Apel HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Di Lingkup DKP3A Kaltim Berjalan Lancar Dan Khidmat

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022, menjadi penyemangat baru.

Tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, menjadi semangat untuk semua, agar dapat bekerja lebih baik lagi, sehingga bisa memacu semangat para ASN, agar bisa lebih cepat termasuk peningkatan kinerjanya. Soraya menyinggung, ASN harus benar-benar disiplin dalam pekerjaan.

Apel diawali dengan pembacaan teks proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan inspektur upacara dilanjutkan mengheningkan cipta dan dirangkai pembacaan doa. Selanjutnya pelaksanaan pengibaran bendera merah putih..

.”Apel di lingkup DKP3A Kaltim berjalan lancar dan khidmat,” ujarnya usai menjadi inspektur upacara, Rabu (17/8/2022). (dkp3akaltim/rdg)

Penghargaan Jadi Motivasi Untuk Terus Berkarya

Samarinda — Tiga dari sepuluh perempuan yang berjasa dan berprestasi dari berbagai bidang, dari kabupaten/kota di Provinsi Kaltim penerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM), akan dijadikan motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi.

Siti Rokhayahna sebagai Ketua Posyandu Turi Putih di RT 48 Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur Samarinda, yang menerima penghargaan bidang kesehatan, khususnya melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk balita.

Dia berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatannya, karena melalui berbagai program di Posyandu akan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Salah satu peran Posyandu dapat membantu mengantisipas stunting, seperti memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi bagi ibu hamil dan balita, tujuannya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, sehingga melalui kegiatan di Posyandu kita bisa mengantisipasi stunting,” kata Siti Rokhayahna.

Sementara, Elis Musliana dari Balikpapan menerima penghargaan bidang pendidikan yang melaksanakan pengabdian belajar mengajar mulai tahun 2007 sampai sekarang. Pembelajaran yang dilaksanakan mulai paket A, paket B maupun paket C bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Balikpapan.

“Penghargaan yang diterima, tentu saya akan lebih giat lagi menuntaskan para narapidana yang belum lulus sekolah di Lapas kelas II Balikpapan,” kata Elis Musliana.

Sedangkan, Yuliana Dau Liten dari Kabupaten Mahakam Ulu menerima penghargaan dibidang pertanian telah berhasil melaksanakan penyuluhan dalam pembuatan produk tebu dan bubuk kakao, khususnya membantu para kelompok tani dibidang tebu, kakao dan padi lahan kering, untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

“Kelompok pertanian di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahulu, itu ada enam kelompok, kami terus memberikan penyuluhan agar para kelompok tani bisa terus maju dan berkembang, walaupun dalam produk tebu dan kakao masih cara manual. Kedepan bisa meningkat dengan teknologi mesin,” harap Yuliana Dau Liten. (adpimprovkaltim)

10 Perempuan Kaltim Terima Penghargaan Dari OASE-KIM Dalam Peringatan Hari Kartini

Samarinda — Sebanyak sepuluh perempuan berjasa dan berprestasi dari berbagai bidang, yang berasal dari kabupaten/kota di Provinsi Kaltim menerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) pada puncak Peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi Kaltim tahun 2022, yang di gelar di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/4/2022).

Penghargaan dan plakat kepada sepuluh perempuan berjasa dan berprestasi diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim HM Agus Hari Kesuma mewakili Gubernur Kaltim didampingi Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi.

Agus Hari Kesuma mengatakan memperingati hari Kartini merupakan salah satu wujud kebanggaan dan penghargaan Pemerintah terhadap jasa-jasa pahlawan yang telah memperjuangkan hak-hak perempuan, sehingga saat ini perempuan bisa maju dan memperoleh hak yang sejajar dengan kaum laki-laki.

“Peringatan Hari Kartini yang kita adakan pada hari ini merupakan salah satu wujud rasa kebanggaan kita, wujud dari penghargaan kita terhadap jasa-jasa dan perjuangan Kartini,” kata Agus Hari Kesuma.

Agus menambahkan, momentum peringatan Hari Kartini ke-144 tahun 2022 ini dapat diambil hikmahnya yaitu mencontoh dan meneladani semangat Kartini, semua dituntut berperan serta dan berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan di daerah.

“Atas nama Pemprov Kaltim, kami mengucapkan selamat dan apresiasi kepada sepuluh perempuan yang telah menerima penghargaan dari masing-masing kabupaten dan kota yang telah berjasa dan berprestasi dalam pembangunan, semoga penghargaan ini mampu menginspirasi kaum Kartini lainnya untuk berkontribusi dalam berbagai program pembangunan di daerah,” pesan Agus Hari Kesuma.

