Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran DAK Tepat Sasaran

Denpasar — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah untuk mengawal dan memastikan proses penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPA) dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

“DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak penting untuk dikawal. DAK Non Fisik ini merupakan langkah awal kita untuk menjalankan tanggungjawab dalam menyediakan layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan, sekaligus upaya penanganan atas banyaknya kasus terkait perempuan dan anak yang harus segera ditangani secara komprehensif oleh seluruh pihak, khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA),” ungkap Menteri Bintang dalam Rapat Pemantauan Pelaksanaan DAK NF Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara daring, Senin (12/04/2021) .

Penyaluran DAK Non Fisik Pelayanan PPA merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh Kemen PPPA dengan nilai sebesar Rp101,747 miliar.  Penyaluran DAK ini menurut Menteri Bintang merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA yang menegaskan penambahan tugas dan fungsi Kemen PPPA dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah daerah dengan Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya.

Penyaluran DAK Non Fisik Pelayanan PPA juga bertujuan membantu daerah meningkatkan layanan bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Dengan DAK NF PPA, diharapkan cakupan dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO di daerah menjadi optimal,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang menegaskan penyaluran DAK NF PPA ke daerah didasarkan pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi termasuk kesiapan  daerah tersebut untuk menyalurkannya. Untuk mendapatkan DAK tersebut tiap daerah harus melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

“Banyak pertimbangan untuk penetapan daerah yang mendapatkan DAK NF PPA terkait kriteria yang harus dipenuhi, kesiapan, maupun kendala yang dihadapi setiap daerah. Adanya daerah yang belum mendapatkan DAK disebabkan karena daerah tersebut tidak melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya. Kami harap daerah-daerah ini dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA,” terang Menteri Bintang.

Menteri Bintang meminta kepada daerah yang telah menerima DAK untuk profesional dalam melaksanakan program dan kegiatan, agar penggunaannya sesuai target dan sasaran dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Untuk seluruh 216 Kabupaten/Kota dan 34 Provinsi, kami harap bisa memanfaatkan DAK dengan sebaik-baiknya. Bagi daerah yang belum menerima DAK, perlu adanya perbaikan laporan terkait update kasus-kasus terkait perempuan dan anak yang terjadi di wilayahnya. Kami mohon kerja nyata dan kerja keras untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi untuk dibangun dengan kekuatan yang ada, tidak hanya dengan OPD, tapi juga dengan lembaga masyarakat,” jelas Menteri Bintang.

Proses pelaksanaan DAK NF PPA dilaksanakan melalui bantuan operasional pelayanan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan, maupun TPPO, dan selama proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; bantuan operasional pencegahan melalui pembiayaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO, dan bantuan operasional penguatan UPTD PPA di provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi sasaran DAK.

Pada acara ini, Menteri Bintang juga meminta para perwakilan pemerintah daerah untuk menjelaskan kesiapan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan DAK tersebut.  Sebanyak empat provinsi yaitu NTB, Kalimantan Barat, Papua, Papua Barat, dan 11 kabupaten/kota diketahui belum menyampaikan berita acara persetujuan DAK. Adapun berbagai kendala yang diungkapkan perwakilan dari pemerintah daerah tersebut karena berbagai hambatan dalam teknis pengelolaan maupun pemisahan anggaran DAK yang menyatu dengan APBD.

Kerja Bareng Untuk Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, melakukan Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Esselon III dan IV Lingkup DKP3A Kaltim, di Ruang Rapat Kadis, Senin (12/4/2021).

Sorayalita mengatakan perlu dukungan seluruh pihak untuk menjalankan amanah baru sebagai pimpinan di DKP3A Kaltim.

“Kita harus kerja bareng untuk mencapai program kegiatan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, menjadi tugas bersama untuk meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kaltim. Selain itu, lima arahan presiden perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak.

Lima arahan presiden Joko Widodo antara lain, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak.

“Selain lima arahan presiden, kita juga mendukung penuh Misi satu Gubernur Kaltim yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas,” imbuh Soraya.

Selanjutnya, perlu terus disosialisasikan terkait perencanaan penganggaran yang responsif gender sehingga laki-laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Selain memberikan arahan, Soraya juga mendengarkan laporan setiap bidang terkait program kegiatan yang telah dilakukan dan saran membangun untuk kemajuan DKP3A Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)

Noryani Sorayalita Pimpin DKP3A Kaltim

Samarinda — Sebanyak tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, serta 66 pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/4/2021).

