Archive for category: PPKB

Samarinda — Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kalimantan Timur dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Lokal tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Tahun 2024 dengan tema Sehat Reproduksi Sejak Dini Dalam Upaya Penurunan Stunting Menuju Indonesia Emas 2045, berlangsung di Hotel Midtown Samarinda, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris DKP3A Provinsi Kaltim Eka Wahyuni mengatakan dalam sambutannya penurunan Prevalensi Stunting merupakan isu prioritas Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 dengan target penurunan yang signifikan dari 24,4% pada Tahun 2021 menjadi 14% pada Tahun 2024. Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, angka prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dari angka 22,8 menjadi 23,9.

Berdasarkan data dari Website DKP3A Provinsi Kaltim pada menu e-Infoduk, jumlah pendududuk Kaltim pada semester II Tahun 2023 sebanyak 4 Juta Jiwa, dengan penduduk laki-laki 2 juta jiwa (51,8%) dan perempuan 1,9 juta jiwa (48,2%).

“Pada jumlah rentang kelompok usia 10-14 dan 15-19 (remaja) sebanyak 668.008 jiwa atau 17% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur saat ini,” ujar Eka.

Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten dan berdaya saing tinggi. Pada momentum satu abad kelak Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara maju yang setara dengan negara adidaya lainnya. Sejak tahun 2015, Indonesia telah mengalami bonus demografi berupa 70% penduduk usia produktif dan 30% sisanya usia tidak produktif. Periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2045.

“Oleh karena itu, bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara memaksimalkan produktivitas generasi muda,” imbuh Eka.

Peningkatkan kualitas remaja dapat berupa pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga menjadi tanggung jawab pemerintah dan peran serta masyarakat. Kesehatan reproduksi remaja adalah bagian penting dari kehidupan remaja untuk melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, serta agar mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 peserta terdiri dari perangkat daerah terkait, pelajar, forum anak, dan forum genre Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kontribusi perempuan masih banyak yang terkendala pada akses dan peluang pasar. Kiprah perempuan pada sektor non formal sebagian besar merupakan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih sehingga kurang bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan hukum.

“Misalnya masih banyak usaha perempuan yang tidak didaftarkan atas nama perempuan itu sendiri, akan tetapi dengan menggunakan nama suami atau anak laki-lakinya. Ditambah  lagi dengan permasalahan kesenjangan gender pada berbagai sektor lainnya,” ujarnya pada kegiatan Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke 95 Tahun 2023, berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Selasa (12/12/2023).

Hingga saat ini, lanjut Soraya, perjuangan perempuan belum selesai, pencapaian persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dirasa masih belum optimal. Menurut data BPS tahun 2021, IPG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85,95 atau berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi. Sedangkan IPG Kota Balikpapan adalah yang tertinggi dengan nilai 89,83 dan IPG Kabupaten Paser adalah yang terendah dengan nilai 71,19%. Nilai tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai IPG Nasional.

“Sementara IDG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 66,64 atau berada pada urutan ke 25 dari 34 Provinsi. Pada tingkat Provinsi yang tertinggi adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 80,43 dan yang terendah adalah Kota Bontang yaitu sebesar 45,67.” imbuh Soraya.

Soraya berharap melalui Peringatan Hari Ibu tahun 2023 menjadi salah satu tonggak gerakan perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif memajukan bangsa dalam mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta membangun kesadaran pentingnya kerja nyata dan kerja kolaboratif dari semua pihak untuk mendorong kemajuan perempuan Indonesia.

Pihaknya juga memberikan dorongan kewirausahaan perempuan dengan pemanfaatan teknologi dalam berusaha serta mendorong kemampuan berwirausaha bagi perempuan penyintas kekerasan. Selain itu, mendorong pengembangan kemampuan kewirausahaan, memberikan motivasi untuk mengembangkan daya cipta dan kreatifitas untuk meningkatkan kemampuan wirausaha.

“Dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan fungsi keluarga pun dapat berjalan dengan baik sehingga berdaya membangun jembatan kesetaraan dan menciptakan kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sejahtera, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

B8a88ndung — Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemer Kabupaten/Kota di Kaltim.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan pihaknya tengah mengupayakan percepatan Perda Ketahanan Keluarga ini menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

“Pergub Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga mendesak untuk diterbitkan untuk merealisasikan program-program yang bertujuan menempa ketahanan keluarga sampai pada level terbawah di masyarakat,” ujar Soraya pada kegiatan Sharing Session Penyusunan Pergub Ketahanan Keluarga, berlangsung di Aula <span;>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Kamis (23/11/2023).

Seperti diketahui,  capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) <span;>Provinsi Jawa Barat<span;> <span;>cukup responsif gender dan hak anak yaitu 70,11 pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan (2.31) menjadi 72,42 pada tahun 2021 meskipun masih di bawah IKK Nasional yaitu 73,43. Selain itu, jawa Barat juga didukung dengan Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana (Teladan kB) sebanyak 647 orang yang tersebar di 24 kabupaten/kota dan motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebanyak 571 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota.

