Operator SPBE Harus Diawasi

Samarinda — Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang wajib dijalani pemerintahan di Indonesia tidak terkecuali di daerah, maka diamanahkan sebagai operator elektronik harus dan wajib diawasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi, operator tersebut statusnya Non ASN. Tentunya, wajib diawasi, terlebih mengenai data perencanaan anggaran tentu harus diawasi dengan baik.

“Makanya melalui SPBE ini, operator yang menangani kegiatan harus lebih dari satu orang atau tiga dan empat orang. Sehingga ada yang mendampingi dan mengawasi,” tegas Sekprov Kaltim HM Sa’bani ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SPBE 2021, bertema melalui rapat kerja SPBE kita wujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel, di Hotel Midtown Samarinda, Kamis (16/9/2021).

Menurut Sa’bani, substansi dari SPBE adalah mengintegrasikan semua sistem informasi dan aplikasi, sehingga memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari pemerintahan.

Untuk menjalankan ini, tentu harus memiliki orang-orang berkapasitas dalam bidang tersebut.

“Operator itu harus dilatih dengan baik dan integritasnya harus dijaga. Jangan sampai ASN kalah dengan Non ASN,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sa’bani, input data tidak salah dengan yang ditetapkan pemerintah. Karena, terbukti banyak yang salah-salah input, sehingga perlu diawasi.

Kegiatan ini digagas Bidang Aplikasi dan Informatika Diskominfo Kaltim, dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim, Kadiskominfo Kaltim M Faisal, Kadispora Kaltim Agus Tianur dan Kepala BPSDM Nina Dewi. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

540 Pegawai Terima Anugerah SLKS Presiden Republik indonesia

Samarinda — Sebanyak 540 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima Anugerah Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, X Tahun.

Penganugerahan SLKS dari Presiden Republik Indonesia oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dalam rangka HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 digelar di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/8/2021).

Kegiatan rutin tahunan diselenggarakan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dihadiri Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Sekda Prov Kaltim HM Sa’bani, Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Sutoyo, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, jajaran Forkopimda serta pimpinan OPD dilingkup Pemprov Kaltim.

Dari 540 penerima terdiri SLKS XXX diterima 99 PNS, SLKS XX diterima 104 PNS, serta SLKS X diberikan kepada 337 PNS, dan anugerah SLKS diberikan secara simbolis 15 penerima, sedangkan 525 penerima mengikuti secara virtual.

Dalam arahannya, Gubernur Isran Noor meyakini dan percaya, bahwa penerima anugerah adalah PNS yang menjadi teladan dan inspirasi, serta telah teruji dalam pengabdian untuk bangsa dan negara

“Perlu saya ingatkan, untuk mencapai Kaltim Berdaulat dan Indonesia Maju, maka setiap ASN harus memiliki nilai lebih dalam bekerja, melakukan sumbangsih positif dan konstrukstif, unggul dan andal, sehingga hasilnya dinikmati masyarakat,” tegas Gubernur.

Selain itu, orang nomor satu Benua Etam ini menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim memerlukan ASN yang siap bekerja dalam semangat kebersamaan.

“Mampu bekerja keras dan mengabdi tanpa pamrih, penuh dedikasi, kreatif, inovatif, profesional, mampu bergerak cepat, serta tanggap dalam mengatasi setiap permasalahan,” ungkap Isran Noor.

Sementara ASN Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)  Kaltim menerima SLKS sebanyak 16 orang. SLKS XXX diterima 5 orang, SLKS XX diterima 8 PNS dan SLKS X diterima 3 PNS.

Diantara penerima SLKS, tampak Asisten Administrasi Umum HS Fathul Halim, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kepala Disperindagkop HM Yadi Robyan Noor, Kepala Dispora Agustianur, Kepala Dinsos HM Agus Hari Kesuma, Sekretaris Dinas Pangan TPH Martinus Pattiwael, serta Karo Organisasi Setda Prov Kaltim Iwan Setiawan dan Karo PPOD Deni Sutrisno.

Isran: Jangan Lalai Prokes, Kasus Positif Covid-19 Melonjak, Tempat Tidur Penuh

SAMARINDA — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengajakan Pemerintah Daerah sudah menerbitkan beberapa aturan untuk memperketat kegiatan maupun mobilitas serta pencegahan terjadi penyebaran Covid-19. Namun demikian, apabila masyarakat lalai, maka aturan itu menjadi percuma saja.