Salah satunya yaitu Noryani Sorayalita sebagai Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim.

Setelah itu, Plt Kepala DKP3A Kaltim Sri Wahyuni melakukan serah terima jabatan kepada Noryani Sorayalita, berlangsung di Ruang Rapat Kadis DKP3A Kaltim.

Soraya berharap, kedepan dapat memberikan ide dan gagasan yang membangun untuk kepentingan perempuan dan anak. Tongkat estapet kepemimpinan siap dilanjutkan dengan bersinergi bersama berbagai pihak.  (dkp3akaltim/rdg)

Gubernur Kaltim Lantik 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Samarinda — Sebanyak tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, serta 66 pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/4/2021).

Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ini diawali dengan Penyerahan Keputusan Kenaikan Pangkat Pimpinan Tinggi Madya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Kaltim HM Sa’bani dari Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor.

Gubernur Isran Noor mengungkapkan kenaikan pangkat menjadi Pimpinan Tinggi Madya merupakan suatu kebanggaan yang didapat oleh seorang PNS, karena merupakan puncak karir dalam birokrasi.

“Kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan kepada PNS atas pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara, untuk itu perlu diberikan tepat waktu, tepat orang dan tepat bayar. Selamat, apresiasi dan terima kasih kepada Pak Sekda atas seluruh pengabdian dan dedikasinya. Semoga tetap semangat dan bekerja sepenuh hati sampai dengan tiba waktunya purna bakti,” ungkap Isran Noor.

Kepada para pejabat yang sudah dilantik, Gubernur Isran Noor mengingatkan bahwa jabatan yang dipegang saat ini merupakan amanah dan kepercayaan dari pemerintah bersama masyarakat.

Untuk itu, dia meminta agar para pejabat bisa bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Teruslah bekerja dan berkarya yang amanah,” pesan Isran Noor.

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yaitu Noor Albarakati sebagai Staf Ahli bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesra, Muhammad Kurniawan sebagai Staf Ahli bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah dan Nina Dewi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim .

Selanjutnya, Noryani Sorayalita sebagai Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Munawwar sebagi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim, Jaya Mualimin sebagai Direktur RSJD Atma Husada Mahakam dan Nurliana Adriati Noor sebagai Wakil Direktur Pelayanan RSUD AWS Samarinda. (humasprovkaltim)

Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim

Balikpapan — Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, tiga mandat urusan DKP3A meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Hal ini menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan  dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab.

Ia menyebutkan, Forum Perangkat Daerah DKP3A dilaksanakan sebagai sarana koordinasi kerjasama dan perangkat daerah Kabupaten/Kota guna melaksanakan percepatan capaian indikator kinerja dalam Renja 2021, Renstra dan RPJMD 2019-2023 terutama pada capaian Program Prioritas RPJMD.

“Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP3A diantaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi  strategi pembangunan seluruh sektor, penyediaan data terpilah belum maksimal DAN Meningkatnya jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO serta pemanfaatan database kependudukan yang belum optimal,” terang Sri Wahyuni dalam acara Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim, berlangsung di Hotel Astara Balikpapan, Selasa (30/3/2021).

Sri Wahyuni berharap, kegiatan ini dapat menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan RPJMD dan Renstra Provinsi serta kabupaten/kota serta mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan satu hari secara online dan offline. Hadir menjadi narasumber Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, Kabid SDM dan Pemerintahan Bappeda Kaltim Hariyo Santoso dan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Abdulah Karim. (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Umumkan Hasil Tiga Terbaik Seleksi Terbuka JPTP

Samarinda — Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki bagian-bagian akhir.

Melalui Pengumuman Nomor : 019/Pansel-JPT Kaltim/III/2021 tentang Hasil Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, panitia seleksi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur HM Sa’bani mengumumkan nama-nama peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagai tiga calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan nilai terbaik.

“Daftar pengumuman peserta yang lulus tiga terbaik di setiap jabatan ditulis berdasarkan abjad, bukan nilai terbaik,” kata Sa’bani, Selasa (2/3/2021).

Adapun nama-nama peserta seleksi yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut, untuk jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, masing-masing Juraidi (Pemprov Kaltim), Masitah (Pemprov Kaltim) dan Nina Dewi (Pemprov Kaltim).

