Percepat Penyusunan GDPK Kaltim

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan kegiatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi (GDPK) Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, GDPK memuat 5 pilar yang pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan.

“Bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgent,” ujar Halda.

Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudkan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan

Sebagai informasi, Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama Kemenko PMK, Bapenas dan BKKBN mendorong penyusunan GDPK. Tercatat 32 Provinsi sudah meloporkan kecuali Kaltara dan Papua Barat dan hanya 9 Provinsi yang meyusun 5 Pilar. Sedangkan untuk GDPK kabupaten/kota se Indonesia sebanyak 337 dengan 87 diantaranya yang menyusun dengan 5 Pilar.

“Sedangkan Kaltim sendiri telah menyusun GDPK Provinsi Kaltim Tahun 2010-2035  pada tahun 2012, dan 10 Kabupaten dan Kota juga telah menyusun GDPK dalam 1 pilar terkecuali Kota Balikpapan yang telah meyusun GDPK dengan 5 Pilar,” imbuh Halda.

Kabupaten Kukar, Kubar, Kutim dan PPU penyusunan tahun 2014 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2010-2035. Kabupaten Paser, Berau dan Mahulu penyusunan tahun 2019 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2015-2035. Sementara, Kota Samarinda dan Bontang penyusunan tahun 2014 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2010-2035.

Kegiatan ini diikuti BKKBN Kaltim, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se Kaltim, OPD terkait dan Lembaga Pemerhati Kependudukan. Hadir menjadi narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN RI  Lisna Prihantini. (dkp3akaltim/rdg)

Perceraian Meningkat, DKP3A Kaltim Gelar Konseling Catin

Samarinda — Untuk mencegah terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat perlu adanya komitmen antara pemerintah, LM dan stakeholder terkait untuk bersinergi bersama-sama mempunyai program bagi para remaja baik laki-laki maupun perempuan yang kelak akan menjadi calon pengantin.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua hati dan dua individu, akan tetapi yang penting apa tujuan dari pernikahan itu sendiri. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar saling mengerti dan tepo seliro untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan.

“Namun dalam perjalanannya berumah tangga pasti akan menemui problematika dalam kehidupan yang semula tidak kita bayangkan akan terjadi ternyata tidak seperti dulu semua berjalan dengan manis gimana Semua terlihat indah terasa bahagia  serasa dunia milik kita berdua,” ujar Halda pada kegiatan Advokasi / Konseling Calon Pengantin, berlangsung di Ruang Rapat Kartini DKP3A Kaltim, Selasa (20/10/2020).

Tujuan perkawinan yang ideal, lanjut Halda, tidak mudah digapai karena banyak kendala atau permasalahan yang menuntut setiap pasangan harus lebih arif menyikapinya tidak menyalahkan satu dengan lainnya.

Selain itu, keterbatasan ruang gerak anggota keluarga di masa pandemic Covid-19 akan menimbulkan kejenuhan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga jangan sampai pandeminya berlalu keluarga meninggalkan masalah yaitu banyaknya yang bercerai.

Kasus perceraian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang Kompleks seperti masalah ekonomi  dan orang ketiga (another woman or man) serta KDRT.

Halda menambahkan, di Kaltim pada tahun 2018 kasus perceraian tercatat sebanyak 2249 kasus Kemudian pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 7803 kasus.

“Kasus perceraian di Kota Samarinda adalah yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebanyak 2665 kasus dimana 70% kasus karena gugat cerai dari istri dan 30% talak cerai dari suami dan kasus perceraian kebanyakan di usia 40 tahun ke bawah,” terang Halda.

Melihat data ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya untuk mencari solusi untuk menekan angka perceraian tersebut salah satunya adalah kegiatan Advokasi/Konseling bagi Catin.

Halda juga berpesan, saat mengarungi bahtera rumah tangga beberapa kunci ketahanan dalam membina rumah tangga adalah sabar, hidup sederhana, gotong royong dalam rumah tangga, adanya komunikasi antar anggota keluarga dan komitmen suami dan istri.

