Rakorda PPPA, Pemprov Kaltim Komitmen Kuat Turunkan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Balikappan — Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan baik fisik maupun psikis. Pemerintah Provinsi kalimantan Timur terus berupaya melakukan langkah-langkah komprehensif malalui keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor melalui Staf Ahli Bidang Sumber Daya, dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimnatan Timur memiliki komitmen kuat untuk melindungi perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dalam penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.

Namun, perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu atau takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya atau ada kendala lainnya seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan dan kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki sehingga perlu dilakukan pendampingan.

“Perempuan dan anak korban kekerasan harus mendapatkan akses yang mudah untuk menjangkau pusat layanan pengaduan sehingga dapat tertangani dengan cepat,” ujar Benny pada acara Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se Kalimantan Timur Tahun 2023 berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu malam, (15/2/2023).

Ia melanjutkan, lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih kurang terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Disinilah pentingnya kehadiran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai pusat layanan khusus dan rujukan, yang bermitra dengan pelayanan lainnya baik yang tersedia pada Instansi pemerintah maupun masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan, menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2021 kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 551 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 945 kasus. Melihat data-data tersebut perlu suatu upaya yaitu percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan dan penangganan korban kekerasan secara terpadu.

“Soraya menjelaskan, saat ini total korban kekerasan adalah 1012 korban terdiri dari 538 Korban Anak (53,2%) dan 474 Korban Dewasa (46,8%). Kasus terbanyak berada di Kota Samarinda sebanyak 458 kasus.

Ia menambahkan, dengan kegiatan ini akan memperoleh langkah pencegahan dan penanganan serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kebijakan .

“Dengan kegiatan ini, diharapkan kabupaten/kota yang hadir dapat memperoleh strategi percepatan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diterapkan di daerah masing-masing,” terang Soraya.

Hadir pada kegiatan ini, Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3), Kepala Dinas PPPA se Kaltim, Organisasi Perangkat Daerah terkait, UPTD PPA, Forum Anak Balikpapan, Perguruan Tinggi, BKOW Kaltim, dan media massa.

Hadir menjadi narasumber Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekekrasan Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Valentina Ginting, Kepala Diinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, dan Staf Legal dan Konselor Hukum Pusat Pengembangan Sumber Daya untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Rifka Annisa WCC, DI Yogyakarta Nurul Kurniati. (dkp3akaltim/rdg)

Pelaksanaan PBJ, Dibutuhkan SDM Andal dan Berkualitas

Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sosialisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang dilaksanakan di Hotel Golden Tulip Gedung Sudirman Tower Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir, Balikpapan, Selasa(31/1/2023).

Mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor, Asisten III Bidang Administrasi Umum, H Riza Indra Riadi mengatakan menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.

“Upaya mewujudkan SDM yang profesional diantaranya menyiapkan penyelenggaraan pelatihan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)”, ungkapnya.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), lanjutnya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas program pelatihan melalui kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (LPPBJ).

“BPSDM sebagai salah satu LPPBJ terakreditasi A di Indonesia guna peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” jelasnya.

Ia juga mengatakan pentingnya pemahaman tentang aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Setiap ASN, kini harus memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sebagai tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.

Melalui sosialisasi ini, dia berharap dapat meningkatkan SDM dalam pengadaan barang dan jasa di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Seluruh OPD dapat adaptif bergerak cepat sehingga kegiatan PBJ dapat dilakukan dimulai dari sekarang agar penyerapan anggaran yang ditargetkan dapat terpenuhi secara baik dan bertanggungjawab,” harapnya.

Kepala BPSDM Nina Dewi mengungkapkan dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah mengatur SDM PBJ harus mempunyai kompetensi teknis bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim”, ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini Widyaiswara Ahli Utama Bere Ali, para Kepala OPD Kaltim, Kepala Pusdiklat PBJ LKPP, dan para pejabat pengadaan pada perangkat daerah Provinsi Kaltim, narasumber dari Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP. (adpimprovkaltim)

Hasil Long Form SP2020, TFR Dan IMR Kaltim Terendah Se Kalimantan

SamarindaBadan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur merilis hasil Long Form Sensus Kependudukan 2020, yang berlangsung di Ruang Rapat BPS Kaltim, Senin (30/1/2023).