“Saat ini tempat tidur untuk pasien Covid di sejumlah rumah sakit di daerah sudah penuh. Semoga masyarakat lainnya tidak ikut masuk. Makanya, bersama-sama waspada menjaga diri,” tegas Isran.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan imunitas tubuh, sehingga selalu kondisi sehat. Dengan begitu, jauh dari tertular virus.

Sementara itu, hingga Ahad kemarin (4/7), kasus Covid-19 di Kaltim bukannya menurun, malahan semakin melonjak bahkan signifikan kenaikannya. Berdasarkan rilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim terkonfirmasi positif terpapar virus corona 738 kasus, sehingga total 79.852 kasus.

Kejadian tertinggi diakui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim Andi Muhammad Ishak, masih terjadi di Balikpapan mencapai 197 kasus dan Kutai Kartanegara 183 kasus.

Daerah kasus terbanyak lainya, tambahnya, Samarinda 89 kasus, disusul Berau dan Kutai Timur sama 78 kasus, Bontang 53 kasus, Kutai Barat 37 kasus, Paser 15 kasus dan Penajam Paser Utara 8 kasus, sementara Mahakam Ulu nol kasus.

“Sangat beralasan Pak Gubernur selalu memgingatkan kita semua agar lebih hati-hati dalam beraktifitas, bahkan Beliau meminta selalu mentaati anjuran pemerintah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” kata Andi Muhammad Ishak.

Pemerintah lanjutnya, tidak ingin di masa pandemi ini segala aktifitas terhenti. Sangat wajar, Pemerintah membuat berbagai kebijakan guna mensiasati kondisi.

Memang dampak wabah corona ini, ujarnya, merambah ke berbagai lini kehidupan, tidak di bidang kesehatan saja, tapi ekonomi dan sosial.

“Maka, ketaatan masyarakat dan semua pihak ikut menentukan efektifnya kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran dan penularan Covid,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim.

Ditambahkannya, pasien sembuh dan selesai isolasi sebanyak 289 kasus, sehingga total manjadi 72.301 kasus. Namun, wwrga meninggal masih tinggi mencapai 16 kasus, total menjadi 1.883 kasus, masih dirawat 5.668 kasus dan dalam proses 578 kasus.

“Mari kita taati anjuran pemerintah dan perketat protokol kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari,” ajaknya. (humasprovkaltim)

Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 Sesuai Isu Strategis Terkini

Samarinda — DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-16 di Gedung D lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, dengan tiga agenda, yaitu penyampaian laporan Bapemperda Provinsi Kaltim terhadap perubahan Propemperda 2021, penyampaian Nota Penjelasan Perubahan RPJMD 2019-2023 dan penyampaian Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim 2020.

Rapat Paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua Seno Aji dan Sigit Wibowo. Sementara Gubernur Kaltim diwakili Sekda Provinsi HM Sa’bani didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Sa’bani mengungkapkan perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 perlu mempertimbangkan isu strategis ke depan sehingga dilakukan penyesuaian dan perubahan terkait program pembangunan yang dilaksanakan selama beberapa tahun dengan memperhatikan kekurangan dan kelebihan setiap program.

“Nota penjelasan ini memberikan gambaran kepada DPRD Kaltim sebagai bahan untuk pembahasan terkait perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023 yang menjadi dasar pembangunan jangka menengah yang menggambarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dengan menyesuaikan berbagai kebijakan dan situasi terkini,” ungkap Sa’bani, Selasa (8/6).

Perubahan RPJMD Kaltim 2019-2023, lanjut Sa’bani, salah satunya menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional baru di antaranya terbitnya Perpres 18/2020 dimana di dalamnya termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Kaltim.

“Tujuan perubahan ini salah satunya untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan serta arah program pembangunan beberapa tahun ke depan di masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, menyesuaikan dengan isu strategis terkini,” jelasnya.

Dalam perubahan RPJMD 2019-2023 juga ditargetkan sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,75 dari realisasi tahun 2020 yaitu 76,24. Indikator lainnya yang ditargetkan mengalami peningkatan yaitu indeks gini (0,328), indeks kemiskinan (5,90 persen), tingkat pengangguran terbuka (6,50 persen), pertumbuhan ekonomi, indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks reformasi birokrasi.

