Percepatan Implementasi PUG Perlu Segera Dilakukan

Jakarta — Berdasarkan hasil evaluasi  Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)  tahun 2021,  masih terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang belum memenuhi  7 prasyarat implementasi  PUG.

Sementara lima kabupaten/kota yang telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, Kabupaten PPU  dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kukar merupakan kabupaten yang meraih APE tingkat Utama mempunyai tantangan tersendiri untuk mempetahankan sekaligus meningkatkan pemenuhan prasyarat. Kemudian adanya informasi  dari Deputi KG Kemen PPPA, bahwa evaluasi tahun ini  akan dilaksanakan berdasarkan capaian IPG dan IDG sehingga menambah tantangan tersendiri,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Blue Sky Pandurata Jakarta, Selasa (30/5/2022).

Soraya menyebutkan, komitmen implementasi PUG di Kaltim telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan penganggaran meliputi RPJMD, RENSTRA dan RENJA.

“Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah  dijadikan pedoman  oleh seluruh  OPD untuk mencapai indikator  pembangunan dalam  hal ini Indeks Pemberdayaan Gender,” imbuhnya.

Namun, masih terjadi kesenjangan gender sehingga perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin dengan mengoptimalkan implementasi PUG melalui peran, tugas dan kewenangan kelembagaan PUG meliput POKJA PUG, Tim Driver, Tim teknis dan focal point kabupaten/kota dan provinsi

Soraya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki  sensitifitas  terkait isu gender dalam kehidupan. Hal ini sebagai energi positif bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  terutama terkait integrasi gender  dalam pembangunan.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim Abdullah Karim dan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati. (dkp3akaltim/rdg)

Focal Point Dapat Pelatihan PPRG

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), di Aula BPSDM, berlangsung mulai 10-12 Mei 2022.

Pelatihan ini diikuti 41 Focal Point Pengarusutamaan Gender atau Focal Point PUG yang sebagian besar adalah Kasubag yang membidangi perencanaan pada perangkat daerah Provinsi Kaltim.

Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi berharap setelah pelatihan ini, para Focal  Point mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing- masing.

“Selama tiga hari ini dilatih agar mampu memahami PPRG secara dini,” tambah Nina Dewi.

Selain itu, mampu memahami integrasi gender pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pembangunan adalah salah satu tujuan dari diselenggarakannya Pelatihan PPRG ini.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Leny N Rosalin sangat mengapreasi komitmen Kaltim dalam menyelenggarakan Pelatihan PPRG.

“Tinggal dilanjutkan dengan langkah nyata guna mewujudkan anggaran responsif gender, fokus pada output dan outcome,” ujarnya.

Leny mengingatkan kembali ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan di Provinsi Kaltim yang terlihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim yang masih berada pada peringkat tiga terbawah secara nasional.

Sementara Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, saat ini Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim berada pada urutan ke 25 dari 34 provinsi.

Implementasi PUG di Kaltim sudah memenuhi 7 prasyarat PUG yaitu Kelembagaan berupa Pokja PUG, tim driver, tim teknis, focal point, dan fasilitator. Data Pilah berupa E-Infoduk DKP3A Kaltim, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dan Kaltim Dalam Angka. Kebijakan berupa Perda PUG Nomor 2 tahun 2016. Dan Pergub berupa RAD PUG. Komitmen berupa Misi Gubernur dan Indikator  Pembangunan Daerah. Partisipasi Masyarakat berupa JCI Kaltim, Rumah Bekesah, Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-P2D), dan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), GTZ Capacity Building for Local Government in East Kalimantan (GTZ Kaltim), USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

“Untuk Alat Analisis beruapa GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Kemudian Sumber Daya berupa Gender Champion, Pakar Gender, Gender Auditor, dan Focal Point,” uja Soraya.

Hadir pada kegiatan ini Tim Driver Pokja PUG Kaltim, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim HM Aswin, Kepala DKP3A Noryani Sorayalita dan Kepala BPKAD diwakili oleh Kepala Bidang Kabid Anggaran Iwan Dharmawan. (dkp3akaltim/rdg)

Posyandu Berperan Penting Deteksi Dini Stunting

Samarinda — Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di desa-desa maupun di tingkat RT menjadi bagian penting dalam merekam secara periodik tingkat kesehatan balita dari waktu ke waktu.