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana Nababan melalui Kepala Bagian Umum BPS Kaltim, Maibu Barwis Sugiharto dalam paparannya mengatakan, fertilitas Kalimantan Timur menurun dalam lima dekade terakhir. Penurunannya melebihi 3 poin dari 5.41 menjadi 2,18 pada Long Form SP2020 yang berarti hanya sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya.

Artinya program penurunan angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) di Kaltim menunjukkan hasil signifikan, karena TFR telah menuju Replacement Level.

“Penurunan angka kematian bayi/Infant Mortality Rate (IMR) di Kaltim lebih dari 80 persen,” paparnya.

Menurutnya, mortalitas Kaltim turun tajam dari 104 kematian bayi pada tahun 1971 menjadi 16 kematian bayi pada tahun 2022.

“IMR Provinsi Kaltim sebesar 15,51 yang berarti dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 15 hingga 16 kematian bayi sebelum usia satu tahun di Kaltim,”  ungkapnya.

Lanjutnya, capaian TFR dan IMR se Kalimantan yaitu Kalimantan Barat TFR 2,33 dan IMR 17,47, Kalimantan Tengah TFR 2,31 dan IMR 17,95, Kalimanta Selatan TFR 2,31 dan IMR 17,22 dan Kalimantan Utara TFR 2,35 dan IMR 16,65. Hal ini menunjukkan bahwa capain TFR dan IMR di Kaltim terendah se Kalimantan.

Kemudian, mobilitas penduduk Kaltim mengalami penurunan satu dekade terakhir, setelah empat dekade sebelumnya mempunyai tren meningkat. Migrasi seumur hidup tahun 1971 sebesar 5,57 persen, meningkat hingga 36,83 persen pada 2010 dan menurun pada 2022 menjadi 30,99 persen.

Untuk prevalensi disabilitas umur 5 tahun ke atas sebesar 1,31 persen, lebih rendah dibanding prevalensi disabilitas nasional yang sebesar 1,43 persen.

Penduduk berpendidikan rendah (maksimal tamat SMP) lebih banyak tinggal di perdesaan dibanding perkotaan. Sementara, penggunaan bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari dalam keluarga dan lingkungan sekitar semakin ditinggalkan oleh generasi muda.

Sementara, persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan di Kaltim sebesar 96,24 persen dengan sebaran merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), Noryani Sorayalita mengatakan data yang telah dirilis oleh BPS akan menjadi acuan DKP3A Kaltim.

“Dalam hal ini sebagai acuan untuk pembangunan Kaltim, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan menyebut sumber datanya,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Gubernur Minta OPD Tuntaskan Pengadaan Barjas Diawal Tahun

Samarinda — Provinsi Kaltim dinilai sebagai salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang menerima alokasi anggaran negara tertinggi.

Namun demikian, beberapa tahun terakhir realisasi penyerapan anggarannya masih kurang maksimal. Karena itu, Gubernur Isran Noor menegaskan pada 2023 ini agar realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai minimal 90 persen.

“Saya meminta agar seluruh OPD gerak cepat, tancap gas realisasi serapan anggaran. Sebab RPJMD 2018-2023 berakhir awal Oktober ini,” pesan Gubernur Isran Noor didampingi Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini.

Menurut Gubernur Isran, agar realisasi anggaran terpenuhi, maka sejak awal triwulan pertama sudah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa (barjas).

Sehingga ketika triwulan kedua sudah bisa dilaksanakan kegiatan dan program kerja, baik fisik maupun non fisik.

Misal, pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial harus berjalan cepat, sehingga pembayaran pun bisa mencapai 90 bahkan 100 persen.

“Yang sebelum-sebelumnya memang bisa terlambat, tapi jangan berulang kali. Jangan sampai ada keterlambatan, akibatnya serapan anggaran tak maksimal,” ungkapnya.

Makanya, PPTK dan KPA diimbau untuk memastikan agar pekerjaan bisa selesai sebelum Oktober.

Artinya, tiga bulan sebelum masa RPJMD 2018-2023 berakhir, laporan penyediaan barjas sudah bisa disampaikan ketika Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wagub Kaltim.

