Inkubasi Nataru

Samarinda — Di Kalimantan Timur, awal Januari tahun ini, ditandai dengan tingginya angka positif Covid-19 dan beberapa hari terakhir kasus terpapar merata terjadi di semua kabupaten dan kota.

Rilis Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, pada Rabu (6/1/2021) terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 375 kasus, disusul Kamis (7/1/2021) positif 479 kasus dan Jumat (8/1/2021) meningkat positif 512 kasus.

Apakah ini akibat atau dampak libur panjang natal 2020 dan tahun baru 2021.

“Betul sekali, se Indonesia semua tinggi,” jawab Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Hj Padilah Mante Runa via WhatsApp, Jumat (8/1/2021).

Tingginya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menurut Padilah, berkorelasi dengan masa libur panjang lalu.

Dimana, lanjutnya, sesuai dengan masa inkubasi virus hari ke-7 sampai hari ke-10.

Jika dihitung masa libur natal sejak 24-27 Desember 2020 maupun libur tahun baru 31 Desember 2020 – 3 Januari 2021, maka sangat relevan kalau saat ini masuk masa inkubasi virus.

“Sejak awal wabah corona merebak, telah disampaikan masa inkubasi virus adalah 14 hari,” sebutnya.

Karenanya, tingginya angka positif memasuki minggu kedua Januari ini merupakan bagian masa inkubasi virus.

Padilah kembali mengingatkan sejak awal (sebelum masa libur), pemerintah telah mengingatkan dan terus mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan sebagai langkah pencegahan tertular Covid.

“Salah satunya tetap di rumah dan tidak berkunjung ke kawasan wisata ataupun fasilitas umum yang banyak kerumunan orang,” jelasnya.

Sebab, ujarnya, belajar dari pengalaman pasca libur panjang, selalu terjadi lonjakan kasus positif corona.

Padilah berharap masyarakat tetap patuh anjuran pemerintah dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam beraktifitas sehari-hari.

“Selalu pakai masker, jaga jarak aman dan tidak berkerumun, serta biasakan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitazer,” harapnya.(humasprovkaltim)

Bersama Cegah Corona

Samarinda — Masalah Covid-19 menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim Isran Noor, sehingga ia mengikuti perkembangan kasus Covid-19, baik internasional, nasional maupun Kaltim. Tak heran, setiap pertemuan resmi maupun tidak, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim ini selalu mengingatkan akan ancaman Covid 19.

Demikian ketika menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim berkaitan peringatan HUT Kaltim ke 64 yang digelar DPRD Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, orang nomor satu di Pemprov Kaltim ini, banyak menyinggung masalah Covid-19.

“Virus Corona jangan dianggap remeh, ancamannya nyata dan terbukti dimana banyak korbannya termasuk sejumlah pejabat, anggota DPRD Kaltim serta sahabat-sahabat kita, keluarga dan teman,” kata Isran.

Dihadapan sejumlah anggota DPRD Kaltim baik yang hadir langsung maupun melalui virtual, termasuk Wagub Hadi Mulyadi, Anggota Forkopimda Kaltim, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Sekda Prov HM Sa’bani, Kepala OPD, dan sejumlah tokoh, pria kelahiran Kaubun Kutai Timur, ini mengajak masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19 terlebih bagi anggota dewan, pejabat dan tokoh masyarakat.

“Kita harus menjadi teladan atau contoh kepada masyarakat, vaksin yang sudah datang di Kaltim saat ini merupakan vaksin yang sudah melalui uji klinis, karenanya kebersamaan dan dukungan semua pihak menjadi salah satu kunci untuk menekan penyebaran virus Corona,” ujar Isran.

Dipenghujung sambutannya, Isran yang tampil menggenakan baju khas Kutai “Beskap” sempat memimpin pembacaan doa untuk korban Covid-19 agar mendapat tempat lapang, segala kesalahan diampuni Allah SWT dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan.

Meski singkat, namun doa yang dipimpin orang nomor satu di Pemprov Kaltim ini membuat ruang pertemuan menjadi hening. Semua undangan, langsung menunduk kepala serta mengangkat tangan dengan harapan apa yang didoakan diterima Allah SWT.

