Sinergi Kemen PPPA dan PT. PNM Perkuat Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jakarta — Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun sayangnya, kesenjangan gender di bidang ekonomi masih menjadi persoalan sekaligus tantangan yang dihadapi bangsa ini. Hal inilah yang melatarbelakangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PT. PNM) untuk memperkuat pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Penandatanganan MoU tentang Peran Serta Perempuan Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan di Kemen PPPA, Jakarta hari ini (29/12).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menuturkan bahwa pelaksanaan penandatanganan MoU ini merupakan aksi nyata bentuk kolaborasi dan sinergi Kemen PPPA dengan PT. PNM sebagai upaya untuk mendukung salah satu dari 5 (lima) program prioritas sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

“Kami akan fokus memberdayakan perempuan prasejahtera. Selain itu, ke depan, kami juga akan memberdayakan perempuan penyintas, baik korban kekerasan, korban bencana, maupun perempuan kepala keluarga,” jelas Menteri Bintang.

Hingga saat ini, PT. PNM memiliki 7.830.000 nasabah perempuan yang tersebar di lebih 4.500 kecamatan, lebih dari 425 kabupaten/kota di  34 provinsi. Bagi Menteri Bintang, hal ini merupakan sebuah pencapaian strategis dalam upaya mendukung pemberdayaan perempuan dalam wirausaha, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui keluarga.

“Melalui para nasabah perempuan inilah, kami menitipkan isu kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak agar dapat mempercepat kemajuan bagi perempuan untuk mengejar ketertinggalannya dan dapat berkontribusi di semua bidang pembangunan,” ungkap Menteri Bintang

Lebih lanjut, Menteri Bintang menegaskan jika perempuan diberikan peluang dan kesempatan, maka mereka akan mampu memanfaatkan program dan layanan yang ada untuk meningkatkan skala usaha serta kualitas hidup keluarganya secara mandiri. Hadirnya sosok perempuan yang mandiri secara ekonomi dapat menjadi inspirasi, serta menjadi motor penggerak perubahan (agent of change) bagi lingkungan dan masyarakat.

Direktur Utama PT. PNM, Arif Mulyadi mengungkapkan penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia melalui Pelatihan dan Pendampingan Usaha.

“PT. PNM memberikan pendampingan kepada pengusaha UMKM, melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). PT. PNM secara berkala dan berkelanjutan memberikan pelatihan, pembinaan, motivasi dan lainnya guna meningkatkan produktivitas dan kelas usaha nasabah binaannya,” jelas Arief.

Penguatan PUG melalui PPRG

Samarinda — Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan aparatur dan perencana program/kegiatan telah menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.

Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda mengatakan berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG, baik di Kementerian/Lembaga dan Daerah. Tetapi pelaksanaan dan hasilnya belum maksimal. Salah satu alasan pengarusutamaan gender belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan, disebabkan karena adanya keterbatasan pengertian dan pemahaman aparatur tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya dalam rangkaian penyusunan anggaran daerah.

“Oleh karena itu diperlukan dukungan para pemangku kepentingan dalam peningkatan pengetahuan dasar serta analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada,” ujarnya pada kegiatan Penguatan PUG melalui PPRG berupa ARG dalam Penyusunan RKA-SKPD, berangsung secara daring, Selasa (29/12/2020).

Yurda menjelaskan masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik berkaitan dengan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan data dari BPS Kaltim, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2019 antara perempuan dan laki-laki adalah 70,14 dan 81,58. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) 85,98 berada dibawah target nasional yaitu 91,07, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 65,65 dibawah target nasional 75,24.

Hal ini menunjukan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan meskipun ketika melihat ukuran keberhasilan Pembangunan Manusia diukur melalui IPM Kaltim berada pada urutan ke-3 teratas se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta namun IPG dan IDG berada diurutan ke 3 terbawah se-Indonesia.

ketidaksetaraan/ketimpangan tersebut menjadi tantangan dan tugas bersama, perlu adanya dukungan dan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Responsif Gender (ARG) termasuk perencanaan dan penganggarannya, yang terintegrasi dalam RPJMD, Renstra Daerah dan RKA-SKPD.

“Juga sebagai upaya mendorong perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah,” imbuh Yurda. (dkp3akaltim/rdg)

 

Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan Melalui Sampah Rumah Tangga

Jakarta — Dalam masa pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan upaya untuk membangun produktivitas perempuan dan keluarga, salah satunya dengan mengelola sampah rumah tangga. Sampah menjadi salah satu dampak yang muncul dari adanya aktivitas yang dilakukan setiap individu.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menuturkan jumlah sampah terus meningkat seiring dengan laju jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan.

