DKP3A Kaltim Lakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG di Berau

Tanjung Redeb — Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten Berau masih rendah. Hal ini berdasarkan pemantauan implementasi PUG oleh Kementerian PPPA RI tahun 2019, bahwa Kabupaten Berau belum bisa menyampaikan hasil capaian tersebut. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Berau berada pada posisi ketiga di Kaltim dengan capaian 87,61.

Sementara Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Berau berada pada poin 53,77 menempati posisi ketujuh dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Oleh karena itu, Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan perangkat daerah menjadi faktor penting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan, untuk melakukan percepatan dan optimalisasi implementasi PUG perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan pada Pokja PUG, Tim Driver dan Focal Point.

“Ini memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS). Pelaksanaan PPRG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan PUG terhadap kebutuhan, harapan, pengalaman, laki-laki dan perempuan secara adil,” terang Gazali pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Balai Mufakat Komplek Rumah Jabatan Bupati Berau, Selasa (23/11/2021).

Gazali juga menambahkan, di era otonomi yang sudah berjalan saat ini dan arah pembangunan yang responsif gender sudah berjalan maka diharapkan semua OPD di Kabupaten Berau sesuai dengan program dan kegiatannya dapat mengarah kepada peningkatan SDM agar lebih memahami tentang PUG melalui PPRG.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 22 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini, Fasilitator PUG Uni W Sagena, Perwakilan Inspektorat Daerah Kaltim Irawan ali wardhana, Plt Kepala DP2KBP3A Dahniar. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Pelaku Usaha Mayoritas Berasal Dari UMKM, Memiliki Peran Dan Potensi Sangat Besar

Tenggarong — Upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakan roda perekonomian di era digital ini.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, perempuan pelaku usaha yang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi sangat besar dalam menopang ekonomi bangsa, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan,” ujar Soraya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Rempanga Tenggarong, Kamis (4/11/2021).

Sementara berdasarkan riset LPEM FEB UI tahun 2020 mengungkapkan bahwa jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui online selama pandemi hampir 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan kategori usaha kuliner, griya dan fashion.

Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara, lanjut Soraya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Soraya menyampaikan berdasarkan Online Data Sistem (ODS) UKMK tahun 2021, jumlah UMKM perempuan sebanyak 86.325 (47,99%) sedangkan UMKM laki-laki 93.574 (52,01%). Angka tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih luasnya pangsa pasar.

Soraya berharap, peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan kontruksi sosial lainnya yang merugikan.

“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi sangat berperan penting tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi ketahanan keluarga,” terang Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas PPPA Kukar Aji Lina Rodiah, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerjasama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kasi Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Masliah dan Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Forum Puspa Kaltim Widyatmike Gede Mulawarman. (dkp3akaltim/rdg)

Menteri PPPA Dukung Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM Perempuan

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendukung akselerasi sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Bintang mengatakan, lebih dari 50 persen UMKM yang ada di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Hal ini menunjukan, perempuan memiliki potensi sebagai penopang ekonomi bangsa.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Gerakan Sejuta Sertifikasi Halal Bagi UMKM. Hal ini akan memperluas kesempatan perempuan Indonesia dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, termasuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2024,” ujar Menteri Bintang dalam Forum Khadijah: Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM, secara hybrid, Kamis (28/102021).

Menurut Menteri Bintang, gerakan ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, yang mana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga sebagai alat untuk memerdekakan diri dari berbagai diskriminasi yang mengikat perempuan. “Artinya, kewirausahaan perempuan tidak hanya berkiprah pada ekonomi bangsa, tetapi juga bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa Indonesia,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, saat ini Kemen PPPA telah menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik publik maupun swasta terkait pemberdayaan perempuan, khususnya dalam melaksanakan salah satu Arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun kekuatan UMKM perempuan karena apabila perempuan kuat, mandiri, dan berdaya, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin cepat tercapai,” imbuh Menteri Bintang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepakat bahwa UMKM yang saat ini banyak digeluti oleh perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pasalnya, UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Namun, UMKM yang berperan begitu penting, masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Dari sisi investasi, UMKM memiliki kontribusi sebesar 58,1 persen, itu tentu sangat kecil dibandingkan porsi UMKM di dalam ekonomi. Selain itu, hanya 1 persen UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37 persen dan 6,3 persen terlibat aktif di dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, angka-angka tersebut masih dapat ditingkatkan ke depannya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan peningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting untuk didorong.