“Saya harap semua OPD semangat menyelesaikan tugasnya sesuai visi dan misi kita,” pesannya. (adpimprovkaltim)

Pemprov Kaltim Hibahkan Alat Perekaman/Pencetakan KTP-el Dan ADM

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan hibah peralatan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) kepada pemerintah kabupaten dan kota se Kalimantan Timur.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Kaltim H Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita pada Malam Ramah Tamah Hari Ulang Tahun Provinsi Kaltim ke66 di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Senin (9/1/2023).
Selain peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el, Gubernur juga mneyerahkan secara simbolis mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) kepada Kabupaten Kutai Timur dan Mahakam Ulu.
Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, adanya bantuan alat perekam dan pencetakan KTP-el ini diharapkan kabupaten/kota bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
“Di beberapa kabupaten dan kota sudah memiliki peralatan yang cukup banyak. Tetapi dengan bantuan peralatan ini akan semakin meningkatkan pelayanan pembuatan KTP-el kepada masyarakat. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu pada 2024,” ujarnya.
Soraya menambahkan, saat ini seluruh kabupaten/kota se Kaltim telah memiliki mesin ADM sehingga dapat mempermudah pengurusan dokumen kependudukan serta memutus mata rantai percaloan di Dukcapil. (dkp3akaltim/rdg)

Kepala OPD Tandatangani Pakta Integritas. Wagub : Tekad Berantas Korupsi Tidak Boleh Surut

Samarinda — Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, usai menerima piagam penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), juga menandatangani dokumen Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penandatanganan dokumen Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, serta WBBM oleh seluruh kepala OPD, merupakan tindak lanjut penandatanganan pakta integritas yang sebelumnya sudah dilakukan Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni pada puncak peringatan HUT ke-66 Provinsi Kaltim, di Plenary Hall Komplek Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, beberapa hari lalu.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan bahwa tekad dan komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh surut di Kaltim, dengan adanya penandatanganan pakta integritas setiap acara pelantikan pejabat, diharapkan tekad pemberantasan korupsi benar-benar mampu dilakukan dengan baik.

“Tekad dan komitmen pemberantasan korupsi di wilayah Kaltim tidak boleh surut, harus terus kita lakukan sampai kapanpun. Dan komitmen itu sudah menjadi bagian dari tekad kita semua,” tegas Wagub Hadi Mulyadi, usai penyerahan piagam penghargaan SAKIP dan PMPRB di lingkungan Pemprov Kaltim, di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Katim, Kamis (12/1/2023).

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan itu menambahkan, tekad dan komitmen anti korupsi ini terus digelorakan ke seluruh pegawai di lingkup Pemprov Kaltim, termasuk para pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan struktural dan wajib menandatangani pakta integritas setelah dilantik.

“Penandatanganan pakta Integritas adalah bentuk komitmen para pejabat yang saat ini sedang mengemban amanah. Diharapkan, pakta integritas ini mampu menjadi sarana pengingat para pejabat dari sikap dan perilaku menyimpang dari aturan yang berlaku,” tegasnya.

Wagub Hadi juga mengingatkan seluruh pejabat yang diberikan amanah, bahwa penandatanganan pakta integritas ini, bukanlah sekadar seremonial dan rutinitas semata, tetapi wajib diterapkan dalam melaksanakan program atau kegiatan yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

“Karena di dalam pakta integritas ini, terkandung rambu-rambu yang harus perhatikan, agar tidak salah dalam melangkah, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik,” pesannya.

Sementara penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim memiliki kategori “BB” dengan interpretasi Sangat Baik (Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, reviu dokumen perencanaan telah dilakukan mekanisme pengumpulan data kinerja sudah ada tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dimana tidak semua bidang yang mengimpelementasikan dan informasi kinerja pada dasarnya telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan kinerjanya). (adpimprovkaltim)

Jalan Santai HUT66 Wagub Instruksikan OPD Adakan Senam Sehat Di Lingkungan Masing-Masing

Samarinda — Jumat pagi pukul 07.10 Wita, bendera start dikibarkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi menandai dimulai jalan sehat semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Jalan Santai dimulai dari Halaman Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda diikuti ribuan warga Kalimantan Timur, Samarinda dan sekitarnya mengambil rute Jalan Wahid Hasyim berputar di simpang Kampus Widya Gama Mahakam Samarinda hingga kembali finish di Arena Pesta Rakyat Kaltim 2023 Gelora Kadrie Oening.

