Perekat Mama Wujud Komitmen Seluruh Perempuan Kaltim Dalam Menyongsong IKN

Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, saat ini Kaltim berada dalam masa bonus demografi, yang ditandai dari 70,28% penduduknya yang masih berada di usai produktif, termasuk didalamnya banyak penduduk perempuan di usia produktif.

Berbagai potensi dan bonus demografi usia produktif, khususnya kaum perempuan seharusnya menjadi alas kemajuan pembangunan daerah, yang selaras dengan strategi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan gender di Kalimantan Timur.

“Terlebih dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kaltim, maka perempuan Kaltim hendaknya dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mendukung berbagai bidang pembangunan yang berkaitan dengan IKN baru di Kaltim,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Koordinasi Perempuan Kalimantan Timur mengusung tema Perempuan Kaltim Maju Bersama (Perekat Mama) Menuju Kaltim Berdaulat, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Selasa (7/12/2021).

Soraya menambahkan, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur yang berada pada peringkat tiga dari 34 provinsi, dibawah DKI Jakarta dan Jogjakarta memberikan gambaran SDM Kaltim akan mampu menjadi tuan rumah yang aktif menuju IKN yang ramah bagi perempuan dan peduli anak.

Karena perempuan yang berkualitas akan mudah mendapatkan akses sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan, dapat mengambil manfaat serta kontrol dari pemindahan dan pembangunan.

“Yang pada akhirnya Ibu Kota Negara baru menjadi tempat yang bermanfaat optimal bagi warganya, ramah bagi perempuan dan peduli anak,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, Perempuan Kalimantan Timur Maju Bersama (Perekat Mama) menjadi perwujudan komitmen seluruh perempuan di Kaltim dalam menyongsong IKN baru.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui rakor ini, juga berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat membangun percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). khususnya bagi perempuan Kaltim.

Selain itu, keberadaan serta peran organisasi perempuan sebagai mitra Pemerintah dalam berbagai urusan harus mampu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum kepada Pemerintah.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta. Hadir menjadi narasumber Deputi Bidang KG Lenny N Rosalin, Ketua Pokja II TP-PKK Kaltim Hertati, dan Ketua BKOW Kaltim Suryani Astuti. (dkp3akaltim/rdg)

 

APBD 2022 Dietujui Rp 11,5 Triliun

Samarinda — DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Melalui Rapat Paripurna ke 32 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, persetujuan itu dilakukan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menyampaikan laporan akhir, maka Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan. Dinyatakan layak dan patut untuk disetujui bersama sebesar Rp11,5 triliun.

Laporan Banggar disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Kaltim H Muhammad Ramadhan, rinciannya pendapatan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp6,58 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp4,26 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp12,598 miliar.

“Alhamdulillah, Dewan melalui banggar sudah menyetujui. Selanjutnya, mari bersama mengawal pembangunan daerah dengan alokasi yang tersedia,” ucap Sekprov Kaltim HM Sa’bani mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, ketika Rapat Paripurna ke 32 DPRD Kaltim, di Gedung Lantai VI DPRD Kaltim, Karang Paci, Jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa (30/11/2021).

Pemprov mengapresiasi atas kerja keras Banggar DPRD Kaltim yang setia melaksanakan beberapa tahapan, hingga disetujui alokasi tersebut.

Selanjutnya, dengan alokasi ini diharapkan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi rakyat.

“Kerja keras untuk memanfaatkan alokasi yang ada ini. Apalagi, Covid-19 belum tahu kapan berakhirnya,” jelas Sa’bani.

Pemprov Kaltim H Makmur Hapk mengapresiasi kepada wakil ketua dan seluruh anggota Banggar yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan loyalitas demi kemajuan daerah dalam pembahasan bersama-sama Tim TAPD Provinsi Kaltim hingga penandatangan kesepakatannya dapat dilaksanakan pada rapat paripurna ini.

Selanjutnya, dengan alokasi ini diharapkan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga betul-betul bermanfaat bagi rakyat.

