DKP3A Paparkan Empat Isu Strategi Pada Forum Perangkat Daerah

/0 Comments/in /by

Balikpapan — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ANak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengemban tiga mandat urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini menjadikan DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab.

Kepala DKP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan isu strategi saat ini yaitu pertama belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kedua belum optimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan dan TPPO. Ketiga peningkatan akurasi dan pemanfaatan Data Kependudukan. Dan keempat belum optimalnya upaya Pengendalian Penduduk melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan ketahanan keluarga.

“Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh jajaran DKP3A se Kaltim untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah beserta seluruh stakholders terkait sehingga seluruh target capaian urusan DKP3A dapat diwujudkan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Soraya pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah DKP3A Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (5/3/2024).

Soraya juga meminta agar kegiatan ini dapat dijadikan sebagai penyempurnaan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, khususnya pada urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltim.

“Serta menjadi sarana koordinasi untuk melakukan percepatan pemenuhan capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Renja 2024, Renstra dan RPD 2024-2026 terutama pada capaian Program Prioritas RPD,” imbuh Soraya.


Soraya menambahkan, pagu indikatif DKP3A Provinsi Kaltim tahun 2024 sebesar Rp 38 milyar dan tahun 2025 sebesar Rp 39,4 milyar. Pada tahun 2025 terdapat 12 program, 21 kegiatan dan 47 sub kegiatan. (dkp3akaltim/rdg)

Rakorda PPPA Se Kaltim Fokus Strategi Perempuan Mandiri Wirausaha

/0 Comments/in /by

Penajam — Plh Deputi Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Rini Handayani mengaku, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan 5 (lima) isu prioritas dalam periode 2020-2024. Salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender.

“Indonesia memiliki 53,6 persen perempuan usia produktif, bahkan perempuan dan anak sebanyak 65,2 persennya berpotensi sebagai sumberdaya serta berkontribusi dalam pembangunan,” kata Rini yang didapuk sebagai pembicara pada Rapat Koordinasi Daerah pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) tahun 2024 berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Senin, (26/2/2024).

Disisi lain Rini menyoroti, saat ini perempuan mengalami banyak kesulitan dalam memulai, mempertahankan dan mengembangkan usaha dibandingkan laki-laki, diantaranya karena norma gender yang diskriminatif, tingginya beban pekerjaan pengasuhan tak berbayar, rendahnya akses terhadap asset produktif, kurangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, sulitnya akses finansial, kurangnya mentor dan jejaring usaha, serta kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gender. 

Menurut dia, perlu strategi untuk kapasitas perempuan kepala keluarga yang memilki usaha agar dapat berperan sebagaimana mestinya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan.

“Mengingat fokus Sekda Kaltim semalam pada pembukaan Rakorda, untuk fokus  meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi perempuan melalui perempuan kepala keluarga yang memiliki usaha (UMKM) sebagai upaya mengangkat capaian sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur. Serta meningkatkan kemandirian perempuan yang difokuskan sekda Kaltim semalam yakni  perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, perempuan yang merupakan penyintas kekerasan, dan perempuan pekerja tidak tetap yang harus didata dan dibina kedepannya.” ujarnya.

Sementara Co Direktur Yayasan Perempuan Ekonomi Kepala Keluarga (PEKKA) Fitria Villa Sahara, mengungkapkan dari catatannya ada Perempuan Kepala Keluarga, bahkan perempuan yang menjadi penanggungjawab utama memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. 

Villa sapaan akrabnya menerangkan, baik itu statusnya yang sudah menikah, suami tidak bekerja, suami disabilitas, suami sakit, suami merantau, suami poligami, cerai mati, suami meninggal, cerai hidup: tercatat, tidak tercatat, cerai gantung, menghidupi orangtua dan saudara. 