Kegiatan ini diikuti 20 pasang catin. Hadir menjadi narasumber Kepala KUA Samarinda Ilir Imtiqa dan Psikolog Yayasan Sinar Talenta Widarti.(dkp3akaltim/rdg)

Manfaatkan Bonus Demografi Dalam Pembangunan

Samarinda — Menurut BPS, tahun 2020 – 2035 diperkirakan Indonesia akan menikmati Bonus Demografi, dimana Jumlah Penduduk Usia Produktif (Rentang umur 15-64 tahun) lebih besar daripada usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas), kondisi ini sangat langka dan peluang Bonus Demografi hanya sekali terjadi dalam satu generasi oleh sebab itu pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan Bonus ini dengan baik.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, dari Piramida Struktur Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, usia produktif telah mencapai 69,8% dari jumlah penduduk maka dapat disimpulkan Kaltim telah memasuki Bonus Demografi.

“Bonus Demografi juga merupakan suatu Fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi Pembangunan (Demografi Deviden) karena Jumlah penduduk usia produktif lebih besar,” ujarnya dalam kegiatan Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Menunjang Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Selasa (6/10/2020).

Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang berkah jika berhasil mengambil manfaatnya. Disisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, agar masyarakat menyiapkan diri mulai dari keluarga sendiri, karena keluarga yang berkualitas merupakan tempat pertama dan utama untuk mencetak manuasia yang berkualitas. Sehingga akhirnya mampu mencetak generasi yang berkualitas.

Halda melanjutkan, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim berada pada urutan ketiga se Indonesia berturut-turut sejak tahun 2017 – 2019 setelah DKI dan Yogyakarta. IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Sementara menurut BPS jumlah Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017, Kaltim berada pada urutan keempat setelah Maluku Utara, Maluku, Sulawasi utara, disusul Kalimantan Utara.

Melihat kondisi Bonus Demografi tersebut, lanjut Halda, bila SDM yang ada mulai saat ini tidak disiapkan dengan baik maka Bonus Demografi tidak bernilai apa-apa. Maka proporsi penduduk usia produktif yang sedemikian besar pada saat itu hanya akan menciptakan dampak buruk pada pembangunan dan menjadi beban bagi pemerintah.

Untuk memanfaatkannya, perlu didukung semua pihak untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam menyikapi Bonus Demografi yang saat ini dihadapi, guna memanfaatkan peluang yang ada untuk pembangunan.

DKP3A Kaltim Koordinasi Lapangan

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Koordinasi Lapangan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang, Jumat (2/10/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Bontang berada pada urutan terbawah untuk capaian Unmet Need dan Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (mPCR).

Untuk mPCR Kota Bontang 2020 masih dibawah 72,0, per bulannya cenderung turun. Hanya pada awal tahun dengan capaian diatas 68,0. Pada triwulan ke-3 bulan Juli dan Agustus semakin menurun dari 66,4 ke 66,2. Hal ini berada di bawah target kaltim yaitu sebesar 66,2 dan target nasional sebesar

“Sedangkan capaian Unmet Need (Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) diatas 15,7. Grafik terus naik walau sempat turun. Pada bulan Februari dengan capaian 18,2 dan bulan berikutnya hingga data Agustus mencapai 20,5,” ujarnya.

Hal ini juga menunjukkan masih belum mencapai target Kaltim 8,3 maupun target Nasional 12,8. Sebagai informasi, data Unmet Need per kecamatan antara lain, Bontang Utara 22,4, Bontang Selatan 21,5, dan Bonang Barat 13.

Halda menlanjutkan, dalam masa pandemi Covid-19, tantangan  pelaksanaan  program  KB  cukup berat dirasakan oleh tim di lapangan. Halda mengimbau, meskipun terbatas namun pelayanan tetap dapat dilakukan secara online dan sharing kegiatan lapangan antar kecamatan dan kelurahan.

“Upaya penurunan Unmet Need dapat dilakukan dengan upaya peningkatan KIE oleh Dinas/Instansi, mitra kerja dan PKB/PLKB bersama petugas faskes KB dengan perbanyak media KIE dan penyuluhan,” imbuh Halda.

Selain itu, perlu pendekatan dan peran serta tokoh-tokoh adat/agama/masyarakat. ditambah juga dengan peran aktif IBI dan IDI, sehingga memaksimalkan segala potensi yang ada termasuk Mupen dan Muyan serta peran serta mitra dalam menjangkau wilayah-wilayah yang aksesnya sulit dan terpencil.