“Kerja jeras untuk memanfaatkan alokasi yang ada ini. Apalagi, Covid-19 belum tahu kapan berakhirnya,” jelas Sa’bani.

Ketua DPRD Kaltim H Makmur Hapk mengapresiasi kepada wakil ketua dan seluruh anggota Banggar yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan loyalitas demi kemajuan daerah dalam penandatanganan kesepakatannya dapat dilaksanakan pada rapat paripurna ini.

Penandatangan dilakukan oleh Ketua DPRD Kaltim H Makmur Hapk, Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo. sementara Genurnur Kaltim diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim M Sa’bani. (adpimprovkaltim)

Gubernur Lantik 18 Pejabat Fungsional, Beri Penghargaan PNS Berprestasi

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor melantik dan mengambil sumpah jabatan 18 pejabat fungsional di lingkup Pemprov Kaltim. Pada kesempatan itu, Gubernur menyerahkan penghargaan kepada 75 PNS berprestasi. Pelantikan dan penyerahan penghargaan dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Rabu (1/12/2021).

Salah satu pejabat fungsional yang dilantik, mantan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kaltim, HM Jauhar Effendi yang dilantik menjadi Widyaiswara Ahli Utama.

Gubernur Isran mengucapkan selamat kepada pejabat fungsional yang baru di lantik, dan berpesan untuk bekerja yang baik dan hati-hati.

Jabatan fungsional menurut dia, merupakan jabatan mandiri yang keberhasilannya ditentukan sendiri oleh masing-masing pengampu jabatan itu.

“Saya suka jabatan fungsional, bahkan hingga kini saya masih menjadi pejabat fungsional penyuluh, meski tidak mendapat tunjangan,” kata Isran.

Gubernur Isran Noor didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Diddy Rusdiansyah menyerahkan piagam dan penghargaan berupa emas antam seberat 30 gram kepada 75 Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berprestasi.

Isran mengakui, penghargaan yang diterima para PNS tidak sebanding dengan usaha dan pengorbanan mereka sebagai abdi negara di Pemprov Kaltim.

Baginya, pengabdian para PNS jauh lebih besar dari penghargaan yang diterima.

“Namun syukuri dan nikmati apa yang kita dapat, karena dengan bersyukur Allah akan anugerahi kita kesehatan,” ujarnya.

Nampak hadir, Kepala Bappeda Kaltim, Dr HM Aswin dan Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Bere Ali.(adpimprovkaltim)

Sekprov Minta Akselerasi Vaksin Covid

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltim HM Sa’bani meminta seluruh kabupaten dan kota di Kaltim semakin cepat  melaksanakan akselerasi  vaksin Covid-19, sehingga herd immunity di akhir tahun ini bisa tercapai.

“Oleh karena itu, kita mengharapkan seluruh kabupaten dan kota bisa terus melakukan akselerasi vaksin Covid-19, sehingga apa yang kita harapkan bersama yaitu terbentuknya herd immunity (kekebalam komunal) pada akhir tahun bisa kita capai  100 persen,” pesan Sa’bani usai menghadiri peringatan  Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-57 tingkat Provinsi Kaltim tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim secara langsung dan virtual di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (12/11/2021).

Untuk Ketersediaan vaksin, lanjut Sa’bani  masih tesedia, untuk mencukupi seluruh masyarakat Kaltim, tinggal percepatan masing-masing kabupaten dan kota untuk melaksanakan vaksin tersebut, sehingga  pada saatnya nanti  bisa tercapai 100 persen, sehingga  cepat pula  terbentuk herd immunity di Kaltim secara keseluruhan.

“Gerakan-gerakan vaksinasi massal  Covid yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten dan kota seperti saat ini yang fokus pada pelajar. Kita harapkan dapat terlaksana dengan baik, termasuk vaksinasi kepada masyarakat juga dilaksanakan dengan harapan semuanya berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan,” tandasnya.

