DKP3A Kaltim Gelar Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Bagi Tim Driver Lingkup Pemprov Kaltim

Peranan Keluarga Penting dalam Pembangunan Nasional, Menteri PPPA Dorong Kontribusi Aktif

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengemukakan masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan proses pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan di Indonesia. Ketimpangan tersebut menyebabkan perempuan dan anak sebagai pihak yang paling terdampak, kerap dihadapkan dengan berbagai situasi rentan, salah satunya kekerasan.

“Kekerasan masih lebih banyak dialami oleh anak perempuan dibandingkan laki-laki, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi di Indonesia patut menjadi perhatian kita semua karena perempuan merupakan setengah dari sumber daya manusia (SDM) kita dan anak adalah masa depan bangsa,” tutur Menteri PPPA.

Dalam sambutannya pada Bimbingan Teknis Nasional Anggota Legislatif Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Se-Indonesia melalui virtual, Menteri PPPA mengungkapkan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengentaskan isu-isu yang masih melingkupi perempuan dan anak. Karenanya, keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat memiliki kontribusi vital dalam pembangunan bagi perempuan dan anak.

“Berbagai persoalan dapat diatasi dengan baik apabila keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat dapat ditingkatkan peran, fungsi, dan kualitas ketahanannya sehingga dapat mewujudkan suatu bangsa yang maju, kuat, dan tangguh,” ujar Menteri PPPA.

Peran keluarga dalam pembangunan nasional yang mendasari arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menjalankan lima (5) isu prioritas Arahan Presiden pun turut disampaikan Menteri PPPA, yakni peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Keluarga, sebagai unit terkecil dari masyarakat, yang di Indonesia jumlahnya 76,7 juta, menjadi agen pertama dan utama dalam pelaksanaan isu prioritas karena relasinya paling dekat dengan perempuan dan anak,” tandas Menteri PPPA.

Selain mendorong peranan keluarga, KemenPPPA sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bersinergi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri dalam pencanangan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian lima (5) isu prioritas perempuan dan anak, dan tercapainya berbagai indikator pembangunan terkait perempuan dan anak dari tingkat akar rumput agar intervensinya dapat dirasakan secara langsung oleh keluarga.

“Dalam mengentaskan isu perempuan dan anak yang begitu kompleks, tentunya KemenPPPA tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi, kolaborasi, partisipasi aktif, dan kerja nyata yang progresif adalah kunci keberhasilan untuk mencapai pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pemenuhan hak perempuan, dan pengarusutamaan gender. Peran anggota legislatif perempuan juga merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional yang berspektif gender dan ramah anak. Saya berharap berbagai keputusan yang ditimbulkan dari berbagai program legislasi di tingkat daerah dapat mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan tercapainya indikator DRPPA,” tutup Menteri PPPA. (birohukumdanhumaskpppa)

DKP3A Kaltim Gelar Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Bagi Focal Point Lingkup Pemprov Kaltim

Yogyakarta — Komitmen implementasi Pengarusutaaan Gender (PUG) Provinsi Kalimantan Timur telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan penganggaran meliputi RPJMD, Renstra dan Renja. Dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Hal ini  dijadikan pedoman oleh seluruh OPD guna mencapai indikator pembangunan dalam  hal ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Namun keadaan tersebut belum bisa merubah tingginya kesenjangan pembangunan sumber daya manusia berbasis gender di Kalimantan Timur. Sejak lima tahun yang lalu capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur berada di urutan tiga besar dari 34 provinsi.

“Namun untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tetap di urutan ke 32 sedangkan capaian IDG berada di urutan ke 27 dari 34 provinsi se Indonesia. Tentu capaian ini dipengaruhi oleh kinerja kabupaten/kota se Kaltim,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Ruang Meeting Langensari Hotel Prima In Yogyakarta, Kamis (23/6/2022).

Soraya menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi PUG oleh Kementerian PPPA tahun 2021, masih terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang belum memenuhi 7 prasyarat implementasi  PUG. Sementara lima kabupaten/kota yang telah meraih Anugerah Parahyta Eka Praya (APE) baik tingkat pratama meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara , Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, dan Kabupaten PPU.

