Ziarah dan Tabur Bunga Untuk Kenang Perjuangan Ibu

Samarinda — Dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke 94, seluruh organisasi perempuan Kaltim melakukan Ziarah Dan Tabur Bunga ke Makam Pahlawan Kesuma Bangsa di Jalan Pahlawan Samarinda, Rabu (21/12/2022).

Ziarah dan tabor bunga dipimpin Wakil Ketua II TP PKK Kaltim Hj Futum Hubaib Aswin mewakili Wakil Ketua 1 TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi. Prosesi upacara pun tampak khidmat, meski sempat diguyur gerimis, namun semangat para ibu tetap tinggi.

“Alhamdulillah meski sempat diguyur gerimis, ibu-ibu tetap semangat mengikuti upacara tabur bunga dan ziarah makam pahlawan ini,” ujar Futum Hubaib Aswin mewakili Erni Makmur Hadi Mulyadi.

Futum menjelaskan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan ini merupakan agenda rutin dalam rangka Peringatan Hari Ibu.

Momentum ini, jelas Futum, untuk mengenang jasa dan kerja keras para pahlawan dan pendahulu yang telah berjuang meraih kemerdekaan bangsa dan negara, termasuk berjuang demi keberlangsungan pembangunan daerah.

“Yang jelas, tugas ibu itu sangat berat. Mereka punya keluarga kecil dan itu tidak semua kaum laki-laki bisa melakukannya. Selain mengurus suami, juga anak-anak mereka dan juga harus aktif di lingkungan sosial,” puji Futum.

Bagi Futum, tugas ibu-ibu sangat mulia dan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Sehingga apa yang dikorbankan tidak memandang untung dan rugi, bagi diri sendiri. Tapi, bagaimana berjuang agar keluarganya tetap sejahtera.

Termasuk menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN), peran ibu sangat besar untuk mendorong suami maupun anak mereka dalam bekerja.

“Khususnya anak-anak, seorang ibu tidak pernah lelah membina anaknya untuk bisa meraih pendidikan yang paling tinggi,” pesannya.

Hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur (DKP3A Kaltim) Hj Noryani Sorayalita diwakili Sekretaris DKP3A Eka Wahyuni dan seluruh pimpinan serta anggota Organisasi Perempuan se Kaltim.

Soraya : Tingkatkan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN

Samarinda — Berbagai data, indeks, dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan. Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi menunjukkan, bahwa eksistensi perempuan tidak hanya berpengaruh pada ketahanan keluarga tapi juga bagi kekuatan bangsa.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, pihaknya mencoba menjembatani kepentingan para perempuan di Kaltim dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Rakor ini bertujuan mendorong perempuan Indonesia ikut andil dalam era revolusi industri 4.0.

“Karena setiap hal dalam aspek kehidupan mengalami digitalisasi termasuk kegiatan ekonomi,” ujar Soraya.

Selain itu, perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di daerah, tetapi juga pembangunan secara nasional.

“Sehingga dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Ia menjekaskan, 64 juta UMKM di Indonesia menyumbang 99% dari total unit usaha yang ada, berkontribusi 61% total PDB, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% dari total investasi.

“Artinya lebih dari 50% UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan,” ujarnya.

Pemilik dan pengelola UMKM perempuan cenderung mempekerjakan perempuan lain dalam usahanya, sehingga jumlah perempuan yang terlibat dalam UMKM semakin besar.

UMKM perempuan mengalami dampak yang paling parah dari pandemi, tetapi juga merupakan salah satu pendorong paling penting bagi pemulihan ekonomi dan stabilisasi ekonomi jangka penjang.

Berdasarkan data dari Kemenkop UKM RI, UMKM perempuan 34% merupakan usaha menenagah, 56% usaha kecil dan 52 % usaha mikro.

“Untuk mengurangi kesenjangan gender dalam digital terhadap perempuan, maka perempuan harus mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses TIK, kinerja ekonomi dan memperkecil bias gender melalui edukasi keterampilan dan literasi,” terangn Soraya.

