Archive for category: Kesetaraan Gender (KG)

Balikpapan — Dinas Kependudukann, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendampingan sertifikasi hahal kepada pelaku UMKM di Kota Balikpapan berlangsung di Hotel Horison Sagita Balikpapan, Jumat (8/3/2024).

Saat ini bantuan sertifikasi halal gratis atau Sehati dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibuka sebanyak 921.000 kuota untuk seluruh Indonesia dan yang telah mendaftar sudah lebih dari 300.000.

“Jadi jika ingin mendapatkan jatah gratis dari BPJPH diupayakan sudah mulai proses pengajuannya mulai bulan Maret ini atau sebelum bulan Mei,” ujar Kepala DKP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender Fachmi Rozano pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Pendampingan Sertifikasi Halal kepada Pelaku UMKM Perempuan di Kota Balikpapan.

Pelaku usaha pun harus membawa produk dan menjadi dokumentasi bagi para pendamping. “Kemudian salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga sebelum mengajukan sertifikasi halal harus memiliki NIB dulu,” tutur Fachmi

Fachmi mengatakan perempuan mengisi hampir setengah populasi penduduk Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Timur jumlah penduduk tahun 2023 pada semester II sebanyak 4.007.736 juta jiwa terdiri laki-laki 2.077.842 juta jiwa dan perempuan 1.929.894 juta jiwa.
Melihat jumlah tersebut dapat menjadi kunci kesejahteraan yang sangat besar. Potensi ini bisa terwujud jika ada partisipasi yang setara salah satunya dalam pemberdayaan ekonomi.

“Dari lima arahan presiden terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, hulunya adalah perempuan harus bisa berdaya secara ekonomi,” ujar Fachmi.

Fachmi menambahkan, peningkatan kualitas hidup perempuan setiap tahunnya memperlihatkan kemajuan yang di tunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Keterwakilan perempuan dalam lini-lini penting dan sektoral juga ikut mendorong kesetaraan gender.

Menghadapi tantangan hadirnya Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi khususnya untuk peningkatan sumbangan pendapatan perempuan dan pengeluaran perkapita perempuan.

“Berdasarkan data BPS Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 87,64% dari populasi perempuan angka ini mengalami peningkatan namum masih di bawah TPAK laki-laki khusus bidang ekonomi,” imbuhnya.

Fachmi melanjutkan, di masa pandemi Covid-19, lanjut Fachmi, banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berdasarkan data BPS terdapat 64,5% total UMKM yang dikelola perempuan dalam usaha mikro dan UMKM. Ini memiliki peran penting dalam perekonomian karena 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).(dkp3akaltim/rdg)

Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Noryani Sorayalita mengatakan tahun 2023 telah dilakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara mandiri di daerah yang meliputi pelembagaan (Regulasi/Kebijakan, Rencana Aksi Pokja PUG, Data Terpilah yang dipublikasikan secara rutin, SDM), penyelenggaraan (Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan), dan inovasi.

“Hal yang direvitalisasi oleh Kementerian PPPA adalah tujuh prasyarat PUG, sekarang menjadi tiga prasyarat PUG yaitu Landasan Hukum, Kelembagaan, SDM dan Pokja, dan Data Terpilah,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau, (20/2/2024).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan PUG tahun 2023 terdapat persentase Angggaran Responsif Gender (ARG) yang masih rendah.

“Yaitu 11,38% pada tahun 2022, perlu penggalian dan identifikasi isu-isu yang responsif gender dan dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah,” imbuh Soraya.

Selain itu, faktor peningkatan SDM dan persentase SDM yang memiliki serttifikat pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) juga menjadi salah satu point penilaian.

“Karena melalui SDM yang responsif genderlah promosi program responsif gender bisa dituangkan kedalam dokumen PPRG,” terang Soraya.

Soraya juga menjelaskan, Kementerian PPPA akan melakukan evaluasi lapangan terkait penyelenggaraan PUG di perangkat daerah. Diharapkan semua perangkat daerah bisa menyiapkan bahan dan laporan yang terintegrasi implementasi PUG, sarana prasarana kantor responsif gender (ruang laktasi, toilet terpisah laki-laki dan perempuan, jalan landai bagi difabel, ruang bermain anak, guiding block, dan lainnya).

Tampak hadir Deputi Kesetaraan Gender Lenny N Rosalin, Asdep PUG Bidang Politik Hukum Iip Ilham Firman, Direktur Eksekutif PATTIRO Yulius Hendra dan Tim Vocal Point PUG Pemprov Kaltim. (rdg/dkp3akaltim)

Balikpapan — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Mahasiswa Di Bidang Politik dan Hukum Di Lingkungan Kampus “Kesetaraan Gender di kalangan Gen Z” belangsung di Dinas DP3AKB Balikpapan, Selasa (6/2/2024). Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya implementasi Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Kepala DKP3A Provinsi kalimantan Timur Noryani Sorayalita menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam proses demokrasi, terutama saat menghadapi pemilihan umum. Selain itu penting bagi lingkungan kampus untuk memiliki kebijakan tegas terkait kesetaraan gender. Kebijakan ini mencakup larangan terhadap pelecehan seksual, diskriminassi gender, perlakuan tidak adil berdasarkan jenis kelamin dan penerapan mekanisme pengaduan yang efektif di lingkungan kampus.

“Perlu diselenggarakan program peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan mengubah sikap dan prilaku yang tidak adil gender,” ujar Soraya.

Soraya menambahakan, perlu peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di lingkungan kampus. Peningkatan kapasitas SDM tidak hanya hak laki-laki tetapi juga Perempuan. Hal ini merupakan sarana yang tepat dalam mencegah terpinggirkannya keterwakilan politik Perempuan, menepis keraguan atas kemampuan perempuan dalam manajerial, intelegensi dan leadership serta pelibatan dalam pengambilan keputusan.

