Penghargaan Jadi Motivasi Untuk Terus Berkarya

Samarinda — Tiga dari sepuluh perempuan yang berjasa dan berprestasi dari berbagai bidang, dari kabupaten/kota di Provinsi Kaltim penerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM), akan dijadikan motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi.

Siti Rokhayahna sebagai Ketua Posyandu Turi Putih di RT 48 Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur Samarinda, yang menerima penghargaan bidang kesehatan, khususnya melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk balita.

Dia berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatannya, karena melalui berbagai program di Posyandu akan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Salah satu peran Posyandu dapat membantu mengantisipas stunting, seperti memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi bagi ibu hamil dan balita, tujuannya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, sehingga melalui kegiatan di Posyandu kita bisa mengantisipasi stunting,” kata Siti Rokhayahna.

Sementara, Elis Musliana dari Balikpapan menerima penghargaan bidang pendidikan yang melaksanakan pengabdian belajar mengajar mulai tahun 2007 sampai sekarang. Pembelajaran yang dilaksanakan mulai paket A, paket B maupun paket C bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Balikpapan.

“Penghargaan yang diterima, tentu saya akan lebih giat lagi menuntaskan para narapidana yang belum lulus sekolah di Lapas kelas II Balikpapan,” kata Elis Musliana.

Sedangkan, Yuliana Dau Liten dari Kabupaten Mahakam Ulu menerima penghargaan dibidang pertanian telah berhasil melaksanakan penyuluhan dalam pembuatan produk tebu dan bubuk kakao, khususnya membantu para kelompok tani dibidang tebu, kakao dan padi lahan kering, untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

“Kelompok pertanian di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu, itu ada enam kelompok, kami terus memberikan penyuluhan agar para kelompok tani bisa terus maju dan berkembang, walaupun dalam produk tebu dan kakao masih cara manual. Kedepan bisa meningkat dengan teknologi mesin,” harap Yuliana Dau Liten. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik di Berau

Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,88% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 48,12%.

“Sementara di Kabupaten Berau terdapat 153.540 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 123.610 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik perempuan belum optimal. Capaiannya sebanyak 5 orang atau 17 persen,” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi berlangsung di Hotel Grand Parama, Selasa (22/3/2022)

Soraya melanjutkan, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Selain itu dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.

“Juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam politik. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat mengetahui politik secara unum perlu dilaksanakan secara dini,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, dengan kegiatan ini menjadi upaya untuk meguatkan kapasitas dan menajamkan sensitivitas agar isu gender menjadi muatan dalam mencapai tujuan politik.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari KPPI Berau, Partai Politik dan organisasi perempuan. Hadir menjadi Narasumber Bupati Berau Sri Juniarsih, Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Dermawan dan Krtua KPPI Berau Syarifatul Sya’diah.. (dkp3akaltim/rdg)

Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi di Berau

Tanjung Redeb — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen dalam Pemberdayaan Perempuan. Hal ini tertuang dalam Misi Pertama Gubernur yaitu  Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan komitmen ini perlu dikuatkan, dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan.

Seperti di ketahui masih terdapat ketidaksetaraan pembangunan di Kaltim. Dilihat dari capaian tahun 2020 bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di posisi 3 dari 34 provinsi sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) di posisi 32, sedangkan   Indek Pemberdayaan Gender (IDG) berada di posisi 27 dari 34 provinsi secara Nasional.

“Kemudian kesenjangan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Kaltim cukup tinggi, di tahun 2019 ada pada point 24,06 sementara di tahun 2020 mencapai 24,17. menuju gender equality terdapat  sekitar 26 point yang perlu diperjuangkan menuju kewirausahaan berbasis gender, hal ini merupakan agregrat dalam mendorong kenaikan capaian IPG dan IDG,” ujar Soraya pada dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi berlangsung di Hotel Grand Parama, Senin (21/3/2022).

Soraya menambahkan, memperhatikan data pengeluaran per kapita pada tahun 2020 di Kabupaten Berau, capaian untuk perempuan sebesar 7.284.000, sedangkan pada tahun 2019 capaiannya sebesar 7.705.000/tahun (adanya penurunan 5,4%). Sedangkan untuk laki-laki pada tahun 2020 capaiannya sebesar 18.598.000/tahun dan pada tahun 2019 pada capaian : 19.791.000/tahun.