“Inventarisir PEKKA untuk profil Perempuan Kepala Keluarga 27% berusia > 60 tahun, 62% sekolah hingga tamat SD dan 13% tidak sekolah, 39,74% menangung > 3 anggota keluarganya, 1,08% disabilitas, dan 2,28% memiliki anggota keluarga disabilitas, 82% penghasilan sebulan < 1 juta, dan 62,92 % pengeluaran sebulan antara 1-3 juta, 81% mengakses bansos, 22% adalah subsidi listrik.” ujarnya. 

Menurutnya posisi PEKKA disini lebih sebagai fasilitator gerakan berbasis komunitas untuk menggerakkan  kemandirian kewirausahaan perempuan di lapangan. 

Villa menambahkan, perlu ada strategi pengembangan pemangku kepentingan baik verifikasi dan validasi data kebijakan, Program, Anggaran Kualitas dan kuantitas program serta kebijakan desa meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan program dan alokasi anggaran. 

Sementara itu Hidayanti Darma selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan perlu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

“Perlu stakeholder untuk merangkul keterlibatan perempuan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Inovasi Perempuan membawa perspektif dan ide inovatif yang berbeda ke dunia bisnis. Penciptaan lapangan kerja bisnis yang dipimpin oleh perempuan dapat menciptakan peluang kerja bagi komunitas, ” ujarnya. 

Sehingga pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dapat memberikan kesempatan yang setara dalam dunia bisnis, baik peluang maupun manfaatnya. (dkp3akaltim/rdg)

Sekda PPU : Peningkatan Ekonomi Akan Berdampak Pada Menurunnya Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

/0 Comments/in /by

Penajam — Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar mengatakan persoalan ekonomi masyarakat yang kompleks salah satunya juga disebabkan karena kondisi ketimpangan dan belum setaranya peluang bagi laki-laki dan perempuan. Diikuti pula dengan masalah sosial, kesehatan, dan lingkungan.

“Harapannya, melalui Rakorda ini dapat dirumuskan langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan isu saat ini yaitu berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan,” ujar Tohar pada acara Welcome Dinner sekaligus Pembukaan Rakorda PPPA se Kaltim 2024 yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Minggu malam (25/02/2024).

Ia juga menyebutkan, peningkatan ekonomi akan berdampak pada menurunnya kasus kemiskinan ekstrem sehingga stunting pun akan menurun.

“Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga,” imbuhnya. 

Ia juga berharap, kegiatan ini dapat menjadi penguat kolaborasi dan sinergitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU. Sebagai leading sector di PPU dalam urusan terkait dengan unsur-unsur yang lain. (dkp3akaltim/rdg)

Kaltim Komitmen Tingkatkan Kapasitas Perempuan Ekonomi Kepala Keluarga

/0 Comments/in /by

Penajam — Sebagai bentuk pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen dalam peningkatan pemberdayaan perempuan berbasi masyarakat, khususnya kepada Perempuan Ekonomi Kepala Keluarga (PEKKA) melalui program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam realita di lapangan, kepala keluarga tidak selalu merujuk pada laki-laki atau suami sebab ada banyak rumah tangga yang kepala keluarganya ialah Perempuan. Keluarga yang dikepalai perempuan merupakan keluarga yang paling rentan terhadap masalah ekonomi.

Seperti yang kita ketahui, pentingnya memberdayakan perempuan dalam wirausaha terletak pada dampak positif terhadap keluarga, masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita saat Welcome Dinner sekaligus Pembukaan Rakorda PPPA se Kaltim 2024, berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Minggu malam (25/02/2024).

“Karenanya, dengan memberikan akses yang setara terhadap peluang bisnis dan sumber daya, kita tidak hanya membuka pintu bagi kemajuan di ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keluarga, memupuk perubahan positif dalam dinamika sosial serta menciptakan kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Soraya.