“Salah satunya sertifikasi halal, ini tidak hanya diukur dari sisi kehalalan produknya, namun juga proses pembuatan yang harus bersih dan sehat atau higienis, sehingga produk halal tentu akan diminati oleh masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, sepakat bahwa saat ini masyarakat cenderung mencari produk yang higienis dan sehat. “Packaging-nya rapi, produksinya bersih, dan amanah. Inilah kekuatan UMKM harus memenuhi standar itu, termasuk memiliki sertifikasi halal,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, halal lifestyle mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. “Kita berharap agar sertifikat halal ini bisa berlaku di berbagai negara lain di Asia Tenggara, agar muncul recognition arrangement antara sertifikasi halal dari berbagai negara. Melalui adanya teknologi, hal ini dimungkinkan, sehingga produk UMKM kita bisa diekspor ke negara di Asia Tenggara,” ujar Airlangga. (birohukum&humaskpppa)

Kepemimpinan Perempuan, Rangka Utama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Jakarta — Pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menuturkan guna mencapai pembangunan yang inklusif, kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang perlu didorong implementasinya.

“Saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Ini berarti kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli anak harus tumbuh,” ujar Menteri  Bintang dalam Workshop Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Desa Inklusif yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Selasa (26/10/2021)

Menteri Bintang menekankan perempuan perlu didorong dan diberi dukungan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, salah satunya melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang digagas Kemen PPPA dan Kemendes PDTT sejak tahun 2020.

“DRPPA memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai episentrum baru pembangunan nasional yang inklusif. Dimana kita ketahui bahwa desa ujung tombak dari pembangunan nasional. DRPPA juga berperan penting dalam mengentaskan berbagai isu perempuan dan anak,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan sebagai pihak yang kerap bertemu hambatan-hambatan yang selama ini harus dihadapi, perempuan tentunya juga menjadi pihak yang mengetahui solusinya. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa khususnya DRPPA, perempuan perlu berada dalam empat unsur kepemimpinan.

“Perempuan harus berada dalam ruang kebijakan atau pengambilan keputusan di desa. Perempuan harus terlibat dan dilibatkan dalam penyusunan program, dan perempuan harus punya akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran,” jelas Menteri Bintang,

Per  tahun 2021 DRPPA sudah tersebar di 5 Provinsi, 5 Kabupaten dan 10 Desa. Kemen PPPA terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan Model DRPPA hingga tahun 2022. Kemen PPPA juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas perempuan terutama melalui pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk pendampingan secara berkelanjutan, yang difokuskan pada perempuan perdesaan bekerjasama dengan lembaga masyarakat.

”Kami yakin bila dari 74.961 desa terdapat setidaknya 30% perempuan berkiprah dalam pembangunan, maka tidak hanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bisa segera kita wujudkan, tetapi juga Desa Inklusif. Dengan demikian, no one left behind yang menjadi salah satu prinsip SDGs juga bisa kita terapkan. Tentu dengan dukungan dan bantuan dari seluruh pemangku kepentingan dan kaum laki-laki,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan kepemimpinan perempuan dalam hal ini kepala desa perempuan tercatat berjumlah 3976 orang atau 5% dari total 74961 desa di Indonesia. Menurut Menteri Halim Iskandar upaya peningkatan kepala desa perempuan akan terus dilakukan guna mendukung jumlah DRPPA dan SDGs Desa.

“Kita sedang merevisi mekanisme musdes (musyawarah desa) yang akan segera difinalkan. Kita mematok, mewajibkan bukan lagi himbauan agar di dalam musyawarah desa proporsi perempuan dipenuhi minimal 30 % dari seluruh peserta musdes. Ini penting supaya kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam rencana pembangunan desa, APBD Desa (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) betul-betul memberikan porsi yang proporsional terhadap perempuan dan kepentingan perempuan,”.

Menteri Halim Iskandar pun berjanji pihaknya akan merancang serta memberikan penghargaan dan   reward bagi Kepala Desa Perempuan dan Desa yang dapat memenuhi indikator dan kategori yang telah ditetapkan tekait ukuran keberhasilan DRPPA. (birohukum&humaskpppa)

IDG Paser Berada Pada Urutan Keempat Se Kaltim

Tana Grogot — Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan usaha kecil menengah adalah usaha yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Untuk mewujudkan perempuan yang berdaya saing dapat dilakukan dengan peningkatan kewirausahaan dan peningkatan pendidikan perempuan dan anak

Selain itu, pemerintah fokus agar perempuan dapat berdaya guna dan maju mandiri. Harapan kedepannya usaha-usha kecil ini dapat mengekspor usahanya ke negara-negara lain. Kesempatan ini terbuka dengan akses internet.

