Wujudkan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, Sukseskan Pembangunan Ekonomi Bangsa

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa kesetaraan gender bertujuan bukan hanya demi kepentingan kaum perempuan saja, namun juga untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan pembangunan ekonomi bangsa. Begitu juga dengan mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja, hal ini menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan.

“Berdasarkan hasil penelitian International Labor Organization (ILO) terhadap 416 perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia pada Juni 2020, diketahui bahwa upaya pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungan kerja telah membawa keuntungan luar biasa pada proses bisnis suatu perusahaan. Sebanyak 66% perusahaan mengalami peningkatan kinerja pegawai, produktifitas, hingga kreativitas dan inovasi; dan 46% perusahaan mengalami peningkatan minat terhadap produk dan jumlah konsumen,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Indonesia Most Powerful Women 2020 dengan tema ”The Great Inspiring Women Leaders” yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa upaya-upaya PUG telah meningkatkan keuntungan (profit) secara signifikan bagi perusahaan yang menerapkannya. Data mengungkap sebanyak 32% perusahaan mengalami kenaikan profit sebesar 5 – 10%, bahkan 18% perusahaan mengalami kenaikan profit hingga 15 – 20%.

“Potensi perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan laki-laki. Dari segi pendidikan, prestasi, capaian dan kemampuan perempuan dapat disandingkan dengan laki-laki. Tidak hanya itu, perempuan sebagai pemilik dan pengelola lebih dari setengah, atau sekitar 37 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia (Kemenkop UKM, 2019). Dapat dibayangkan kemajuan yang akan dicapai apabila perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa,” tegas Menteri Bintang.

Kemen PPPA telah melakukan berbagai upaya melalui beberapa kebijakan guna mencapai pengarusutamaan gender dan pembangunan berperspektif perempuan, di antaranya yaitu Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja; serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

“Dunia usaha harus memandang pekerjanya sebagai aset paling berharga bagi keberlangsungan perusahaan. Selain demi pengembangan potensi pribadi, pemberdayaan perempuan juga terbukti memberikan dampak langsung pada kesuksesan proses bisnis perusahaan,” tambah Menteri Bintang.

Adapun berbagai peran dunia usaha dalam memberdayakan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu melakukan advokasi dan sosialisasi PUG kepada para pegawai, memenuhi hak-hak ketenagakerjaan perempuan seperti hak istirahat melahirkan, keguguran, dan menstruasi, melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja, memaksimalkan potensi perempuan untuk dapat berkembang dengan jenjang karir yang sama seperti laki-laki, memberi upah yang sama antara perempuan dan laki-laki, dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan organisasi di dalam perusahaan seperti serikat pekerja.

IPG dan IDG Kaltim Masih Rendah, Perlu Dukungan Berbagai Pihak

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyatakan hingga kini ketimpangan gender di Kalimantan timur   masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah.

“IPG kita baru 85,98 berada di bawah capaian nasional yaitu 91,07. Sedangkan IDG kita 65,65, di bawah capaian nasional sebesar 75,24. IPG dan IDG Kaltim berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia atau peringkat ke 32 dari 34 provinsi setelah Papua dan Papua barat.,” ungkap Kepala Bidang Kesetaraan Gender Dwi Hartini, Rabu (13/1/2021).

Hal ini menunjukan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Meskipun dilihat dari capaian   keberhasilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki Kaltim tahun 2019 berada pada urutan ke-2 teratas se-Indonesia setelah Yogyakarta namun tidak demikian  dengan.IPM perempuan Kaltim berada di peringkat 7 dari 34 provinsi.

Dwi melanjutkan, tiga tahun terakhir kondisi IPG dan IDG Kaltim mengalami kenaikan namun belum bisa mengungkit peringkat di tingkat provinsi.

Sementara IPG Kabupaten/Kota se Kaltim yakni, Paser dengan total 71, 41, Kutai Barat 83,84, Kutai Kartanegara 79,14, Kutai Timur 76,51, Berau 87,9 3, Penajam Paser Utara 86,22, Mahakam Ulu 80,89, Balikpapan 89,71, Samarinda 89,41 kota Bontang 86,72.

Sedangkan IDG Kabupaten/Kota se Kaltim yakni, Paser 66,20, Kutai Barat 61,14, Kutai Kartanegara 63,74, Kutai Timur 56,35 Berau 57,66, Penajam Paser Utara 50,36, Mahakam Ulu  80,61, Balikpapan 69,11, Samarinda 66,29, Bontang 51,99.

