Hari Ibu Momen Penting Terhadap Perempuan

Samarinda — Peringatan Hari Ibu (PHI) menjadi momen penting sebagai penghargaan dan penghormatan bagi kaum perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat seminar perempuan Kalimantan Timur, dalam rangka PHI ke 95 tahun 2023, yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Aston Samarinda, Rabu (20/12/2023).

Sekda Sri Wahyuni mengatakan diperingatinya Hari Ibu setiap tahun menjadi daya ungkit untuk mendorong pemangku kepentingan dan masyarakat agar memberikan perhatian dan pengakuan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

“Bukankah keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan, tidak akan pernah tercapai tanpa peran serta perempuan,” ujarnya.

Sekda Sri menambahkan fakta menunjukkan bahwa perempuan telah terbukti menjadi motor penggerak keberhasilan pembangunan.

“PHI tahun ini harus mampu menginspirasi perempuan untuk terus mencintai dirinya dan mengembangkan daya cipta serta kreativitas tanpa batas, untuk membangun negeri, sekaligus menggelorakan semangat dan daya juang membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pesannya.

Ia melanjutkan, PHI ke 95 ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan perempuan Indonesia dalam berkontribusi memajukan kehidupan bangsa.

“Kehadiran perempuan dalam memajukan kehidupan bangsa adalah keniscayaan,” tegasnya.

Selain itu, PHI tahun ini merupakan kesempatan yang ideal untuk menghargai peran dan pencapaian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, mempromosikan kesetaraan gender dan peningkatan pelindungan terhadap perempuan.

“Mendorong partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, memotivasi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam memajukan negara,” ungkapnya.

Sekretaris DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Hj Eka Wahyuni melaporkan seminar perempuan dihadiri 170 peserta dari perangkat daerah, akademisi, anggota DPRD Kaltim dan organisasi perempuan se Kaltim bertujuan untuk mendorong perempuan agar lebih aktif terlibat dalam tindakan kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Memperkuat solidaritas di antara perempuan dan mendorong kerja sama dalam mendukung isu-isu kemanusiaan,” ujarnya.

Tampak hadir pimpinan perangkat daerah Provinsi Kaltim, Pj Ketua TP-PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal, anggota DPRD Kaltim Puji Setyowati, Ketua BKOW Hj Suryani Astuti, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaltim, Ketua Persit Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, pimpinan dan ketua organisasi dan lembaga lainya. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

.

Soraya : Kinerja Suatu Instansi Bukan Hanya Serapan Anggaran Yang Telah Dilaksanakan Tetapi Output Dan Outcome Yang Dihasilkan

Malang — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Tahun 2023 Serta Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di lingkup DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (30/12/2023).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kinerja suatu instansi bukan hanya dilihat dari seberapa besar serapan anggaran yang telah dilaksanakan, tetapi juga dilihat pada output dan outcome yang dihasilkan.

Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Tahun 2023 Serta Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di lingkup DKP3A Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program kerja yang di laksanakan selama triwulan I-IV tahun anggaran 2023 ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rapat ini juga bertujuan untuk memonitoring realisasi anggaran dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja serta mengevaluasi sistem penatausahaan keuangan yang ada. Selain itu, sebagai upaya menyamakan persepsi antar pengelola keuangan dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, sebagai evaluasi dari pelaksanaan anggaran serta meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Saat ini Realisasi Anggaran DKP3A Tahun 2023 per 28 November 2023 adalah sebesar Rp. 22.822.312.626 dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.566.835.247 atau masih sebesar 72.30 %,” ujar Soraya.

Melihat capaian realisasi ini, lanjut Soraya, diharapkan setiap bidang dapat mengevaluasi program dan kegiatan yang belum dilaksanakan.
“Selain itu dalam kesempatan ini juga digunakan untuk menyusun anggaran kas tahun 2024, dimana tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi anggaran oleh Tim TAPD. DKP3A memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 38.267.474.996,” imbuhnya.