Sa’bani  juga meminta kepada masing-masing  kabupaten dan kota yang dalam akselerasi vaksin Covid-19  menghadapi  masalah atau kendala, kiranya cepat melaporkan ke provinsi, sehingga dapat dibantu untuk segera dicarikan solusi agar pelaksanaan vaksin berjalan lancar.

“Apabila dalam akselerasi vaksin Covid-19 terdapat masalah-malasah yang dapat menghambat, kita minta kabupaten dan kota untuk segera melaporkannya, sehingga cepat pula dicarikan solusinya. Dengan begitu percepatan vaksin dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Sa’bani menambahkan, pemerintah akan berupaya keras mencapai sukses vaksinasi di daerah. Namun kunci dari keberhasilannya harus didukung oleh semua pihak, semua komponen masyarakat Kaltim. Tentunya dengan tetap  disiplin dan taat menerapkan protokol kesehatan.

“Vaksinasi Covid-19 dan kedisiplinan masyarakat harus dilaksanakan secara bersama. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan,  menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas),” pesan Sa’bani. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Serahkan Bantuan Spesifik Korban Banjir Di Samarinda

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan bantaun untuk korban banjir di Jalan Kastela dan Jalan Terong Pipit, Bengkuring, Samarinda Utara, Sabtu (23/10/2021).
Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan bantuan ini diinisiasi oleh pegawai-pegawai DKP3A Kaltim.
“Ini dalam rangka DKP3A Peduli, karena perempuan dan anak kelompok rentan yang paling sering dihadapkan dalam situasi darurat yang menyebabkan mereka rentan ditelantarkan dan mengalami kekerasan,” ujar Soraya usai menyerahkan bantuan.
Bantuan spesifik ini berupa vitamin, makanan siap saji, masker, pembalut, pakaian dalam, obat-obatan, diapers dan perlengkapan bayi.
Soraya menegaskan pemenuhan kebutuhan spesifik sangat penting bukan hanya dilaksanakan saat pandemi, namun dalam situasi darurat apapun untuk melindungi perempuan dan anak. (dkp3akaltim/dell)

Fisipol dan KPID Kaltim Kerjasama Bidang Literasi Media

Samarinda — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar webinar sekaligus penandatanganan MoU, berlangsung di Ruang Serba Guna Fisip Unmul Samarinda, Kamis, (14/10/2021).

Penanggung jawab kegiatan Andi Muhammad Abdi ditemui disela kegiatan menuturkan bahwa ini merupakan kegiatan perdana dalam 7 rangkaian kegiatan KPID Kaltim yang bakal diselenggarakan pada Oktober hingga November 2021 ini.

“Tujuan utama kegiatan ini yaitu sebagai bentuk kewajiban moril dan profesionalitas KPID Kaltim mengedukasi masyarakat,” ucapnya.

Menurut Abdi, sapaan akrabnya, bahwa diharapkan melalui kegiatan ini masayarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Sehingga, masyarakat lebih cerdas, selektif, dan kritis menyikapi beragam konten siaran yang diedarkan media massa. Karena tujuan utamanya edukasi masyarakat, sehingga peserta yang terlibat hadir dari berbagai elemen. Misalnya mahasiswa, organisasi kepemudaan asosiasi, komunitas pemberdayaan perempuan, media massa, hingga kalangan akademisi tak ketinggalan mengambil bagian dalam agenda ini.

“Rencananya agenda lanjutan webinar ini akan dihelat di Kantor Gubernur Kaltim di Ruang Heart of Borneo pada 19 Oktober 2021 mendatang. Kami harap masyarakat dapat mengikuti agenda ini baik luring ataupun daring,” imbuhnya.

Abdi berharap kedepan agenda KPID Kaltim ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, hingga bisa terlibat aktif dalam pengawasan konten siaran di media massa yang dianggap dilarang, atau justru dapat memberikan dampak negatif.