Hal ini, lanjutnya juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan pemberdayaan perempuan pada sektor ekonomi agar dapat berperan sebagaimana mestinya untuk dapat mengangkat sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data e-infoduk DKP3A Kaltim menunjukkan jumlah perempuan kepala keluarga yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Paser 16.063 orang, Kabupaten Kukar 43.271 orang, Kabupaten Berau 14.581 orang,  Kabupaten Kubar 9.912 orang, Kabupaten Kutim 22.909 orang, Kabupaten PPU 11.045 orang, Kabupaten Mahulu  2.347 orang, Kota Samarinda  55.844 orang, Kota Balikpapan  52.266 orang, dan Kota Bontang 10.358 orang. (dkp3akaltim/rdg)

Dukung Putri Indonesia Kaltim. Pj Gubernur : Kuasai Literasi Kearifan Lokal, Potensi Daerah dan Isu Lingkungan.Dukung Putri Indonesia Kaltim.

/0 Comments/in /by

Samarinda — Bertempat di VVIP Room Rumah Jabatan, Pj Gubernur Akmal Malik menerima Putri Indonesia 2024 Kalimantan Timur Kori Aprilia, asal Kabupaten Kutai Barat.

Puteri Indonesia Kalimantan Timur 2024, tidak datang sendiri, tapi didampingi Dewa Srikaton Putra selaku License Holder Kaltim bersama Indar Nugraha selaku Komisaris Deskape Management.

Tegas Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan dirinya bersama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung penuh Putri Indonesia Benua Etam ini untuk lomba diajang tingkat nasional di Jakarta.

“Kalau tidak bisa juara tiga, ya juara satu,” buka Akmal Malik sambil bercanda, didampingi Plt Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Ririn Sari Dewi dan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim  Noryani Sorayalita, Senin (5/2/2024).

Bagi Akmal, besar harapan masyarakat Kaltim agar Kori diajang pemilihan Putri Indonesia 2024 tampil terbaik bahkan mampu meraih prestasi.

“Caranya, Kori harus memiliki banyak literasi tentang Indonesia, terutama Kalimantan Timur sebagai daerah asalnya,” tegasnya lagi.

Selain itu, menguasai isu-isu terkini tentang Kalimantan Timur dari segi potensi, kearifan lokal dan kondisi daerah, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan isu internasional seperti isu lingkungan dan pelestarian.

Dari segi potensi menurut Akmal, Putri Indonesia Kaltim bisa mengangkat dunia pariwisata dan upaya pemerintah daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Dalam hal kondisi lingkungan lanjutnya, Kori bisa mengangkat bagaimana perkembangan budidaya peternakan Kerbau Rawa atau Kerbau Kalang di Kutai Barat yang mulai tergerus ekosistemnya oleh usaha perkebunan.

Selain itu, bagaimana usaha galian dan pertambangan batubara yang baik, serta tidak membiarkan terjadi kerusakan lingkungan pasca tambang melalui program reklamasi dan rehabilitasi, seperti dilakukan perusahaan tambang di Desa Jembayan.

Isu lainnya tambah Akmal, pembangunan IKN yang tidak merusak alam dan hutan, sebaliknya Pemerintah sudah melakukan penanaman pohon endemik asli lokal melalui pengembangan kawasan pembibitan Mentawir di Penajam Paser Utara.

“Ekonomi yes, tapi pelestarian budaya dan perlindungan alam tetap terjaga,” pungkasnya.

Kori Aprilia menyatakan rasa bangga dan syukurnya atas dukungan, perhatian serta atensi yang diberikan Pj Gubernur Akmal Malik serta masyarakat dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Apa yang disampaikan Pak Pj Gubernur tadi sangat berharga bagi saya dan spirit tersendiri menambah keyakinan saya untuk tampil di ajang Pemilihan Putri Indonesia 2024 di Jakarta nanti,” ungkap Kori.

Diajang Pemilihan Putri Pariwisata 2024 merupakan edisi ke 27 dan Kori Aprilia akan masuk karantina mulai 20 Februari hingga final pada 8 Maret 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center di Jakarta.

“Mohon doa dan dukungannya, semoga harapan Pak Pj Gubernur bisa terwujud saya membawa prestasi untuk Kalimantan Timur,” pintanya.(adpimprovkaltim)

Rapim Pemprov Kaltim, Langkah Awal Konsolidasi Untuk Melangkah Lebih Baik di 2024

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kota Raja Tenggarong, Kutai Kartanegara, Senin (5/2/2024). Rapim di awal tahun 2024 ini dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Administrasi Umum Riza Indra Riadi, yang diikuti seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim.