“Narasumber yang hadir pada webinar hari ini merupakan sosok perempuan yang menjadi roda penggerak dalam pengelolaan sampah dimana sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang relatif besar, berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat, aktivitas yang dilakukan dan sampah yang dihasilkan. Sehingga sampah rumah tangga yang biasanya hanya terbuang percuma, bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi barang yang berguna bahkan memiliki nilai ekonomis,” ujar Erni pada Webinar Meningkatkan Kewirausahaan Perempuan Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan, Rabu (16/12/2020).

Erni menambahkan besar harapan dari proses pengelolaan sampah yang sederhana ke depannya dapat memotivasi munculnya kreativitas dan produktivitas perempuan.

“Kemudian dengan adanya acara ini diharapkan dapat memunculkan kreativitas dan semangat kewirausahaan khususnya bagi perempuan melalui pengelolaan sampah, serta dapat sebagai media berbagi informasi praktik-praktik terbaik uang sudah dilakukan oleh para pengelola bank sampah selama ini,” tambah Erni.

Pengelolaan sampah tidak bisa lepas pula dari sistem pengelolaannya terhadap masyarakat. Peningkatan jumlah sampah rumah tangga di masa pandemi, dapat dimanfaatkan secara positif misalnya, sampah yang sifatnya organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah non organik dapat diolah menjadi barang-barang kreatif yang selama ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam perkumpulan bank sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga hal penting yang harus dilakukan pertama adalah perubahan pola pikir dan tindakan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Kemudian, membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama. Menjadikan kreativitas pengelolaan sampah rumah tangga sebagai sebuah potensi baru yang dapat berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kewirausahaan perempuan dalam keluarga.

Hadir sebagai narasumber dalam webinar yakni, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kemen PPPA, Niken Kiswandari, Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (Dit. PKTDLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Haruki Agustina, Aktivis Lingkungan dan Kartini Next Generation, Wilda Yanti, Puteri Indonesia Lingkungan, Ayu Saraswati, Praktisi dan Pendiri Bank Sampah Garuda Wastu Lestari, Ni Wayan Riawati.

Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Forum Group Discussion (FGD) Kajian Pembangunan Gender Partisipasi Perempuan Dalam Jabatan Publik dan Jabatan Politik, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/12/2020).

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini mengatakan, penduduk Kaltim yang berjumlah 3.661.161 jiwa dengan komposisi laki-laki 1.902.410 jiwa dan perempuan 1,758.751 jiwa, menggambarkan jumlah yang tidak terlalu jauh sehingga seharusnya tidak terjadi kesenjangan dalam partisipasi pembangunan laki-laki dan perempuan di Kaltim. Namun dari data yang ada indeks pembangunan manusia laki-laki di Kaltim yang menduduki peringkat ketiga terbesar tidak diiringi oleh pembangunan manusia perempuan Kaltim yaitu berada pada posisi ke 32 dari 34 provinsi se-Indonesia yaitu setelah Papua dan Papua Barat.

Keadaan ini menyedihkan apalagi menyongsong hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, tentu menyisakan tugas berat yang harus direspon oleh semua pihak baik dari legislative, yudikatif dan eksekutif.

“Tugas ini tentu tidak cukup diapresiasi dengan biasa-biasa saja, namun diperlukan komitmen seluruh unsur terutama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya perempuan,” ujarnya.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang politik menjadi kunci pembuka untuk memperluas aksesibilitas non diskriminatif pada semua komunitas gender dalam berbagai bidang pembangunan. Dalam Upaya mengukur kedalaman ruang indikator dalam hal komponen tentang IPM, IPG, maupun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang didalamnya merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 variabel yaitu meliputi Keterwakilan Perempuan di parlemen, Keterwakilan perempuan profesional teknis dan Pendapatan perempuan dari sektor non pertanian.