Menurutnya IPG Kaltim dari  tahun 2017-2019 terjadi peningkatan dari 85,62 naik ke 85,63 dan sekarang  85,98. “Progesnya ada kenaikan tapi dibanding dengan provinsi lain kita masih belum melakukan percepatan capaian IPG. Begitu pula dengan IDG walaupun dalam perkembangannya terjadi progres kenaikan dari 2017-2019. Dibandingkan dengan Provisni lain, Kaltim harus melakukan percepatan yang luar biasa.,” terang Dwi.

Tingginya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender tersebut menjadi tantangan untuk menyetarakan, sehingga perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan responsif gender. Hal ini sesuai dengan Misi Pertama Gubernur Kaltim yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda dan Disabilitas.

Dengan dukungan dari berbagai pihak baik dari unsur perangkat daerah, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat diharapkan bersama-sama melakukan upaya pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan pengalaman  harapan laki-laki dan perempuan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan .

Strategi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan gender telah dimandatkan dalam berbagai regulasi diantaranya Permendagri 67 tahun 2011 dan Perda No 2 tahun 2016 bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan.

Selain itu, komitmen pimpinan perangkat daerah yang kuat menjadi salah satu penentu dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender. Mengingat capaian IDG dan IPG  bersifat multi program dan lintas sektor.

Melalui penerapan PUG sebagai strategi pembangunan perempuan di Kaltim  diharapkan tidak ada lagi yang kesulitan dalam mengakses pembangunan. Sekaligus dapat berpartisipasi juga mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan tersebut serta mampu melakukan kontrol pembangunan itu sendiri. Sehingga pembangunan akan berjalan secara adil. (dkp3akaltim/rdg)

 

Sinergi Kemen PPPA dan PT. PNM Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jakarta — Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun sayangnya, kesenjangan gender di bidang ekonomi masih menjadi persoalan sekaligus tantangan yang dihadapi bangsa ini. Hal inilah yang melatarbelakangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Penandatanganan MoU tentang Peran Serta Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan di Kemen PPPA, Jakarta hari ini (29/12).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menuturkan bahwa pelaksanaan penandatanganan MoU ini merupakan aksi nyata bentuk kolaborasi dan sinergi Kemen PPPA dengan PT. PNM sebagai upaya untuk mendukung salah satu dari 5 (lima) program prioritas sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

“Kami akan fokus memberdayakan perempuan prasejahtera. Selain itu, ke depan, kami juga akan memberdayakan perempuan penyintas, baik korban kekerasan, korban bencana, maupun perempuan kepala keluarga,” jelas Menteri Bintang.

Hingga saat ini, PT. PNM memiliki 7.830.000 nasabah perempuan yang tersebar di lebih 4.500 kecamatan, lebih dari 425 kabupaten/kota di  34 provinsi. Bagi Menteri Bintang, hal ini merupakan sebuah pencapaian strategis dalam upaya mendukung pemberdayaan perempuan dalam wirausaha, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui keluarga.

“Melalui para nasabah perempuan inilah, kami menitipkan isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak agar dapat mempercepat kemajuan bagi perempuan untuk mengejar ketertinggalannya dan dapat berkontribusi di semua bidang pembangunan,” ungkap Menteri Bintang

Lebih lanjut, Menteri Bintang menegaskan jika perempuan diberikan peluang dan kesempatan, maka mereka akan mampu memanfaatkan program dan layanan yang ada untuk meningkatkan skala usaha serta kualitas hidup keluarganya secara mandiri. Hadirnya sosok perempuan yang mandiri secara ekonomi dapat menjadi inspirasi, serta menjadi motor penggerak perubahan (agent of change) bagi lingkungan dan masyarakat.

Direktur Utama PT. PNM, Arif Mulyadi mengungkapkan penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha.

“PT. PNM memberikan pendampingan kepada pengusaha UMKM, melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). PT. PNM secara berkala dan berkelanjutan memberikan pelatihan, pembinaan, motivasi dan lainnya guna meningkatkan produktivitas dan kelas usaha nasabah binaannya,” jelas Arief.

Penguatan PUG melalui PPRG

Samarinda — Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan aparatur dan perencana program/kegiatan telah menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.

Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda mengatakan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG, baik di Kementerian/Lembaga dan Daerah. Tetapi pelaksanaan dan hasilnya belum maksimal. Salah satu alasan pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, disebabkan karena adanya keterbatasan pengertian dan pemahaman aparatur tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya dalam rangkaian penyusunan anggaran daerah.