“Mari kita cegah Covid-19 agar tidak semakin menular, karenanya mari galakan protokol kesehatan karena ini satu-satunya cara untuk terhindar dari Covid-19,” pesan Isran Noor.(humasprovkaltim)

Sinergi Kaltim Berdaulat

Samarinda — Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tengah kondisi pandemi Covid-19, Rapat Paripurna DPRD Kaltim dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-64 Provinsi Kalimantan Timur digelar secara daring dan luring di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (8/1/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-2 Tahun 2021 dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat dan disiplin. Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun ini dihadiri 28 anggota DPRD Kaltim yang hadir secara fisik maupun virtual.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengungkapkan diusianya yang ke-64 tahun, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang.

“DPRD dan Pemprov Kaltim akan terus bersinergi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” kata Muhammad Samsun.

Dibawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, lanjut Samsun, Pemprov Kaltim mengusung visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat merupakan wujud dari langkah-langkah nyata dari Pemprov Kaltim yang ingin mewujudkan masyarakatnya menjadi mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

“Kedepan, besar harapan Kalimantan Timur menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita bersama-sama mendukung program pembangunan pemerintah dengan memberikan pengabdian terbaik bagi Benua Etam sesuai dengan latar belakang profesi kita masing-masing. Momentum peringatan ini harus dimaknai dengan terciptanya persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Kalimantan Timur,” harapnya.

Pada kesempatan ini dilakukan pemberian piagam penghargaan kepada tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi di Kaltim. Piagam ini diserahkan oleh Gubernur Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo.

Hadir anggota Forkopimda Kaltim, Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor, Asisten dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim. (humasprovkaltim)

Gubernur Kaltim Perpanjang KLB Covid-19

Pemprov Kaltim memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana akibat Covid-19.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.645/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Penetapan Kejadian Luar Biasa dengan Status Tanggap Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan ini ditetapkan pada 21 Desember 2020 lalu.

Perpanjangan status tanggap darurat bencana penyakit ini berlaku mulai 1 Januari 2021 sampai dicabutnya Keputusan Presiden tentang Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

“Perpanjangan ketiga ini diambil Gubernur setelah mempertimbangkan beberapa hal,” ungkap Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim Yudha Pranoto, Selasa (5/1/2021).

Salah satu pertimbangannya, karena hingga saat ini penyebaran virus corona masih cukup tinggi di Kaltim.
Masih tingginya kasus positif sangat mungkin terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan sabun.

Kerumunan masyarakat juga masih kerap dijumpai, baik di pusat perbelanjaan, mall, pasar, tempat wisata, cafe, dan lain sebagainya.
Sebab itulah, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, Gubernur Isran Noor memutuskan status KLB perlu diperpanjang agar kesadaran masyarakat bisa terus ditingkatkan dan upaya pencegahan serta penanganan Covid-19 bisa dilakukan secara komprehensif, lebih terarah dan terukur.

Sebelumnya pada 19 Agustus 2020 Gubernur Isran Noor sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 360/K.430/2020 tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Kejadian Luar Biasa dengan Status Tanggap Darurat Bencana Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019. Perpanjangan kedua status KLB tersebut berakhir pada 31 Desember 2020.

Keputusan Gubernur terkait perpanjangan ketiga ini juga ditembuskan kepada Menteri dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepala BNPB, Pangdam VI Mulawarman, Kapolda Kaltim dan Ketua DPRD Kaltim. (humasprovkaltim)

Wagub Terima Kunker Komisi II

Balikpapan — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi secara khusus menerima Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI dalam rangka reses masa persidangan Tahun Sidang 2020-2021 di Kaltim, berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Balikpapan, Senin (14/12/2020).

Rombongan Komisi II DPR-RI dipimpin Djarot Syaiful Hidayat (FPDIP) bersama Hanan A Rozak (FPG), Elnino M Husein Mohi (F-Gerindra), M Syamsul Luthfi (F-Nasdem), Edward Tannur (FPKB) dan Teddy Setiadi (FPKS). Hadir pula pejabat BKN, LAN dan Ombusdman.