 

 

Penguatan Ketahanan Keluarga

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyelenggarakan kegiatan workshop ketahanan keluarga dengan tema Penguatan Ketahanan Keluarga Di Era Globalisasi dan Di Masa Pandemi Covid-19, berlangusng secara virtual, Senin (28/9/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, keluarga memiliki peranan yang sangat penting karena keluarga merupakan awal terbentuknya SDM yang menentukan kualitas individu menjadi generasi penerus dan pemimpin masa depan. Keluarga merupakan lingkup pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, norma, moral dan pembentukan kepribadian anggotanya.

“Sementara ketahanan keluarga yaitu sebagai suatu kondisi keluarga yang memiliki keutuhan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik, materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya dalam meningkatkan kebahagiaan lahir dan batin,” ujar Halda.

Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat atau kebahagiaan lahir dan batin, lanjut Halda, dapat diukur dengan indeks kebahagiaan atau indeks of Happiness sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kebahagiaan masyarakat.

“Menurut BPS, indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 berada pada angka rata-rata 70,69. Kaltim berada di urutan keempat setelah Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Kaltim dan Kaltara. Berarti sebagian besar masyarakat Kaltim Sejahtera (71.57) karena bahagia namun tidak seluruhnya karena masih terdapat masyarakat yang hidupnya miskin (6%),” imbuh Halda.

Halda menambahkan, pada kondisi pandemi Covid-19 yang telah dirasakan hampir 7 bulan membawa dampak yang luar biasa, terutama sektor ekonomi yang berdampak secara nasional. Demikian juga dampak skala rumah tangga yaitu beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks. Di satu pihak pengeluaran bertambah sedangkan kepala keluarga tidak bekerja lagi atau di PHK, anak sekolah harus belajar di rumah sehingga rumah menjadi pusat aktivitas seluruh anggota keluarga.

Dengan keterbatasan ruang gerak anggota keluarga akan melahirkan kejenuhan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga terjadi pertengkaran, KDRT, perselingkuhan, suami yang tidak bekerja untuk mencari nafkah dan lain-lain.

Namun dibalik masalah itu semua pasti ada hikmah bagi keluarga yaitu waktu berkumpul menjadi lebih banyak, lebih kompak, orangtua mempunyai waktu untuk mendidik anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai agama, pendidikan, moral dan sebagainya.

“Kami menyadari bahwa betapa besar beban keluarga pada masa pandemi ini sehingga pentingnya memberikan wawasan bagaimana anggota keluarga menjalani peran dan fungsinya masing-masing,”

Sementara, menurut data Simfoni 2020, kasus kekerasan di Kaltim di masa pandemi mengalami penurunan yaitu sebanyak 290 kasus, namun angka perceraian mengalami peningkatan. Menurut data dari Pengadilan Agama Kaltim kasus cerai gugat sebanyak 1058 kasus dan kasus cerai talak 358 kasus Artinya bahwa perempuan lebih banyak yang menuntut cerai.

Workshop ini diikuti OPD terkait, Dinas PPPA dan KB kabupaten/kota, perwakilan BKKBN Kaltim, BKOW Kaltim, KPPI Kaltim dan Forum Anak Kaltim. Hadir menjadi narasumber Ketua TP-PKK Kaltim Norbaitu Isran Noor, Co Founder Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hasyim dan Pakar Gender dan keluarga IPB Heirin Puspita. (dkp3akaltim/rdg)

Capai Kualitas Bangga Kencana

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi secara resmi membuka Rapat Telaah Tengah Tahun (Review) Program Bangga Kencana Tahun 2020 yang diinisiasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim secara virtual, Rabu (2/9/2020).

“Saya bangga karena kita terus bekerja ditengah pandemi, ditengah krisis yang belum berkesudahan, tetapi masih mampu bekerja dan berkontribusi untuk negara. Optimisme tinggi seiring dengan pengujian vaksin Covid-19 dan bisa segera diberikan kepada masyarakat, sehingga pada 2021 diharapkan kita bisa kembali ke kehidupan normal,” kata Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi meminta jajaran BKKBN Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait dapat menginventarisasi dan memberikan solusi terkait masalah-masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian yang terjadi di Kaltim.