Ini menggambarkan kondisi pengeluaran perkapita perempuan masih dibawah pengeluaran laki-laki, meskipun dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan baik laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh karakteristik penduduk laki-laki tersebut bekerja di sektor tambang, migas dan perkebunan dengan pendapatan cukup besar.

“Sektor tersebut bukan merupakan pilihan perempuan dalam memperoleh pendapatan, walaupun pendapatan perempuan jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki. Secara empiris aktivitas ekonomi perempuan di wilayah  Berau  pada sektor kewirausahaan cukup tinggi,” imbuh Soraya.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi salah satu jalan dalam pemulihan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur terutama bagi pelaku ekonomi perempuan.

“Dipilihnya Kabupaten Berau pada kegiatan ini dikarenakan banyak terdapat usaha yang dilakukan secara individu/rumahan (usaha informal), dan Berau salah satu capaian IDG-nya masih rendah dengan capaian 57,91 persen dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 65,54 persen,” katanya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari  OPD terkait lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Deputi KG Kemen PPPA Lenny N Rosalin, Kepala DP2KBP3A Berau Rabiatul Islamiah, Perwakilan Diskoperindag Berau H. Abidinsyah, dan Perwakilan Kadin Berau Rusmiati. (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Kaltim Dukung Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Berau

Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan, dan kredit lunak kepada UMKM.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian mandiri Indonesia harus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.

“Karenanya, kami senantiasa mendorong akselerasi kemajuan UMKM Bumi Batiwakkal yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gazali pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Ekonomi yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim berlangsung di  Hotel Grand Parama, Senin (21/3/2022).

Apalagi, lanjut Gazali, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar pada sektor ekonomi. Kebijakan pengurangan tenaga kerja dari perusahaan, pembatasan jam berjualan, hingga meningkatnya kebutuhan selama pandemi seperti masker, vitamin, alat kebersihan, bahkan kuota internet karena kegiatan lebih banyak dilakukan secara daring, mengharuskan masyarakat untuk berpikir dan bertindak kreatif agar mampu bertahan.

“Untuk itu, kami mendorong setiap unit usaha yang orientasinya adalah kesejahteraan komunitas, misalnya usaha komunitas tenun dan komunitas kuliner. Apalagi, satu dari tiga aspek (three ends) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu: akhiri kesenjangan ekonomi tehadap perempuan,” imbuh Gazali.

Kesenjangan ekonomi ini dapat diatasi dengan implementasi program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dan keluarga. Di sinilah peran utama dari organisasi perempuan untuk memberdayakan kaum perempuan di sekitarnya. Selain itu, di era pemulihan pandemi Covid-19 yang tengah dijalani saat ini, tentu keterampilan menjadi suatu hal yang sangat diperlukan demi kelangsungan hidup bersama.

“Sungguh potensi sumber daya alam dan manusia Kabupaten Berau luar biasa. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman awal sekaligus menginginsprasi kaum perempuan, baik yang telah maupun akan merintis usaha, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pengembangan produk agar mendatangkan hasil yang diharapkan.

“Saya juga tetap mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim agar terus membimbing dan mengarahkan para perempuan di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau menuju kondisi yang semakin baik,” tutup Gazali. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Lakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG di Berau

Tanjung Redeb — Dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG) Kabupaten Berau masih rendah. Hal ini berdasarkan pemantauan implementasi PUG oleh Kementerian PPPA RI tahun 2019, bahwa Kabupaten Berau belum bisa menyampaikan hasil capaian tersebut. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Berau berada pada posisi ketiga di Kaltim dengan capaian 87,61.

Sementara Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Berau berada pada poin 53,77 menempati posisi ketujuh dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Oleh karena itu, Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan perangkat daerah menjadi faktor penting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, M Gazali mengatakan, untuk melakukan percepatan dan optimalisasi implementasi PUG perlu dilakukan melalui penguatan kelembagaan pada Pokja PUG, Tim Driver dan Focal Point.

“Ini memberi kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS). Pelaksanaan PPRG merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan PUG terhadap kebutuhan, harapan, pengalaman, laki-laki dan perempuan secara adil,” terang Gazali pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Balai Mufakat Komplek Rumah Jabatan Bupati Berau, Selasa (23/11/2021).