Untuk itu diharapkan kepada setiap bidang untuk memastikan kebutuhan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Sehingga mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran kas yang kurang yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses belanja dan pencairan.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Rahmat Ramadhan, dan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Karim.(dkp3akaltim/rdg)

Gubernur dan Wagub Berpamitan

Samarinda — Di apel pagi Senin 25 September 2023, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda, tampak berbeda dari apel pagi biasanya.

Hari ini, secara khusus dua pemimpin Benua Etam hadir dan Gubernur Isran Noor bertindak langsung selaku pembina upacara.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tampak bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta para asisten, staf ahli/staf khusus gubernur, seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala biro serta pejabat eselon lainnya ikut apel.

Dihadapan pejabat eselon dan ratusan pegawai di lingkup Sekretariat  Daerah Provinsi Kaltim, Gubernur pun menyampaikan beberapa hal.

“Pertama-tama saya mohon maaf karena apel ini memakai kaca mata hitam. Tidak apa-apa, hanya silau mata hari,” ucap Gubernur Isran Noor, seolah tidak ingin membuka maksud sebenarnya, kenapa dirinya memakai kaca mata hitam.

Dia pun menyampaikan terimakasih atas dukungan dan kerjasama selama ini, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik

Di kesempatan ini pula, orang nomor satu Benua Etam itu menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Apel hari ini merupakan apel terakhir saya ikuti bersama wakil gubernur, karena tanggal 30 September ini, kami akan mengakhiri tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur,” ungkapnya.

Berarti setelah dirinya dan Wagub berakhir di periode ini, akan ada penjabat atau Pj Gubernur hingga berakhir sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif pada awal 2025.

“Saya berharap para pimpinan dan staf bekerja dengan baik, tunaikan tugas-tugas penuh semangat dan jalin hubungan yang baik, sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal,” harapnya.

Dalam bekerja pinta Ketua Umum APPSI itu, agar tetap mengedepankan etika dan taat aturan, sehingga tidak melanggar aturan.

Diakhir apel pagi Senin ini menjadi momen spesial, sebab Gubernur Isran Noor bersama Wagub Hadi Mulyadi mendatangi dan menyalami pegawai yang ikut apel, satu per satu, dari pejabat eselon, ASN hingga non ASN dan cleaning service.

“Tetap semangat, tetap berkarya dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara,” pesannya. (adpimprovkaltim)

.

Manajemen Kasus Agar Korban Kekerasan Mendapat Pelayanan Yang Dibutuhkan

Balikpapan — Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menjadi perbincangan serius dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan. Dalam penanganannya, pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satunya melalui manajemen kasus yang merupakan suatu pendekatan yang dapat mengkoordinasikan dan mengintegrasikan layanan agar penerima manfaat dapat memeperoleh pelayanan yang dibutuhkan secara komperhensif, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Manajemen kasus ini bertujuan memastikan perempuan, anak dan keluarga terpenuhi kebutuhan dasar-dasarnya sesuai dengan hak-hak mereka Memfasilitasi pelayanan terpadu untuk anak dan keluarga. Dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan klien menggunakan pelayanan dan dukungan sosial.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan manajemen kasus dibutuhkan jika keselamatan/kesejahteraan perempuan dan anak terancam dan butuh perhatian individual serta intervensi khusus. Sehingga Dibutuhkan dukungan multi pihak, komprehensif untuk jangka waktu tertentu dengan tindakan jangka pendek dan panjang

“Fokus intervensi ini pada individual perempuan dan anak atau keluarga, bukan masyarakat,” ujar Soraya pada kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus Bagi UPTD PPA Dan Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Se-Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan, Rabu (5/7/2023).

Soraya juga menyebutkan berdasarkan laporan dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur selama bulan Januari – Desember 2022 tercatat 69 kasus yang ditangani.