Sehingga, lanjut Dwi, rumusan hasil kajian pada ranah politik dan jabatan publik sangat strategis dan bisa lebih aplikatif untuk dapat dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang meliputi kesehatan, ekonomi pendidikan, sosial budaya, politik, hukum dan HAM.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta terdiri dari Instansi Vertikal, OPD lingkup Pemprov Kaltim, Tim Driver PUG, Perguruan Tinggi dan Legislatif. Hadir menjadi narasumber Tim LP2M Unmul Samarinda Uni W Sagena. (dkp3akaltim/rdg)

Kemen PPPA dan Kemendes PDTT Deklarasikan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendeklarasikan Gerakan Peningkatan Keterlibatan Perempuan Melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak di Jakarta. Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa, Rabu (11/11/2020).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumahan sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumahan. Harapannya, mereka dapat memastikan anaknya mendapat gizi yang baik dan menurunkan pekerja anak.

“Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini tentunya perlu didukung dengan berbagai langkah progresif, seperti peningkatan kapasitas pemerintah desa mengenai kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan, dan perlindungan anak, serta berbagai strategi lainnya,” ujar Menteri Bintang.

Sementara Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak dilakukan melalui penguatan peran kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

“Membangun dan mengembangkan desa itu tidak bisa berhenti pada konsep tapi harus implementatif. Nantinya akan ada 4 desa sebagai pilot project, yaitu 2 desa di Jawa Timur dan 2 desa di Jawa Tengah. Kedepan, kami akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kemen PPPA untuk keberhasilan implementasi Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak ini,” ujar Menteri Abdul Halim.

Menurut Abdul Halim, masih terdapat kesenjangan terhadap perempuan untuk bisa mendapatkan harapan hidup, pendidikan dan penghasilan yang setara. “Ketimpangan gender ini juga terjadi di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Situasi pandemi Covid-19 yang tengah terjadi saat ini semakin memperdalam kesenjangan dan kesulitan di pedesaan. Untuk menghadapi hal tersebut, Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada 7,9 juta penerima manfaat, dimana sebanyak 2,46 juta atau 31 persen diantaranya adalah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan merupakan bagian dari 81 persen keluarga miskin yang belum pernah mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Menteri Abdul Halim.

Dalam kesempatan yang sama, Kemen PPPA dan Kemendesa PDTT merilis Buku Panduan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan di Desa, bekerja sama dengan Program KOMPAK dan MAMPU yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia. Buku panduan ini menjabarkan pengalaman Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut KAPAL Perempuan dalam memberdayakan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan di tingkat desa, khususnya dalam implementasi Undang-Undang Desa.

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesenjangan Gender

Samarinda — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjsama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Forest Carbon Partnership Fasility Carbon Fund (FCPF-CF) Provinsi Kaltim tahun 2020, berlangsung secara virtual, Rabu (11/11/2020).

Plt Kepala Dinas KP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, pembangunan pada hakekatnya ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin. Namun hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan yang didapat baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan termasuk dalam perubahan iklim.

“Perubahan iklim berdampak luas terhadap kehidupan umat manusia. Perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki terkena dampak yang berbeda tapi masing-masing memegang peranan penting dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap dampak tersebut,” ujarnya.

Yurda menambahkan, berdasarkan e-Infoduk DKP3A Kaltim, jumlah penduduk Kaltim Semester I tahun 2020 sebanyak 3.661.161 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.902.410 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.758.751 jiwa.

Dengan perbandingan jumlah penduduk yang hampir sama, Perempuan menjadi kelompok yang sangat sulit bertahan dari dampak perubahan iklim yang terjadi, selain menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Perubahan iklim, Lanjut Yurda, menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam termasuk juga di Indonesia yang berada di daerah rawan bencana.

“Dan faktanya saat terjadi bencana alam jumlah perempuan yang bertahan lebih sedikit dibanding laki-laki, belum lagi penanganan pasca bencana yang tidak responsif gender pastinya akan berdampak terhadap perempuan,” imbuh Yurda.

Integrasi PUG dalam program FCPF-CF Kaltim penting dilakukan mengingat program FCPF-CF bukan hanya memperhatikan keterlibatan perempuan namun juga mendorong partisipasi laki-laki untuk memahami pentingnya Isu gender dalam seluruh proses menuju dan implementasi proyek FCPF-CF.

