Aparatur BKKBN Berperan Optimal Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa peningkatan kualitas penduduk sangatlah penting. Tekad pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penduduk tercermin dalam visinya, terwujud masyarakat Kalimantan Timur yang unggul, maju dan sejahtera yang dijabarkan menjadi delapan program unggulan, dimana tiga diantaranya berkaitan erat peningkatan kualitas penduduk, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan ekonomi rakyat yang meningkat.

“Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara utuh dilapangan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi mewakili Gubernur Kaltim membuka Workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kaltim, dalam rangka penguatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Kampung KB dalam upaya peningkatan penurunan stunting, yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim secara offline dan online, di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, (18/8/2022).

Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut Riza, merupakan salah satu model miniatur pelaksanaan total program keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KBPK).

Diharapakan semua pihak, bisa bersinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah mitra kerja stakeholder, instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

“Tujuam umum kampung berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau desa melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” ujarnya.

Riza juga mengharapkan melalui workshop pengelolaan kampung berkualitas dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga dimasing-masing tapak.

“Diharapkan seluruh aparatur BKKBN di provinsi, kabupaten dan kota serta instansi terkait untuk lebih berperan dan menjalankan tugasnya dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas, serta mencari solusi terhadap permasalahan apa saja yang dialami dalam penerapan kampung KB dimasing-masing tapak,” pesan Riza Indra Riadi.

Kepala Perwakilan BKKN Kaltim Sunarto mengaskan, workshop KB ini secara umum bertujuan memfasilitasi pengelola kampung keluarga berkualitas dan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas serta meningkatkan konvergensi lintas sektor dalam membangun kualitas Kampung KB.

“Tujuan khususnya mensosialisasikan arah kebijakan dan Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Menguatkan komitmen dan peran stakeholder kunci dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menjelaskan tentang pelaksanaan konvergensi dan integrasi program di Kampung Keluarga Berkualitas serta menyusun rencana aksi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat provinsi dan kabupaten dan kota,” papar Sunarto. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Penguatan Kerjasama Lembaga TPPS Di Kukar

Tenggarong — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan P[erempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, di tahun  2022 penurunan stunting lebih dari 3 % atau paling sedikit 3 %. Oleh karena itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus benar-benar dijalankan dengan baik; dengan target akhir di tahun 2024 menjadi 14%.

Data Stunting  di Indonesia, menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 % pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018 dan menurut Survei Status Gizi Balita  Indonesia (SSGBI) pada 2019 menjadi 27,7 %, Tahun 2021 sebesar 24,4 %. Untuk Nasional pada Tahun 2024 Pemerintah menargetkan menjadi 14%.

“Di Provinsi Kalimantan Timur persentase Stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data Stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim yaitu 4 Kabupaten/Kota (Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sedang untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser), persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi,” ujar Soraya pada kegiatan Penguatan Kerjasama Lembaga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kutai Kertanegara, berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Rabu (20/7/2022).

Sebagai informasi, angka Stunting Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 26,4% atau berada pada urutan ketiga yang memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sementara jumlah balita stunting di Kabupaten Kukar paling banyak berada di Kecamatan Muara Badak sebanyak 905 balita. Sedangkan keluarga beresiko stunting (KRS) tertinggi berada pada Kecamatan Loa Janan sebesar 8.964 KRS.

Soraya menambahkan, pada tingkat Provinsi telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan Keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2022.

“Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) perlu melakukan upaya   peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut serta berperan aktif dalam sektor – sektor pembangunan, salah satunya melalui  penurunanan angka stunting,” terang Soraya.

Kegiatan ini diikuti Koordinator Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Kaltim Harlan Lelana dan Perwakilan BKKBN Kukar. (dkp3akaltim/rdg)

Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Jadi Perhatian Khusus Dalam Turunkan Prevalensi Stunting di Kaltim

Samarinda — Meskipun angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (22,8 persen) masih dibawah rerata nasional (24,4 persen) namun masih diambang batas atau masih diatas standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu 20 persen.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Timur menegaskan tim yang dipimpinnya siap untuk bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak lintas sektor untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Benua Etam.