Dalam agenda bertema perempuan dan media ini turut dihadiri sejumlah pembicara kompeten. Diantaranya, Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Eko Novi Ariyanti M.Si, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim H. Muhammad Faisal, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, dan Tim Peneliti FISIP Unmul Diah Rahayu. (dkp3akaltim/dell)

Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-49

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor kembali melemparkan anekdot baru ketika hadir dalam penyerahan pemenang Lomba PKK Tahun 2021 dalan rangka Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-49 Tahun 2021.

“Dulu ada anekdot, PKK itu perempuan kurang kerjaan. Sekarang kita balik, PKK itu perempuan kelebihan kerjaan,” canda Isran Noor sontak disambut tawa hadirin yang didominasi kaum perempuan.

Menurut Gubernur Isran Noor, PKK sekarang kerjaannya memang banyak. Tugasnya berat, tanggung jawabnya juga berat.

“PKK itu gak ada anggarannya. Anggarannya nyantol-nyantol aja di OPD. Ada yang lancar, ada yang lambat, ada juga OPD yang banyak alasan,” sindir Gubernur di Atrium Bigmall Samarinda, Jumat (24/9/2021).

Isran menjelaskan, PKK adalah unit kerja koordinatif, di luar instansi formal di provinsi maupun di kabupaten dan kota.

“Tugas ibu-ibu PKK ini sangat berat karena tidak ada honornya. Tapi ibu-ibu PKK tetap ikhlas bekerja,” puji Isran.

Dalam rangka HKG tahun ini, TP PKK Kaltim menggelar enam lomba. Yakni lomba penyuluhan tertib administrasi dasa wisma, lomba penyuluhan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga, lomba penyuluhan bina keluarga balita, lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), lomba peragaan busana bahan Takwo modifikasi batik khas daerah dan lomba penyuluhan peran kader PKK dalam penanggulangan stunting.

Tahun ini Kota Balikpapan kembali menjadi juara umum. Sedangkan Lomba Dasa Wisma dimenangi Balikpapan untuk kelompok kota, dan Berau untuk tingkat kabupaten.

“Kami sangat mengapresiasi semua TP PKK kabupaten dan kota karena sangat serius berpatisipasi aktif dalam semua program TP PKK Provinsi demi bersama-sama memajukan Kalimantan Timur dengan berbagai kegiatan dan programnya,” kata Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor.

Tampak hadir mendampingi Kepala DPMPD Kaltim H Sirajuddin dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Budaya Kerja Agar Aparatur Tidak Bekerja Apa Adanya

Balikpapan — Lamban menyikapi masalah menjadi problem tersendiri dalam penerapan budaya kerja di jajaran aparatur pemerintah di segala tingkatan.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, dalam mencari solusi terhadap permasalahan tidak mesti melalui rapat koordinasi atau pun pertemuan yang menyita banyak waktu.

“Betul saja, boleh. Tapi jangan kebanyakan rapat. Nantinya, malah bisa berubah-ubah,” kata Sa’bani saat membuka Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah, di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Kamis, (23/9/2021).

Selayaknya, lanjut Sa’bani, setiap organisasiperangkat daerah (OPD) memiliki masing-masing standar operasional prosedur (SOP) yang dipilah-pilah, dan setiap kebijakan yang dihasilkan harus diikuti SOP, sehingga benar-benar bisa menerapkan budaya kerjanya.

Dalam penerapan budaya kerja, para aparatur bagi Sa’bani, harus memiliki pendalaman yang baik dan jernih, sehingga bekerja tidak apa adanya.

Prinsipnya, pegawai pemerintah itu, baik ASN dan Non ASN adalah memberikan pelayanan. Namun, tetap harus ada budaya kerja, kontrol (pengawasan) dan pemahaman agar kinerja tetap berjalan sesuai SOP.

