Archive for category: SDG

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi Seminar Data Pekerja Anak Formal dan Informal Lingkup Perkotaan dan Pedesaan Kalimantan Timur Tahun 2023 berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (18/10/20230).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut Lima Arahan Presiden yang salah satunya menyebutkan Penurunan Pekerja Anak. Permasalahan pekerja anak merupakan isu penting secara nasional. Ini juga tertuang di dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tentang program penurunan pekerja anak.

“Penduduk Kaltim pada semester satu tahun 2023 berjumlah 3.970.764 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia anak yaitu 1.240.425 jiwa dengan rincian 641.406 anak laki-laki dan 599.019 anak perempuan,” ujar Soraya.

Ia melannjutkan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun  2022, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Kalimantan Timur 6,56 % sedangkan angka pekerja anak mencapai 3,11 %.

“Sedangkan berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2022, Provinsi dengan persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja paling tinggi adalah Sulawesi Barat (20,78 persen). Kemudian Papua dan NTT. Sedangkan Provinsi dengan persentase, anak umur 10-17 tahun yang bekerja paling rendah adalah DKI Jakarta (1,82 persen). Provinsi Kalimantan Timur menempati urutan ke 5 terendah (5,10%),” terang Soraya.

Selanjutnya berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta  menjadi provinsi dengan  persentase pekerja anak  terendah di Indonesia yaitu 0,41 %. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan keenam dengan persentase  pekerja anak  di  Indonesia pada tahun 2022 yaitu 1,17 %.

Meski terjadi tren penurunan, Soraya berharap semua pihak harus terus berupaya agar melakukan strategi melalui kebijakan dan program perlindungan anak serta pengembangan model desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak.

Sebagai informasi, Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022, secara keseluruhan yang bekerja di perkotaan, memiliki persentase tertinggi pada lapangan pekerjaan jenis jasa yaitu 71,33%. Sementara anak di pedesaan, memiliki persentase tertinggi pada lapangan pekerjaan jenis pertanian yaitu 51,11%

Anak laki-laki maupun perempuan, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, secara keseluruhan lebih banyak bekerja di sektor informal. Persentase anak yang bekerja menurut status pekerjaan utama paling tinggi adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan, anak yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai lebih banyak di perkotaan di banding pedesaan. (dkp3akaltim/rdg)

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan ada empat poin yang menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Teknis Sistem Data Gender dan Anak kali ini, yaitu a<span;>pa itu data gender dan anak, manfaat data gender dan anak, regulasi data gender dan anak,  serta apa pentingnya pengolahan dan analisis data

Ketersediaan Data Terpilah merupakan support dari data statistik yang merupakan salah satu prasyaratnya yang akan di bedakan menurut data kuantitatif dan kualitatif. <span;>Manfaat data dapat dijadikan bahan dokumentasi dan alat bukti informasi, untuk memonitoring kegiatan yang sudah dilaksanakan sekaligus bahan evaluasi atas capaian terhadap target yang sudah ditetapkan. Data juga dapat bermanfaat dalam perencanaan maupun evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah.

“Sementara data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi kondisi perkembangan laki-laki dan perempuan, mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan, mengidentifikasi masalah, membangun dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan laki-laki dan perempuan,” ujar Soraya pada kegiatan <span;>Rapat Koordinasi Teknis Sistem Data Gender dan Anak Tahun 2023, berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Balikpapan, Senin (26/6/2023).

Pentingnya pengolahan dan analisis data gender dan anak adalah rangkaian proses untuk mendapat data yang berkualitas dan mudah untuk di akses.

Namun, permasalahan umum yang sering terjadi saat pengolahan data gender adalah terkait aspek ketersediaan data, aspek SDM dan aspek pengawasan terhadap data tersebut, sehingga perlu komitmen bersama dalam keakuratan data yang akan diterbitkan tertutama terhadap analisis data gender dalam perencanaan pembangunan <span;>daerah yang belum dijadikan instrumen pengawasan perencanaan penganggaran di daerah.

Sehingga penguatan SIGA didasari karena merupakan portal satu data gender dan anak. Diharapkan dapat mendorong keterbukaan, transparansi, dan kualitas data gender dan anak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang responsif gender dan peduli anak. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan secara terus menerus kita telah melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara manual. Dengan tersedianya aplikasi sistem informasi data gender dan anak diharapkan dapat memudahkan dalam penginputan data untuk diolah, dihapus, dan diubah sesuai dengan data yang ada perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, untuk memperkuat dan mendorong kelembagaan sistem data perlu meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Maka salah satu prasyarat pelaksanaannya adalah ketersediaan data terpilah menurut umur dan jenis kelamin,” ujar Soraya pada kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Data Anak (Siga) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Senin (5/6/2023).

Informasi data yang diinput pada saat ini adalah data terpilah anak, yang bertujuan mendapatkan hasil untuk mengukur keberhasilan pembangunan lintas sektor yang dapat mencerminkan hak-hak anak khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa data anak adalah data menegenai kondisi anak perempuan dan anak laki – laki yang terpilah menurut kategori umur,” imbuhnya.

Soraya menyebutkan data terpilah anak yang harus tersedia adalah data yang mengacu pada konvensi hak anak (KHA) yaitu Data Pemenuhan Hak Anak meliputi, jumlah anak menurut kelompok umur, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak (kepemilikan akte kelahiran, akses internet, dan Forum Anak), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif (anak terlantar, perkawinan anak, anak yang tidak tinggal bersama kedua orang tuanya), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Imunisasi, ASI, keluhan kesehatan, dan lain-lain), dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (pendidikan yang ditamatkan, lama sekolah, mengikuti ekstrakulikuler dan lain-lain).