Soraya berharap, adanya kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri  khususnya secara ekonomi dan mampu meningkatkan usaha informal menjadi usaha formal bagi perempuan dalam UMKM

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang dari perangkat daerah terkait, instansi vertikal, anggota DPRD Kaltim, Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Kaltim, lembaga/organisasi perempuan Kaltim, tokoh gender/masyarakat Kaltim maupun Perguruan Tinggi Samarinda.

Hadir menjadi nnarasumber Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi Kemen PPPA Eni Widiyanti, Praktisi Anti Korupsi Anto Ikayadi dan Manggala Informatika Ahli Muda Diskominfo Kaltim Noor Fitriantono. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Punya Peluang Besar Mengisi Pembangunan IKN

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berperan mengisi pembangunan dengan keahlian masing-masing.

Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara kaum perempuan harus ikut berkontribusi di semua sektor pembangunan.

“Perempuan-perempuan Kaltim harus bisa mengisi disemua sektor pembangunan, ini peluang yang sangat besar,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Prov Kaltim, HM Syirajudin dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 87,64% dari populasi perempuan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentasenya masih di bawah TPAK laki-laki sebesar 12,36%. Khususnya di bidang ekonomi, saat ini pemerintah berupaya mendorong perempuan untuk terlibat aktif menjadi bagian roda perekonomian.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal tersebut merujuk pada data BPS, dimana pada tahun 2021 terdapat 64,5% total UMKM yang dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Dan UMKM ini memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sekitar 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Syirajudin menambahkan, perempuan saat ini diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif, serta menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong era tatanan Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk itu, perempuan harus siap bangkit mandiri secara ekonomi dan memanfaatkan momentum, ketika Provinsi Kaltim menjadi Ibu Kota Negara baru, maka perempuan juga dituntut bisa berpartisipasi atau menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi di era digitalisasi ini.

“Perempuan jangan tertinggal di era digital, karena banyak sekali sekarang peluang-peluang melalui media sosial,” pintanya.

Ia harap perempuan tidak gagap teknologi di era digital saat ini. Dengan teknologi, perempuan dapat menyampaikan gagasan dan ide lebih cepat. (dkp3akaltim/rdg)

 

DKP3A Kaltim Gelar Penyusunan Probis dan SOP

Jakarta — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi.

Penyususnan peta proses bisnis pada setiap perangkat daerah bertujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan dan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip seperti definitif, sesuai urutan, pelanggan atau pengguna layanan, nilai tambah, keterkaitan, fungsi silang, dan sederhana.

“Peta proses bisnis bermanfaat agar mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan,” ujar Soraya pada kegiatan Penyusunan Peta Relasi Proses Bisnis (Probis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), berlangsung di Hotel Lumire Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Sementara penyusunan SOP meliputi efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada pengguna, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, kepatuhan hukum dan kepastian hukum.

Penyusunan SOP khususnya pada DKP3A Kaltim bertujuan untuk memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya., memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas, penunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas, meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

“Dan memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur, serta mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur,” terang Soraya.

 

Kaltim PEKA Gender, Nilai Agregat ARG 10 OPD Sebesar 16,76%

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menghadiri Seminar Proyek Perubahan (Proper) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Angkatan XIV yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara di Samarinda, Kamis (10/11/2022).

Wagub Hadi selaku mentor empat pejabat eselon II Pemprov Kaltim yang menjadi peserta pelatihan kepemimpinan itu, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Agus Tianur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Kurniawan, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Noryani Sorayalita dan Staf Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny.

Wagub Hadi mengatakan, proyek perubahan yang telah disampaikan dalam seminar, diharapkan bisa diaplikasikan secara maksimal dan perlu dikawal, sehingga bermanfaat bagi organisasi yang dipimpinnya.