“Jangan alasan sumber daya manusianya. Padahal SDM aparatur kita saat ini jauh lebih baik. Hanya saja perlu pemahaman yang lebih baik tentang budaya kerja, sehingga bekerjanya tidak seperti apa adanya,” ungkap Sa’bani.
Kepala Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan mengemukakan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman tentang penerapan budaya kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Beserta tata cara evaluasinya sebagai landasan dan acuan bagi aparatur pemerintah dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerjanya,” ujar Iwan, seraya menyebutkan sosialisasi dihadiri pejabat administrator/pengawas dari 36 perangkat daerah dan 9 biro di lingkup Setda Prov Kaltim secara luring dan daring. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

ASN Harus Tingkatkan Kinerja dan Kapasitas

Samarinda — Gubernur Kaltim H Isran Noor meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltim meningkatkan kinerja dan prestasi sesuai target yang ditetapkan. Meningkatkan kapasitas dan kualitas diri guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan bersih, baik, dan berwibawa.

“Pelantikan ini bagian pengembangan karier, pembenahan, dan pemantapan organisasi sebagai Reformasi Birokrasi yang menuntut efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Gubernur Isran Noor saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional dan Penyerahan secara Simbolis SK Kenaikan Pangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, secara luring dan daring di Ruang Rapat Lantai III Kantor BKD Kaltim, Kamis (23/9/2021).

Pelantikan dan pengambilan sumpah diikuti ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, yang kedudukan tugasnya di Kabupaten Berau, Bontang, Balikpapan Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu berjumlah 42 orang.

“Selamat kepada guru, dokter, psikolog klinik, pengawas sekolah, terapi wicara dan penyuluh kehutanan. Semoga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” tandas Isran.

Hari ini juga, lanjut Isran Noor diserahkan secara simbolis kepada 13 orang perwakilan penerima keputusan kenaikan pangkat masing-masing 7 orang untuk jabatan tinggi Pratama dan dua orang perwakilan dari golongan II, III dan IV.

“Kita juga melakukan kegiatan yang namanya perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan. Mulai tahun ini dilaksanakan keputusan kenaikan pangkat menggunakan barcode jadi tidak lagi tanda tangan. Dan sistem-sistem lainnya pun kita menggunakan aplikasi online,” ujarnya.

Isran Noor yakin para pejabat fungsional bisa bekerja penuh dedikasi dalam memberikan karya terbaik bagi Kaltim yang berdaulat ini.

“Mudah-mudahan koordinasi, sinergitas dan solidaritas kita semakin baik, dalam peningkatkan kualitas pelayanan oleh para ASN jabatan struktural maupun fungsional,” harap Isran Noor.

Tampak hadir Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Kepala BKD Diddy Rusdiansyah, Kepala Disdik Anwar Sanusi dan Kepala BPSDM Nina Dewi.  (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Operator SPBE Harus Diawasi

Samarinda — Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang wajib dijalani pemerintahan di Indonesia tidak terkecuali di daerah, maka diamanahkan sebagai operator elektronik harus dan wajib diawasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi, operator tersebut statusnya Non ASN. Tentunya, wajib diawasi, terlebih mengenai data perencanaan anggaran tentu harus diawasi dengan baik.

“Makanya melalui SPBE ini, operator yang menangani kegiatan harus lebih dari satu orang atau tiga dan empat orang. Sehingga ada yang mendampingi dan mengawasi,” tegas Sekprov Kaltim HM Sa’bani ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SPBE 2021, bertema melalui rapat kerja SPBE kita wujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel, di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (16/9/2021).

Menurut Sa’bani, substansi dari SPBE adalah mengintegrasikan semua sistem informasi dan aplikasi, sehingga memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari pemerintahan.

Untuk menjalankan ini, tentu harus memiliki orang-orang berkapasitas dalam bidang tersebut.

“Operator itu harus dilatih dengan baik dan integritasnya harus dijaga. Jangan sampai ASN kalah dengan Non ASN,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sa’bani, input data tidak salah dengan yang ditetapkan pemerintah. Karena, terbukti banyak yang salah-salah input, sehingga perlu diawasi.

Kegiatan ini digagas Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kaltim, dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim, Kadiskominfo Kaltim M Faisal, Kadispora Kaltim Agus Tianur dan Kepala BPSDM Nina Dewi. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)