Kemudian Data Perlindungan Khusus Anak meliputi anak dalam situasi darurat atau anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau anak yang diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV dan AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, adan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak kejahatan seksual, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak korban perlakuan salah dan penelataran, Anak Penyandang Disabilitas, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, Serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pengumpulan data terpilah anak secara sistematis ini bertujuan untuk menuju Satu Data Indonesia dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para pengelola data serta sesuai dengan indikator dan elemen data yang sudah tersedia pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA Kaltim) sehingga data dapat disajikan secara up-to date, konperhensip. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaunching Aksi Perubahan yang digagas Kepala Bidang SIGA Aulia Rina Novita dengan judul Akurasi Data Gender Dan Anak Melalui Sistem Data Gender Dan Anak (SI GENA), berlamgsung di Hotel Selyca Mulia, Senin (28/11/2022).

Aulia mengatakan SI GENA merupakan pedoman untuk menyelenggarakan Data Gender dan Anak berbasis elektronik. Gagasan ini terbentuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesetaraan gender yang ada di provinsi Kalimantan Timur secara sistematis dan terukur agar dapat dipergunakan sebagai perencanaan kegiatan yang responsif gender.

“Dalam pemanfaatan data gender dan anak ini sangat berguna sekali dalam hal pengambilan keputusan untuk segera melakukan tindakan nyata terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan anak yang selama ini masuk dalam prasyarat pengarusutamaan gender (PUG) yang pada akhirnya dapat memberikan informasi yang akurat,” ujar Aulia.

Ia menambahkan, melalui SI GENA dapat memberikan informasi terkait akurasi data sebagai bahan perencanaan kegiatan dan dapat dijadikan dasar bagi kabupaten/kota untuk membuat regulasi terkait data pilah di daerah masing-masing.

“Serta SI GENA dapat dijadikan dasar untuk membangun suatu sistem yang berbasis elektronik,” imbuhnya.

Aulia juga menjelaskan, data berasal dari beberapa instansi yang merupakan produsen data dan akan di olah di bidang SIGA dengan melibatkan pejabat struktural dan staf, selanjutnya ketika data sudah siap untuk di input, maka dilakukan input data ke SI GENA. Hasil data tersebut bisa dimanfaatkan oleh beberapa pengguna untuk keperluan bidang tugasnya masing-masing.

Ia berharap melalui Aksi Perubahan ini bias mendapatkan model data yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga kedepan dapat diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah untuk menjadi suatu kegiatan yang responsif gender dan mendapat perhatian secara penuh dari pemerintah.

“Akhirnya dapat diperoleh informasi data terpilah Kalimantan Timur yang selalu update dan penyediaan informasi data  yang sudah terpilah dapat digunakan untuk siapa saja terutama bagi pengambil kebijakan,” terang Aulia.

Sebagai informasi, inisiasi ini sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak di Kalimantan Timur. (dkp3akaltim/rdg)

 

Samarinda — Dalam upaya memudahkan pengumpulan / pengolahan data terpilah anak khususnya pada OPD provinsi Kaltim maka diperlukan informasi sebagai data-data pendukung sehingga menghasilkan data yang sama dengan tujuan satu data Indonesia.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, data terpilah terutama data terpilah anak diharapkan dapat menjadi media bagi seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal untuk bersinergi terkait data-data terpilah yang berkaitan.

“Data ini selanjutnya menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan,” ujar Soraya pada kegiatan Pengumpulan / Pengolahan Data Terpilah Anak Provinsi Kaltim Tahun 2022, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Jumat (2/9/2022).

Soraya menjelaskan, jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari lima kluster kebutuhan hak anak, meliputi pertama Hak Sipil dan Kebebasan, kedua Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, ketiga Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, keempat Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, dan kelima Perlindungan Khusus.

Pentingnya Data Terpilah Anak bertujuan untuk mendorong unit perangkat daerah untuk mengumpulkan data terpilah anak agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan ada data dasar / database yang digunakan sebagai acuan,” imbuhnya.

Selain itu, pentingnya data terpilah anak untuk membangun mekanisme koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan/pengolahan data terpilah anak dan meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data yang responsif gender dan peduli anak.

Dalam kesempatan tersebut, Soraya mencontohkan salah satu data terpilah anak yaitu data jumlah penduduk usia 0-18 tahun berkebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2021 untuk cacat fisik paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 23 orang, untuk cacat netra paling banyak di Kota Samarinda sebanyak 5 orang, cacat rungu paling di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 4 orang, cacat mental jiwa paling banyak di Kabupaten Kutai Katranegara sebanyak 5 anak, cacat fisik mental paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 4 orang dan cacat lainnya paling banyak di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 6 orang.

Sementara data jumlah penduduk usia 0-18 tahun berkebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2021 untuk cacat fisik paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 13 orang, untuk cacat netra paling banyak di Kabupaten Kutai Timur dan Berau sebanyak 1 orang, cacat rungu paling di Kota Samarinda sebanyak 5 orang, cacat mental jiwa paling banyak di Kabupaten Kutai Katranegara sebanyak 2 anak, cacat fisik mental paling banyak berada di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 orang dan cacat lainnya paling banyak di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 10 orang.

Ia berharap, melalui kegiatan ini dapat meningkatnya komitmen para pengambil keputusan terhadap pelembagaan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia serta para penggunaannya untuk analisa gender dalam keseluruhan proses pembangunan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemprov Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim Hj. Nani Arbie dan Statisisi Ahli Muda Subkoordinator Fungsii Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Kaltim Joko Affandy Alhuda. (dkp3akaltim/rdg)