Tampak bersama peserta jalan santai, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para staf ahli gubernur dan asisten, pimpinan perangkat daerah dan kepala biro lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Kalau kita ingin maju dan sejahtera, pastikan kita semua dalam keadaan sehat dan bugar,” ucap Wagub Hadi Mulyadi mengawali sambutannya, sebelum melepas jalan santai, Jumat, (13/1/2023).

Dalam kegiatan yang diawali senam sehat bersama, wagub pun memotivasi warga Kaltim agar selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh dengan rutin berolahraga.

Dalam kesempatan yang sama, dia pun meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim agar melaksanakan olahraga senam bersama di lingkup instansinya masing-masing.

“Seluruh OPD mulai Januari ini, setiap minggu, silahkan pilih hari Jumat, Sabtu atau Ahad, harus ada senam di kantor masing-masing,” pintanya, seraya menambahkan satu bulan sekali dilakukan senam bersama yang semarak dan meriah dengan menyiapkan hadiah di setiap OPD.

Selain itu, olahraga jalan santai yang dikoordinatori Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim ini menurut mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini sangat positif dalam mengajak masyarakat gemar berolahraga.

“Yang terpenting dari itu semua, pastikan diri kita sehat semua agar tetap produktif berkarya,” harapnya.

Kepala Bapenda Kaltim Hj Ismiati mengungkapkan jalan sehat rutin setiap tahun dilaksanakan dalam rangka menyemarakkan HUT Provinsi Kaltim.

“Kami panitia menyiapkan 5 ribu kupon, hadiah utama satu paket umroh, satu unit kendaraan listrik, satu motor metik, puluhan sepeda gunung, kulkas, televisi, serta seratus bantal, hadiah langsung souvenir dan handuk sekitar seribu buah dengan menunjukkan bukti lunas pajak kendaraannya,” ujar Ismiati.

Hadiah jalan sehat disiapkan sponsor acara diantaranya PT Petromail, PT Energi Coal Prima, PT Prima Guna Parama serta pihak-pihak lain mitra Pemerintah Provinsi Kaltim.

Jalan sehat diakhiri dengan pembagian doorprize yang sebelumnya dihibur alunan tembang manis dan hentakan drum Wagub Hadi Mulyadi. (adpimprovkaltim)

Mama Ceria Merangkai Empon-Empon dan Bemamai

Samarinda — Gelaran Pesta Rakyat Kaltim (PRK) tahun 2023 bertabur kegiatan yang unik dan meriah. Salah satu yang turut menarik perhatian massa yakni kompetisi “bemamai” yang menjadi ajang unjuk tampil peserta dengan ciri khas Bahasa Daerah Banjar. Sebanyak 35 partisipan yang terdiri dari perwakilan OPD di Kaltim tampil membawakan berbagai sketsa jenaka yang menghibur namun tetap dikemas dengan pesan-pesan edukatif. Tak hanya bemamai, perlombaan lainnya yakni merangkai empon-empon yang juga diikuti puluhan peserta turut meramaikan selebrasi Hari Ulang Tahun ke-66 Kaltim di hari keempat yang bertemakan “Mama Ceria” tersebut.

Disaksikan ratusan pengunjung stan dari berbagai asal yang memadati halaman parkir Gelora Kadrie Oening Samarinda, Lomba-lomba ini sukses menghibur dan memberikan edukasi informasi bagi para penonton. Hal ini, diapresiasi oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita sebagai Koordinator. Kegiatan ini kolaborasi berbagai Perangkat Daerah, Dharma Wanita Persatuan Kaltim dan TP PKK Kaltim.

“Luar Biasa Antusiasme Peserta pada berbagai perlombaan kali ini. Semua penampilannya bagus-bagus, menghibur, bemamainya juga bukan hanya bemamai tanpa arah namun juga ada unsur edukasinya,” ujar Soraya , Kamis (12/1/2023).

Mantan Sekretaris Inspektorat Kaltim ini juga berterimakasih kepada seluruh unsur yang telah bersinergi menyukseskan acara sejak hari pertama PRK 2023 hingga berakhirnya nanti. Ia turut menyampaikan harapannya untuk umur panjang Benua Etam kedepannya.