Karena itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta kegiatan Posyandu di desa-desa agar bisa digalakkan kembali sebagai upaya untuk penanganan stunting.

“Program Posyandu memang penting. Sebab, untuk mengetahui secara detail persoalan yang dialami balita, maka perlu dipantau terus menerus melalui kegiatan dan program Posyandu. Termasuk jika ditemukan balita stunting dapat ditangani lebih cepat,” kata Hadi Mulyadi dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (Rakor TPPS) Privinsi Kaltim, berlangsung di Ruang Tepian 1 Kantor Gunernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).

Wagub Hadi yang juga menjadi Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim mengatakan, Posyandu sebagai struktur terkecil dan terdepan dari pelayanan kesehatan dari pemerintah. Maka harus bisa menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk mampu memberdayakan para ibu untuk memperhatikan kesehatan anak dan pola konsumsi keluarga, termasuk pelayanan timbang berat badan, konsultasi kesehatan serta pemberian makanan tambahan (PMT).

“Posyandu menjadi pelayanan terdepan untuk mendeteksi dini, terkait pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang dilakukan secara rutin, sehingga bila ada masalah pada pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan dapat segera terdeteksi,” imbuhnya.

Ia menilai peran Posyandu sangat penting, termasuk kontribusi kepala desa setempat, mengingat mereka sangat mengetahui kondisi warganya dan mengetahui data secara nama dan alamatnya. Meski kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah, tetapi pelaksananya tetap warga desa itu sendiri.

“TPPS harus terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali dengan kepala desa dalam upaya menggalakkan kembali Posyandu, sebagai upaya penanganan stunting mulai tingkat kabupaten/kota hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Stunting dapat dihindari sebelum anak berusia dua tahun (24 bulan). Pengisian kurva KMS yang dilakukan secara rutin oleh kader/petugas gizi/bidan di Posyandu dapat membantu mendeteksi bila ada kecurigaan kearah stunting pada anak.

“Balita yang dideteksi mengalami gangguan pertumbuhan di posyandu, dapat segera ditindaklanjuti untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Jika terdapat anak yang berpotensi stunting tentunya seluruh elemen posyandu mengadakan evaluasi untuk dicari faktor penyebab dan risiko, sehingga kasus stunting bisa dicegah, untuk mewujudkan generasi yang sehat,” pesan Hadi Mulyadi. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

20 Gender Champion Berbagi Kisah Praktik Terbaik Pemberdayaan Perempuan Pada Parade Gender Kaltim

Samarinda — Sebanyak 20 Gender Champion tampil menjadi pembicara dalam acara Parade Gender Kalimantan Timur 2022 yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Mereka berbagi pengalaman terkait kepedulian dan aksi nyata terkait lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan minyak jelantah, penggerak eko wisata, pembicara di bidang politik olahraga, generasi milineal, pemangku adat, pakar gender, pelaku ekonomi, dan penyintas kekerasan, yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (26/4/2022).

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, adanya ide menampilkan potensi, komitmen dan kapasitas serta dedikasi yang telah dilakukan oleh Penggiat Pemberdayaan Perempuan di Kaltim menjadi tantangan tersendiri.

Praktik terbaik yang didedikasikan selama ini membuktikan bahwa perempuan selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai pelopor dan inspirator bagi lingkungan sekitar.

“Kami yakin di balik kesuksessan seorang perempuan ada dukungan laki-laki sebagai garda terdepan,” terangnya.

Parade Gender Kalimantan Timur 2022, lanjut Soraya, mengambil dua tema. Berkenaan dengan Hari Kartini, bertema Perempuan dalam Pembangunan sedangkan berkenaan dengan Hari Bumi, bertema Perempuan dalam Pembangunan Hijau.

“Salah satu tujuan kegiatan ini, mengidentifikasi tantangan dan peluang pengarusutamaan gender (PUG) dalam kerangka pembangunan hijau di Kaltim,” bebernya.