Gazali juga menambahkan, di era otonomi yang sudah berjalan saat ini dan arah pembangunan yang responsif gender sudah berjalan maka diharapkan semua OPD di Kabupaten Berau sesuai dengan program dan kegiatannya dapat mengarah kepada peningkatan SDM agar lebih memahami tentang PUG melalui PPRG.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 22 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Berau. Hadir menjadi narasumber Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini, Fasilitator PUG Uni W Sagena, Perwakilan Inspektorat Daerah Kaltim Irawan ali wardhana, Plt Kepala DP2KBP3A Dahniar. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Pelaku Usaha Mayoritas Berasal Dari UMKM, Memiliki Peran Dan Potensi Sangat Besar

Tenggarong — Upaya perlindungan perempuan dan penguatan ekonomi melalui pemberdayaan perempuan sangatlah penting dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan potensi perempuan untuk menggerakan roda perekonomian di era digital ini.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, perempuan pelaku usaha yang mayoritas berasal dari UMKM, memiliki peran dan potensi sangat besar dalam menopang ekonomi bangsa, terutama saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Berdasarkan Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia pada periode 2014-2018, sebanyak 99,99 persen dari 64 juta unit usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekitar 60% dari jumlah UMKM tersebut, dikelola oleh Perempuan,” ujar Soraya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Rempanga Tenggarong, Kamis (4/11/2021).

Sementara berdasarkan riset LPEM FEB UI tahun 2020 mengungkapkan bahwa jumlah perempuan pegiat UMKM yang memulai bisnis dari nol melalui online selama pandemi hampir 1,5 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki, dengan kategori usaha kuliner, griya dan fashion.

Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara, lanjut Soraya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.

Soraya menyampaikan berdasarkan Online Data Sistem (ODS) UKMK tahun 2021, jumlah UMKM perempuan sebanyak 86.325 (47,99%) sedangkan UMKM laki-laki 93.574 (52,01%). Angka tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih luasnya pangsa pasar.

Soraya berharap, peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ini dapat mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender dan kontruksi sosial lainnya yang merugikan.

“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi sangat berperan penting tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi ketahanan keluarga,” terang Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta. Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas PPPA Kukar Aji Lina Rodiah, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerjasama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kasi Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar Masliah dan Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Forum Puspa Kaltim Widyatmike Gede Mulawarman. (dkp3akaltim/rdg)

Menteri PPPA Dukung Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM Perempuan

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendukung akselerasi sertifikasi halal gratis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menteri Bintang mengatakan, lebih dari 50 persen UMKM yang ada di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Hal ini menunjukan, perempuan memiliki potensi sebagai penopang ekonomi bangsa.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI) yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Gerakan Sejuta Sertifikasi Halal Bagi UMKM. Hal ini akan memperluas kesempatan perempuan Indonesia dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara, termasuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2024,” ujar Menteri Bintang dalam Forum Khadijah: Menuju Sejuta Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM, secara hybrid, Kamis (28/102021).

Menurut Menteri Bintang, gerakan ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, yang mana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata, tetapi juga sebagai alat untuk memerdekakan diri dari berbagai diskriminasi yang mengikat perempuan. “Artinya, kewirausahaan perempuan tidak hanya berkiprah pada ekonomi bangsa, tetapi juga bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjemput kesetaraan dan mencapai kemajuan bangsa Indonesia,” ungkap Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, saat ini Kemen PPPA telah menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik publik maupun swasta terkait pemberdayaan perempuan, khususnya dalam melaksanakan salah satu Arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

“Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun kekuatan UMKM perempuan karena apabila perempuan kuat, mandiri, dan berdaya, maka kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin cepat tercapai,” imbuh Menteri Bintang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sepakat bahwa UMKM yang saat ini banyak digeluti oleh perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pasalnya, UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

“Namun, UMKM yang berperan begitu penting, masih memiliki banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Dari sisi investasi, UMKM memiliki kontribusi sebesar 58,1 persen, itu tentu sangat kecil dibandingkan porsi UMKM di dalam ekonomi. Selain itu, hanya 1 persen UMKM yang memiliki sertifikat halal. Kontribusi UMKM dalam ekspor juga baru mencapai 14,37 persen dan 6,3 persen terlibat aktif di dalam rantai nilai perdagangan di Asia Tenggara,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, angka-angka tersebut masih dapat ditingkatkan ke depannya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan peningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM menjadi sangat penting untuk didorong.