“Kukar sebagai peraih APE tingkat utama mempunyai beban tersendiri untuk mempetahankan sekaligus meningkatkan pemenuhan prasyarat. Kemudian, adanya informasi dari deputi KG Kementerian PPPA bahwa evaluasi tahun ini juga berdasarkan capaian IPG dan IDG, sehingga menambah tantangan tersendiri,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, kegiatan ini muncul sumber daya manusia yang memiliki sensitifitas  terkait isu gender dan memberikan hasil nyata bagi upaya pemberdayaan perempuan di Kaltim.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari focal point / kabag/kasub perencanaan program seluruh OPD Pemprov Kaltim. Hadir menjadi narasumber Fasilitator PUG Nasional Yusuf Supiandi dan Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA Rina Nursanti. (dkp3akaltim/rdg)

IPG dan IDG Bontang Masih Rendah, DKP3A Kaltim Lakukan Pendampingan

Bontang — Indeks Pemberdayaan Manusia (IPM) merupakan penjelasan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

“Untuk capaian IPM Kaltim, dua tahun terakhir ada pada urutan ke 3 dari 34 Provinsi, sedangkan capaian IPM perempuan pada tahun terakhir berada di urutan 10 sebelumnya di urutan ke 7,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim paa kegiatan Sosialisasi  Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi , berlangsung di Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang, Rabu (8/6/2022).

Soraya menambahkan, kesenjangan tersebut dapat dilihat melalui capaian IPM secara terpilah laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020, capaian IPM laki-laki 81,32 dan perempuan 69,69, terdapat kesenjangan 11,63. Sementara pada tahun 2021 capaian  IPM laki-laki 81,86 dan perempuan 70,36, terdapat kesenjangan 11,5. Ini menunjukkan telah terjadi penurunan kesenjangan sebesar 0,13, namun belum merubah urutan kesenjangan pembangunan Kaltim pada tingkat nasional.

“Juga tergambar pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dimana Kaltim berada di bawah rata-rata nasional. IPG menempati urutan ke 32 dari 34 provinsi sementara IDG menempati urutan ke 27 dari 34 provinsi se indonesia,” terang Soraya.

Sementara untuk capaian IPG Kota Bontang berada di atas rata-rata capaian Provinsi Kaltim yaitu sebesar 87,12, nilai IPG Provinsi sendiri adalah sebesar 85,95.

“Namun nilai IPG tersebut tidak di ikuti dengan baik oleh nilai IDG, capaian IDG Kota Bontang masih terendah dari 10 kabupaten/kota yaitu 45,67. Sehingga menjadi tugas kewenangan Provinsi untuk melakukan peningkatan kapasitan, penguatan pemahaman sekaligus  pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG,” imbuhnya.

Soraya juga menjelaskan, Kota Bontang menjadi prioritas dalam kegiatan ini mengingat hasil evaluasi dan monitoring Kementerian PPPA tahun 2020 belum masuk dalam katagori kota penerima Anugerah Parahyta Ekpraya (APE), yang mengimplemantasikan 7 prasyarat PUG.

Pemenuhan syarat Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan hal utama dan penting untuk memperkecil kesenjangan gender dalam pembangunan. Kelembagaan PUG merupakan wadah promosi, koordinasi, dan konsultasi bagi perangkat daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan badan usaha agar pelaksanaan PUG memberi manfaat optimal. Kelembagaan tersebut meliputi Pokja PUG, Tim Driver, Focal Point, dan Tim Teknis. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Lakukan Pendampingan Pelaksanaan PUG di Bontang

Bontang — Pembangunan dewasa ini mempunyai tujuan, diantaranya adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Namun, masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mempercepat implementasi PUG oleh pemerintah, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satunya disebabkan karena adanya keterbatasan pengertian dan pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG).

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlinawati mengatakan, salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang adil gender dan membawa manfaat bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan.

“Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan penerapannya dalam program-program pembagunan,” ujarnya pada acara Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Bintang Sintuk, Rabu (8/6/2022).

Ia menambahkan, perlu juga mengikuti isu-isu gender terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang pada tataran masyarakat dan menyediakan ketersediaan data menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak dengan analisis berdasarkan konteks perkembangan masing-masing wilayah.