Soraya menambahkan, jika dilihat dari ukuran pembangunan Sumber Daya Manusia berupa capaiam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nampak kesenjangan yang cukup tajam. IPM menempati tiga besar teratas dari 34 Provinsi sementara IDG berada pada urutan ke 27 dan IPG urutan ke  32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Kondisi itu, menurut dia, perlu menjadi perhatian dan kerja keras para pihak terkait guna meningkatkan capaian indikator pembangunan perempuan di Kaltim.

“Upaya strategis  untuk meningkatkan capaian kualitas pembangunan SDM khususnya Perempuan adalah dengan implementasi PUG di semua sektor salah satunya  melalui aktifitas masyarakat,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)

Perlu Penguatan Pemahaman Istilah PUG di Masyarakat

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, perlu dilakukan penguatan pemahaman terkait istilah pengarusutamaan gender (PUG) ke masyarakat oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dengan seluruh mitra kerja.

“PUG seyogyanya tidak hanya familiar di kalangan OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja, tetapi bagaimana istilah ini menjadi populer di masyarakat,” kata Sri Wahyuni saat menjadi keynote speaker dalam Parade Gender Kalimantan Timur 2022 dan Webinar Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (26/4/2022).

Hal tersebut, menurut Sekda, menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama, tidak hanya DKP3A, tetapi seluruh mitra kerja, bagaimana istilah PUG menjadi populer sehingga mudah dikenali dan dipahami oleh masyarakat.

“Apa sih PUG, mengapa harus ada dan bagaimana menerapkannya,” urainya.

Dengan pemahaman masyarakat yang baik mengenai PUG, lanjut Sri Wahyuni, akan dapat menjangkau keterlibatan masyarakat atau publik dalam mendukung PUG.

“Jadi bagaimana kita menerjemahkan konsepsi PUG dalam narasi yang populer, sederhana, narasi yang dikenali juga kaum milenial, bukan sesuatu yang asing,” tuturnya.

Sekda menyampaikan pengalamannya saat menjadi Plt Kepala DKP3A selama dua bulan, banyak menemukan istilah dan konsep-konsep yang menarik tentang PUG, namun menurutnya masih banyak yang belum dipahami masyarakat.

Ia juga menyebutkan, komitmen pemerintah  terhadap pembangunan yang adil, berkelanjutan atau pembangunan hijau dituangkan dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kalimantan Timur  2019-2023 tepatnya pada misi satu yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berahlak Mulia dan Berdaya Saing Terutama Perempuan, Pemuda Dan Disabilitas.

“Perempuan mendapat perhatian utama dalam Pembangunan Kalimantan Timur,” imbuh Sri Wahyuni.

Penguatan pada   sektor ekonomi perempuan merupakan upaya strategis pemberdayaan perempuan. Selain dari sisi jumlah yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan Kaltim,  adanya partisipasi  perempuan dalam pembangunan  yang tumbuh dari potensi lokal membawa manfaat bagi lingkungan. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, perlu peran serta pemerintah melalui  membangun kerjasama dan jaringan, penguatan kelembagaan  serta pendampingan.

Parade Gender Kalimantan Timur 2022 adalah sebuah  bentuk apresiasi pemerintah kepada perempuan yang dengan konsisten telah berbagi untuk pemberdayaan sekaligus  peningkatan kualitas hidup perempuan. Kepada penggerak di bidang  lingkungan, budaya, politik, ekonomi, pertanian  dan lainnya.

Hadir dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara tersebut, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim Siti Farisyah Yana serta Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin. (dkp3akaltim/rdg)

Penghargaan Jadi Motivasi Untuk Terus Berkarya

Samarinda — Tiga dari sepuluh perempuan yang berjasa dan berprestasi dari berbagai bidang, dari kabupaten/kota di Provinsi Kaltim penerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM), akan dijadikan motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi.

Siti Rokhayahna sebagai Ketua Posyandu Turi Putih di RT 48 Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur Samarinda, yang menerima penghargaan bidang kesehatan, khususnya melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk balita.