Puncak peringatan Hari Kartini tahun 2022 dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada perempuan berjasa dan berprestasi yang juga dilaksanakan secara lansung (luring) dari Istana Negara Jakarta yang dihadiri Hj Iriana Joko Widodo dan Hj Wury Estu Ma’ruf Amin selaku pembina bersama seluruh anggota OASE-KIM.

Penerima penghargaan perempuan berprestasi dan berjasa Kaltim, diantaranya Daipah dari Kabupaten Paser bidang lingkungan hidup, Zulfatul Muslilah dari Kabupaten Kutai Kartanegara bidag pertanian, Yuliana Padandi dari Kabupaten Berau bidang pendidikan, Betsi dari Kabupaten Kutai Barat bidang kesehatan, Pajriah Sabri Tagor dari Kabupaten Kutai Timur bidang sosial budaya, Siti Rukiyah dari Kabupaten Penajam Paser Utara bidang lingkungan hidup, Yuliana Dau Liten dari Kabupaten Mahulu bidang pertanian, Elis Musliana dari Kota Balikpapan bidang pendidikan, Siti Rokhayahna dari Kota Samarinda bidang kesehatan dan Siti Nurhayati  dari Kota Bontang bidang sosial budaya. (dkp3akaltim/rdg).

Erni Makmur Berharap Perempuan Berkiprah Untuk Kemajuan Kaltim

Samarinda — Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi mengharapkan puncak peringatan Hari Kartini ke-144 tahun 2022, kaum perempuan di Bumi Etam dapat terus berkiprah dan berkarya untuk kemajuan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.

“Kaum perempuan di Provinsi Kaltim harus mampu tampil dan membuktikan diri dengan kemampuannya, memberikan sumbangsih nyata dengan berbagai karya dalam berbagai program untuk kemajuan daerah,” kata Erni Makmur Hadi Mulyadi kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim, usai menghadiri puncak peringatan Hari Kartini ke-144 Tingkat Provinsi Kaltim tahun 2022, di Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/4/2022).

Erni Makmur juga mengharapkan perempuan-perempuan di Kalimantan Timur lebih banyak memberikan dan berkontribusi melalui karya dan pengabdian dalam berbagai bidang, sehingga kaum perempuan bisa maju dan memperoleh hak yang sejajar dengan laki-laki.

“Kaum perempuan, hendaknya dapat berperan aktif dalam mengangkat sumber daya yang kita miliki agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat dan kemajuan daerah,” tandasnya.

Peringatan Hari Kartini yang ke-144 tahun, lanjut Erni Makmur, ebagai momentum kebangkitan perempuan di Provinsi Kaltim, sekaligus tantangan perempuan agar mampu meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Salah satunya mempersembahkan karya-karya terbaiknya.

“Kami Ucapkan selamat, kepada sepuluh perempuan dari kabupaten dan kota yang menerima penghargaan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) dalam berbagai kategori, bisa terus berkarya dan bisa lebih banyak berkontribusi dalam berbagai program untuk kemajuan Kaltim,” pesannya.

Di era kemajuan digital saat ini, Erni Makmur meminta kaum perempuan agar melek kemajuan teknolgi, apalagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini, teknologi digital merupakan salah satu sarana yang paling banyak dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, termasuk bidang perekonomian.

DKP3A Kaltim Lakukan Penyusunan Kegiatan Berbasis PPRG dan IKI

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Noryani Sorayalita mengatakan, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara  setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya, bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Melalui penganggaran responsif gender dapat diketahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran yang telah ditempuh pemerintah berpengaruh terhadap kesetaraan gender. Kesenjangan pelaksanaan prioritas pembangunan dapat dikurangi bahkan dihilangkan karena telah responsif terhadap kebutuhan gender.

“Sehingga kita perlu melakukan penyususnan perencanaan kegiatan di semua bidang yang ada di DKP3A Kaltim melalui anggaran yang responsif gender,” ujar Soraya pada kegiatan Penyusunan Perencanaan Kegiatan Berbasis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) di Lingkungan DKP3A Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (13/4/2022).

Soraya berharap dengan kegiatan ini, pegawai dapat mengimplementasikan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam RKA di lingkungan DKP3A Kaltim.