Pada rapim ini, disampaikan sejumlah materi oleh perangkat daerah terkait, diantaranya realisasi pendapatan 2023, realisasi APBD Tahun 2023 terkait belanja dan pengeluaran pembiayaan, realisasi barang dan jasa 2023 dan 2024, realisasi bantuan keuangan dan FCPF 2023, pekerjaan tidak selesai dan catatan penting 2023, realisasi pendapatan APBD 2024, realisasi APBD 2024 dan rencana anggaran kas 2024.

Selanjutnya, pembahasan materi terkait penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran. Tahapan dan substansi rancangan awal RKPD 2024, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024, serta persiapan kegiatan nasional dan internasional 2024 di Kaltim.

Pj Gubernur Akmal Malik mengungkapkan pelaksanaan rapim sebagai langkah awal untuk konsolidasi, dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperhatikan capaian-capaian makro yang sudah diraih Kaltim di tahun 2023, kemudian menjadi pedoman penyusunan perencanaan program dan kegiatan di 2024, walaupun semua OPD sudah menyusun perencanannya.

“Yang menjadi fokus kita tadi adalah bagaimana OPD-OPD memastikan perencanaan triwulan pertama itu betul-betul bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul bisa riil dan menjadi langkah awal bagi semua OPD nanti untuk melaksanakan triwulan II, III dan IV,” ucap Pj Gubernur Akmal Malik ketika di wawancara awak media usai pelaksanaan Rapim di Ballroom Hotel Gran Fatma Tenggarong, Senin (5/2/2024).

Menurut Akmal, masih ada beberapa OPD yang persoalan perencanaannya agak jomplang atau tidak seimbang. Sebagai contoh, ujar dia, pada triwulan pertama ada rencana anggaran kas yang 79 persen, lalu triwulan keduanya lima persen.

“Kan artinya terlalu kecil, harusnya kan sesuai dengan regulasi dari Kemendagri itu triwulan pertama 25 persen, triwulan kedua 30 persen, triwulan ketiga 30 persen dan triwulan keempat 20 persen. Tadi tidak begitu, banyak ada yang jomplang. Nah kita minta segera lakukan revisi, agar lebih realistis lah realisasi anggaran kita. Kuncinya di perencanaan. Kalo perencanannya tidak tepat, pasti di realisasinya akan keteteran,” jelasnya.

“Pembahasan yang lain-lain, intinya adalah persiapan untuk kita melangkah lebih baik lagi di 2024,” pungkasnya.

Sementara, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menekankan kepada setiap OPD agar benar-benar mengikuti jadwal pelaksanaan forum renja perangkat daerah.

“Ini jangan menjadi forum yang formalitas saja. Dalam penyusunan rancangan harus melibatkan mitra-mitra pembangunan, baik itu asosiasi, NGO dan lainnya. Sehingga kita bisa mendapatkan pengayaan rencana-rencana kerja tahun 2025 yang lebih baik,” kata Sri Wahyuni. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Percepatan Digitalisasi Administrasi Melalui SRIKANDI dan SIDA JALDIS

/0 Comments/in /by

Samarinda —Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Aplikasi SRIKANDI dan SIDA JALDIS di Lingkungan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Selasa (30/1/2024)

Sekretaris DKP3A Provinsi Kaltim, Eka Wahyuni mengatakan dalam sambutannya percepatan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Sistem Informasi Digital Administrasi untuk Perjalanan Dinas (SIDA JALDIS) merupakan proses digitalisasi teknologi untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan.

Aplikasi SRIKANDI ditetapkan dan diluncurkan pada tahun 2020, serta menjadi aplikasi nasional. Aplikasi garapan kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini, disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) bersama dengan Menteri PAN RB pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020.