Dia berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatannya, karena melalui berbagai program di Posyandu akan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Salah satu peran Posyandu dapat membantu mengantisipas stunting, seperti memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi bagi ibu hamil dan balita, tujuannya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, sehingga melalui kegiatan di Posyandu kita bisa mengantisipasi stunting,” kata Siti Rokhayahna.

Sementara, Elis Musliana dari Balikpapan menerima penghargaan bidang pendidikan yang melaksanakan pengabdian belajar mengajar mulai tahun 2007 sampai sekarang. Pembelajaran yang dilaksanakan mulai paket A, paket B maupun paket C bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Balikpapan.

“Penghargaan yang diterima, tentu saya akan lebih giat lagi menuntaskan para narapidana yang belum lulus sekolah di Lapas kelas II Balikpapan,” kata Elis Musliana.

Sedangkan, Yuliana Dau Liten dari Kabupaten Mahakam Ulu menerima penghargaan dibidang pertanian telah berhasil melaksanakan penyuluhan dalam pembuatan produk tebu dan bubuk kakao, khususnya membantu para kelompok tani dibidang tebu, kakao dan padi lahan kering, untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

“Kelompok pertanian di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu, itu ada enam kelompok, kami terus memberikan penyuluhan agar para kelompok tani bisa terus maju dan berkembang, walaupun dalam produk tebu dan kakao masih cara manual. Kedepan bisa meningkat dengan teknologi mesin,” harap Yuliana Dau Liten. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik di Berau

Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,88% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 48,12%.

“Sementara di Kabupaten Berau terdapat 153.540 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 123.610 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik perempuan belum optimal. Capaiannya sebanyak 5 orang atau 17 persen,” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi berlangsung di Hotel Grand Parama, Selasa (22/3/2022)

Soraya melanjutkan, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Selain itu dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.

“Juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam politik. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat mengetahui politik secara unum perlu dilaksanakan secara dini,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, dengan kegiatan ini menjadi upaya untuk meguatkan kapasitas dan menajamkan sensitivitas agar isu gender menjadi muatan dalam mencapai tujuan politik.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari KPPI Berau, Partai Politik dan organisasi perempuan. Hadir menjadi Narasumber Bupati Berau Sri Juniarsih, Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Dermawan dan Krtua KPPI Berau Syarifatul Sya’diah.. (dkp3akaltim/rdg)

Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi di Berau

Tanjung Redeb — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen dalam Pemberdayaan Perempuan. Hal ini tertuang dalam Misi Pertama Gubernur yaitu  Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan komitmen ini perlu dikuatkan, dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Seperti di ketahui masih terdapat ketidaksetaraan pembangunan di Kaltim. Dilihat dari capaian tahun 2020 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di posisi 3 dari 34 provinsi sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) di posisi 32, sedangkan   Indek Pemberdayaan Gender (IDG) berada di posisi 27 dari 34 provinsi secara Nasional.

“Kemudian kesenjangan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Kaltim cukup tinggi, di tahun 2019 ada pada point 24,06 sementara di tahun 2020 mencapai 24,17. menuju gender equality terdapat  sekitar 26 point yang perlu diperjuangkan menuju kewirausahaan berbasis gender, hal ini merupakan agregrat dalam mendorong kenaikan capaian IPG dan IDG,” ujar Soraya pada dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi berlangsung di Hotel Grand Parama, Senin (21/3/2022).

Soraya menambahkan, memperhatikan data pengeluaran per kapita pada tahun 2020 di Kabupaten Berau, capaian untuk perempuan sebesar 7.284.000, sedangkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar 7.705.000/tahun (adanya penurunan 5,4%). Sedangkan untuk laki-laki pada tahun 2020 capaiannya sebesar 18.598.000/tahun dan pada tahun 2019 pada capaian : 19.791.000/tahun.

Ini menggambarkan kondisi pengeluaran perkapita perempuan masih dibawah pengeluaran laki-laki, meskipun dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan baik laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh karakteristik penduduk laki-laki tersebut bekerja di sektor tambang, migas dan perkebunan dengan pendapatan cukup besar.