Selain menjalankan program bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana), Hadi berharap BKKBN bersama Pemprov Kaltim terus semangat dan bekerja keras, mengkampayekan pentingnya keluarga yang berkuaitas demi terwujudnya keluarga yang mempunyai rencana berkeluarga, punya anak, pendidikan dan sebagainya. Sehingga akan terbentuk keluarga-keluarga berkualitas.


“Melalui review Program Bangga Kencana ini, Insya Allah saya yakin dalam waktu 4 bulan, tidak hanya capaian kuantitas, tetapi capaian secara kualitas dapat dipenuhi, bagaimana keluarga di Kaltim memiliki rencana hidup dan keluarga tertata rapi,” pesan Hadi.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Muhammad Edi Muin menyampaikan pada semester pertama (Januari-Juni 2020) jumlah peserta KB baru sebanhak 31.313 akseptor atau 25 persen dari target sebanyak 125.226 akseptor.

“Jumlah tersebut separuh lebih rendah dari capaian pada bulan yang sama pada 2019. Untuk peserta KB aktif telah tercapai 72 persen dari target 66,21 persen,” ujarnya.

Pemenuhan alat kontrasepsi (alkon) di fasilitas kesehatan (faskes) 82,1 persen dari 100 persen faskes yang teregistrasi.
“Pada peringatan Harganas dicanangkan program 1 juta akseptor secara nasional, Kaltim berkontribusi 20.926 akseptor atau 160,3 persen dari yang ditargetkan 13.073 akseptor,” jelasnya.

Pada pelaksanaan program bangga rencana tahun 2020 sasaran kegiatan yang menjadi fokus perhatian dititik beratkan pada kualitas keluarga remaja sebagai kaum milenial yang sehat dan mandiri serta peran Kampung KB atau Kampung berkualitas. Diharapkan mampu menjadi miniatur pembangunan yang menggambarkan keterlibatan institusi secara terpadu.

Oleh karena itu, gambaran hasil tentang sejauh mana pelaksanaan program bangga kencana pada semester pertama akan dijadikan acuan strategis dalam menentukan strategi operasional pada semester kedua.

Hadir Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat Taviv Agus Riyanto, Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad, serta Kepala BKKBN kabupaten/kota se Kaltim.

DKP3A Kaltim Upayakan Penurunan Persentase Unmet Need

Samarinda — Kebutuhan  ber-KB  yang  tidak  terpenuhi  bersifat multi dimensional  karena  dipengaruhi  berbagai  faktor seperti  karakteristik  demografi,  sosial  ekonomi,  sikap, akses dan kualitas pelayanan. Dalam masa pandemi Covid-19, tantangan  pelaksanaan  program  KB  cukup berat dirasakan oleh tim di lapangan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kondisi yang mengharuskan masyarakat hidup dalam New Normal dengan penerapan ketentuan kehidupan baru, maka ini dapat menjadi faktor rendahnya capaian sasaran pada target.

“Persentase  capaian  unmet  need  Kaltim  15,7, dibanding  dengan  target nasional  masih  memiliki selisih sebesar 2,9 poin, dan masih jauh dari target Kaltim dikisaran 8,3,”  ujarnya pada Webinar Pengendalian Penduduk dalam Upaya Penurunan Persentase Unmet Need di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Kamis (13/8/2020).

Penyebab tingginya angka Unmet Need, lanjut Halda, antara lain pemahaman dan pengetahuan tentang keluarga berencana, budaya likal masih belum terbuka dan, letak geografis, akses jauh dan terpencil serta sulit dijangkau oleh tenaga kesehatan.

“Upaya penurunan Unmet Need dapat dilakukan dengan upaya peningkatan KIE oleh Dinas/Instansi, mitra kerja dan  PKB/PLKB bersama petugas faskes KB dengan perbanyak media KIE dan penyuluhan,” imbuh Halda.

Selain itu, perlu pendekatan dan peran serta tokoh-tokoh adat/agama/masyarakat. ditambah juga dengan peran aktif IBI dan IDI, sehingga memaksimalkan segala potensi yang ada termasuk Mupen dan Muyan serta peran serta mitra dalam menjangkau wilayah-wilayah yang aksesnya sulit dan terpencil.