“Oleh karena itu diperlukan dukungan para pemangku kepentingan dalam peningkatan pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada,” ujarnya pada kegiatan Penguatan PUG melalui PPRG berupa ARG dalam Penyusunan RKA-SKPD, berangsung secara daring, Selasa (29/12/2020).

Yurda menjelaskan masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik berkaitan dengan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan data dari BPS Kaltim, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2019 antara perempuan dan laki-laki adalah 70,14 dan 81,58. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) 85,98 berada dibawah target nasional yaitu 91,07, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 65,65 dibawah target nasional 75,24.

Hal ini menunjukan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan meskipun ketika melihat ukuran keberhasilan Pembangunan Manusia diukur melalui IPM Kaltim berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta namun IPG dan IDG berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia.

ketidaksetaraan/ketimpangan tersebut menjadi tantangan dan tugas bersama, perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) termasuk perencanaan dan penganggarannya, yang terintegrasi dalam RPJMD, Renstra Daerah dan RKA-SKPD.

“Juga sebagai upaya mendorong perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah,” imbuh Yurda. (dkp3akaltim/rdg)

 

Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan Melalui Sampah Rumah Tangga

Jakarta — Dalam masa pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan upaya untuk membangun produktivitas perempuan dan keluarga, salah satunya dengan mengelola sampah rumah tangga. Sampah menjadi salah satu dampak yang muncul dari adanya aktivitas yang dilakukan setiap individu.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menuturkan jumlah sampah terus meningkat seiring dengan laju jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan.

“Narasumber yang hadir pada webinar hari ini merupakan sosok perempuan yang menjadi roda penggerak dalam pengelolaan sampah dimana sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang relatif besar, berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat, aktivitas yang dilakukan dan sampah yang dihasilkan. Sehingga sampah rumah tangga yang biasanya hanya terbuang percuma, bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi barang yang berguna bahkan memiliki nilai ekonomis,” ujar Erni pada Webinar Meningkatkan Kewirausahaan Perempuan Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan, Rabu (16/12/2020).

Erni menambahkan besar harapan dari proses pengelolaan sampah yang sederhana ke depannya dapat memotivasi munculnya kreativitas dan produktivitas perempuan.

“Kemudian dengan adanya acara ini diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan semangat kewirausahaan khususnya bagi perempuan melalui pengelolaan sampah, serta dapat sebagai media berbagi informasi praktik-praktik terbaik uang sudah dilakukan oleh para pengelola bank sampah selama ini,” tambah Erni.

Pengelolaan sampah tidak bisa lepas pula dari sistem pengelolaannya terhadap masyarakat. Peningkatan jumlah sampah rumah tangga di masa pandemi, dapat dimanfaatkan secara positif misalnya, sampah yang sifatnya organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah non organik dapat diolah menjadi barang-barang kreatif yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan bank sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga hal penting yang harus dilakukan pertama adalah perubahan pola pikir dan tindakan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Kemudian, membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama. Menjadikan kreativitas pengelolaan sampah rumah tangga sebagai sebuah potensi baru yang dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kewirausahaan perempuan dalam keluarga.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar yakni, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari, Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (Dit. PKTDLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Haruki Agustina, Aktivis Lingkungan dan Kartini Next Generation, Wilda Yanti, Puteri Indonesia Lingkungan, Ayu Saraswati, Praktisi dan Pendiri Bank Sampah Garuda Wastu Lestari, Ni Wayan Riawati.

Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kajian Pembangunan Gender Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/12/2020).

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini mengatakan, penduduk Kaltim yang berjumlah 3.661.161 jiwa dengan komposisi laki-laki 1.902.410 jiwa dan perempuan 1,758.751 jiwa, menggambarkan jumlah yang tidak terlalu jauh sehingga seharusnya tidak terjadi kesenjangan dalam partisipasi pembangunan laki-laki dan perempuan di Kaltim. Namun dari data yang ada indeks pembangunan manusia laki-laki di Kaltim yang menduduki peringkat ketiga terbesar tidak diiringi oleh pembangunan manusia perempuan Kaltim yaitu berada pada posisi ke 32 dari 34 provinsi se-Indonesia yaitu setelah Papua dan Papua Barat.

Keadaan ini menyedihkan apalagi menyongsong hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, tentu menyisakan tugas berat yang harus direspon oleh semua pihak baik dari legislative, yudikatif dan eksekutif.