“Para pemangku kepentingan, OPD dan masyrakat perlu tahu tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan political will dari pemangku kepentingan memalu pengetahuan dasar dan analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Aji Erlinawati berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur / OPD tentang strategi PUG dan PPRG serta memetakan dan mengevaluasi peran strategi masing-masing OPD penggerak dalam pelaksanaan percepatan PUG di daerah.

“Dengan demikian diharapkan melalui sosialisasi ini akan menghasilkan komitmen yang kuat sebagai kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah,” tutunya. (dkp3akaltim/rdg)

Percepatan Implementasi PUG Perlu Segera Dilakukan

Jakarta — Berdasarkan hasil evaluasi  Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)  tahun 2021,  masih terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang belum memenuhi  7 prasyarat implementasi  PUG.

Sementara lima kabupaten/kota yang telah meraih Anugerah Parahita Ekapraya yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, Kabupaten PPU  dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kukar merupakan kabupaten yang meraih APE tingkat Utama mempunyai tantangan tersendiri untuk mempetahankan sekaligus meningkatkan pemenuhan prasyarat. Kemudian adanya informasi  dari Deputi KG Kemen PPPA, bahwa evaluasi tahun ini  akan dilaksanakan berdasarkan capaian IPG dan IDG sehingga menambah tantangan tersendiri,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Blue Sky Pandurata Jakarta, Selasa (30/5/2022).

Soraya menyebutkan, komitmen implementasi PUG di Kaltim telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan penganggaran meliputi RPJMD, RENSTRA dan RENJA.

“Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah  dijadikan pedoman  oleh seluruh  OPD untuk mencapai indikator  pembangunan dalam  hal ini Indeks Pemberdayaan Gender,” imbuhnya.

Namun, masih terjadi kesenjangan gender sehingga perlu dilakukan percepatan sesegera mungkin dengan mengoptimalkan implementasi PUG melalui peran, tugas dan kewenangan kelembagaan PUG meliput POKJA PUG, Tim Driver, Tim teknis dan focal point kabupaten/kota dan provinsi

Soraya berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki  sensitifitas  terkait isu gender dalam kehidupan. Hal ini sebagai energi positif bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  terutama terkait integrasi gender  dalam pembangunan.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim Abdullah Karim dan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati. (dkp3akaltim/rdg)

Focal Point Dapat Pelatihan PPRG

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), di Aula BPSDM, berlangsung mulai 10-12 Mei 2022.

Pelatihan ini diikuti 41 Focal Point Pengarusutamaan Gender atau Focal Point PUG yang sebagian besar adalah Kasubag yang membidangi perencanaan pada perangkat daerah Provinsi Kaltim.

Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Nina Dewi berharap setelah pelatihan ini, para Focal  Point mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerja masing- masing.

“Selama tiga hari ini dilatih agar mampu memahami PPRG secara dini,” tambah Nina Dewi.

Selain itu, mampu memahami integrasi gender pada proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan pembangunan adalah salah satu tujuan dari diselenggarakannya Pelatihan PPRG ini.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Leny N Rosalin sangat mengapreasi komitmen Kaltim dalam menyelenggarakan Pelatihan PPRG.

“Tinggal dilanjutkan dengan langkah nyata guna mewujudkan anggaran responsif gender, fokus pada output dan outcome,” ujarnya.

Leny mengingatkan kembali ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan di Provinsi Kaltim yang terlihat pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim yang masih berada pada peringkat tiga terbawah secara nasional.

Sementara Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, saat ini Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim berada pada urutan ke 25 dari 34 provinsi.

Implementasi PUG di Kaltim sudah memenuhi 7 prasyarat PUG yaitu Kelembagaan berupa Pokja PUG, tim driver, tim teknis, focal point, dan fasilitator. Data Pilah berupa E-Infoduk DKP3A Kaltim, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dan Kaltim Dalam Angka. Kebijakan berupa Perda PUG Nomor 2 tahun 2016. Dan Pergub berupa RAD PUG. Komitmen berupa Misi Gubernur dan Indikator  Pembangunan Daerah. Partisipasi Masyarakat berupa JCI Kaltim, Rumah Bekesah, Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-P2D), dan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW), GTZ Capacity Building for Local Government in East Kalimantan (GTZ Kaltim), USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI).

