Archive for category: Sekretariat

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berperan mengisi pembangunan dengan keahlian masing-masing.

Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara kaum perempuan harus ikut berkontribusi di semua sektor pembangunan.

“Perempuan-perempuan Kaltim harus bisa mengisi disemua sektor pembangunan, ini peluang yang sangat besar,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Prov Kaltim, HM Syirajudin dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 87,64% dari populasi perempuan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentasenya masih di bawah TPAK laki-laki sebesar 12,36%. Khususnya di bidang ekonomi, saat ini pemerintah berupaya mendorong perempuan untuk terlibat aktif menjadi bagian roda perekonomian.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal tersebut merujuk pada data BPS, dimana pada tahun 2021 terdapat 64,5% total UMKM yang dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Dan UMKM ini memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sekitar 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Syirajudin menambahkan, perempuan saat ini diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif, serta menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong era tatanan Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk itu, perempuan harus siap bangkit mandiri secara ekonomi dan memanfaatkan momentum, ketika Provinsi Kaltim menjadi Ibu Kota Negara baru, maka perempuan juga dituntut bisa berpartisipasi atau menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi di era digitalisasi ini.

“Perempuan jangan tertinggal di era digital, karena banyak sekali sekarang peluang-peluang melalui media sosial,” pintanya.

Ia harap perempuan tidak gagap teknologi di era digital saat ini. Dengan teknologi, perempuan dapat menyampaikan gagasan dan ide lebih cepat. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim saat ini telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Permepuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA Kaltim berlokasi di komplek Kantor DKP3A Kaltim Gedung C Lantai 1 Jalan Dewi Sartika Nomor 13, Samarinda.

UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Permpuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

“Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban,” ujar Soraya.

Sementara Kepala UPTD PPA Kaltim Kholid Budhaeri mengatakan, tugas UPTD PPA Kaltim memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

“Jadi sebenarnya UPTD PPA menangani kasus kekerasan perempuan dan anak lintas kebupaten/kota, lintas provinsi dan lintas nasional. Kalau laporan masuk, ketika asal korban maupun pelaku berbeda daerah, maka melalui kelembagaan (DKP3A) akan melakukan koordinasi dengan UPTD PPA kabupaten/kota atau provinsi lain. Tetapi kalau laporan masuk ke UPTD PPA Provinsi, dan dari kita mampu menangani, langsung kita tangani,” ujarnya belum lama ini.

Kholid menjelaskan, mitra kerja UPTD PPA diantaranya yaitu Unit PPA Polda Kaltim dan Polres wilayah, Dinkes melalui rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas kecamatan di Kaltim, Dinas Sosial Kaltim, biro psikologi dan lembaga bantuan hukum.

Ia mengimbau, bagi masyarakat ataupun korban yang ingin melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa langsung ke UPTD PPA Kaltim atau melalui hotline 081350963019 atau 081351106707. Jam operasional UPTD PPA Kaltim dari Senin – Kamis pukul 07.30-16.00 WITA sedangkan Jumat pukul 07.30 – 11.30 WITA. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Keterbukaan Informasi dikalangan Pemerintah terus dituntut karena Komisi Informasi (KI) melakukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan. Secara tidak langsung publik akan menilai sejauh mana kinerja badan publik saat melihat predikat dari KIP.

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, mengatakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berkualitas itu harus memperhatikan empat aspek yakni availability, accessibility, acceptability dan affordability.

“Jadi badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik itu harus memperhatikan availability yaitu informasinya harus tersedia, kemudian accessibility yaitu informasi itu bisa diakses. Misalnya di Kepolisian tersedia informasi tapi tidak bisa diakses, ya percuma,” kata Donny keynote speech pada Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Kepatuhan Badan Publik di Kaltim secara virtual, Selasa (20/9/2022).

Donny menegaskan, pelayanan informasi publik serta pemenuhan akses informasi bagi masyarakat merupakan jaminan hak asasi yang diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar.

“Jadi publik tidak boleh dihalang-halangi untuk mendapat informasi tidak terkecuali orang yang berkebutuhan khusus, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan,” ucapnya.

Samarinda — Kaltim Expo 2022 berlangsung sukses dan lancar hingga penutupan. Bahkan, peserta yang mengikuti pun tersebar dari kabupaten/kota se Kaltim.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor meminta penyelenggara (DPMPTSP Kaltim) pada tahun selanjutnya dapat dilaksanakan kembali dengan mengundang peserta dari provinsi lain di Indonesia.

“Alhamdulillah Kaltim Expo berlangsung lancar dan sukses. Bahkan, transaksi dari stan yang dibuka juga meningkat. Saya minta tahun depan juga diundang peserta dari seluruh provinsi di Indonesia,” ucap Isran Noor ketika menutup rangkaian Kaltim Expo 2022, di Atrium Big Mall Samarinda, Minggu (28/8/2022).

Menurut Isran pelaksanaan seperti ini wajib dilanjutkan di tahun-tahun depan. Karena, Isran merasa bangga, momentum event seperti ini mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha.

“Makanya, saya minta tahun depan Expo diikuti seluruh peserta dari kabupaten se Kaltim dan juga seluruh Indonesia. Karena, mereka sering mengundang dan kita selalu hadir. Jadi, tahun depan saya minta dilanjutkan, tapi mengundang peserta dari luar Kaltim,” pintanya.

Kepala DPMPTSP Kaltim Puguh Harjanto mengatakan, bersyukur karena Kaltim Expo berlangsung lancar dan sukses. Bahkan transaksi yang terjadi tembus mencapai Rp3,5 miliar.

“Dari pelaksanaan selama lima hari sejak 24-28 Agustus, transaksi yang berlangsung selama Expo mencapai kurang lebih Rp3,5 miliar,” jelas Puguh.

Puguh juga menjelaskan, melalui Expo ini penyelenggaraan dilakukan atas kerja sama DPMPTSP Kaltim dengan PT ADW bersaudara. Expo diikuti 95 stan, yang terdiri 75 stan dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, 20 stan UMKM dan lima stan otomotif0

Penyelengara juga memberikan apresiasi melalui penilaian bagi para peserta Kaltim Expo, yakni Stand Kreatif dimenangkan juara I Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, juara II BSPJI Surabaya dan ketiga Pemkot Bontang. Stan Informasi Publik juara I Bapenda Kaltim, juara II Diskominfo Kaltim dan juara III Dinkes Kaltim. Stand Terinovasi, juara I Disperindagkop Samarinda, juara II Dispar Kaltim dan juara III Pemkab Kutim. Stan terbaik juara I DKP3A Kaltim, juara II DPMPTSP Samarinda dan juara III Pemkot Balikpapan. Sedangkan Stan Favorit diterima TP PKK Kaltim. (adpimprovkaltim)