“Tugas ini tentu tidak cukup diapresiasi dengan biasa-biasa saja, namun diperlukan komitmen seluruh unsur terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya perempuan,” ujarnya.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik menjadi kunci pembuka untuk memperluas aksesibilitas non diskriminatif pada semua komunitas gender dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam Upaya mengukur kedalaman ruang indikator dalam hal komponen tentang IPM, IPG, maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang didalamnya merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 variabel yaitu meliputi Keterwakilan Perempuan di parlemen, Keterwakilan perempuan profesional teknis dan Pendapatan perempuan dari sektor non pertanian.

Sehingga, lanjut Dwi, rumusan hasil kajian pada ranah politik dan jabatan publik sangat strategis dan bisa lebih aplikatif untuk dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang meliputi kesehatan, ekonomi pendidikan, sosial budaya, politik, hukum dan HAM.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta terdiri dari Instansi Vertikal, OPD lingkup Pemprov Kaltim, Tim Driver PUG, Perguruan Tinggi dan Legislatif. Hadir menjadi narasumber Tim LP2M Unmul Samarinda Uni W Sagena. (dkp3akaltim/rdg)

Kemen PPPA dan Kemendes PDTT Deklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendeklarasikan Gerakan Peningkatan Keterlibatan Perempuan Melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak di Jakarta. Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa, Rabu (11/11/2020).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan. Harapannya, mereka dapat memastikan anaknya mendapat gizi yang baik dan menurunkan pekerja anak.

“Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini tentunya perlu didukung dengan berbagai langkah progresif, seperti peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak, serta berbagai strategi lainnya,” ujar Menteri Bintang.

Sementara Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak dilakukan melalui penguatan peran kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Membangun dan mengembangkan desa itu tidak bisa berhenti pada konsep tapi harus implementatif. Nantinya akan ada 4 desa sebagai pilot project, yaitu 2 desa di Jawa Timur dan 2 desa di Jawa Tengah. Kedepan, kami akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kemen PPPA untuk keberhasilan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini,” ujar Menteri Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, masih terdapat kesenjangan terhadap perempuan untuk bisa mendapatkan harapan hidup, pendidikan dan penghasilan yang setara. “Ketimpangan gender ini juga terjadi di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 yang tengah terjadi saat ini semakin memperdalam kesenjangan dan kesulitan di pedesaan. Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 7,9 juta penerima manfaat, dimana sebanyak 2,46 juta atau 31 persen diantaranya adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan merupakan bagian dari 81 persen keluarga miskin yang belum pernah mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Menteri Abdul Halim.

Dalam kesempatan yang sama, Kemen PPPA dan Kemendesa PDTT merilis Buku Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa, bekerja sama dengan Program KOMPAK dan MAMPU yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. Buku panduan ini menjabarkan pengalaman Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut KAPAL Perempuan dalam memberdayakan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di tingkat desa, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Desa.

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesenjangan Gender

Samarinda — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjsama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Forest Carbon Partnership Fasility Carbon Fund (FCPF-CF) Provinsi Kaltim tahun 2020, berlangsung secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Plt Kepala Dinas KP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, pembangunan pada hakekatnya ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin. Namun hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan yang didapat baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan termasuk dalam perubahan iklim.

“Perubahan iklim berdampak luas terhadap kehidupan umat manusia. Perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki terkena dampak yang berbeda tapi masing-masing memegang peranan penting dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap dampak tersebut,” ujarnya.

Yurda menambahkan, berdasarkan e-Infoduk DKP3A Kaltim, jumlah penduduk Kaltim Semester I tahun 2020 sebanyak 3.661.161 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.902.410 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.758.751 jiwa.

Dengan perbandingan jumlah penduduk yang hampir sama, Perempuan menjadi kelompok yang sangat sulit bertahan dari dampak perubahan iklim yang terjadi, selain menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Perubahan iklim, Lanjut Yurda, menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam termasuk juga di Indonesia yang berada di daerah rawan bencana.

“Dan faktanya saat terjadi bencana alam jumlah perempuan yang bertahan lebih sedikit dibanding laki-laki, belum lagi penanganan pasca bencana yang tidak responsif gender pastinya akan berdampak terhadap perempuan,” imbuh Yurda.