“Saat ini realisasi dari indikator pembangunan tersebut masih terkendala dengan pandemi Covid-19. Kita harapkan beberapa tahun ke depan capaian/realisasi tersebut bisa sesuai atau melebihi yang kita targetkan. Tentunya dengan sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak, terutama antara eksekutif dan legislatif,” harapnya. (humasprovkaltim)

Menjaga dan Merawat Ekosistem Alam

Samarinda  — Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) 2021 menjadi keharusan bagi siapa saja untuk menjaga dan merawat ekosistem lingkungan hidup.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor melalui rilis DLH Kaltim menyebutkan, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup disebut sebagai ekosistem. Kesatuan ekosistem terbentuk dari sumber daya alam sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati dan nonhayati.

“Maka, wajib bagi siapa aja. Dalam momentum HLHS tahun ini dapat menjaga dan merawat ekosistem lingkungan hidup,” sebut Isran Noor melalui rilis peringatan HLHS 2021, bertepatan pada Sabtu 5 Januari 2021.

Menurut Isran, kerusakan pada sumber daya alam akibat perbuatan manusia atau karena bencana alam akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem.

Mengubah atau menghilangkan salah satu komponen dari jaringan ekosistem akan menyebabkan seluruh sistem berubah dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia.

Bahkan, timbulnya bencana pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa jika manusia merusak ekosistem, maka juga akan merusak sistem pendukung kehidupan manusia.

“Upaya memulihkan, menjaga dan merawat ekosistem menjadi sebuah keniscayaan ke depan, karena berbagai manfaat yang kita peroleh dari ekosistem untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia,” ungkapnya.

Terkait dengan begitu pentingnya keberadaan ekosistem bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, maka HLHS 2021 ini upaya pemulihan ekosistem yang telah terdegradasi serta pelestarian ekosistem yang masih baik, karena ekosistem baik alami dan buatan bisa dipulihkan.

Selain itu, memulihkan ekosistem berarti melindungi dan meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat. Selamat Hari Lingkungan Hidup  Sedunia 2021. (humasprov kaltim)

Tiga OPD Terima Penghargaan Berdasarkan LPPD

Jakarta — Gubernur Kaltim H Isran Noor diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim H Moh Jauhar Efendi membuka Rapat Asistensi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

“LPPD sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan oleh pemerintah pusat” kata Jauhar Efendi di Hotel Redtop Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Penghargaan diberikan kepada tiga OPD antara lain, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim kategori Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar – Urusan Adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kesehatan Kaltim kategori Urusan Wajib Pelayanan Dasar – Urusan Kesehatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim kategori Urusan Pilihan – Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jauhar berharap kegiatan ini berguna untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang hasil capaian kinerjanya akan diperingkatkan secara nasional.

“Saya berharap dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan hasil yang memuaskan,” harap Jauhar.

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Akbar Ali menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan Pemprov Kaltim, walaupun ditengah pandemi namun tetap melaksanakannya dengan Prokes Covid-19 yang ketat

“Kami sangat mengapresiasi Pemprov, semoga aparatur kita lebih memahami dan bertambah wawasan berkaitan penyelenggaraan LPPD di daerah,” ungkap Akbar.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno menjelaskan kegiatan bertujuan untuk mengetahui pencapaian program dan target sasaran pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

“Diketahuinya pencapaian program dan target sasaran pemerintah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Kaltim,” ucap Deni.  (humasprovkaltim)

Silaturahmi DKP3A Kaltim

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, berlangsung di Aula DKP3A Kaltim, Selasa (18/5/22021).

Kepala Dinas DKP3A Kaltim mengatakan, setelah menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan, Hari Raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan.

“Silaturahmi dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga kita tetap aman ketika bersama saudara dan rekan kerja,” ujarnya.

Soraya juga menuturkan, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja selama menempati posisi Kepala Dinas di DKP3A Kaltim.

“Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan disengaja maupun tidak selama bergaul. Semoga Allah meridhoi silaturahmi kita.Aamiin yaa rabbal ‘alamin,” imbuhnya.

Ia menambahkan, hal ini juga menjadi semangat baru untuk kembali bekerja dan menuntaskan program kegiatan. Meski ditengah pandemi Covid-19, geliat pembangunan Kaltim terus berjalan, sehingga Soraya mengimbau agar DKP3A Kaltim juga terus memberikan partisipasi bagi daerah terutama untuk pemberdayaan perempuan dan perindungan anak.