“Upaya peningkatan kesadaran tentang isu-isu gender di kampus juga dianggap penting, dengan perlu diselenggarakan program-program yang mendukung peningkatan kapasitas mahasiswa. Hal ini diharapkan dapat mencegah terpinggirkannya keterwakilan politik perempuan dan membuka jalan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik,” ungkapnya.

Kegiatan dihadiri 130 mahasiswa dari Universitas Balikpapan, Politeknik Negeri Balikpapan, dan STIE Madani. Hadir menjadi narasumber yaitu, Nurul Mahmudah Umar, M.Psi., Psikolog, dan Machnun Uzni, selaku Founder Sahabat Misykat Indonesia. (dkp3akaltim/rdg)

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan Parahita Ekapraya 2023 kepada 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi, dan 237 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun ini menjadi lebih spesial dengan dilaksanakannya evaluasi yang lebih komprehensif mengingat upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia telah berlangsung selama dua dekade. Adapun strategi PUG yang diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dikaitkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sementara bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menunjukkan komitmen nyata melalui peraturan perundang-undangan terkait Pemerintah Daerah.

“Penganugerahan Parahita Ekapraya ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan beserta jajaran di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan dan menyelenggarakan PUG secara komprehensif. Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, dan seluruh pihak atas pencapaian luar biasa ini yang dengan gigih telah berkomitmen dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender, memberdayakan, dan melindungi hak perempuan di semua lini, institusi, dan wilayahnya masing-masing,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Penganugerahan Parahita Ekapraya di Jakarta.

Menteri PPPA menyampaikan melalui pencapaian yang diraih pada Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023, Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah harus semakin bersemangat dalam penyelenggaraan PUG serta memberikan ruang untuk untuk menajamkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, mendukung upaya untuk memperkecil kesenjangan gender guna pencapaian indikator-indikator outcome dan impact, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kualitas Keluarga

Menteri PPPA pun mengajak para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengintegrasikan komponen dari berbagai indeks tersebut sebagai bagian dari target-target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah maupun Daerah.

“Semoga pencapaian ini dapat menjadi penyemangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan di Indonesia. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum berhasil meraih penghargaan ini, tentunya kami harapkan tidak menyurutkan semangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan sehingga penganugerahan akan diraih di tahun-tahun mendatang,” tutur Menteri PPPA.

Sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong strategi PUG di berbagai bidang pembangunan, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA mengimplementasikan strategi PUG dengan menekankan pada 7 (tujuh) proses pembangunan yang lebih komprehensif dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Dalam memastikan penyelenggaraan PUG baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, dilakukan evaluasi PUG melalui berbagai tolok ukur yang dipantau dan dianalisis guna melihat kemajuan yang telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023, sebanyak 2 (dua) Kementerian/Lembaga, 5 (lima) Provinsi, dan 100 Kabupaten/Kota meraih penghargaan Kategori Pratama. Pada Kategori Madya, sebanyak 2 (dua) Kementerian/Lembaga, 6 (enam) Provinsi, dan 82 Kabupaten/Kota meraih penghargaan tersebut. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) Kementerian/Lembaga, 8 (delapan) Provinsi, dan 40 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya.

Sebanyak 4 (empat) Kementerian/Lembaga, 4 (empat) Provinsi, dan 12 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan pada Kategori Utama. Sementara itu, tahun ini, terdapat 8 (delapan) penghargaan Kategori Mentor yang merupakan penghargaan tertinggi berhasil diraih oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Denpasar, dan Kota Surabaya.

“Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023. Saya sangat berharap, tidak ada lagi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan yang abai dan masih menempatkan perempuan hanya sebagai kelompok sasaran, target, atau sebagai objek pembangunan. Perempuan harus diletakkan dan diperankan sebagai subjek pembangunan, dan proses ini harus kita lakukan secara kolektif mulai dari diri kita, keluarga, desa, hingga ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, dan global,” tandas Menteri PPPA. (birohukumdanhumaskemenpppa)

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu ditetapkan pada Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/11/2023).

Mewakili Pj Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kaltim, Riza Indra Riadi dalam pendapat akhir Kepala Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur khususnya untuk Komisi IV yang telah menyelesaikan Ranperda tersebut.

Menurut Riza, PUG adalah strategi yang dilakukan secara nasional dan sistematik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan.

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, berangkat dan bergerak dari adanya dinamika penyelenggaraan PUG yang lebih variatif, komprehensif, terarah dan teratur yang digagas oleh Pemerintah Pusat sehingga diharapkan dapat lebih aplikatif.

“Salah satunya adalah dalam proses penyelenggaraan. Dimana tahapan penyelenggaraan menjadi tujuh tahapan yang kemudian dari hasil tersebut pembahasan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2016, tentu akan dapat mendongkrak keberhasilan dan sebagai daya ungkit untuk meningkatkan indeks pemberdayaan gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),” terang Riza.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur  Hj Puji Setyowati menjelaskan bahwa seperti diketahui pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan pada rapat paripurna ke 37 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Oktober 2023 telah dilakukan oleh alat kelengkapan dewan sesuai dengan bidangnya dan telah mendapatkan tanggapan dari setiap Fraksi.

Oleh karena itu, dengan disetujuinya Ranperda Inisiatif PUG menjadi Perda, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender.

Dengan demikian upaya akselerasi perubahan perda yang dilaksanakan Komisi IV diharapkan mampu mendorong strategi pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia di Provinsi Kalimantan Timur melalui kebijakan dan program yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

“Kesetaraan gender adalah dimana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” tutup Puji.