Integrasi PUG dalam program FCPF-CF Kaltim penting dilakukan mengingat program FCPF-CF bukan hanya memperhatikan keterlibatan perempuan namun juga mendorong partisipasi laki-laki untuk memahami pentingnya Isu gender dalam seluruh proses menuju dan implementasi proyek FCPF-CF.

Memperhatikan yuridiksi sebagai dasar penanganan perubahan iklim, maka implementasi Pengarusutamaan Gender di Kaltim melalui Pokja PUG Kaltim yang beranggotakan 34 perangkat daerah menjadi sarana penting dalam mempromosikan dan mengintegrasikan isu gender khususnya dalam program pembangunan emisi dan deforestasi serta degradasi hutan melalui kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing

Yurda berharap, percepatan implementasi strategi PUG dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan mekanisme perencanaan serta penganggaran, menjadi upaya mengantisipasi dampak dari perubahan iklim terhadap kesenjangan gender (gender gap) di masyarakat dan sebagai bagian dari upaya mendukung program penurunan emisi FCPF-CF serta mendorong perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini diikuti anggota Pokja Safeguards, OPD terkait dan NGO selaku mitra pemerintah. Hadir menjadi narasumber Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rahmawati, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Prof Daddy Ruchyat dan Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Serahkan Bantuan Sosial Masyarakat Pelaku Usaha Industri Rumahan

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Penyerahan Fasilitas Distribusi Kartu ATM Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Industri Rumahan pada Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiiri) Terdampak Covid-19, di Bank Kaltimtara Samarinda, Selasa (27/10/2020).

Penerima bantuan ini berjumlah 123 orang dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama berjumlah 83 penerima dan tahap kedua 40 penerima.
“Tahap pertama dibagi dalam enam kabupaten/kota. Untuk Samarinda 18 penerima, Balikpapan 7 penerima, Bontang 4 penerima, Paser 12 penerima, PPU 23 Penerima dan Berau 19 Penerima,” ujar Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad.

Halda menambahkan, setiap penerima mendapatkan 250.000 rupiah, diberikan selama 3 bulan. Sementara untuk tahap kedua akan segera menyusul pendistribusiannya.

“Semoga ini bermanfaat bagi penerima, mengingat pada masa pandemi Covid-19 seluruh pelaku usaha mengalami penurunan produksi,” jelas Halda.

Industri rumahan merupakan salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, sehingga perlu didukung agar terus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.(dkp3akaltim/rdg)

Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ : Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menegaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan data yang komprehensif terkait dampak pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kunci untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

“Salah satu cara untuk melakukan upaya yang tepat sasaran, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai hasil kajian, data, dan hasil riset yang representatif dengan perkembangan kondisi saat ini. Dengan diluncurkannya hasil Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ hari ini, merupakan sumber berharga sebagai dasar bagi kita untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran. Saya harap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan dan mempergunakan data ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Peluncuran dan Diskusi Publik tentang Laporan “Menilai Dampak Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Adapun berbagai temuan dari Laporan “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, yaitu :

  1. Banyak perempuan di Indonesia yang bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82% diantaranya mengalami penurunan sumber pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatan.
  2. Sejak pandemi, sebanyak 36% perempuan pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka dibandingkan laki-laki yang hanya 30% mengalaminya.
  3. Pembatasan sosial telah membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan perempuan memikul beban terberat, mengingat sebanyak 61% perempuan juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 48%.
  4. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan. Hal ini disebabkan karena 57% perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan akibat bertambahnya beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengalami kekerasan berbasis gender. Sedangkan jumlah laki-laki yang mengalami permasalahan tersebut yaitu 48%.

Perwakilan Bidang Perempuan PBB untuk Indonesia dan Hubungan ASEAN, Jamshed Kazi mengungkapkan hasil laporan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi.

“Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang ada dirancang dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama bagi kelompok rentan. Data ini juga diharapkan dapat membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mitra-mitra pembangunan, serta sektor swasta di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang mendukung upaya penanganan Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mempromosikan upaya pemulihan yang cepat,” ujar Jamshed Kazi.

Survei terkait ‘Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,’ dilaksanakan melalui proses pengiriman pesan singkat dengan tautan survei yang disebar secara acak kepada pengguna ponsel melalui jaringan Indosat Ooredoo selama April hingga Juli 2020. Metode pengumpulan data ini dinilai inovatif untuk melengkapi survei konvensional melalui wawancara tatap muka atau pengamatan di lapangan yang berisiko untuk dilakukan, mengingat adanya pembatasan sosial selama pandemi.