“Sektor tersebut bukan merupakan pilihan perempuan dalam memperoleh pendapatan, walaupun pendapatan perempuan jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki. Secara empiris aktivitas ekonomi perempuan di wilayah  Berau  pada sektor kewirausahaan cukup tinggi,” imbuh Soraya.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi salah satu jalan dalam pemulihan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur terutama bagi pelaku ekonomi perempuan.

“Dipilihnya Kabupaten Berau pada kegiatan ini dikarenakan banyak terdapat usaha yang dilakukan secara individu/rumahan (usaha informal), dan Berau salah satu capaian IDG-nya masih rendah dengan capaian 57,91 persen dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 65,54 persen,” katanya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari  OPD terkait lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Deputi KG Kemen PPPA Lenny N Rosalin, Kepala DP2KBP3A Berau Rabiatul Islamiah, Perwakilan Diskoperindag Berau H. Abidinsyah, dan Perwakilan Kadin Berau Rusmiati. (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Kaltim Dukung Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Berau

Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan, dan kredit lunak kepada UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian mandiri Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.

“Karenanya, kami senantiasa mendorong akselerasi kemajuan UMKM Bumi Batiwakkal yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gazali pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim berlangsung di  Hotel Grand Parama, Senin (21/3/2022).

Apalagi, lanjut Gazali, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi. Kebijakan pengurangan tenaga kerja dari perusahaan, pembatasan jam berjualan, hingga meningkatnya kebutuhan selama pandemi seperti masker, vitamin, alat kebersihan, bahkan kuota internet karena kegiatan lebih banyak dilakukan secara daring, mengharuskan masyarakat untuk berpikir dan bertindak kreatif agar mampu bertahan.

“Untuk itu, kami mendorong setiap unit usaha yang orientasinya adalah kesejahteraan komunitas, misalnya usaha komunitas tenun dan komunitas kuliner. Apalagi, satu dari tiga aspek (three ends) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu: akhiri kesenjangan ekonomi tehadap perempuan,” imbuh Gazali.

Kesenjangan ekonomi ini dapat diatasi dengan implementasi program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dan keluarga. Di sinilah peran utama dari organisasi perempuan untuk memberdayakan kaum perempuan di sekitarnya. Selain itu, di era pemulihan pandemi Covid-19 yang tengah dijalani saat ini, tentu keterampilan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan demi kelangsungan hidup bersama.

“Sungguh potensi sumber daya alam dan manusia Kabupaten Berau luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman awal sekaligus menginginsprasi kaum perempuan, baik yang telah maupun akan merintis usaha, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pengembangan produk agar mendatangkan hasil yang diharapkan.

“Saya juga tetap mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim agar terus membimbing dan mengarahkan para perempuan di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau menuju kondisi yang semakin baik,” tutup Gazali. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Lakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG di Berau

Tanjung Redeb — Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten Berau masih rendah. Hal ini berdasarkan pemantauan implementasi PUG oleh Kementerian PPPA RI tahun 2019, bahwa Kabupaten Berau belum bisa menyampaikan hasil capaian tersebut. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Berau berada pada posisi ketiga di Kaltim dengan capaian 87,61.

Sementara Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Berau berada pada poin 53,77 menempati posisi ketujuh dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Oleh karena itu, Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan perangkat daerah menjadi faktor penting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan, untuk melakukan percepatan dan optimalisasi implementasi PUG perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan pada Pokja PUG, Tim Driver dan Focal Point.

“Ini memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS). Pelaksanaan PPRG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan PUG terhadap kebutuhan, harapan, pengalaman, laki-laki dan perempuan secara adil,” terang Gazali pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Balai Mufakat Komplek Rumah Jabatan Bupati Berau, Selasa (23/11/2021).

Gazali juga menambahkan, di era otonomi yang sudah berjalan saat ini dan arah pembangunan yang responsif gender sudah berjalan maka diharapkan semua OPD di Kabupaten Berau sesuai dengan program dan kegiatannya dapat mengarah kepada peningkatan SDM agar lebih memahami tentang PUG melalui PPRG.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 22 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini, Fasilitator PUG Uni W Sagena, Perwakilan Inspektorat Daerah Kaltim Irawan ali wardhana, Plt Kepala DP2KBP3A Dahniar. (dkp3akaltim/rdg)