“Kita akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, sampai tingkat paling bawah dalam hal ini ketua rukun tetangga (RT) untuk melakukan monitoring, sosialisasi dan penyuluhan di lingkungannya khususnya bagi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui. Ketiganya Itu yang harus mendapatkan perhatian serius supaya terhindar dari stunting,” ucap Wagub Hadi Mulyadi usai menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka Harganas ke-29 tingkat Provinsi Kaltim 2022 di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (18/7/2022).

Selain itu, lanjut Hadi, guna mendukung pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting 14 persen secara nasional dan 12,83 persen untuk Kaltim pada 2024, TPPS akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana desa yang digelontorkan ke desa-desa dapat diarahkan untuk honor dan kegiatan program kegiatan penurunan stunting.

“Untuk target TPPS setiap tahun ditargetkan turunnya 4 persen. Jika sekarang 22 persen maka pada 2023 menjadi 18 persen dan 2024 menjadi 14 persen untuk Kaltim. Namun diharapkan Kaltim bisa mencapai 12,82 persen untuk angka prevalensi stunting, dengan asumsi setiap tahun bisa menurunkan sekitar 5,3-5,4 persen,” terang Hadi.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini pun mengatakan penurunan angka stunting di Kaltim jika sesuai target scara nasional itu sudah bagus, namun lebih bagus lagi jika mampu melebihi target yang ditetapkan. Untuk alokasi anggaran, Hadi meminta untuk memaksimalkan anggaran yang sudah didistribusikan pusat langsung ke kabupaten/kota.

“Anggaran pusat itu langsung didistribusikan ke kabupaten/kota, jadi nanti kita akan evaluasi itu, kenapa serapannya baru 9 persen dari total anggaran Rp35,86 miliar yang telah dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Timur pada 2022. Hal ini untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, dan tentunya untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkas Hadi. (adpimprovkaltim)

.

Peringatan Harganas Ke-29, Gubernur Lantik TPPS Provinsi Kaltim

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur, dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin, (18/7/2022).

Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Deputi Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur.

“Selamat Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022, mari bersama-sama kita wujudkan tema kali ini, yaitu ayo cegah stunting, agar keluarga bebas stunting. Serta sukseskan program nasional Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Kaltim,” ucap Isran Noor dalam sambutannya usai melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim yang diketuai Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan koordinator pelaksana Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto.

Gubernur Isran Noor menaruh harapan besar kepada TPPS Kaltim dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim (22,8 persen), walaupun masih dibawah rerata nasional (24,4 persen), namun masih diatas standar dari WHO (20 persen).

“Permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat RW/RT. Pembentukkan tim pendamping keluarga juga ujung tombak di lapangan untuk mencapai sasaran kunci, yaitu keluarga. Mudah-mudahan itu tidak hanya diatas kertas tetapi berkualitas,” harap Isran.

Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan pemerintah melalui Satgas Stunting telah menargetkan angka prevalensi stunting pada 2024 dibawah 14 persen. Sebagai gambaran, kondisi saat ini berada pada kisaran 24,4 persen. Jadi hanya ada waktu sekitar 18 bulan lagi untuk merealisasikan, dengan target penurunan pertahunnya sekitar 5,3 – 5,4 persen.