“Salah satunya sertifikasi halal, ini tidak hanya diukur dari sisi kehalalan produknya, namun juga proses pembuatan yang harus bersih dan sehat atau higienis, sehingga produk halal tentu akan diminati oleh masyarakat,” ungkapnya.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, sepakat bahwa saat ini masyarakat cenderung mencari produk yang higienis dan sehat. “Packaging-nya rapi, produksinya bersih, dan amanah. Inilah kekuatan UMKM harus memenuhi standar itu, termasuk memiliki sertifikasi halal,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, halal lifestyle mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. “Kita berharap agar sertifikat halal ini bisa berlaku di berbagai negara lain di Asia Tenggara, agar muncul recognition arrangement antara sertifikasi halal dari berbagai negara. Melalui adanya teknologi, hal ini dimungkinkan, sehingga produk UMKM kita bisa diekspor ke negara di Asia Tenggara,” ujar Airlangga. (birohukum&humaskpppa)

Kepemimpinan Perempuan, Rangka Utama Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Jakarta — Pembangunan yang inklusif dibutuhkan untuk mengakhiri berbagai bentuk ketimpangan di masyarakat, salah satunya ketimpangan gender. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menuturkan guna mencapai pembangunan yang inklusif, kepemimpinan perempuan menjadi poin penting yang perlu didorong implementasinya.

“Saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Ini berarti kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli anak harus tumbuh,” ujar Menteri  Bintang dalam Workshop Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Desa Inklusif yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Selasa (26/10/2021)

Menteri Bintang menekankan perempuan perlu didorong dan diberi dukungan untuk melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, salah satunya melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang digagas Kemen PPPA dan Kemendes PDTT sejak tahun 2020.

“DRPPA memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai episentrum baru pembangunan nasional yang inklusif. Dimana kita ketahui bahwa desa ujung tombak dari pembangunan nasional. DRPPA juga berperan penting dalam mengentaskan berbagai isu perempuan dan anak,” tutur Menteri Bintang.

Menteri Bintang menjelaskan sebagai pihak yang kerap bertemu hambatan-hambatan yang selama ini harus dihadapi, perempuan tentunya juga menjadi pihak yang mengetahui solusinya. Oleh karena itu, guna mengoptimalkan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan desa khususnya DRPPA, perempuan perlu berada dalam empat unsur kepemimpinan.

“Perempuan harus berada dalam ruang kebijakan atau pengambilan keputusan di desa. Perempuan harus terlibat dan dilibatkan dalam penyusunan program, dan perempuan harus punya akses mengontrol kebijakan, program, dan anggaran,” jelas Menteri Bintang,

Per  tahun 2021 DRPPA sudah tersebar di 5 Provinsi, 5 Kabupaten dan 10 Desa. Kemen PPPA terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan Model DRPPA hingga tahun 2022. Kemen PPPA juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas perempuan terutama melalui pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk pendampingan secara berkelanjutan, yang difokuskan pada perempuan perdesaan bekerjasama dengan lembaga masyarakat.

”Kami yakin bila dari 74.961 desa terdapat setidaknya 30% perempuan berkiprah dalam pembangunan, maka tidak hanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bisa segera kita wujudkan, tetapi juga Desa Inklusif. Dengan demikian, no one left behind yang menjadi salah satu prinsip SDGs juga bisa kita terapkan. Tentu dengan dukungan dan bantuan dari seluruh pemangku kepentingan dan kaum laki-laki,” jelas Menteri Bintang.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan kepemimpinan perempuan dalam hal ini kepala desa perempuan tercatat berjumlah 3976 orang atau 5% dari total 74961 desa di Indonesia. Menurut Menteri Halim Iskandar upaya peningkatan kepala desa perempuan akan terus dilakukan guna mendukung jumlah DRPPA dan SDGs Desa.

“Kita sedang merevisi mekanisme musdes (musyawarah desa) yang akan segera difinalkan. Kita mematok, mewajibkan bukan lagi himbauan agar di dalam musyawarah desa proporsi perempuan dipenuhi minimal 30 % dari seluruh peserta musdes. Ini penting supaya kebijakan-kebijakan yang diambil di dalam rencana pembangunan desa, APBD Desa (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) betul-betul memberikan porsi yang proporsional terhadap perempuan dan kepentingan perempuan,”.