“Proper ini penting, dan mereka juga sudah bertemu saya menyampaikan gagasan kepada saya selaku mentor,” ujar Wagub Hadi

Kepala DKP3A Noryani Sorayalita mengatakan, proper yang diinisiasinya berjudul Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim PEKA Gender). Hal ini dilatar belakangi karena capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim pada tahun 2021 sebesar 85,95, berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim pada tahun 2021 sebesar 66,64, berada pada urutan ke 25 dari 34. Sementara capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Semester I 2022 sebesar 4,07%.

Salah satu cara untuk memperbaiki indikator indeks tersebut adalah dengan meningkatkan ARG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).

Pelatihan PPRG bagi Tim Driver yaitu Tim Verifikasi RKA diselenggarakan oleh DKP3A Kaltim bekerjasama dengan BPKAD Kaltim.

“Pada saat akan dilakukan asistensi RKA perangkat daerah pada bulan November 2021, bertempat di Hotel Swissbell Balikpapan dengan narasumber Bapak Dr. H. Yusuf Supiandi, MA, Fasilitator Nasional PPRG dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujar Soraya.

Ia menambahkan, penguatan ARG untuk Tim Driver Pemprov Kaltim dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022. Sedangkan penguatan PPRG untuk Vocal Poin Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022.

Untuk mendapatkan besaran ARG, lanjut Soraya, Tim Advokasi PPRG melakukan pendampingan kepada 34 perangkat daerah untuk dilakukan tagging terhadap program dan kegiatan yang berpotensi untuk ditingkatkan ARG pada semester II tahun anggaran 2022 ini.

”Hasil pendampingan sebanyak 23 perangkat daerah yang program dan kegiatannya bisa di tagging dengan jumlah ARG sebesar Rp. 689.448.014.558,- dengan persentasi sebesar 5,23 persen,” terang Soraya.

Terjadi kenaikan ARG Provinsi Kaltim yang cukup sifnifikan pada semester II tahun 2022 untuk nilai agregat 10 perangkat daerah berada di atas 8% yaitu sebesar 16,76%.

Soraya menyebut pentingnya mengkampanyekan implementasi pengarusutamaan gender (PUG) kepada perangkat daerah dan masyarakat, sehingga apapun kebijakan yang dibuat dan diambil harus responsif gender agar kesejangan gender semakin kecil dan tercipta kesetaraan serta keadilan gender.

“Pemerintah Provinsi Kaltim agar membuat sistem aplikasi yang terpadu antara SIPD dan PPRG, sehingga memudahkan perangkat daerah dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam SIPD,” harapnya. (dkp3akaltim/rdg)

Wagub Launching Kaltim PEKA Gender dan SI JAKA MAEN SRULING

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni resmi melaunching dua proyek perubahan (Proper) yang merupakan proyeksi dari Peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional II Lembaga Administrasi Negara (PKN II LAN) Angkatan XIV tahun 2022 yang dilaksanakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Pusatlatbang dan KDOD) LAN Samarinda, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (3/11/2022).

Dua proper itu merupakan gagasan dari peserta, yakni Kepala Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita dengan judul Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim PEKA Gender).

Selanjutnya, Proper oleh Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Christianus Benny dengan judul Strategi Kebijakan Desa Mandiri  Energi Surya Ramah Lingkungan (SI JAKA MAEN SRULING).

“Alhamdulillah, saya bersyukur dua proper yang disusun ini adalah dimentori saya sendiri. Saya berharap dari dua strategi yang dibangun ini mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap Wagub Hadi Mulyadi ketika melaunching dua proper.

Menurut Wagub Hadi, kunci dari dibangun atau disusun dua proper ini tidak lain adalah adanya semangat kerja keras untuk membangun Kaltim secara berkelanjutan. Untuk itu, melalui proper ini, maka dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh siapa saja yang ingin membangun daerah.

Karena, kedua proper ini sangat besar manfaatnya, selain untuk kesejahteraan masyarakat juga mendukung peningkatan kualitas SDM di daerah. Artinya, dua proper ini sangat sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltim.