Silaturahmi ini dihadiri oleh seluruh pegawai DKP3A Kaltim, pegawai DKP3A Kaltim yang telah purna tugas dan pegawai yang mendapat promosi atau mutasi di OPD lain. Turut hadir pula Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3). (dkp3akaltim/rdg)

Bantuan Sembako Untuk Penyandag Disabilitas

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan bantuan sembako kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas, Senin (10/5/2021)

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, bantuan ini diinisiasi atas inisiatif pegawai lingkup DKP3A Kaltim yang rutin dilakukan setiap tahun.

Soraya menambahkan, pemberian bantuan ini khusus untuk penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu serta belum pernah diberikan bantuan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

“Jadi kita juga melakukan koordinasi dengan Pusat Informasi Dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD) Kaltim untuk data penerima bantuan ini,” terang Soraya.

Diharapkan hal ini dapat terus dilakukan untuk membantu masyarakat dan masyarakat yang menghadapi kondisi istimewa ini dapat ikhlas dan terus semangat.

“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ganjaran dari Allah SWT,” ujarnya ketika usai menyerahkan sembako. (dkp3akaltim/rdg)

 

Pelepasan Purna Tugas Pegawai DKP3A Kaltim

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menyampaikan ucapan selamat memasuki masa purna bakti/pensiun kepada pegawai DKP3A Kaltim, semoga masa pensiun ini dapat dinikmati dengan penuh rasa kebahagian dan suka cita.

Pegawai DKP3A Kaltim yang telah memasuki masa purna tugas per tanggal 1 Mei 2021 adalah Kasubbag Perencanaan dan Program Famawati dan Kasi Keluarga Berencana Sarbani Rahman.

Selanjutnya Soraya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih, atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan dalam menjalankan tugas.

“Semoga kebaikan bapak dan ibu mendapat ganjaran dari Allah SWT dan silaturahmi dapat terus terjalin,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, masa pensiun bukan akhir dari proses aktivitas dan kreativitas. “Pengabdian tidak berhenti hanya karena kita memasuki Purna Tugas. setelah masa pensiun, semangat dan optimisme harus tetap menyala,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Peyandang Disabilitas Rentan Menjadi Korban Kekerasan

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan kekerasan tidak hanya menimpa perempuan dan anak normal, tetapi juga menimpa perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang mengalami masalah karena keterbatasannya baik dalam hal kesehatan, ekonomi, pendidikan pendampingan hukum dan lingkungan yang tidak mendukung.

“Hal inilah yang menghambat perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan untuk mendapatkan akses keadilan sebagai haknya,” ujarnya pada Seminar Dalam Rangka Memperingti Hari Kartini bertajuk Perempuan Disabilitas Dalam Perspektif Hukum dan HAM, berlangsung secara virtual, Jumat (30/4/2021)

Berbagai ketidakadilan yang seringkali dialami perempuan penyandang disabilitas yaitu double diskriminasi, meliputi diskriminasi gender dan diskriminasi disabilitas seperti subordinasi yang menganggap perempuan disabilitas tidak memiliki kapasitas/kemampuan sehingga suaranya tidak dianggap atau didengarkan.

Lebih lanjut, bentuk ketidakadilan lainnya yaitu adanya stigma atau stereotip yang menganggap perempuan disabilitas tidak sanggup mengurus hal domestik, apalagi hal publik.

Perempuan dengan keterbatasan juga sering mendapatkan kekerasan berupa fisik ataupun seksual dari pasangan, keluarga atau masyarakat.

“Inilah pentingnya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada mereka untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang mengancam mereka kapanpun dan dimanapun,” imbuh Soraya.

Adapun aspek perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pemberian perlindungan hukum, pemenuhan hak pendidikan, penyediaan akses kesehatan, fasilitasi sarana ruang publik maupun transportasi yang ramah penyandang disabilitas, memfasilitasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan masa depan yang baik bagi penyandang disabilitas.

Soraya menambahkan, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas DKP3A Kaltim membentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD) yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur sebagai unit pelayanan informasi, fasilitasi dan konsultasi tentang hak-hak penyandang disabilitas

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM kepada perempuan karena memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri, seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi budaya dan fisik.