Hadir Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi dan jajaran Forkopimda Kota Balikpapan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustofa, Kepala Dinkes Hj Padilah Mante Runa, Kepala BKD Diddy Rusdiansyah, Kepala Dinas Pariwisata Sri Wahyuni, Ketua KPU Rudiansyah, Ketua Bawaslu Saiful, Ketua KPU/Bawaslu Balikpapan, Kadinkes Balikpapan Hj Sri Suliastri, Kepala Kesbangpol Ketut Rasna, Kepala Puslitbabg KDOD Mariman Darto, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim.

Berbagai hal disampaikan Wagub Hadi Mulyadi sesuai tujuan kunker Komisi II untuk mendapatkan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

Diantaranya, rekruitmen CPNS, netralitas ASN, pelayanan publik, Pilkada serentak, refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, rekam dan cetak KTP elektronik, penanganan Covid-19 dan vaksin.

Khusus rekruit PNS, lanjut Hadi Mulyadi, sering terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan daerah dengan rekruit oleh pemerintah pusat (BKN) maupun Kemenpan RB.

“Kami sudah mengusulkan formasi bagi tenaga pengajar (guru), kenyataannya dari pusat seringkali bahkan berkali-kali tidak sesuai kebutuhan,” jelas Hadi.

 

Hadi menjelaskan pelaksanaan cetak rekam KTP elektronik di Kaltim mencapai  99,71 persen melampaui target nasional 98 persen.

“Kami memberikan mobil pelayanan rekam cetak KTP elektronik keliling, khususnya melayani masyarakat di daerah terpencil dan pedalaman,” jelasnya.

Demikian halnya, pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar. Bahkan, sudah beberapa daerah menyelsaikan perhitungan suara.

“Pilkada kami ada sembilan daerah meliputi kabupaten dan kota, tanpa Penajam Paser Utara. Dan ada dua daerah calon tunggal. Tapi, secara umum berjalan sukses dan damai,” ujarnya.

Khusus alokasi anggaran Pilkada senilai Rp595 miliar, tambahnya, sudah diberikan penuh Pemprov Kaltim dan realisasikan dalam penyelenggaraan.

“Kami sangat apresiasi dukungan TNI dan Polri, sehingga penyelenggaraan Pilkada berjalan sukses. Angka partisipasi meningkat di atas 65 persen,” ucapnya.

Sementara upaya penanganan Covid-19, ungkap Hadi, Pemprov Kaltim telah melakukan upaya-upaya penanggulangan didukung alokasi anggaran refocusing, sekaligus upaya pemulihan ekonomi.

“Kami telah mengalokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sejak merebak wabah. Termasuk, pemulihan kondisi sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan langsung tunai,” ungkap Hadi.

Termasuk penegakan disiplin oleh pemerintah kabupaten dan kota didukung TNI/Polri bagi masyarakat sebagai upaya penanggulangan dan  mencegah penyebaran serta penularan Covid-19 di Kaltim.

Sementara Djarot Syaiful Hidayat mengapresiasi atas upaya Pemprov Kaltim bersama pemangku kepentingan terkait dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada, penanganan Covid-19 dan penanggulangannya, serta pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan kepemilikan KTP elektronik.(humasprovkaltim)

Sah, APBD Rp11,61 Triliun

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi MUlayadi mengatakan Pemprov Kaltim bersyukur, DPRD Provinsi Kaltim melalui Badan Anggaran  telah menyampaikan  hasil kerjanya, dalam rangka memberikan  persetujuan terhadap Rancangan APBD Provinsi Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun.

“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kaltim yang telah menyukseskan pengesahan dan penandatanganan APBD Kaltim tahun 2021, semoga anggaran yang disahkan ini bisa memberikan manfaat untuk membangun Kaltim dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim,” kata Hadi Mulyadi usai menghadari rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim.

