022 baik perempuan dan laki-laki. Walaupun capaian pengeluaran perempuan sekali pun terjadi kenaikan namun kesenjangan masih terlihat cukup jauh pada pengeluaran per kapita di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Soraya menambahkan menjadi tugas bersama untuk dapat memberdayakan perempuan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) menjadi lebih Formal. Mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi, serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender, dan konstruksi sosial lainnya yang merugikan.

“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi, sangat berperan penting tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi ketahanan keluarga dalam mendukung pembangunan di daerah,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)