“Untuk Alat Analisis beruapa GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Kemudian Sumber Daya berupa Gender Champion, Pakar Gender, Gender Auditor, dan Focal Point,” uja Soraya.

Hadir pada kegiatan ini Tim Driver Pokja PUG Kaltim, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim HM Aswin, Kepala DKP3A Noryani Sorayalita dan Kepala BPKAD diwakili oleh Kepala Bidang Kabid Anggaran Iwan Dharmawan. (dkp3akaltim/rdg)

Posyandu Berperan Penting Deteksi Dini Stunting

Samarinda — Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di desa-desa maupun di tingkat RT menjadi bagian penting dalam merekam secara periodik tingkat kesehatan balita dari waktu ke waktu.

Karena itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta kegiatan Posyandu di desa-desa agar bisa digalakkan kembali sebagai upaya untuk penanganan stunting.

“Program Posyandu memang penting. Sebab, untuk mengetahui secara detail persoalan yang dialami balita, maka perlu dipantau terus menerus melalui kegiatan dan program Posyandu. Termasuk jika ditemukan balita stunting dapat ditangani lebih cepat,” kata Hadi Mulyadi dalam arahannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (Rakor TPPS) Privinsi Kaltim, berlangsung di Ruang Tepian 1 Kantor Gunernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).

Wagub Hadi yang juga menjadi Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim mengatakan, Posyandu sebagai struktur terkecil dan terdepan dari pelayanan kesehatan dari pemerintah. Maka harus bisa menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk mampu memberdayakan para ibu untuk memperhatikan kesehatan anak dan pola konsumsi keluarga, termasuk pelayanan timbang berat badan, konsultasi kesehatan serta pemberian makanan tambahan (PMT).

“Posyandu menjadi pelayanan terdepan untuk mendeteksi dini, terkait pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang dilakukan secara rutin, sehingga bila ada masalah pada pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan dapat segera terdeteksi,” imbuhnya.

Ia menilai peran Posyandu sangat penting, termasuk kontribusi kepala desa setempat, mengingat mereka sangat mengetahui kondisi warganya dan mengetahui data secara nama dan alamatnya. Meski kebijakan dibuat oleh pemerintah daerah, tetapi pelaksananya tetap warga desa itu sendiri.

“TPPS harus terus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali dengan kepala desa dalam upaya menggalakkan kembali Posyandu, sebagai upaya penanganan stunting mulai tingkat kabupaten/kota hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Stunting dapat dihindari sebelum anak berusia dua tahun (24 bulan). Pengisian kurva KMS yang dilakukan secara rutin oleh kader/petugas gizi/bidan di Posyandu dapat membantu mendeteksi bila ada kecurigaan kearah stunting pada anak.

“Balita yang dideteksi mengalami gangguan pertumbuhan di posyandu, dapat segera ditindaklanjuti untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan puskesmas atau rumah sakit. Jika terdapat anak yang berpotensi stunting tentunya seluruh elemen posyandu mengadakan evaluasi untuk dicari faktor penyebab dan risiko, sehingga kasus stunting bisa dicegah, untuk mewujudkan generasi yang sehat,” pesan Hadi Mulyadi. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

20 Gender Champion Berbagi Kisah Praktik Terbaik Pemberdayaan Perempuan Pada Parade Gender Kaltim

Samarinda — Sebanyak 20 Gender Champion tampil menjadi pembicara dalam acara Parade Gender Kalimantan Timur 2022 yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Mereka berbagi pengalaman terkait kepedulian dan aksi nyata terkait lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan minyak jelantah, penggerak eko wisata, pembicara di bidang politik olahraga, generasi milineal, pemangku adat, pakar gender, pelaku ekonomi, dan penyintas kekerasan, yang dilaksanakan secara virtual di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (26/4/2022).

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, adanya ide menampilkan potensi, komitmen dan kapasitas serta dedikasi yang telah dilakukan oleh Penggiat Pemberdayaan Perempuan di Kaltim menjadi tantangan tersendiri.

Praktik terbaik yang didedikasikan selama ini membuktikan bahwa perempuan selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai pelopor dan inspirator bagi lingkungan sekitar.