“Saya berharap proper ini tidak sampai dilaunching saja, tetapi harus berkelanjutan, sehingga apa yang disusun ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita menjelaskan, penyusunan Proper Kaltim PEKA Gender ini bertujuan bagaimana mendukung terlibatnya para stakeholder dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Juga meningkatnya anggaran responsif gender pada organisasi stakeholder yang terlibat.

Hasilnya, diharapkan terimplementasinya pengaruh utama gender guna mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima manfaat dan mengakses hasil pembangunan yang sama.

Sementara, dari Proper Si Jaka Maen Sruling, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra Christianus Benny menjelaskan, strategi proper dimaksud untuk mendukung bagaimana saat ini di Kaltim masih ada daerah atau desa belum menerima penerangan listrik agar terpenuhi.

Diantaranya, melalui program desa mandiri energi surya ramah lingkungan. Karena, tidak mungkin desa-desa bisa didukung dengan sumber penerangan listrik dari diesel seperti daerah perkotaan.

Untuk proyek perubahan ini, Kampung Mului, Desa Swan Slutung, Kabupaten Paser menjadi percontohannya.

Hadir ketika launching, sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kaltim.

UPTD PPA Kaltim Sebagai Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim saat ini telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Permepuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA Kaltim berlokasi di komplek Kantor DKP3A Kaltim Gedung C Lantai 1 Jalan Dewi Sartika Nomor 13, Samarinda.

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Permpuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

“Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban,” ujar Soraya.

Sementara Kepala UPTD PPA Kaltim Kholid Budhaeri mengatakan, tugas UPTD PPA Kaltim memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

“Jadi sebenarnya UPTD PPA menangani kasus kekerasan perempuan dan anak lintas kebupaten/kota, lintas provinsi dan lintas nasional. Kalau laporan masuk, ketika asal korban maupun pelaku berbeda daerah, maka melalui kelembagaan (DKP3A) akan melakukan koordinasi dengan UPTD PPA kabupaten/kota atau provinsi lain. Tetapi kalau laporan masuk ke UPTD PPA Provinsi, dan dari kita mampu menangani, langsung kita tangani,” ujarnya belum lama ini.

Kholid menjelaskan, mitra kerja UPTD PPA diantaranya yaitu Unit PPA Polda Kaltim dan Polres wilayah, Dinkes melalui rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas kecamatan di Kaltim, Dinas Sosial Kaltim, biro psikologi dan lembaga bantuan hukum.

Ia mengimbau, bagi masyarakat ataupun korban yang ingin melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa langsung ke UPTD PPA Kaltim atau melalui hotline 081350963019 atau 081351106707. Jam operasional UPTD PPA Kaltim dari Senin – Kamis pukul 07.30-16.00 WITA sedangkan Jumat pukul 07.30 – 11.30 WITA. (dkp3akaltim/rdg)

Capacity Building Bagi Pegawai DKP3A Kaltim

Jakarta — Upaya pengembangan kapasitas pegawai memang variatif, ada beberapa pegawai yang sangat respon positif, namun ada pula pegawai yang kurang respon terhadap upaya pengembangan kapasitas pegawai. Hal ini disebabkan pegawai kurang memiliki keinginan dan motivasi untuk melakukan pengembangan yang nantinya akan menghasilkan perubahan dan inovasi.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, beberapa pegawai memang masih stagnan dan hanya ingin fokus terhadap beban tugas di bidangnya serta tidak ingin memiliki beban kerja ganda atau lebih.

“Sehingga pentingnya pembentukan dan pengembangan kapasitas secara individu bagi pegawai,” ujarnya dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Sumber Daya Aparatur di Lingkungan DKP3A Kaltim, berlangsung di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (12/10/2022).

Hal ini juga sebagai upaya dukungan Misi I Gubernur Kaltim yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berahlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.

“Capacity Building juga bertujuan untuk memberikan penyegaran bagi pegawai sehingga dapat memperbarui ilmu dan semangat dalam bekerja,” imbuh Soraya.