Memperhatikan yuridiksi sebagai dasar penanganan perubahan iklim, maka implementasi Pengarusutamaan Gender di Kaltim melalui Pokja PUG Kaltim yang beranggotakan 34 perangkat daerah menjadi sarana penting dalam mempromosikan dan mengintegrasikan isu gender khususnya dalam program pembangunan emisi dan deforestasi serta degradasi hutan melalui kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing

Yurda berharap, percepatan implementasi strategi PUG dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan mekanisme perencanaan serta penganggaran, menjadi upaya mengantisipasi dampak dari perubahan iklim terhadap kesenjangan gender (gender gap) di masyarakat dan sebagai bagian dari upaya mendukung program penurunan emisi FCPF-CF serta mendorong perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Kegiatan ini diikuti anggota Pokja Safeguards, OPD terkait dan NGO selaku mitra pemerintah. Hadir menjadi narasumber Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rahmawati, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Prof Daddy Ruchyat dan Kabid KG DKP3A Kaltim Dwi Hartini. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Serahkan Bantuan Sosial Masyarakat Pelaku Usaha Industri Rumahan

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempaun dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Penyerahan Fasilitas Distribusi Kartu ATM Penerima Bantuan Sosial Masyarakat Bagi Pelaku Usaha Industri Rumahan pada Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju dan Mandiiri) Terdampak Covid-19, di Bank Kaltimtara Samarinda, Selasa (27/10/2020).

Penerima bantuan ini berjumlah 123 orang dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama berjumlah 83 penerima dan tahap kedua 40 penerima.
“Tahap pertama dibagi dalam enam kabupaten/kota. Untuk Samarinda 18 penerima, Balikpapan 7 penerima, Bontang 4 penerima, Paser 12 penerima, PPU 23 Penerima dan Berau 19 Penerima,” ujar Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad.

Halda menambahkan, setiap penerima mendapatkan 250.000 rupiah, diberikan selama 3 bulan. Sementara untuk tahap kedua akan segera menyusul pendistribusiannya.

“Semoga ini bermanfaat bagi penerima, mengingat pada masa pandemi Covid-19 seluruh pelaku usaha mengalami penurunan produksi,” jelas Halda.

Industri rumahan merupakan salah satu usaha mikro yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan, sehingga perlu didukung agar terus dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.(dkp3akaltim/rdg)

Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ : Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menegaskan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dibutuhkan data yang komprehensif terkait dampak pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kunci untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.

“Salah satu cara untuk melakukan upaya yang tepat sasaran, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai hasil kajian, data, dan hasil riset yang representatif dengan perkembangan kondisi saat ini. Dengan diluncurkannya hasil Survei ‘Menilai Dampak Covid-19’ hari ini, merupakan sumber berharga sebagai dasar bagi kita untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran. Saya harap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan dan mempergunakan data ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Peluncuran dan Diskusi Publik tentang Laporan “Menilai Dampak Covid-19 yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Adapun berbagai temuan dari Laporan “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, yaitu :

  1. Banyak perempuan di Indonesia yang bergantung dari usaha keluarga, tetapi 82% diantaranya mengalami penurunan sumber pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatan.
  2. Sejak pandemi, sebanyak 36% perempuan pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar mereka dibandingkan laki-laki yang hanya 30% mengalaminya.
  3. Pembatasan sosial telah membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Angka tersebut menunjukkan perempuan memikul beban terberat, mengingat sebanyak 61% perempuan juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengasuh dan mendampingi anak dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 48%.
  4. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan. Hal ini disebabkan karena 57% perempuan mengalami peningkatan stres dan kecemasan akibat bertambahnya beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, serta mengalami kekerasan berbasis gender. Sedangkan jumlah laki-laki yang mengalami permasalahan tersebut yaitu 48%.

Perwakilan Bidang Perempuan PBB untuk Indonesia dan Hubungan ASEAN, Jamshed Kazi mengungkapkan hasil laporan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa perempuan terdampak secara tidak proporsional oleh pandemi.

“Data ini sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang ada dirancang dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama bagi kelompok rentan. Data ini juga diharapkan dapat membantu Satuan Tugas Penanganan Covid-19, mitra-mitra pembangunan, serta sektor swasta di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang mendukung upaya penanganan Covid-19 agar dapat memenuhi kebutuhan perempuan dan anak perempuan, serta mempromosikan upaya pemulihan yang cepat,” ujar Jamshed Kazi.

Survei terkait ‘Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,’ dilaksanakan melalui proses pengiriman pesan singkat dengan tautan survei yang disebar secara acak kepada pengguna ponsel melalui jaringan Indosat Ooredoo selama April hingga Juli 2020. Metode pengumpulan data ini dinilai inovatif untuk melengkapi survei konvensional melalui wawancara tatap muka atau pengamatan di lapangan yang berisiko untuk dilakukan, mengingat adanya pembatasan sosial selama pandemi.