Sebagai informasi, kinerja yang harus dicapai dalam program Banggakencana antara lain, menurunkan Angka Kelahiran Total dari rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya (Total Fertility Rate/TFR), menaikkan Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (mPCR) dan peserta KB aktif Alat Kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta menurunkan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need).

Sementara Rencana Strategis (Renstra) DKP3A Kaltim tahun 2019-2023, pembangunan kependudukan meliputi 5 aspek penting terdiri dari, kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi, serta penyerasian kebijakan kependudukan melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

“Oleh karenanya penyerasian kebijakan kependudukan melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana memegang peran penting dalam pencapaian tersebut,” katanya

Advokasi dan KIE yang melibatkan penyuluh KB/PLKB maupun kader lainnya harus mampu menyakinkan bahwa menggunakan kontrasepsi atau ber-KB sangat bermanfaat untuk masa depan keluarga menuju keluarga berkualitas.

Webinar ini diikuti Dinas PPPAKB se Kaltim, hadir manjadi narasumber Kepala BKKBN Kaltim, HM Edi Muin dan Kepala DP2KBP3A Paser, Hadijah. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Ajak Masyarakat Bijak Gunakan Internet

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, berdasarkan data kemenkes dan kemendikbud tahun 2017, sebanyak 95,1% remaja SMP dan SMA di 3 kota besar di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Aceh telah mengakses situs Pornografi dan menonton video pornografi lewat internet. 0,48% diantaranya diketahui teradiksi ringan, dan 0,1% teradiksi berat.

“Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),  bahwa pengguna internet di Indonesia menempati peringkat 5 dunia dengan jumlah pengguna 132,7 juta orang,  Dari jumlah itu, sebanyak 18,4 % atau 24,4 juta orang pengguna internet di Indonesia adalah usia anak dan remaja dengan kisaran usia 10-24 tahun,” ujar Halda pada Webinar Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dengan tema “Dampak Pornografi Terhadap Pergaulan Remaja di Era Globalisasi”, secara virtual atau melalui Zoom Meeting, Rabu (29/7/2020).

 

 

 

 

 

 

Halda menambahkan, dengan usia yang masih sangat rentan dan banyak yang tidak tahu etika berinternet dengan baik, sehingga pornografi, kejahatan dunia maya serta penggunaan media sosial yang berlebihan bisa menjadi ancaman bagi anak dan remaja.

“Besarnya arus globalisasi, informasi yang tidak terkendali akan berdampak positif dan negatif bagi anak-anak dan remaja, untuk itu diperlukan self kontrol dan kesadaran dari diri kita masing-masing. Anak-anak dan remaja harus memiliki ketangguhan untuk melindungi diri dari hal-hal yang negatif, banyak hal-hal positif dari internet untuk kita menjadi lebih produktif.,” kata Halda.

Ia juga menjelaskan, data DKP3A Kaltim terkait jumlah penduduk Kaltim semester II tahun 2019 berjumlah 3.630.765, 30% dari jumlah tersebut adalah anak (0-<18th) 1.210.255, yang merupakan generasi penerus bangsa.

“Masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. Oleh sebab itu mereka harus menjadi generasi yang sehat dan berkualitas,” imbuh Halda.

Lebih lanjut, pengetahuan kesehatan reproduksi penting untuk anak dan remaja sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta bersikap dan berprilaku yang positif tentang kesehatan dan terhindar dari TRIAD KRR (menunda usia perkawinan, menghindari seks pranikah dan narkoba), sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dimasa mendatang.

Halda mengajak seluruh seluruh masyarakat menggunakan internet secara bijak dan peran orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi, mengarahkan dan mengontrol anak-anaknya.

Webinar ini diikuti oleh Forum Anak Kaltim dan kabupaten/kota, PKBI Kaltim, PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Hadir menjadi narasumber pada webinar  Ketua Penghimpunan Masyarakat Tolah Pornografi Azizah Subagijo, dan Sekretaris BKKBN AL Khafid Hidayat. (dkp3akaltim/rdg)

BKKBN Gelar Persiapan Gerak PKK-KB-Kes

Samarinda — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim melaksanakan Rapat Persiapan Gerak PKK-KB dan Kesehatan Tingkat Provinsi Kaltim, secara virtual, Jumat (24/7/2020).