Jabatan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masing-masing Noryani Sorayalita (Pemprov Kaltim), Riawati (Pemprov Kaltim) dan Siti Sugiyanti (Pemprov Kaltim).

Jabatan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, masing-masing, Heru Triatmojo (Pemkot Bontang), Munawwar (Pemprov Kaltim) dan Taharudin (Pemkab Paser).

Jabatan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah masing-masing, Agung Masuprianggono (Pemprov Kaltim), Lisa Hasliana (Pemprov Kaltim) dan Muhammad Kurniawan (Pemprov Kaltim).

Jabatan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesra, masing-masing Dyayadi (Pemprov Kaltim), M Adrie Dirga Sagita (Pemprov Kaltim) dan Noor Albarakati (Pemprov Kaltim).

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, masing-masing Jaya Mualimin (Pemprov Kaltim) dan Nurliana Adriati Noor (Pemprov Kaltim).

Jabatan Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie, masing-masing Jaya Mualimin (Pemprov Kaltim), Nurliana Adriati Noor (Pemprov Kaltim) dan Suwanto (Pemprov Kaltim).

“Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tegas Sa’bani dalam pengumuman bertanggal 2 Maret 2021 itu.

Nama-nama peserta seleksi terbuka ini selanjutnya akan dibawa ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Setelah mendapat persetujuan KASN, maka tahapan berikutnya, Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan memilih satu dari tiga peserta seleksi terbaik untuk masing-masing jabatan. (humasprovkaltim)

Gubernur Lantik 6 Kepala Daerah, Ingatkan Fokus Penanganan Covid-19

Samarinda — Pandemi Covid-19 mengharuskan segala kegiatan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga untuk pertama kalinya pelantikan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota terpilih enam kabupaten/kota se-Kaltim pada Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 dilakukan secara virtual dari Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (26/2/2021).

Dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan dan Wakil Bupati Yohanes Avun secara langsung di Pendopo Odah Etam.

Sedangkan, Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis, Bupati Paser Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Syarifah Masitah, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya secara virtual dari daerah masing-masing.

Gubernur Isran Noor mengucapkan selamat kepada enam pasangan kepala daerah dari lima kabupaten dan satu kota di Benua Etam yang telah dilantik. Dirinya meminta kepada semua kepala daerah untuk segera bekerja, karena ada sebuah tugas yang menunggu, yakni bersama-sama menangani penularan Covid-19 di Kaltim.

“Kita saat ini di era pandemi Covid-19, perlu kerja sama yang lebih intensif dalam penanganannya. Sebuah tugas yang sangat mendesak, dalam melaksanakan tugas-tugas ini tentu sudah ada pedoman dan petunjuk dari pemerintah pusat,” kata Isran Noor.

Isran Noor menegaskan bahwa bupati/wali kota bukan bawahan gubernur, melainkan mitra kerja gubernur. Sehingga, lanjut dia, gubernur dapat diberikan pandangan dan masukan dari bupati/wali kota dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

“Mari kita sama-sama memperjuangkan dan membangun daerah masing-masing dan Kalimantan Timur pada umumnya. Terus jalin kerja sama dan komunikasi serta menyelaraskan program pembangunan antara kabupaten/kota dan provinsi dengan baik,” pesannya.

Hadir di antaranya Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, Ketua Pengadilan Tinggi Sutoyo, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani, Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor dan Wakil Ketua Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi. (humasprovkaltim)

Kaltim Siap Vaksin Lansia

Samarinda — Sebagai tindak lanjut rapat rutin koordinasi monitoring penanganan Covid-19, Pemprov Kaltim siap mendistribusikan dan melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat  lanjut usia (lansia). Diketahui sekitar 7.680 vaksin yang disiapkan untuk lansia se Kaltim.

“Saat ini sesuai informasi Kemenkes RI vaksin tersebut sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Kita tinggal menunggu dan siap melaksanakan, khususnya bagi lansia,” kata Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim H Andi Muhammad Ishak saat  mengikuti rapat rutin koordinasi monitoring pelaksanaan Covid-19 dipimpin Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan dihadiri Mendagri Tito Karnavian secara virtual se-Indonesia, Senin  (22/2/2021).