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dekranas pusat dan Bank Indonesisa sebagai sarananya. Sebagai UMKM jangan patah semangat, kami berharap ibu-ibu dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mengimplementasikan pada usaha masing-masing dan mengupgrade diri serta menaikkan kelas usaha mandirinya,” ujar Noorbaiti pada kegiatan Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Bumi Paser, Jumat (22/10/2021).

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Paser adalah 86,87 sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Paser adalah 71,15 atau berada pada urutan kesepuluh dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim.

“Untuk Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Paser pada tahun 2020 adalah sebesar 65,66, berada pada urutan keempat dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim,” ujar Soraya.

Pemerintah berkewajiban  melaksanakan berbagai upaya  dalam  menghadapi  kesenjangan  pembangunan  khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi perempuan.  Melalui  berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang strategis diharapkan dapat membangun motivasi perempuan untuk maju, mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha, membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi,  membangun komitmen serta kebijakan  pemerintah daerah,  mendayagunakan sumber daya lokal dan  mengembangkan  legalitas usaha mikro.

Dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku ekonomi perempuan yaitu dengan berupaya melakukan penguatan terhadap lembaga pemberdayaan  perempuan dan Misi Satu Gubernur Kaltim.

“Komitmen ini perlu terus dikuatkan dan dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan,” imbuh Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari kelompok binaan ekonomi  perempuan, pelaku ekonomi perempuan, dan UMKM di Kabupaten Paser. Hadir  menjadi narasumber Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Sony Wiyarso, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerjasama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkop Paser Harsoyo, Kabid Ketahanan Keluarga Forum Puspa Bungah Grecek Samarinda Windie Karina Fatmawati. (dkp3akaltim/dell)

.

 

Kabupaten Paser Jadi Model Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA)

Tana Grogot — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan Kabupaten  Paser menjadi prioritas pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) mengingat  masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser.

IPG Kabuupaten Paser yaitu 71,41  atau  berada pada urutan kesepuluh dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. Sementara Capaian IPG Kabupaten Berau yaitu 87,61 atau berada pada urutan ketiga dari 10 kabupaten/kota.

“Selain itu, Paser dan Berau juga telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penentapan Kabupaten atau Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA),” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Menuju DRPPA, berlangsung di Gedung A Dinas Kesehatana Paser, Kamis (21/10/2021).

DRPPA, lanjut Soraya, merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

DRPPA adalah model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab 5 arahan Presiden RI. Selain untuk mewujudkan 5 arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

“Seperti diketahui dua pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak. Untuk  di Kalimanatn Timur jumlah perempuan dan anak sebanyak 51 persen sedangkan laki-laki sebanyak 49 persen. Hal ini menjadi strategi untuk mencapai akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia,” imbuh Soraya.

Soraya menambahkan, strategi yang digunakan menuju DRPPA sesuai dengan yang dimandatkan dalam berbagai regulasi diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, sekaligus menerapkan PPRG dalam dokumen perencanaan, penganggaran pemerintahan desa agar  adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan dengan memperhatikan kebutuhan.

“Harapannya, program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan pengangaran  tidak  dituangkan  dengan  menyamakan semua unsur,” terang Soraya.

Sebagai informasi, Desa Janju dan Desa Songka Kabupaten Paser menjadi pilot projet sebagai Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, PATBM, Perangkat Desa, tokoh agama, kelompok sadar wisata (darwis), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Paser, dan Dinas Pariwisata Paser. Hadir menjadi narasumber Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum Dermawan dan Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPM, Noor Fathoni. (dkp3akaltim/dell)

Paser Jadi Prioritas Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG

Tana Grogot — Bupati Kabupaten Paser ,Fahmi Fadli melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Paser, H Romid Erwinadi mengatakan, indikator yang di pakai untuk mengukur pengarusutamaan gender (PUG) adalah akses, partisipasi, manfaat dan kontrol masyarakat laki-laki dan perempuan secara adil dalam pembangunan.

“Payung hukum Kabupaten Paser mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Paser,” ujar Romid pada kegiatan Sosisalisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRDG Kewenangan Provinsi, berlangung di Gedung A Dinas Kesehatan Paser, Kamis (21/10/2021).

Lebih lanjut, Romid mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser menyambut baik kegiatan tersebut.