“Kami yakin di balik kesuksessan seorang perempuan ada dukungan laki-laki sebagai garda terdepan,” terangnya.

Parade Gender Kalimantan Timur 2022, lanjut Soraya, mengambil dua tema. Berkenaan dengan Hari Kartini, bertema Perempuan dalam Pembangunan sedangkan berkenaan dengan Hari Bumi, bertema Perempuan dalam Pembangunan Hijau.

“Salah satu tujuan kegiatan ini, mengidentifikasi tantangan dan peluang pengarusutamaan gender (PUG) dalam kerangka pembangunan hijau di Kaltim,” bebernya.

Soraya menambahkan, jika dilihat dari ukuran pembangunan Sumber Daya Manusia berupa capaiam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nampak kesenjangan yang cukup tajam. IPM menempati tiga besar teratas dari 34 Provinsi sementara IDG berada pada urutan ke 27 dan IPG urutan ke  32 dari 34 Provinsi se Indonesia.

Kondisi itu, menurut dia, perlu menjadi perhatian dan kerja keras para pihak terkait guna meningkatkan capaian indikator pembangunan perempuan di Kaltim.

“Upaya strategis  untuk meningkatkan capaian kualitas pembangunan SDM khususnya Perempuan adalah dengan implementasi PUG di semua sektor salah satunya  melalui aktifitas masyarakat,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)

Perlu Penguatan Pemahaman Istilah PUG di Masyarakat

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan, perlu dilakukan penguatan pemahaman terkait istilah pengarusutamaan gender (PUG) ke masyarakat oleh Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dengan seluruh mitra kerja.

“PUG seyogyanya tidak hanya familiar di kalangan OPD yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak saja, tetapi bagaimana istilah ini menjadi populer di masyarakat,” kata Sri Wahyuni saat menjadi keynote speaker dalam Parade Gender Kalimantan Timur 2022 dan Webinar Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa (26/4/2022).

Hal tersebut, menurut Sekda, menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama, tidak hanya DKP3A, tetapi seluruh mitra kerja, bagaimana istilah PUG menjadi populer sehingga mudah dikenali dan dipahami oleh masyarakat.

“Apa sih PUG, mengapa harus ada dan bagaimana menerapkannya,” urainya.

Dengan pemahaman masyarakat yang baik mengenai PUG, lanjut Sri Wahyuni, akan dapat menjangkau keterlibatan masyarakat atau publik dalam mendukung PUG.

“Jadi bagaimana kita menerjemahkan konsepsi PUG dalam narasi yang populer, sederhana, narasi yang dikenali juga kaum milenial, bukan sesuatu yang asing,” tuturnya.

Sekda menyampaikan pengalamannya saat menjadi Plt Kepala DKP3A selama dua bulan, banyak menemukan istilah dan konsep-konsep yang menarik tentang PUG, namun menurutnya masih banyak yang belum dipahami masyarakat.

Ia juga menyebutkan, komitmen pemerintah  terhadap pembangunan yang adil, berkelanjutan atau pembangunan hijau dituangkan dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah Kalimantan Timur  2019-2023 tepatnya pada misi satu yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berahlak Mulia dan Berdaya Saing Terutama Perempuan, Pemuda Dan Disabilitas.

“Perempuan mendapat perhatian utama dalam Pembangunan Kalimantan Timur,” imbuh Sri Wahyuni.

Penguatan pada   sektor ekonomi perempuan merupakan upaya strategis pemberdayaan perempuan. Selain dari sisi jumlah yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan Kaltim,  adanya partisipasi  perempuan dalam pembangunan  yang tumbuh dari potensi lokal membawa manfaat bagi lingkungan. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, perlu peran serta pemerintah melalui  membangun kerjasama dan jaringan, penguatan kelembagaan  serta pendampingan.

Parade Gender Kalimantan Timur 2022 adalah sebuah  bentuk apresiasi pemerintah kepada perempuan yang dengan konsisten telah berbagi untuk pemberdayaan sekaligus  peningkatan kualitas hidup perempuan. Kepada penggerak di bidang  lingkungan, budaya, politik, ekonomi, pertanian  dan lainnya.

Hadir dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara tersebut, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim Siti Farisyah Yana serta Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin. (dkp3akaltim/rdg)