“Maka kami meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan semua sumber daya dan memperhatikan skala prioritas untuk penanganan stunting ini, hingga mencapai targetnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu data untuk penajaman sasaran, menetapkan sasaran kunci untuk menetapkan skala prioritas, pendayagunaan tim pendamping keluarga, pemanfaatan secara maksimal sumber anggaran yang sudah tersedia, gerakan bunda/bapak asuh anak stunting dan satgas percepatan penurunan stunting,” ungkap Sukaryo.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka peringatan Harganas ke-29 Provinsi Kaltim. Tampak hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Diskominfo M Faisal, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Setyo Budi Basuki. (adpimprovkaltim)

TPPS Kaltim Akan Dikukuhkan Gubernur

Samarinda — Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 dengan target 14 persen menjadi agenda utama Pemerintah RI. Upaya percepatan pencegahan stunting agar konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim akan segera mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.

Persiapan pelaksanaan pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto didampingi Kabid Dalduk dan KB Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, serta beberapa koordinator di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang juga Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim, di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jumat (15/7/2022).

Wagub Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, yang baru saja dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim.

“Terima kasih atas gerak cepatnya, khususnya membuat agenda pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim, yang akan direncanakan pada Senin depan (18/7/2022),” tandas Hadi Mulyadi.

Menurut Ketua Pelaksana TPPS Kaltim, upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-program.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, serta lintas sektor lainnya,” pesan Hadi Mulyadi.

Ditambahkan, penurunan stunting tidak dapat serta merta langsung, tetapi secara bertahap dan harus dilakukan pembinaan sejak dini.

“Meskipun angka prevalensi di beberapa daerah sudah mendekati target nasional, saya mengingatkan agar tidak meremehkan namun tetap disiplin melakukan pencegahan yang harus dilakukan secara gotong royong,” tegas Hadi Mulyadi.

Dalam kesempatan ini Sunarto melaporkan, dalam agenda pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim, nantinya juga dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022, tingkat Provinsi Kaltim, yang rencananya akan digelar di Hotel Harris Samarinda pada Senin (18/7/2022)

“Kegiatan diantaranya penyerahan pemenang lomba Harganas yang sebelumnya telah dilaksanakan Perwakilan BKKBN Kaltim, dan keynote speech oleh Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI dr Sukaryo Teguh,” ujar Sunarto. (adpimprovkaltim)

Gubernur Kukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengukuhkan Dr Sunarto sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur. Pengukuhan dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/7/2022).

Pergantian Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim dari Muhammad Edy Muin yang telah purna tugas digantikan oleh Dr Sunarto, disambut baik oleh Gubernur Isran Noor. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur, Gubernur Isran menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru Dr Sunarto sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim yang telah dilantik pada 23 Mei 2022 lalu.

“Selamat bekerja. Semoga dapat melaksanakan tugas dan bekerjasama dengan pihak terkait agar program-program keluarga berencana ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia,” ucap Gubernur Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menekankan pada tugas besar dalam program Keluarga Berencana (KB) ini yang telah dituangkan dalam Inpres No.3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

“Inpres ini menginstruksikan kepada kita semua untuk bisa bekerjasama satu sama lain yang melibatkan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa sampai ke tingkat RT. Dan motor penggeraknya adalah BKKBN,” tandas Isran.

Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut dia, tentu akan berjalan dengan lancar dan sukses atas kerja sama dan koordinasi dari berbagai stakeholder terkait, dari tingkat pusat dan daerah. Dengan harapan mampu menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara secara luas.

“Membangun keluarga berkualitas harus dimulai dari yang paling kecil, paling awal dimulai dari perencanaan sebelum menikah. Dimana kedua pasangan yang akan menikah harus sehat dan usia cukup baru menikah, merencanakan kehamilan, melahirkan hingga membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Perencanaan ini juga dapat membantuk mencegah dan menurunkan angka stunting,” pesan Isran Noor.

Tampak hadir, anggota Forkopimda Kaltim, diantaranya Kepala Perwakilan BPK Kaltim Dadek Nandemar dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim Imron Rosyadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah M Syafranuddin, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan jajaran BKKBN Perwakilan Kaltim. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Gelar Rembuk Stunting di Kutai Barat

Wakil Bupati Kutai Barat

Sendawar — Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat H Edyanto Arkan mengatakan, angka prevalensi stunting Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 berdasarkan data Studi Kasus Gizi Indonesia (SSGI) yaitu 15,8%.