“Sehingga sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi sehingga dapat mensinkronisasikan dalam menyususn kebijakan dan program kegiatan,” imbuh Romid.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan Kebupaten Paser menjadi prioritas dalam kegiatan ini mengingat masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser.

“IPG Paser yaitu 71,41, menempati peringkat 10 dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. kondisi ini memerlukan penguatan kelembagaan PUG agar pelaksanaan pemenuhan tujuh prasyarat PUG  dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan  kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak,” ujar Soraya.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender maka  diperlukan kelembahgaan PUG sebagai wadah promosi, koordinasi, dan konsultasi pelaku pembangunan. Hal ini meliputi perangkat daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan badan usaha  agar  pelaksanaan PUG menjadi Optimal.

“Selain itu, keberadaan Pokja PUG, Tim Driver, dan Focal Point  merupakan lembaga utama dalam implementasim PUG. Harapannya, isu gender dapat dijadikan sebagai cross cuting Isue dalam menghadapi kesenjangan,” imbuh Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebnayk 40 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Paser. Hadir menjadi Narasumber Kabid Kesetaraan Gender Dinas P3AK Jawa Timur, One Widyawati dan Kasubbid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Paser, Eko Arisyandi .(dkp3akaltim/dell)

APE Kategori Utama Untuk Kaltim dan Kutai Kartanegara

Samarinda — Kembali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan nasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 Kategori Utama.

Penganugerahan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian PPPA ini dilakukan secara virtual, diawali sambutan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Profesor Muhadjir Effendy, dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para menteri pemberdayaan perempuan dari 10 negara dan para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) se Indonesia.

Dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/10/2021), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, didampingi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, Pejabat Fungsional Gubernur Kaltim Hj Ardiningsih, Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Padilah Mante Runa, Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

Kali ini, Kaltim bersama 12 provinsi lainnya berhak menerima APE Award Kategori Utama. Yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Atas capaian APE ini, Sa’bani menyatakan bersyukur sekaligus memuji kinerja OPD lingkup Pemprov Kaltim dalam mendukung program pengarusutamaan gender (PUG) di Benua Etam.

“Ini bukti kerja keras kita, Artinya selama ini dari tahap perencanaan hingga impelmentasi sudah sesuai yang ditetapkan. Juga terjadi peningkatan kualitas terhadap pemberdayaan perempuan atau lebih pada pengarusutamaan gender,” jelas Sa’bani

Penilaian kinerja PUG di Kaltim meliputi semua aspek dan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui strategi PUG.

“Kita sudah dapat pratama, madya dan utama. Semoga berikutnya APE Mentor bisa kita raih,” ungkap Sa’bani.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyebutkan Kaltim telah 6 kali menerima penghargaan APE.

“Kategori Pratama 2 kali dan Madya 3 kali, tahun ini APE kategori Utama. Kali ini bersama Kabupaten Kutai Kartanegara juga meraih APE kategori Utama,” ujar Soraya.

Soraya berharap, semoga Kaltim dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup perempuan Kaltim melalui strategi pembangunan PUG. Pemprov Kaltim juga akan terus berupaya mendorong kabupaten/kota lainnya melalui advokasi dan sosialisasi.

Sebagai informasi, terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang memperoleh penghargaan APE, diantaranya Kabupaten Kutai Kertanegara Kategori Utama, Kota Samarinda Kategori Pratama, Kota Balikapapan Kategori Pratama, Kabupaten PPU Kategori Pratama dan Kabupaten Paser Kategori Pratama. (dkp3akaltim/dell)

 

Pertemuan 20th ACW Digelar, Perkuat Solidaritas untuk Kesetaraan Gender di ASEAN

Jakarta — Rangkaian sidang The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) resmi dimulai sejak Senin 11 Oktober 2021, di Jakarta, dengan agenda pertama Pertemuan 20th ACW (Asean Commitment On Women) yang diselenggarakan secara virtual.

Tahun ini Indonesia terpilih sebagai tuan rumah yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin, selaku Ketua delegasi Indonesia sekaligus Pimpinan Sidang.

ACW Meeting merupakan salah satu dari 5 (lima) agenda utama penyelenggaraan dari The 4th Asean Ministerial Meeting on Women (AMMW).

Pertemuan ACW ke-20 ini dihadiri oleh Delegasi setingkat pejabat senior di masing-masing kementerian yang bertanggung jawab atas perempuan dan anak perempuan di negara-negara peserta AMMW yakni Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Philipina, Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar, termasuk Indonesia.