Dari enam agenda, salah satunya adalah persetujuan DPRD Kaltim  terhadap Raperda  menjadi Perda  APBD tahun anggaran 2021 dan Penandatanganan persetujuan ABPD tahun 2021, antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim, yang digelar di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (14/12/2020).

Hadi Mulyadi menambahkan rangkaian penyusunan pembahasan hingga persetujuan rancangan APBD Tahun Anggaran 2001 telah di lalui

“Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan dan segenap anggota dewan Provinsi Kaltim yang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dapat menyetujui bersama rancangan APBD Tahun Anggaran 2021,” tandasnya.

Hadi Mulyadi  menambahkan, APBD tahun 2021 tersebut nantinya akan dikhususkan untuk dunia kesehatan dan pendidikan, dimana kedua hal tersebut menjadi faktor serius yang harus ditangani.

“Termasuk pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya,” ujarnya.

APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar,

Kemudian belanja daerah sebesar Rp11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Serta pembiayaan daerah Provinsi Kaltim mengalokasikan penerimaan pembiayaan (Silva) sebesar Rp2.02 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal  sebesar Rp3,65 miliar.

Tampak hadir dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Kaltim secara daring dan luring Ketua dan Anggota DPRD Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, kepala BPKAD serta kepala OPD terkait serta undangan lainnya. (humasprovKaltim)

Bersama Lawan Covid

Samarinda — Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Fathul Halim hadiri Rapat Paripurna ke 36 DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim terhadap nota keuangan dan Raperda Tahun 2021, Jumat (11/12/2020) malam.

Dihadiri 33 anggota DPRD secara langsung dan virtual, di Gedung Serbaguna Lantai 6 DPRD Kaltim, seluruh Fraksi DPRD Kaltim mengajak bersama lawan Covid-19 atau bersama-sama mencegah penyebaran penularan Wabah Corona.

“Karena saat ini pandemi covid masih terjadi, maka mari bersama melakukan pencegahan penyebaran penularan virus tersebut dengan mengikuti anjuran pemerintah atau protokol kesehatan,” kata Jubir Fraksi PKS Hj Fitri Maisyaroh mengawali pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kaltim.

Hal yang sama pun juga disampaikan seluruh fraksi lainnya terhadap pemandangan umum.

Menurut seluruh Fraksi-fraksi, pencegahan penyebaran penularan virus corona wajib dilaksanakan. Apalagi, direncanakan vaksin akan diberikan pemerintah pusat ke daerah. Diharapkan vaksin tersebut bisa direalisasikan secara merata di Benua Etam.
Selain itu, seluruh fraksi berpesan agar Pemprov dapat manfaatkan potensi PAD dengan bijak.

Kemudian, Fraksi-fraksi mengajak Pemprov bagaimana melakukan peningkatan SDM, optimalisasi izin investasi serta penumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan hilirisasi. Termasuk terus melakukan pengembangan pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas, terutama akses di IKN.

Hadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr HM Jauhar Efendi, Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin dan pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Kaltim. (humasprovkaltim)
.

Pesan Gubernur kepada Para Ibu, Manfaatkan IT dengan Bijak

Samarinda — Dengan mengangkat tema Dirgahayu ke-21 Dharma Wanita Persatuan (DWP) tahun 2020 “Peran DWP dalam pemberdayaan perempuan di era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga Indonesia diharapkan anggota DWP maupun perempuan lainnya dapat lebih bijak memanfaatkan  informasi teknologi (IT). Artinya keberadaan IT bisa dimanafaatkan untuk kepentingan yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

“Anggota DWP maupun kaum perempuan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka, terutama dalam memanfaatkan IT. Sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga mereka dan masyarakat,” kata Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor saat memberi arahan pada puncak Dirgahayu ke-21 DWP di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (10/12/2020).

Isran berpesan, agar pemanfaatan IT bukan hanya untuk kebiasaan buruk. Misal, menyebar kebencian kepada seseorang, membuat informasi bohong atau hoaks.  Kaum perempuan harus bijak memanfaatkan kecanggihan IT

“Jangan karena era teknologi informasi, semaunya berbuat tidak baik. Terlebih membuat orang lain menderita. Sebaiknya, IT  harus dimanfaatkan untuk hal yang baik. Misal berbagi informasi pengetahuan maupun peningkatan wawasan masyarakat,” jelasnya.