“Dengan adanya Aplikasi SRIKANDI, tidak perlu repot menata dan memberkaskan arsip dalam bentuk kertas karena dalam aplikasi sudah tersedia fitur pemberkasan arsip secara elektronik,” ujar Eka.

Eka melanjutkan, fitur yang disiapkan di Aplikasi SRIKANDI sudah komprehensif mulai dari penciptaan naskah dinas, pengiriman surat, disposisi pimpinan, pemberkasan, hingga penyusutan arsip.

SIDA JALDIS adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat merubah Sistem Administrasi Tata Naskah Dinas yang diharapkan dapat membantu percepatan tata naskah khususnya administasi perjalanan dinas yang semula konvensional menjadi digital yang praktis, namun bersifat sementara hingga ada arahan lebih lanjut kedepannya.

“SIDA JALDIS digunakan sesuai permintaan Sekda untuk mengakselerasi administrasi terkait, hingga fiturnya di SRIKANDI sudah dapat digunakan dengan optimal lagi,” imbuhnya.

Seperti dikatahui, SRIKANDI akan digunakan per 1 Februari 2024 oleh seluruh perangkat daerah, sehingga kedepan mempermudah dalam membuat naskah dan proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima dimanapun serta mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. (dkp3akaltim/rdg)

.

Lomba Memasak Bapak-Bapak, Makanan Sehat Tanpa Micin

/0 Comments/in /by

Samarinda — Lomba masak nasi goreng para pimpinan perangkat daerah menjadi istimewa, sebab juri lomba sangat istimewa yakni Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

Dan setelah melalui penilaian cukup selektif, akhirnya keluar tiga pemenang, yakni juara satu Kepala BPKAD Fahmi Prima Laksana, juara kedua Kepala Satpol PP AFF Sembiring dan juara ketiga BPSDM Muklis serta berhak melawan Pj Gubernur Akmal Malik.

Tidak berselang lama, hanya kurang dari 30 menit dari waktu yang disediakan panitia, empat jawara dapur ini pun menuntaskan tugasnya memasak nasi goreng andalan masing-masing.

Tiga juri dari Ikatan Jasa Boga dan Persatuan Chef Indonesia dibantu juri kehormatan Sekda Sri Wahyuni beraksi menilai dan mengumumkan hasil akhir battle tiga kepala OPD versus Pj Gubernur Kaltim.

Akhirnya laga masak nasi goreng dimenangkan Nasdem (Nasi Goreng Demo) olahan Kepala Satpol PP Kaltim AFF Sembiring, disusul Nasi Goreng Lapangan Vorvo olahan Kepala BPKAD Fahmi Prima Laksana, posisi ketiga Nasi Goreng Om Maboq olahan BPSDM Muklis dan posisi keempat Nasi Goreng Sehat olahan Pj Gubernur Akmal Malik.

“Ini kita masak nasi goreng sehat,” kata Akmal Malik disela lomba.

“Kenapa nasi goreng sehat pak,” tanya host lomba.

“Sebab kita memasaknya tanpa micin,” jawabnya

Bagi Akmal, banyak ragam bumbu yang  baik dan aman bisa digunakan saat memasak, tanpa harus memakai micin.

“Biar tanpa micin, rasanya tetap enak dan nikmat. Yang pasti sehat,” pungkasnya.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Syahrul Umar. DKP3A Provinsi Kaltim menyajikan Nasi Goreng Pataya Anti Stunting. Meski tidak meraih juara tetapi jajaran DKP3A Provinsi Kaltim bangga menjadi bagian dari HUT ke 67 Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan lomba masaak nasi goreng untuk juara 1, 2, dan 3 dimenangkan BPKAD, Satpol PP dan BPSDM, sedangkan Harapan 1, 2 dan 3 diraih Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan BKKBN.

Hadir Pj Ketua TP PKK Kaltim dr Yulia Zubir, Ketua BKOW Kaltim drg. Suryani Astuti Tommy, Ketua DWP Kaltim Indri Riza Indra Riadi, serta pimpinan organisasi wanita di Kaltim.(adpimprovkaltim/dkp3akaltim/rdg)

Sekda Sri Lepas Jalan Sehat HUT Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni melepas peserta jalan santai dalam rangka memeriahkan HUT ke 67 Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, pada Jumat (12/1/2024).