ACW mendukung AMMW dengan merekomendasikan kebijakan regional, mengembangkan dan melaksanakan rencana kerja regional lima tahun, dan mengelola kemitraan antar negara anggota.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam melaksanakan mandat ACW untuk mengarusutamakan gender di tiga Pilar Komunitas ASEAN dan melibatkan Badan Sektoral ASEAN untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Lenny juga menekankan perlunya memperkuat kemitraan dengan mitra tradisional seperti ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN), UN Women dan USAID, serta pemangku kepentingan lainnya dan juga organisasi masyarakat sipil.

Secara garis besar, pertemuan membahas tentang penyelesaian implementasi Rencana Kerja ACW 2016-2020 dan menyusun serta mengimplementasikan Rencana Kerja ACW 2021-2025 berikutnya. Untuk tahun 2022, para delegasi akan berfokus pada pengarusutamaan gender, perempuan, perdamaian dan keamanan, pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi digital dan keuangan perempuan, dan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan. (birohukum&humaskpppa)

Bangun Kemitraan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di ASEAN Melalui Batik

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendukung peran perempuan dalam mewariskan batik sebagai kesenian khas Indonesia. Industri batik yang banyak digeluti kaum perempuan merupakan bagian dari produk industri kreatif, khususnya di bidang fashion yang memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa.

“Bagi kami bangsa Indonesia, batik bukan hanya produk seni lukis kain, namun juga sebuah ekspresi kehangatan, kesejahteraan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Dengan demikian, membuat dan memakai batik bagi kita adalah bagian dalam menanamkan identitas, budaya, dan warisan spiritual bangsa. Batik erat kaitannya dengan perempuan dan fashion, dan fashion adalah bagian dari industri kreatif yang begitu besar,” terang Menteri Bintang dalam rangkaian kegiatan the 4th ASEAN Ministerial Meetings on Women (AMMW), Webinar The Beauty of Batik as Cultural Heritage in Women’s Hand (11/102021).

Menteri Bintang menerangkan terdapat sekitar 47 ribu unit usaha batik tersebar di 101 sentra batik, dari jumlah tersebut lebih dari 200 ribu pembatik perempuan dipekerjakan. Jumlah perempuan yang terlibat dalam industri batik diprediksi akan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam bidang fashion dan perdagangan.

Untuk itu, webinar tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang batik, keindahan, ketenaran, dan kontribusinya bagi kesejahteraan nasional, tetapi juga dapat membangun kemitraan yang lebih kuat di antara perempuan pebisnis di Indonesia dan ASEAN untuk bekerja bahu membahu, bermitra dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai ketahanan sosial ekonomi bagi masyarakat, planet, kemakmuran, kemitraan, dan kekuatan ASEAN.

“Kita melihat bahwa ada korelasi budaya batik dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu ada hubungan antara batik yang banyak digeluti perempuan dengan pertumbuhan ekonomi bangsa,” jelas Menteri Bintang.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Bintang turut memberikan apresiasi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang secara terus-menerus mendukung industri kreatif, termasuk di dalamnya batik. Menteri Bintang percaya dengan dukungan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan serta pemerintah, akan memberikan dampak kepada batik sebagai simbol seni lukis agar mengakar secara lokal dan disukai secara global.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fadjar Hutomo mengungkapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Bendawi yang ditetapkan UNESCO didominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Oleh karenannya, batik menjadi penggerak dan pemacu roda perekonomian bagi sebagian rakyat Indonesia yang patut untuk terus didukung.

“Kemenparekraf berupaya mendorong UMKM kreatif di Indonesia untuk  naik kelas dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena UMKM merupakan pilar   kebangkitan ekonomi nasional, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Adapun strategi yang dilakukan Kemenparekraf pada masa pandemi Covid-19 dengan melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ungkap Fadjar.

Fadjar menambahkan kolaborasi antara Kemen PPPA dan ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) Indonesia diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat para pengrajin, pengusaha, dan pecinta batik untuk melestarikan batik Indonesia bagi generasi muda dan pemulihan ekonomi bangsa yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam acara tersebut turut hadir pemilik Batik Riana Kesuma, Riana Kesuma yang menyampaikan alasan semua pihak harus mendukung batik karena 70-80 persen dari pelaku usaha batik adalah perempuan. Oleh karenanya, perempuan diharapkan bisa mengambil alih tenaga kerja sebagai pelaku batik. (birohukum&umasKPPPA)