“Terdiri dari kasus hak asuh anak, KDRT fisik, psikis, penelantaraan rumah tangga, penganiayaan, pengancamanan penyebaran foto vulgar, penelantaraan hak anak, kekerasaan seksual terhadap anak, penganiayaan ringan, penyalahgunaan napza, perselingkuhan, dikeluarkandari sekolah, kekerasaan terhadap perempuan, pelecahan seksual terhadap anak, bully terhadap anak, TPPO, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH),” imbuh Soraya.

Sementara kasus kekerasan tahun 2023 sampai dengan akhir Juni 2023 terdapat 25 kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kalimantan Timur.

Ia berharap, klien/korban kekerasan mendapat pelayanan yang dibutuhkannya dan adanya tren penurunan kekerasan di Provinsi Kalimantan Timur. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Harus Meningkatkan Kapasitasnya

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, mengatakan, penduduk Kalimantan Timur saat ini berjumlah 3.941.766 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 2.042.833 jiwa (51,83%) dan perempuan sebanyak 1.898.933 jiwa (48,17).

“Selisih antara laki-laki dan perempuan hanya sebesar 3,66 persen. Seharusnya perempuan bisa berperan serta dalam pembangunan, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang handal, melalui keluarga yang berkualitas,” ujar Soraya pada kegiatan Women’s Day, berlangsung di Atrium Mall City Centrum Samarinda, Sabtu (11/3/2023).

Bahkan sejumlah lembaga internasional menyatakan pada tahun 2035-2045, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan Lima Besar Dunia, yang mencakup kekuatan ekonomi, militer dan sumber daya manusia (SDM). Tentunya hal ini akan menjadi peluang, sekaligus tantangan untuk mewujudkannya dari seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali peran dari kaum perempuan dan keluarga.

Hal ini dikarenakan tahun 2030-2040 atau 12 tahun mendatang, Indonesia akan menikmati Bonus Demografi, yakni jumlah penduduk produktif jauh lebih besar dari penduduk tidak produktif. Selain itu, Indonesia memiliki Modal Geografis, karena letak Indonesia yang strategis, menjadi lalu litas perdagangan, sumber daya alam melimpah dan beragam.

“Serta pada tahun 2024 Kalimantan Timur akan kedatangan banyak sumber daya manusia akibat multiplayer effect perpindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” imbuh Soraya.

Sehingga dengan peringatan Women’s Day ini kaum perempuan harus bergerak cepat meraih kesempatan, meningkatkan kapasitasnya, agar dapat berkiprah lebih luas, dan mampu menempatkan diri pada posisi strategis, baik pada sektor publik maupun politik.

“Sehingga kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur sudah bukan masalah lagi,” ujarnya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Forum Perangkat Daerah DKP3A Kaltim Wadah Jaring Aspirasi Pemangku Kepentingan

Balikpapan — Sebagaimana diketahui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memiliki tiga mandat urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini menjadikan DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan  dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab.

Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Cristianius Benny mengatakan, Forum Perangkat daerah DKP3A Kaltim dapat menjadi wadah dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan, masyarakat, dan dunia usaha, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

”Kita harapkan kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi kerjasama dan perangkat daerah kabupaten/kota guna melaksanakan percepatan capaian indikator kinerja dalam Renja 2023, Renstra dan RPJMD 2019-2023 terutama pada capaian Program Prioritas RPJMD,” ujar Benny pada Rapat Forum Perangkat Daerah, Jumat (17/2/2023).

Oleh karena itu, ia meminta jajaran DKP3A baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholders terkait sehingga seluruh urusan DKP3A dapat diwujudkan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan timur.

“Akhirnya melalui forum ini saya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi,” tutup Benny.

Kegiatan ini diikuti OPD terkait, Dinas PPPA se Kaltim, Dinas Dukcapil se Kaltim dan Perwakilan BKKBN Kaltim. Hadir mnejadi narasumber Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Abdulah Karim dan Bappeda Kaltim Asfiandi Zulfikar. (dkp3akaltim/rdg)

Rakorda PPPA, Pemprov Kaltim Komitmen Kuat Turunkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Balikappan — Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun psikis. Pemerintah Provinsi kalimantan Timur terus berupaya melakukan langkah-langkah komprehensif malalui keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor melalui Staf Ahli Bidang Sumber Daya, dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimnatan Timur memiliki komitmen kuat untuk melindungi perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.