“Selamat Hari Ulang Tahun yang ke-66 Provinsi Kaltim. Semoga Kaltim Terus Berdaulat dan masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Timur dapat sejahtera. Kita juga harapkan melalui pesta rakyat ini menjadi perayaan yang tak hanya meriah namun juga khidmat untuk warga seluruhnya,” imbuhnya.

Adapun daftar pemenang dalam perlombaan Bemamai dan Empon-empon antara lain :

Lomba Bemamai

  1. Juara 1 Diskominfo Kaltim
  2. Juara 2 BKKBN Kaltim
  3. Juara 3 Dinas Kehutanan Kaltim
  4. Juara Harapan 1 Satpol PP
  5. Juara Harapan 2 BAPPEDA
  6. Juara Harapan 3 Balitbangda

Lomba Merangkai Empon-empon

  1. Juara 1 Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim
  2. Juara 2 BPKAD Kaltim
  3. Juara 3 Disnakertrans Kaltim
  4. Juara Harapan 1 Dishub Kaltim
  5. Juara Harapan 2 DPRD Kaltim
  6. Juara Harapan 3 Dinas Kehutanan Kaltim

Diserahkan pula pada momen tersebut, Apresiasi / Penghargaan Internal Grup Senam DWP Prov Kaltim :

Kategori Ketua DWP OPD Teraktif Menghadiri Kegiatan Senam (DWP Satpol PP Prov Kaltim). Kategori Ketua DWP OPD Teraktif Menghadiri Kegiatan Senam (DWP Inspektorat Daerah Prov Kaltim). Kategori Ketua DWP OPD Teraktif Menghadiri Kegiatan Senam (DWP RSUD AWS)

Kategori Teraktif Berbagi Dokumentasi Foto/Video Kegiatan Senam Ny. Lisa Indra (DWP Dinas Sosial Prov Kaltim). Penghargaan Kategori Teraktif Penyegaran Sebelum Senam Melalui Tik – Tok, Ny. Endah (DWP Dinas Pendidikan Prov Kaltim). Kategori Terheboh Saat Kegiatan Senam Ny. Ria Jordy (DWP BPBD Prov Kaltim)

Kategori Teraktif Menghadiri Kegiatan Senam, Ny. Lisa Indra (DWP Dinas Sosial Prov Kaltim). Kategori Teraktif Menghadiri Kegiatan Senam Ny. Reni (DWP BKD Prov Kaltim)

Kategori Teraktif Menghadiri Kegiatan Senam & Menjalankan Tugas Bidang Lainnya Ny.Asma Riduan (DWP Sekretariat Daerah Prov Kaltim). Kategori Aktif Menghadiri Kegiatan Senam, Ny. Rusmadianti (DWP DPUPR & PERA Prov Kaltim). Kategori Anggota DWP Terbanyak Menghadiri Kegiatan Senam (DWP Inspektorat Prov Kaltim). Kategori Anggota DWP OPD Terbanyak Menghadiri Kegiatan Senam (DWP BPBD Prov Kaltim). Penghargaan Kategori Anggota DWP OPD Terbanyak Menghadiri Kegiatan Senam, DWP Dinas Perhubungan Prov Kaltim.

Balikpapan Raih 16 Panji Keberhasilan Pembangunan

Samarinda — Balikpapan menjadi salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki daya saing tinggi dalam kinerja pemerintahan.

Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan 16 panji keberhasilan pembangunan yang diserahkan langsung Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Senin (9/1/2023).

Secara khusus Gubernur Isran Noor menyampaikan selamat dan apresiasinya kepada seluruh kabupaten dan kota yang telah memperoleh panghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan tahun ini.

“Saya ucapkan selamat kepada Balikpapan peraih pertama, Samarinda kedua dan ketiga Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucapnya dihadapan jajaran Forkopimda Kaltim dan ribuan undangan HUT ke-66 Provinsi Kaltim.

Bagi orang nomor satu Benua Etam ini, penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan yang rutin setiap tahun diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada kabupaten dan kota yang dinilai memiliki kinerja dan kemajuan dalam bidang pelayanan dan kinerja pemerintahan.