“Sehingga kami perlu menggali uapaya-upaya yang dilakukan jawa Barat untuk membangun keluarga yang berketahanan agar dapat kami replikasikan di Kaltim,” imbuh Soraya.

Lebih lanjut Soraya menyebut Perda Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Kaltim bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik materiel dan mental spritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin. Selanjutnya harmonisasi dan sinkronisasi upaya Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha.

Selain itu, perencanaan jangka panjang dan menengah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga meliputi  pengevaluasian, penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan, dan penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pengupayaan penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak beresiko menimbulkan atau menambah kerentanan keluarga, dan pengendalian dampak terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. (dkp3akaltim/rdg)

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang ketujuh adalah penurunan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kasus stunting.

Menurut Akmal Malik, untuk menyukseskan program penurunan kemiskinan ekstrim dan stunting di daerah adalah tata kelola data.

“Bagi saya kuncinya di data, agar bisa menyiapkan program-program yang lebih tepat sasaran,” kata Akmal Malik saat memimpin rapat koordinasi secara virtual, Sabtu (4/11/2023) lalu.

Akmal menyakini kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai ke desa adalah jawaban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan dan kasus stunting di daderah.

“Selama ini kita telah bekerja maksimal, desa bekerja, kecamatan bekerja, kabupaten dan kota bekerja, provinsi bekerja, dan pemerintah pusat juga bekerja, tetapi karena kita bekerja sendiri-sendiri dan persoalannya semua mengklaim semua berhasil, sementara masyarakat mengatakan belum ada hasil, dan ini yang harus kita jawab,” tandasnya.

Terkait hal itu, Akmal Malik berharap semua bisa menyamakan frekuensi antara provinsi, kabupaten/kota dan desa untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut.

“Dengan menjawab melalui data, khususnya data riil dengan pencocokan data kemiskinan eksrim. Misalnya di Desa Babalu Kecamatan Babulu Kabupaten PPU, berapa jumlah data kemiskinan ekstrimnya yang dimulai tahun 2020, kemudian berapa titik, termasuk berapa dana pusat, dana provinsi dan berapa dana desa yang masuk di sana khusus untuk kemiskinan ekstrim. Dan kita akan hitung berapa untuk tahun berikutnya, begitu juga pemberantasan kasus stunting,” paparnya.

Untuk itu, lanjut Dirjen Otda Kemendagri, pemberantasan kemiskinan ekstrim dan stunting harus dimulai dari desa, misalnya desa X berapa jumlahnya, setelah mengetahui jumlahnya, kemudian di intervensi, baik provinsi, kabupaten/kota dan desa melakukan intervensi.

“Dengan melakukan intervensi secara bersama-sama. Insyaallah, kita dapat menekan dan memberantas kemiskinan dan stunting,” terang Akmal Malik.

Akmal Malik mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomunikasi dengan media melalui data terkait upaya dalam pemberantasan kemiskinan dan stunting.

“Saya berharap kita jawab semua itu dengan data. Dan semua itu memerlukan orkestra yang bagus, minimal antara provinsi dan kabupaten/kota, karena kita berbicara dalam konteks Kaltim,” ungkapnya. (adpimprovkaltm)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur selaku Koordinator Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana) akan berperan aktif dalam membina remaja khususnya anggota pramuka di Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan SSK tidak hanya dikembangkan pada  tingkat SLTA, tapi mulai tingkat SD maupun SLTP. Oleh sebab itu SSK diharapkan menjadi acuan Dinas Pendidikan, selaku instansi yang berkompeten untuk mengembangkan SSK secara komprehensif mulai dari manajemen pengelolaan, sampai dengan bagaimana mendorong partisipasi warga sekolah untuk terlibat secara aktif. Diharapkan pengelola dan pelaksana SSK semakin termotivasi mendayagunakan sumber daya yang tersedia untuk menciptakan inovasi di bidang pendidikan kependudukan.

“Pengembangan SSK meliputi peningkatan kompentensi guru terkait isu kependudukan dan bagaimana mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam mata pelajaran. Selain itu, adanya pojok kependudukan sebagai sumber informasi siswa sangatlah penting untuk diprioritaskan,” ujar Soraya pada kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Melalui Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel Ibis Samarinda, Senin (30/10/2023).

DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Soraya, melakukan penguatan program kerja sama pendidikan kependudukan SSK, melalui krida yang ada di Saka Kencana, seperti krida generasi berencana, krida kesehatan reproduksi, krida promosi KIE dan krida kependudukan.

Dalam rangka pertemuan Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana) dengan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) jenjang SMA/SMK Provinsi Kalimantan Timur, DKP3A Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran tentang konten program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dapat diselaraskan dengan materi Saka Kencana.

“Agar selaras, perlu pemahaman organisasi gerakan Pramuka yang dapat dijadikan media pembinaan generasi muda dan ini bisa dilakukan juga di Sekolah Siaga Kependudukan,” imbuh Soraya.

SKK juga merupakan sebuah upaya intervensi dalam rangka untuk menekan angka jumlah penduduk, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. “Yaitu sehat, cerdas dan  kuat guna menyongsong Indonesia Sehat pada tahun 2035 dan Indonesia Emas pada Tahun 2045,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)