Jalan sehat diikuti ratusan peserta dari organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan masyarakat, menempuh rute dari titik start di GOR Kadrie Oening  menyusuri Jalan Wahid Hasyim hingga Universitas Widya Gama Mahakam dan berakhir kembali di GOR yang terletak di wilayah Sempaja Samarinda Utara.

Sekda Sri Wahyuni mengatakan gelaran jalan santai merupakan salah satu rangkaian  kegiatan dalam Pesta Rakyat Kaltim (PRK) yang dipusatkan di GOR Kadrie Oening Samarinda yang dimulai sejak 9 Januari 2023 dan akan berakhir pada 13 Januari.

“Selain itu jalan  sehat  jadi ajang silaturahmi sekaligus menjaga kebugaran kita,” katanya.

Sekda menjelaskan, selain jalan sehat, di PRK 2024 ini juga digelar berbagai kegiatan lain yang dapat diikuti seluruh masyarakat untuk memeriahkan HUT Kaltim, seperti senam, sepeda santai , lomba-lomba hingga pertunjukan musik.

“Semua bisa hadir dan bersama-sama kita semarakkan HUT Kaltim yang ke 67 ini,” ajaknya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mendapatkan kesempatan mengambi nomor undian dan menyerahkan doorprize.

Nampak hadir dalam kegiatan itu sejumlah Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim diantaranya, Kepala Bapenda Ismiati, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Deni Sutrisno, Kepala Satpol PP AFF Sembiring, Direktur RSUD Wahab Syahranie dr David Hariyadi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Syarifah Alawiyah dan Karo Pengadaan Barang Jasa, Buyung Dodi Gunawan. (adpimprovkaltimdkp3akaltim/rdg)

Lomba Menghias Jajanan Pasar Khas Kaltim Untuk Nusantara

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kamis ceria (11/1/2024), ajang Pekan Raya Kaltim (PRK) 2024 Kalimantan Timur di Lapangan Parkir Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda tampak berbeda.

Sejak pagi, puluhan ibu-ibu para istri aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan perangkat daerah yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) sudah berkumpul.

Ternyata ajang PRK2024 hari itu diisi beberapa acara, diawali panitia penyelenggara menggelar sosialisasi penggunaan APAR dari Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda.

Dilanjutkan, Lomba Menghias Jajanan Khas Kalimantan Timur yang bertema Mama Ceria juga diikuti 40 peserta dari masing-masing DWP perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan instansi vertikal/kementerian/lembaga serta perguruan tinggi.

Setelah para ibu-ibu yang berlomba, giliran para suami untuk Lomba Memasak Nasi Goreng Bapak Ceria yang diikuti asisten dan seluruh pimpinan perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltim serta pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga.

DWP Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Meski tidak meraih juara, namun jajaran DKP3A Provinsi Kaltim tetap bangga menjadi bagian dari HUT ke 67 Provinsi kaltim.

Juara-juara lomba jajanan khas Kaltim, untuk juara 1,2 dan 3 diraih DWP RSUD AW Sjahranie, DWP Dinas PUPR Pera, DWP Dinas Kominfo, sedangkan juara Harapan 1, 2 dan 3 diperoleh Dinas Nakertrans, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BPD Kaltimtara, serta Juara favorit di raih Bapenda.

Semnetara lomba masak nasi goreng untuk juara 1, 2, dan 3 dimenangkan BPKAD, Satpol PP dan BPSDM, sedangkan Harapan 1, 2 dan 3 diraih Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan BKKBN.

Hadir Pj Ketua TP PKK Kaltim dr Yulia Zubir, Ketua BKOW Kaltim drg. Suryani Astuti Tommy, Ketua DWP Kaltim Indri Riza Indra Riadi, serta pimpinan organisasi wanita di Kaltim.(adpimprovkaltim/dkp3akaltim/rdg)