Namun, perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki sehingga perlu dilakukan pendampingan.

“Perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan akses yang mudah untuk menjangkau pusat layanan pengaduan sehingga dapat tertangani dengan cepat,” ujar Benny pada acara Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se Kalimantan Timur Tahun 2023 berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu malam, (15/2/2023).

Ia melanjutkan, lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Disinilah pentingnya kehadiran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pusat layanan khusus dan rujukan, yang bermitra dengan pelayanan lainnya baik yang tersedia pada Instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2021 kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 551 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 945 kasus. Melihat data-data tersebut perlu suatu upaya yaitu percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan dan penangganan korban kekerasan secara terpadu.

“Soraya menjelaskan, saat ini total korban kekerasan adalah 1012 korban terdiri dari 538 Korban Anak (53,2%) dan 474 Korban Dewasa (46,8%). Kasus terbanyak berada di Kota Samarinda sebanyak 458 kasus.

Ia menambahkan, dengan kegiatan ini akan memperoleh langkah pencegahan dan penanganan serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan .

“Dengan kegiatan ini, diharapkan kabupaten/kota yang hadir dapat memperoleh strategi percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diterapkan di daerah masing-masing,” terang Soraya.

Hadir pada kegiatan ini, Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3), Kepala Dinas PPPA se Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah terkait, UPTD PPA, Forum Anak Balikpapan, Perguruan Tinggi, BKOW Kaltim, dan media massa.

Hadir menjadi narasumber Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekekrasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Valentina Ginting, Kepala Diinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, dan Staf Legal dan Konselor Hukum Pusat Pengembangan Sumber Daya untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Rifka Annisa WCC, DI Yogyakarta Nurul Kurniati. (dkp3akaltim/rdg)

Pelaksanaan PBJ, Dibutuhkan SDM Andal dan Berkualitas

Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Gedung Sudirman Tower Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir, Balikpapan, Selasa(31/1/2023).

Mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Asisten III Bidang Administrasi Umum, H Riza Indra Riadi mengatakan menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.

“Upaya mewujudkan SDM yang profesional diantaranya menyiapkan penyelenggaraan pelatihan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)”, ungkapnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lanjutnya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pelatihan melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (LPPBJ).

“BPSDM sebagai salah satu LPPBJ terakreditasi A di Indonesia guna peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” jelasnya.

Ia juga mengatakan pentingnya pemahaman tentang aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Setiap ASN, kini harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.

Melalui sosialisasi ini, dia berharap dapat meningkatkan SDM dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Seluruh OPD dapat adaptif bergerak cepat sehingga kegiatan PBJ dapat dilakukan dimulai dari sekarang agar penyerapan anggaran yang ditargetkan dapat terpenuhi secara baik dan bertanggungjawab,” harapnya.

Kepala BPSDM Nina Dewi mengungkapkan dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah mengatur SDM PBJ harus mempunyai kompetensi teknis bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim”, ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini Widyaiswara Ahli Utama Bere Ali, para Kepala OPD Kaltim, Kepala Pusdiklat PBJ LKPP, dan para pejabat pengadaan pada perangkat daerah Provinsi Kaltim, narasumber dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP. (adpimprovkaltim)

Hasil Long Form SP2020, TFR Dan IMR Kaltim Terendah Se Kalimantan

SamarindaBadan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur merilis hasil Long Form Sensus Kependudukan 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat BPS Kaltim, Senin (30/1/2023).

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana Nababan melalui Kepala Bagian Umum BPS Kaltim, Maibu Barwis Sugiharto dalam paparannya mengatakan, fertilitas Kalimantan Timur menurun dalam lima dekade terakhir. Penurunannya melebihi 3 poin dari 5.41 menjadi 2,18 pada Long Form SP2020 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

Artinya program penurunan angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) di Kaltim menunjukkan hasil signifikan, karena TFR telah menuju Replacement Level.