Kasubbid Hubalila BKKBN Kaltim Sri Haryani mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang merata, upaya kesehatan lingkungan di rumah dan permukiman yang bersih, sehat dan berkualitas dalam Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan sebagaimana tertuang dalam upaya pencapaian RPJM-RPJP.

Lebih lanjut, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kader/pengelola program pada masing-masing kelompok kegiatan, meningkatkan kualitas dimasing-masing kelompok kegiatan, meningkatkan jumlah keluarga yang ikut dalam kelompok masing-masing kelompok kegiatan.

“Selain itu, meningkatkan jumlah peserta KB Baru maupun peserta KB Aktif, meningkatkan jumlah peserta KB Pria secara kuantitatif, meningkatkan usia perkawinan bagi para PUS Baru dan meningkatkan jumlah remaja yang mendapat informasi tentang masalah-masalah Reproduksi Remaja,” ujarnya.

Kegiatan ini juga memiliki lokus persentase kesertaan ber-KB seperti MKJP & Non MKJP. Ketersedian kelompok-kelompok KKBPK dan cakupan Partisipasi keluarga terhadap poktan tersebut seperti BKB, BKR, BKL, UPPKS, Posyandu, dan sebagainya., % Kepemilikan keluarga terhadap administrasi kependudukan seperti KK, KTP, Akta kelahiran, karytu BPJS, KIS,  Kondisi infrastruktur Kampung KB seperti Jalan, sarana air bersih, lingkungan, rumah tempat tinggal, Ketersediaan sarana-prasarana yang menggambarkan sosialisasi/KIE below the line di Kampung KB seperti papan nama jalan/gang, poster, banner, baliho, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong; dan Inovasi yang dihasilkan.

Berencana Itu Keren

Samarinda — Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-27 tahun 2020 diperingati Senin, 29 Juni 2020, dengan pemecahan rekor MURI Pelayanan KB serentak 1.000.000 akseptor di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kaltim.

Khususnya di ibu kota Benua Etam, Samarinda, terdapat lima titik pelaksanaan, salah satunya di Klinik Kartika Jaya Jalan Merdeka 3, Sungai Pinang, yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Wagub Hadi Mulyadi mengungkapkan peringatan Harganas ke-27 bukan hanya sekedar pemecahan rekor tetapi bagaimana menciptakan keluarga berencana yang kehidupannya itu benar-benar terencana.

Dirinya berharap momentum ini menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran agar hidup dan berkeluarga itu penuh perencanaan.

“Berencana itu keren sesuai tagline. Dalam kehidupan dan berbagai aktifitas, semua pekerjaan, bisnis dan sebagainya jika dilaksanakan dengan perencanaan maka hasilnya Insya Allah baik. Makanya keluarga pun harus direncanakan sehingga kita punya ukuran dan evaluasi apa yang sudah maupun belum dicapai. Bagi masyarakat agar merencanakan kehidupannya, khususnya dalam keluarga. Jangan nenikah dini, jangan juga menikah terlalu tua. Itu intinya perencanaan. Menikah lah pada jenjang usia 20-30 tahun,” pesan Hadi Mulyadi.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Muhammad Edi Muin mengatakan, pada peringatan Harganas ke-27 2020 kali ini perayaan dilakukan dengan cara yang sederhana tetapi penuh hikmah ditengah pandemi Covid-19.

Sesuai dengan tema “BKKBN baru, dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu” serta dengan tagline “Berencana itu keren.

“Pemecahan rekor MURI 1 juta akseptor ini secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah wujud nyata pemerintah tetap hadir ditengah masyarakat bersama BKKBN,” ujar Edi Muin.

Tampak hadir, Sekda Kota Samarinda Sugeng Chairuddin, Kepala DPPKB Kota Samarinda Nurul Mu’minayati, Camat Sungai Pinang St Hasanah, Sekcam Sungai Pinang Didi Zulyani dan Ketua TP PKK Kecamatan Sungai Pinang Noor Azidah Azis. (humasprovkaltim).