Sementara Pembina DWP Kaltim yang juga Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor berharap peran DWP bisa menjaga ketahanan keluarga masing-masing. Apalagi di masa pandemi. “Ikuti anjuran pemerintah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Insyaallah kita semua sehat,” pesan Norbaiti.

Ketua DWP Kaltim Hj Liza Febriani Sa’bani, mengatakan melalui tema yang ditetapkan pada HUT ke-21 diharapkan perempuan selalu berinovasi, sehingga mampu berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hadir Wakil Ketua TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi dan seluruh anggota DWP Provinsi Kaltim dan Kabupaten dan Kota se-Kaltim secara langsung maupun online atau virtual. (humasprovkaltim)

Sukseskan Pilkada

Samarinda — Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi mengungkapkan Pemprov Kaltim siap sukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.

Bahkan, setiap Pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilhan presiden selalu aman tanpa ada konflik.

“Alhamdulillah di Kaltim selama penyelenggaraan pesta demokrasi, baik Pilkada bupati dan walikota, pemilihan gubernur hingga legislatif dan Pilpres berjalan sukses, aman tanpa ada konflik. Karena itu, Pemprov Kaltim bersama seluruh pihak siap sukseskan pesta demokrasi tahun ini,” kata Hadi Mulyadi saat Focus Group Discussion (FGD) inventarisasi masalah tentang persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang digelar DPD RI, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (4/12/2020).

Hadi menjelaskan kondusifitas daerah yang terbangun di Benua Etam cukup baik, maka wajar jika ibu kota negara (IKN) ditetapkan di Kaltim oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, untuk Pilkada serentak tahun ini diyakini tetap berjalan lancar. Meskipun kondisi kali ini dihadapkan dengan wabah virus Covid-19.

“Meski wabah melanda daerah, tapi pesta demokrasi harus tetap aman dan masyarakat selalu sehat,” harapnya.
Wakil Ketua DPD RI Dr H Mahyudin berharap Pilkada serentak kali ini dilaksanakan secara ketat. Karena, kondisinya berbeda, yaitu dimasa wabah Corona.

Hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Dr HM Jauhar Efendi, Danrem 091 ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arief dan unsur KPU serta Bawaslu.(humasprovkaltim)

DIPA TKDD Rp28 Triliun

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus memghadiri sekaligus melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Mercure Jalan Mulawarman Samarinda, Jum’at, (4/12/2020).

Kegiatan bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi dihadiri Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Midden Sihombing, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro serta jajaran Forkopimda Kaltim, Bupati/Walikota se Kaltim, pimpinan kementerian/lembaga/instansi vertikal dan pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim secara langsung dan virtual.

Secara keseluruhan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 untuk Kalimantan Timur sebesar Rp28 triliun. Terbagi dana instansi vertikal Rp10 triliun dan instansi otonom sekitar Rp18 triliun.

Menurut Gubernur Isran Noor sesuai pesan Presiden Joko Widodo agar jajaran pemerintah segera melaksanakan kegiatan guna percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi.

“Saya bersyukur penyerahan DIPA dan TKDD lebih cepat. Sehingga kegiatan bisa dilaksanakan 2021 sejak awal Januari,” kata Isran Noor.

Gubernur Isran berharap seluruh instansi pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan kontrak dan lelang kegiatan.

“Saya instruksikan kepala daerah, baik bupati dan walikota, juga instansi otonom segera dipercepat dan penuhi persyaratan,” harapnya.

Sebab, lanjut Isran, pembangunan dan upaya pemulihan ekonomi tidak saja bersumber dari APBN/APBD, tetapi pihak swasta (investor) berupa investasi.

“Saya yakin kegiatan pembangunan di Kaltim ini, pasti didukung oleh investor. Semuanya sangat penting dalam perceoatan pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.(humasprovkaltim)