“Semoga penghargaan ini mampu memacu kita semua untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Dalam HUT Provinsi Kaltim tahun ini para penerima panji keberhasilan pembangunan terdiri Balikpapan 16 panji, Samarinda 10 panji, Kutai Kartanegara 8 panji, Bontang 8 panji, Paser 7 panji, Berau 5 panji, Kutai Timur 5 panji, Penajam Paser Utara 1 panji, Kutai Barat 1 panji dan Mahakam Ulu 1 panji.

Selain panji keberhasilan pembangunan juga diserahkan penghargaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia kategori kabupaten/kota untuk terbaik pertama diraih Kutai Timur, terbaik kedua Berau dan terbaik ketiga Balikpapan.

Juga penghargaan kepada Camat Berprestasi dari kabupaten dan kota yang diraih Camat Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Edi Gunawan, Camat Samarinda Kota, Samarinda Anis Siswantini dan Camat Anggana Kutai Kartanegara Rendra Abadi.

Diakhir acara HUT Provinsi Kaltim dilakukan Penandatanganan dokumen Pakta Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi oleh Gubernur Isran Noor, Wagub Hadi Mulyadi dan Sekda Provinsi Kalitm Sri Wahyuni.

Dilanjutkan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan Gubernur Kaltim disaksikan Kepala Ombusdman RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Tampak hadir Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua/Wakil Ketua TP PKK Kaltim, Hj Norbaiti Isran Noor dan Wakil TP PKK Kaltim, Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, pimpinan perangkat daerah dan anggota DPRD Kaltim, TGUP3 Kaltim, pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga, pimpinan perusahaan dan BUMN/BUMND, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa dan pelajar.(adpimprovkaltim)

 

Peringatan HUT Kaltim Siap Digelar. Upacara Diikuti 1.231 Personil

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kaltim HM Syirajudin dan Plt Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad memimpin rapat finalisasi peringatan HUT ke-66 Provinsi Kaltim Tahun 2023, Rabu (4/1/2023).

Rapat di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, TNI/Polri, pimpinan instansi vertikal/kementerian/lembaga, perbankan dan BUMN/BUMD.

“Alhamdulillah, kita sudah tentukan apa-apa saja yang dilakukan menjelang peringatan, saat hari puncak hingga kegiatan beberapa hari selanjutnya,” ungkap Sekda Sri Wahyuni usai rapat finalisasi.

Untuk upacara peringatan HUT Provinsi Kaltim dilaksanakan pada Senin (9/1/2023) dipusatkan di Stadion Kadrie Oening Sempaja Samarinda.

“Seperti tahun sebelumnya, puncak peringatan dilakukan pada 9 Januari dan dilaksanakan upacara diikuti 1.231 personil dari TNI, Polri, ASN, mahasiswa dan pelajar,” sebutnya.

Rangkaian peringatan HUT Provinsi Kaltim tahun ini lanjutnya, diawali rapat paripurna istimewa DPRD Kaltim, sekaligus penyerahan penghargaan tokoh berjasa pada Kamis, 5 Januari 2022.

“Penghargaan diberikan kepada 23 tokoh berjasa di Kaltim,” ujarnya.

Selanjutnya, pada Jumat (6/1/2023) pagi dilaksanakan penyerahan tanda kehormatan satya lencana karya satya kepada 398 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.

Berikutnya, di hari yang sama digelar gladi kotor sekaligus gladi bersih upacara peringatan HUT Provinsi Kaltim di Stadion Kadrie Oening.

“Kita laksanakan sekitar pukul 14.00 Wita, atau jam 2 siang. Setelah paginya digelar penyerahan satya lencana karya satya bagi ASN,” jelasnya.

Ditambahkannya, peringatan puncak HUT Kaltim ditandai dengan upacara penyerahan panji-panji keberhasilan pembangunan sebanyak 62 panji.

“Juga penandatanganan dokumen fakta integritas dan piagam pencanangan zona integritas, serta penghargaan camat berprestasi oleh Gubernur Kaltim,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini juga menjelaskan tahun ini HUT dimeriahkan dengan gelaran pesta rakyat selama 5 hari (10 – 14 Januari) dipusatkan di Stadion Kadrie Oening Sempaja Samarinda, mulai pagi hingga malam.

“Jadi, rangkaian HUT tahun ini dimulai 5 hingga 14 Januari dengan berbagai kegiatan,” pungkasnya, seraya mengajak masyarakat Benua Etam turut menyemarakkannya. (adpimprovkaltim)