“Penurunan angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR) di Kaltim lebih dari 80 persen,” paparnya.

Menurutnya, mortalitas Kaltim turun tajam dari 104 kematian bayi pada tahun 1971 menjadi 16 kematian bayi pada tahun 2022.

“IMR Provinsi Kaltim sebesar 15,51 yang berarti dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 15 hingga 16 kematian bayi sebelum usia satu tahun di Kaltim,”  ungkapnya.

Lanjutnya, capaian TFR dan IMR se Kalimantan yaitu Kalimantan Barat TFR 2,33 dan IMR 17,47, Kalimantan Tengah TFR 2,31 dan IMR 17,95, Kalimanta Selatan TFR 2,31 dan IMR 17,22 dan Kalimantan Utara TFR 2,35 dan IMR 16,65. Hal ini menunjukkan bahwa capain TFR dan IMR di Kaltim terendah se Kalimantan.

Kemudian, mobilitas penduduk Kaltim mengalami penurunan satu dekade terakhir, setelah empat dekade sebelumnya mempunyai tren meningkat. Migrasi seumur hidup tahun 1971 sebesar 5,57 persen, meningkat hingga 36,83 persen pada 2010 dan menurun pada 2022 menjadi 30,99 persen.

Untuk prevalensi disabilitas umur 5 tahun ke atas sebesar 1,31 persen, lebih rendah dibanding prevalensi disabilitas nasional yang sebesar 1,43 persen.

Penduduk berpendidikan rendah (maksimal tamat SMP) lebih banyak tinggal di perdesaan dibanding perkotaan. Sementara, penggunaan bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari dalam keluarga dan lingkungan sekitar semakin ditinggalkan oleh generasi muda.

Sementara, persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan di Kaltim sebesar 96,24 persen dengan sebaran merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), Noryani Sorayalita mengatakan data yang telah dirilis oleh BPS akan menjadi acuan DKP3A Kaltim.

“Dalam hal ini sebagai acuan untuk pembangunan Kaltim, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan menyebut sumber datanya,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Gubernur Minta OPD Tuntaskan Pengadaan Barjas Diawal Tahun

Samarinda — Provinsi Kaltim dinilai sebagai salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang menerima alokasi anggaran negara tertinggi.

Namun demikian, beberapa tahun terakhir realisasi penyerapan anggarannya masih kurang maksimal. Karena itu, Gubernur Isran Noor menegaskan pada 2023 ini agar realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai minimal 90 persen.

“Saya meminta agar seluruh OPD gerak cepat, tancap gas realisasi serapan anggaran. Sebab RPJMD 2018-2023 berakhir awal Oktober ini,” pesan Gubernur Isran Noor didampingi Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini.

Menurut Gubernur Isran, agar realisasi anggaran terpenuhi, maka sejak awal triwulan pertama sudah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa (barjas).

Sehingga ketika triwulan kedua sudah bisa dilaksanakan kegiatan dan program kerja, baik fisik maupun non fisik.

Misal, pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial harus berjalan cepat, sehingga pembayaran pun bisa mencapai 90 bahkan 100 persen.

“Yang sebelum-sebelumnya memang bisa terlambat, tapi jangan berulang kali. Jangan sampai ada keterlambatan, akibatnya serapan anggaran tak maksimal,” ungkapnya.

Makanya, PPTK dan KPA diimbau untuk memastikan agar pekerjaan bisa selesai sebelum Oktober.

Artinya, tiga bulan sebelum masa RPJMD 2018-2023 berakhir, laporan penyediaan barjas sudah bisa disampaikan ketika Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wagub Kaltim.

“Saya harap semua OPD semangat menyelesaikan tugasnya sesuai visi dan misi kita,” pesannya. (adpimprovkaltim)