Menteri Bintang Dorong Perempuan Terlibat Aktif dan Kawal Pilkada Serentak 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 akan digelar bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember. Hal ini merupakan momentum bagi perempuan-perempuan tangguh yang akan berlaga dalam Pilkada 2020 untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kesetaraan hasil pembangunan untuk perempuan, anak, lansia, kaum difabel dan kelompok marginal lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong kaum perempuan agar ikut ambil bagian dan mengawal tiap proses Pilkada, sehingga suara perempuan, kepentingan terbaik bagi anak, dan kelompok minoritas lainnya dapat mewarnai kebijakan pemerintah kelak.

Pilkada merupakan kesempatan emas bagi kita semua untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di daerah. Perempuan sebaiknya mulai terlibat dalam tiap-tiap Pilkada, mulai dari  menuangkan agenda pembangunan perempuan dalam penyusunan visi-misi calon kepala daerah, melakukan sosialisasi visi-misi melalui berbagai ruang, mengaktifkan berbagai jaringan dukungan, hingga ikut mengawal suara yang diperoleh oleh calon tersebut hingga penetapan definitif kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

“Hal ini penting untuk menandakan bahwa perempuan bukan hanya menunggu agar pemerintah memberi perhatian, tetapi perempuan aktif berpartisipasi dalam pemerintahan,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga pada webinar Peluang Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020 (20/10/2020).

Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat 157 atau 10,6 persen calon perempuan, diantaranya 5 perempuan maju dalam pemilihan gubernur, 127 perempuan maju dalam pemilihan bupati, dan 25 perempuan maju dalam pemilihan walikota. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan.

“Perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Saat ini perempuan telah ikut aktif terlibat di segala bidang pembangunan. Banyak negara mengapresiasi pencapaian perempuan Indonesia di bidang politik, diantaranya pernah memiliki presiden perempuan dan saat ini memiliki Ketua DPR perempuan. Namun, perempuan di satu sisi masih memiliki kendala, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka dibutuhkan keputusan dan kebijakan politik. Itulah mengapa perempuan butuh berpolitik,” jelas Puan.

Puan menambahkan partisipasi perempuan di bidang politik selain terkait representasi, harus juga mencakup sisi substansi. Perempuan Indonesia harus terus bergotongroyong agar agenda kesetaraan gender turut diperjuangkan oleh para calon kepala daerah. Puan mengajak para peserta webinar untuk ikut mengingatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah sekadar kebijakan afirmatif, namun juga merupakan kesadaran atas harkat dan martabat manusia.

DKP3A Kaltim Lakukan Pembinaan Evaluasi Desa Prima Kutim

Samarinda — Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Bimbingan Manajmen Usaha (BMU) Pembinaan dan Evaluasi Desa Prima di Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Kamis (8/10/2020)

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Desa Prima merupakan salah satu model pemberdayaan perempuan yang dibeberapa tempat telah sukses mengantarkan perempuan maju dalam mengelola Indutri Rumahan.

“Desa Prima di Desa Suka Damai berdiri sejak tahun 2018 sehingga perlu dilakukan monitoring evaluasi Desa Prima agar dapat dijadikan rujukan oleh Dinas PPPA Kabupaten Kutai Timur terutama dalam upaya pemulihan sekaligus pengembangan Desa Prima lainnya,” ujarnya.

Halda menyampaikan, capaian IPG Kutai Timur sebesar 76,51 dan IDG sebesar 56,35. Salah satu indeks kompositnya adalah bidang ekonomi yaitu pengeluaran perkapita dan sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini dapat ditingkatkan melalui upaya penguatan pemberdayaan perempuan dalam mengelola Industri Rumahan yang terintegrasi dalam Desa Prima. Meskipun dalam prosesnya tentu mengalami turun naik kegiatan dan tantangan tersebut menjadi lebih berat dalam masa pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, menurut laporan SIMFONI PPPA terdapat 15 kasus KDRT di Kutai Timur. Sementara menurut laporan Pengadilan Negeri Agama Kutai Timur terdapat 200 perkara pengajuan perceraian hingga April 2020. Ditambah permasalahan ekonomi keluarga, pendidikan dan lain sebaginya, Kondisi ini menggambarkan banyaknya persoalan di masyarakat terlebih di masa pandemi Covid-19 dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. (dkp3akaltim/rdg)