Mengikuti rapat dari Ruang HoB Kantor Gubernur Kaltim, Andi menjelaskan, pelaksanaan vaksin tersebut saat ini juga dilakukan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri sesuai dengan surat edaran yang telah sampaikan di kabupaten/kota.

Pelaksanaan vaksin diharapkan dapat dilakukan di lokasi terdekat di mana para lansia tinggal atau rumah mereka.

“Kita harap demikian. Puskesmas misalnya. Sedangkan vaksin untuk pelayanan publik, mulai pedagang hingga perkantoran direncanakan akan dilakukan vaksin massal di suatu tempat. Hal ini masih kita koordinasikan terlebih dulu dengan berbagai pihak,” jelasnya. (humasprovkaltim)

Forum Konsultasi Publik

Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor memimpin Forum Konsultasi Publik di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penghunjng, Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (18/2/2021).

Kegiatan secara virtual beragendakan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua Panitia Rakon Publik/Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kaltim Charmarijati, pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim serta Kepala Bappeda kabupaten dan kota se Kaltim.

Acara gelaran Bappeda Kaltim diikuti 134 peserta dirangkai penyampaian materi oleh Kepala Bappeda Kaltim Dr HM Aswin, Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri Nyoto Suwignyo, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo.

Konsultasi publik diakhiri penandatangan berita acara kesepakatan perubahan RPJMD, juga dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, kepala biro, TGUP3, instansi vertikal/kementerian/lembaga, akademisi, LSM, perbankan, tokoh masyarakat.

Konsultasi Publik ini menurut Gubernur, sangat penting. Karena ujarnya, menjalankan amanat Permendagri No.86 tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam forum yang sangat penting ini, lanjutnya, disadari bahwa tantangan pembangunan Kalimantan Timur kedepan akan semakin berat.

“Permasalahan sosial ekonomi yang kita hadapi saat ini perlu diselesaikan melalui kerjasama yang kuat dari berbagai pihak,” kata Gubernur Isran Noor.

Keberhasilan pembangunan di Kaltim, jelasnya, akan tercapai melalui sinergi pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota, didukung seluruh komponen pemangku kepentingan pembangunan di Kaltim.

“Semoga konsultasi publik ini dapat maksimal mewujudkan pelaksanaan RPJMD Kaltim 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kaltim tahun 2022 serta implementasi visi dan misi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat,” terang mantan Bupati Kutai Timur ini.

Gubernur : Tiga Poin Penting

Samarinda — Proses perencanaan pembangunan, sinergi kebijakan dan penguatan pendanaan menjadi tiga poin penting bagi kabupaten dan kota untuk percepatan pembangunan Kaltim di masa pandemi Covid-19.

“Forum ini sebagai tindak lanjut hasil Kick of Meeting yang telah kita laksanakan pada 28 Januari lalu,” kata Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Forum Konsultasi Publik di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/2/2021).

Karenanya, lanjut Gubernur, forum konsultasi menjadi agenda penting setiap tahap proses perencanaan. Dimana, pendekatan perencanaan partisipatif, guna menjaring aspirasi pemangku kepentingan berupa masukan dan saran pemangku kepentingan.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap semangat berkiprah melanjutkan pembangunan di Kaltim, meskipun ditengah pandemi saat ini,” harapnya.

Forum konsultasi menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, sangat strategis dan perlu perhatian pemangku kepentingan untuk melakukan identifikasi kendala dan akar permasalahan pembangunan.

Tidak kalah pentingnya, ujar Gubernur, sinergi kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota senantiasa dijaga.
Dimana, penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota fokus mendorong akselerasi pengembangan ekonomi kawasan, investasi, dan pengembangan wilayah sekitar ibu kota negara (IKN).

“Saya berharap kepala perangkat daerah melakukan upaya maksimal mencapai target kinerja program prioritas. Senantiasa berinovasi dalam tugas dan pelayanan publik,” harapnya.

Penguatan pendanaan pembangunan, ungkapnya, strategi dan inovasi tidak hanya mengandalkan sumber dana APBD, tapi mendorong peran swasta, APBN dan DAK.

“Penetapan Kaltim pilot project progam FCPF Carbon Fund. Pengarusutamaan pembangunan ekonomi hijau menjadi program mendukung peningkatan pendanaan pembangunan daerah,” ungkap Gubernur Isran Noor.