“Selain itu dapat menjamin penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan serta memperhatikan kesetaraan gender,” terang Soraya.

Sementara untuk membangun good governance maka pemerintahan berbasis kinerja memfokuskan pada upaya mewujudkan outcome. Oleh karena itu, diperlukan cara mengukur kinerja perseorangan salah satunya adalah setiap ASN menyusun indikator kinerja individu (IKI).

“Tujuannya yakni untuk mengukur capaian kerja setiap pegawai sesuai jabatannya serta sebagai bahan penyusunan perjanjian kinerja dan sasaran kerja pegawai (SKP),” imbuh Soraya.

Untuk mengukur kinerja maka setiap individu pegawai diharuskan menyusun indikator kinerja individu sesuai jabatan yang diemban sebagai langkah untuk mewujudkan komitmen dan menilai kemampuan dalam tim kerja.

Dengan demikian, lanjut Soraya, diharapkan akan tumbuh kesadaran, mau dan mampu mengidentifikasi kualitas kinerja masing-masing. Dengan adanya indikator kinerja individu maka setiap pegawai mempunyai sasaran dan tujuan kerja yang jelas terarah dan terukur. Sehingga setiap pegawai akan memperoleh informasi ukuran keberhasilan setiap pegawai sesuai jabatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural lingkup DKP3A Kaltim. hadir menjadi narasumber Fasilitator PUG  Daerah sekaligus Kabid Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim, Dwi Hartini dan perwakilan Biro Organisasi Setda Prov Kaltim Alif  Mukhtalifun. (dkp3akaltim/rdg)

Komisi IV DPRD Kaltim Alokasikan Anggaran Pokir Untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Samarinda — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Fitri Maisyaroh mengatakan akan mengalokasikan Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk melakukan program kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Rencananya anggaran pokir ini senilai 500 juta pada APBD Perubahan tahun 2022, dan 1 miliyar pada APBD 2023,” ujar Fitri saat melakukan Audiensi bersama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, berlangsung di Ruang Rapat Kadis, Selasa (5/4/2022).

Anggaran ini dialokasikan sebesar 25% untuk penanganan pelayanan dan 75% untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Program kegiatan yang akan dilakukan adalah upaya preventif melalui pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Edukasi Pra Nikah, Edukasi Parenting dan Klub Ayah,” terang Fitri.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyambut baik dan siap bekerjasama dengan Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menilai, hal ini sebagai bentuk perhatian terhadap perempuan dan anak.

“Kita akan mengupayakan program kegiatan ini tepat sasaran dan dapat mengurangi tingkat kekerasan di Kaltim,” ujar Soraya.

Soraya menambahkan, Edukasi Pra Nikah diharapkan dapat menyentuh akar persoalan penanggulangan stunting, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tingginya angka perceraian.

Sementara Edukasi Perenting dapat berupa gaya pengasuhan anak berdasarkan perbedaan gender, berdasarkan usia anak, berdasarkan perbedaan karakter anak, pengetahuan tentang gaya pengasuhan ayah yang ideal, pengetahuan tentang gaya pengasuhan ibu yang ideal, dan komunikasi orangtua-anak yang efektif serta simulasi cara berkomunikasi dengan anak.

“Sedangkan untuk Klub Ayah, sebagai upaya mengurai permasalahan yang terjadi ditengah tengah masyarakat yang salah satunya disebabkan karena ketiadaan peran ayah dalam keluarga,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, program kegiatan tersebut sebagai langkah menyiapkan ketahan keluarga sehingga dapat membentuk generasi yang berkualitas. (dkp3akaltim/rdg))

Sekda Harus Banyak Strategi dan Taktik

Tanjung Redeb — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya. Untuk jumlah penduduk laki-laki sebanyak 51,88% dan untuk penduduk perempuan sebanyak 48,12%.

“Sementara di Kabupaten Berau terdapat 153.540 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 123.610 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik perempuan belum optimal. Capaiannya sebanyak 5 orang atau 17 persen,” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi berlangsung di Hotel Grand Parama, Selasa (22/3/2022)

Soraya melanjutkan, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Selain itu dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.

“Juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam politik. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat mengetahui politik secara unum perlu dilaksanakan secara dini,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, dengan kegiatan ini menjadi upaya untuk meguatkan kapasitas dan menajamkan sensitivitas agar isu gender menjadi muatan dalam mencapai tujuan politik.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari KPPI Berau, Partai Politik dan organisasi perempuan. Hadir menjadi Narasumber Bupati Berau Sri Juniarsih, Asisten Deputi PUG Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Dermawan dan Krtua KPPI Berau Syarifatul Sya’diah.. (dkp3akaltim/rdg)

Rakorda PPPA Jadi Langkah Konkrit Untuk Pencegahan dan Penanganan TPPO

Balikpapan — Bagi masyarakat awam istilah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  identik dengan prostitusi, padahal cakupan dari TPPO jauh lebih berbahaya dengan beragam modus operasi yang semakin berkembang.

TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan dan salah satunya perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan maratabat manusia. Selain perempuan, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentaan terhadap TPPO.

“Mereka diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau praktik perbudakan serupa,” ujar Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Eka Wahyuni dalam laporanya pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se-Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (16/3/2022).

Eka menyebut, perlu langkah konkrit, komprehensif dan keterlbatan seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

“Sehingga dengan terselenggaranya Rakorda ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan menurunnya angka TPPO di Kaltim,” tutup Eka. (dkp3akaltim/rdg)

Kuatkan Pencegahan TPPO Menyongsong IKN

Balikpapan — Dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur, perlu menyiapkan infrastruktur, lingkungan dan sumber daya manusia (SDM). Sementara Provinsi Kalimantan Timur saat ini merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terutama perempuan dan anak.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi fluktuasi kasus TPPO di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga perlu penguatan gugus tugas TPPO, baik di provinsi dan kabupaten/kota.

“Hal ini agar lebih bersinergi dan berkoordinasi, antar OPD dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO tersebut,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se-Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan tema “Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang / Trafficking Menyongsong IKN”, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (16/3/2022).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Sinfoni PPPA) dari tahun 2018-2020, kasus TPPO semakin meningkat. Jika dirincikan pada tahun 2018 telah terjadi 5 kasus TPPO yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara 1 kasus, Kutai Timur 2 kasus dan Paser 1 kasus.

“Sementara Pada tahun 2019 telah terjadi 6 kasus yaitu Balikpapan 1 kasus, Bontang 4 kasus dan Samarinda 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 telah terjadi 8 kasus, percatatan sampai 1 oktober 2020 yaitu Berau 4 Kasus, Balikpapan 1 kasus dan Bontang 3 kasus,” katanya.

Soraya menambahkan, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pemetaan TPPO di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan. Peningkatan pengetahuan masyarakat, melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang TPPO beserta seluruh aspek yang terkait dengannya.

“Perlu juga diupayakan adanya jaminan aksesbilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial,” imbuh Soraya.

Disamping itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO akan sia-sia.

“Upaya tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga keterlibatan swasta, LSM, organisasi masyarakat, perseorangan dan media massa,” terangnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta baik online maupun offline. Hadir menjadi narasumber Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna Susianawati, Kanit 1 Subdit 4 Renakta Dit Reskrimum Polda Kaltim Kompol Achadianto, Kanwil Kemenkumham Kaltim Mia Kusuma Fitriana dan Redaktur Utama Kaltim Post Thomas D Priyandoko. (dkp3akaltim/rdg)

Selaraskan Program Kegiatan DKP3A Kaltim Melalui Forum Perangkat Daerah

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DKP3A meliputi Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya diimplementasikan menjadi  strategi pembangunan seluruh sektor, penyediaan data terpilah belum maksimal, meningkatnya jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPPO) dan pemanfaatan data base kependudukan yang belum optimal.

Isu-isu strategis DKP3A Kaltim yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kaltim termasuk dalam Misi 1 Gubernur Kaltim yaitu ”Berdaulat Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berahlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas”.

Sementara tiga mandat urusan DKP3A meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

“Hal ini menjadikan DKP3A  memilki target capaian indikator yang beragam.  Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan  dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab,” ujar Soraya dalam laporannya pada acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2022, di Hotel Astara Balikpapan, Kamis (10/3/2022).

Forum Perangkat Daerah DKP3A, lanjut Soraya, dilaksanakan sebagai sarana  koordinasi kerjasama dan perangkat daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan percepatan capaian indikator kinerja dalam Renja 2022, Renstra dan RPJMD 2019-2023 terutama  pada capaian Program Prioritas RPJMD.

“Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan hari ini, diharapkan dapat menghasilkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah serta hasil kesepakatannya dituangkan dalam berita acara hasil forum perangkat daerah,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas PPPA se Kaltim dan Dinas Dukcapil se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kasubdit Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Abdullah Karim. (dkp3akaltim/rdg)