Soraya melanjutkan, penataan PNS/Non PNS dalam jabatan ASN/Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim merupakan salah satu bagian dari penyederhanaan birokrasi. Untuk ASN yakni penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, dinamis dan responsif serta mendorong efisiensi dan efektisitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah pelayanan publik.

Sebagai informasi, peyetaraan jabatan dilingkungan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sendiri telah dilantik sebanyak 15 Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai di lingkup DKP3A Kaltim. Hadir menjadi narasumber Koordinator Ortala – Analis Kepegawaian Madya Kemen PPPA Prita Ismayani Sriwidyarti, TGUP3 Kaltim Abdullah Karim, dan Widyaiswara Madya BPSDM Kaltim Imbran. (dkp3akaltim/rdg)

Badan Publik Harus Perhatikan Empat Aspek Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Samarinda — Keterbukaan Informasi dikalangan Pemerintah terus dituntut karena Komisi Informasi (KI) melakukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan. Secara tidak langsung publik akan menilai sejauh mana kinerja badan publik saat melihat predikat dari KIP.

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, mengatakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berkualitas itu harus memperhatikan empat aspek yakni availability, accessibility, acceptability dan affordability.

“Jadi badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik itu harus memperhatikan availability yaitu informasinya harus tersedia, kemudian accessibility yaitu informasi itu bisa diakses. Misalnya di Kepolisian tersedia informasi tapi tidak bisa diakses, ya percuma,” kata Donny keynote speech pada Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Kepatuhan Badan Publik di Kaltim secara virtual, Selasa (20/9/2022).

Donny menegaskan, pelayanan informasi publik serta pemenuhan akses informasi bagi masyarakat merupakan jaminan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar.

“Jadi publik tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapat informasi tidak terkecuali orang yang berkebutuhan khusus, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan,” ucapnya.

Pemprov Minta Kanal Pengaduan di Kaltim Melebur Ke SP4N-LAPOR!

Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah bersepakat menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) sebagai aplikasi satu-satunya yang dapat menampung partisipasi masyarakat, baik aspirasi pengaduan dan permohonan informasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Katim Muhammad Faisal, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih mempunyai kanal pengaduan di masing-masing OPD untuk bisa melebur ke SP4N-LAPOR!.

“Karena kita sudah buat kesepakatan kepala OPD dengan gubernur, kemudian kesepakatan gubernur dengan kabupaten dan kota. Dimana setiap kabupaten dan kota terhubung dengan SP4N-LAPOR!,” ujarnya mewakili Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi pada kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pengaduan dan Pelatihan SP4N-LAPOR! Di Lingkungan Pemprov Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (15/9/2022).

Ia menambahkan, jika kanal pengaduan masing-masing OPD tidak bisa ditutup, masih bisa di akomodir salah satunya harus menginput manual ke SP4N-LAPOR!, sehingga bisa terkontrol sampai ke pusat pengaduan yang masuk dari masyarakat.

“Saya rasa sudah semua. Yang belum ini BUMD, kita harapkan juga sudah terhubung secepatnya melalui SP4N-LAPOR!,” imbuh Faisal.

Ia berharap melalui monitoring ini pelayanan dan pengelolaan pengaduan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui SP4N-LAPOR! kedepannya dapat mencapai sasaran strategis nasional yaitu mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpecaya.

Sementara Koordinator Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Andi Abd Razaq dalam laporannya memgatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi terkait kebijakan-kebijakan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM yaitu admin dari SP4N-LAPOR!.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yakni ditanggal 15 hingga 16 September 2022 diikuti 40 peserta dari OPD Kaltim maupun Kabupaten dan Kota. Hadir menjadi narasumber Pusat Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Republik Indonesia Alfian Afan Ghafar dan Kasi Pengelolaan Opini Diskominfo Kalsel.

Tampak Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltim Kusharyanto, Direktur Utama (Dirut) RSUD AW Sjahranie dr David Hariadi Masjhoer serta Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Iwan Setiawan.