Menteri Halim Iskandar pun berjanji pihaknya akan merancang serta memberikan penghargaan dan   reward bagi Kepala Desa Perempuan dan Desa yang dapat memenuhi indikator dan kategori yang telah ditetapkan tekait ukuran keberhasilan DRPPA. (birohukum&humaskpppa)

IDG Paser Berada Pada Urutan Keempat Se Kaltim

Tana Grogot — Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan usaha kecil menengah adalah usaha yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Untuk mewujudkan perempuan yang berdaya saing dapat dilakukan dengan peningkatan kewirausahaan dan peningkatan pendidikan perempuan dan anak

Selain itu, pemerintah fokus agar perempuan dapat berdaya guna dan maju mandiri. Harapan kedepannya usaha-usha kecil ini dapat mengekspor usahanya ke negara-negara lain. Kesempatan ini terbuka dengan akses internet.

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dekranas pusat dan Bank Indonesisa sebagai sarananya. Sebagai UMKM jangan patah semangat, kami berharap ibu-ibu dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mengimplementasikan pada usaha masing-masing dan mengupgrade diri serta menaikkan kelas usaha mandirinya,” ujar Noorbaiti pada kegiatan Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Bumi Paser, Jumat (22/10/2021).

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Paser adalah 86,87 sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Paser adalah 71,15 atau berada pada urutan kesepuluh dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim.

“Untuk Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Paser pada tahun 2020 adalah sebesar 65,66, berada pada urutan keempat dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim,” ujar Soraya.

Pemerintah berkewajiban  melaksanakan berbagai upaya  dalam  menghadapi  kesenjangan  pembangunan  khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi perempuan.  Melalui  berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang strategis diharapkan dapat membangun motivasi perempuan untuk maju, mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha, membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi,  membangun komitmen serta kebijakan  pemerintah daerah,  mendayagunakan sumber daya lokal dan  mengembangkan  legalitas usaha mikro.

Dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku ekonomi perempuan yaitu dengan berupaya melakukan penguatan terhadap lembaga pemberdayaan  perempuan dan Misi Satu Gubernur Kaltim.

“Komitmen ini perlu terus dikuatkan dan dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan,” imbuh Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari kelompok binaan ekonomi  perempuan, pelaku ekonomi perempuan, dan UMKM di Kabupaten Paser. Hadir  menjadi narasumber Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Sony Wiyarso, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerjasama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkop Paser Harsoyo, Kabid Ketahanan Keluarga Forum Puspa Bungah Grecek Samarinda Windie Karina Fatmawati. (dkp3akaltim/dell)

.

 

Kabupaten Paser Jadi Model Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA)

Tana Grogot — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan Kabupaten  Paser menjadi prioritas pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) mengingat  masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser.

IPG Kabuupaten Paser yaitu 71,41  atau  berada pada urutan kesepuluh dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. Sementara Capaian IPG Kabupaten Berau yaitu 87,61 atau berada pada urutan ketiga dari 10 kabupaten/kota.

“Selain itu, Paser dan Berau juga telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penentapan Kabupaten atau Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA),” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Menuju DRPPA, berlangsung di Gedung A Dinas Kesehatana Paser, Kamis (21/10/2021).

DRPPA, lanjut Soraya, merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

DRPPA adalah model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab 5 arahan Presiden RI. Selain untuk mewujudkan 5 arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

“Seperti diketahui dua pertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak. Untuk  di Kalimanatn Timur jumlah perempuan dan anak sebanyak 51 persen sedangkan laki-laki sebanyak 49 persen. Hal ini menjadi strategi untuk mencapai akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia,” imbuh Soraya.

Soraya menambahkan, strategi yang digunakan menuju DRPPA sesuai dengan yang dimandatkan dalam berbagai regulasi diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, sekaligus menerapkan PPRG dalam dokumen perencanaan, penganggaran pemerintahan desa agar  adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan dengan memperhatikan kebutuhan.

“Harapannya, program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan pengangaran  tidak  dituangkan  dengan  menyamakan semua unsur,” terang Soraya.

Sebagai informasi, Desa Janju dan Desa Songka Kabupaten Paser menjadi pilot projet sebagai Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, PATBM, Perangkat Desa, tokoh agama, kelompok sadar wisata (darwis), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Paser, dan Dinas Pariwisata Paser. Hadir menjadi narasumber Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum Dermawan dan Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPM, Noor Fathoni. (dkp3akaltim/dell)