“Target prevalensi stunting Kutai Barat tahun 2022 – 2024 yaitu 14% pada tahun 2022, dan 12% hingga tahun 2024,” ujar Edyanto Arkan pada kegiatan Rembuk Stunting, berlangsung di Aula Islamic Center Kabupaten Kutai Barat, Kamis (30/6/2022).

Ia menambahkan, Kabupaten Kutai Barat memiliki 16 kecamatan dan 38 Kampung KB. Dari 38 Kampung KB tersebut, terdapat 35 kampung stunting dengan jumlah 477 anak stunting.

Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, lanjut Edyanto Arkan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Bupati Kutai Barat menerbitkan SK TPPS Kabupaten Kutai Barat, 16 camat menerbitkan SK TPPS Kecamatan, 190 Petinggi menerbitkan SK TPPS Kampung 4 lurah menerbitkan SK TPPS Kelurahan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, saat ini juga telah terbentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). Setiap TPK terdiri dari 3 orang kader terdiri dari bidan desa, kader KB dan kader PKK. Selain itu, Pemkab Kutai Barat juga melakukan pembinaan Bina Keluarga, Dapur Sehat Anti Stunting (Dahsat), pengadaan Kit Siap Nikah Anti Stunting dan bantuan pulsa/voucher seratus ribu per bulan setiap orang untuk tim pendamping keluarga.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, melalui Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Syahrul Umar mengatakan, di Kaltim persentase stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data stunting kabupaten/kota di Kaltim yaitu 4 Kabupaten/Kota ( Kutai Barat, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sedangkan untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser) persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi.

“Percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan,” ujar Syahrul.

Syahrul berharap, inisiasi kegiatan ini dapat mengantisipasi keluarga dan balita yang beresiko stunting di Kabupaten Kutai Barat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta. Hadie menjadi narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto dan Satgas TPPS Kaltim Ahmad Sofian. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Lakukan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

Samarinda — Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari beberapa faktor kesehatan bagi remaja. Kesehatan reproduksi bukan hanya sehat fisik saja namun sehat secara utuh baik fisik, psisikologis mental, spritual dan sosial serta khususnya pada Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, selain masalah reproduksi masalah stunting juga perlu diperhatikan dan diketahui oleh para remaja.

Sebagai informasi, kasus stunting di Kaltim tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8% atau terjadi penurunan sebesar 5,29%.

“Yang tertinggi adalah Kutai Timur 27,5 persen, PPU sebanyak 27,3 persen dan Kutai Kertanegara sebanyak 26,4 persen,” ujar Soraya pada acara Advokasi Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tema “Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah dalam Upaya Pencegahan Stunting Untuk Menuju Generasi Emas 2045”, berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (17/5/2022).

Melihat data tersebut penting agar remaja mendapatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Remaja khususnya remaja perempuan yang tidak mendapatkan gizi seimbang dapat menyebabkan anemia. Program penanggulangan anemia pada remaja perempuan sangat penting karena anemia pada remaja perempuan tinggi, kasus perkawinan usia anak (remaja) tinggi, konsumsi zat gizi mikro (zat besi) masih rendah dan remaja perempuan merupakan calon ibu hamil.

Soraya berharap, kegiatan ini akan dapat menjadi wadah sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan sekaligus sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kemudian sekarang telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 untuk melaksanakan Program Penurunan Stunting tersebut,” imbuh Soraya.

Soraya juga menjelaskan, Kaltim telah melakukan sosialisasi masalah penurunan stunting melalui jalur pendidikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai pintu masuk dalam upaya pencegahan penurunan stunting.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta, terdiri dari SMAN 1 Samarinda, SMAN 5 Samarinda, SMAN 6 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, SMK 2 Samarinda, MAN 1 Samarinda, MAN 2 Samarinda, Forum Anak Kaltim, Forum Anak Samarinda dan Forum Genre Samarinda. (dkp3akaltim/rdg)

Wagub Berharap TPPS Bekerja Maksimal Turunkan Stunting

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim ini dapat menghasilkan suatu gerakan yang terkoordinasi, terintegrasi, konvergen, dan simultan dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Kaltim.

Hadi Mulyadi yang juga Ketua Pelaksana TPPS Kaltim menegaskan upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-programnya.

“Misalnya dari Dinas Pendidikan, guru-gurunya harus memberikan orientasi kepada siswanya yang akan memasuki usia pernikahan, bagaimana pernikahan yang ideal, bagaimana merencanakan kehidupan, sehingga para siswanya ada penambahan wawasan bukan saja terkait stunting tetapi juga kesadaran pola hidup sehat, tentang gizi, dan pentingnya berolahraga, sehingga kita bisa mengawal generasi yang sehat,” ujar Hadi Mulyadi saat menghadiri Rakor TPPS, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).

Selain Dinas Pendidikan, lanjut Hadi, TPPS Provinsi Kaltim juga harus bersinergi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memberikan pelaksanaan program pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam sayur-sayuran, dan program tersebut harus disosialisasikan di kabupaten/kota.

“Pangan lestari dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menjadi program yang massif, dan disosialisasikan di kabupaten/kota, tinggal di sinkronisasi dan dijadikan alat ukur dalam upaya menangani stunting melalui pemenuhan makanan yang bergizi bagi keluarga,” imbuhnya.

Hadi Mulyadi meminta, TPPS Kaltim melakukan penanganan stunting juga sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan bahkan tingkat desa, dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, ibu-ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lainnya.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.  (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Kaltim Optimis Turunkan Stunting Jelang Perpindahan IKN 2024

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengatakan, kasus stunting di Kaltim tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8% atau terjadi penurunan sebesar 5,29%.

4 kabupaten/kota yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda.

Sementara 6 kabupaten/kota yang menjadi lokus sampai dengan tahun 2021 lalu. 50% nya belum memberikan kotribusi positif atas persentase stunting di Kaltim yakni Kabupaten Kutai Timur, PPU, Kukar, Kota Bontang, Berau, dan Paser.

“Yang tertinggi adalah Kutai Timur 27,5 persen, PPU sebanyak 27,3 persen dan Kutai Kertanegara sebanyak 26,4 persen,” ujar Soraya pada dialog Halo Kaltim dengan tema “Kaltim Optimis Turunkan Stunting Jelang Perpindahan IKN 2024,” berlangsung di Studio RRI Pro 1 Samarinda, Senin (18/4/2022).

Sebagai upaya menekan stunting, Pemerintah Provinsi Kaltim telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Keputusan Gubernur Kaltim nomor 463/K.159/2022 tanggal 14 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.

“Dalam hal ini kami optimis minimal 3 persen pertahun stunting bisa turun. Sehingga di tahun 2024 kita optimis dapat mencapai 12,83 persen,” imbuhnya.

Soraya menambahkan, berdasarkan mapping yang telah dilakukan yang sudah membentuk TPPS ada sebanyak 27 kecamatan, 75 desa dan 1988 tim pendamping keluarga (TPK). Dengan rincian 170 TPK di Kabupaten Berau, 477 TPK di Kabupaten Kukar, 208 TPK di Kabupaten Kutai Barat, 176 TPK di Kabupaten Kutai Timur, 192 TPK di Kabupaten Paser, 202 TPK di Kota Balikpapan, 71 TPK di Kota Biontang, 323 TPK di Kota Samarinda, 119 di Kabupaten PPU, dan 50 TPK di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tim ini mempunyai 9 tugas yg sebagian besar sifatnya koordinasi. Tim ini juga melibatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, Bidan, Ibu-Ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pihak terkait lainnya. (dkp3akaltim/rdg)