Pemprov Kaltim Siap Launching dan Dukug Pendataan Keluarga

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor siap didata dan melaunching Program Gerakan Pendataan Keluarga di Benua Etam Kaltim pada 1 April 2021 mendatang.

Program merupakan kegiatan BKKBN Provinsi Kaltim, yang rencana dimulai sejak 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Pemprov Kaltim siap mendukung. Secara pribadi saya siap jadi yang pertama didata pada saatnya nanti,” kata Isran Noor ketika menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Muhammad Edi Muin ketika melaporkan persiapan Launching Pendataan Keluarga di Kaltim, di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Selasa (2/3/2021).

Sebagai dukungan, Pemprov Kaltim siap membantu memberikan masker bagi tenaga pendata yang akan bertugas di lapangan.

Menurut Isran, program tersebut sangat bagus dan mendukung pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pertumbuhan masyarakat di Kaltim.

“Sebenarnya, jika kegiatan ini dikeroyok dan dilakukan dengan gotong royong akan lebih mudah. Yaitu, melibatkan Bappeda, BPS, PKK, Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial,” pesannya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Muhammad Edi Muin menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door, by name by address dan bekerja sama dengan BRI untuk pemberian honor bagi tenaga pendata.

“Sekitar 11.000 tenaga yang siap ke lapangan, jika digabungkan dengan Kaltara menjadi 15.000 tenaga pendata,” jelasnya. (humasprovkaltim)

Hasilkan Data Yang Berkualitas, Update dan Valid

Samarinda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahtrraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim membuka Rapat Kerja Daerah (RAKORDA) dan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, secara Virtual dan tatap muka, Kamis (18/2/2021).

Bangga kencana atau program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana merupakan salah satu program dari BKKBN yang berupaya mewujudkan terciptanya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Gambaran jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 lalu sebesar 70,38 persen adalah peluang untuk dapat menikmati window of opportunity lebih awal dibandingkan provinsi lain.

“Oleh karena itu, kita ajak keluarga yang memiliki remaja agar mampu merencanakan masa depannya, sehingga menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia,” ungkapnya

Agar setiap program pembangunan dan implementasinya tepat sasaran maka pendataan keluarga tahun 2021 harus mampu menyediakan data yang berkualitas, update dan valid.

“Saya harapkan semua pihak dapat bekerja keras serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menyukseskan pendataan mulai dari persiapan pelaksanaan dan evaluasi,” pintanya.

Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin, Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor, Kadis Kesehatan Kaltim dr.Padilah Mante Runa, Ketua PD-IBI Sri Handayani. Tampak pula Plt Kepala Dinas KP3 Kaltim Sri Wahyuni menjadi Moderator pada Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kemitraan Program Bangga Kencana (dkp3akaltim/rdg)

Mari Bersinergi Wujudkan Indonesia Ramah Disabilitas

Jakarta (17/12) – Peringatan Hari Ibu (PHI) dirayakan setiap tanggal 22 Desember dan Hari Disabilitas Internasional jatuh pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Kedua peringatan besar ini masing-masing memiliki latar belakang dan makna yang mendalam.

“PHI di Indonesia bukanlah Mother’s Day, namun merupakan momentum dimana perempuan Indonesia menyatukan gagasan, pendapat, dan pemikirannya mengenai peran perempuan dalam perjuangan meraih dan mengisi kemerdekaan. Semangat perjuangan perempuan ini tentunya telah menginspirasi para pendiri bangsa, dan juga pengisi kemerdekaan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang setara dan inklusif, termasuk bagi para penyandang disabilitas,” ungkap Menteri Bintang dalam Gebyar Hari Disabilitas Internasional dan Hari Ibu 2020 ”Indonesia Ramah Disabilitas”.

Pemenuhan dan penguatan hak penyandang disabilitas tentunya menjadi tugas bersama yang harus dipenuhi dalam kondisi apapun. Hal ini sejalan dengan Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang berkomitmen “No One Left Behind” atau “tidak meninggalkan siapa pun di belakang” dan mengakui setiap individu dengan ragam disabilitasnya di lintas sektoral.

“Saya yakin dan percaya bahwa semua orang, terutama penyandang disabilitas, mempunyai peran penting, bakat, serta potensi yang luar biasa. Dengan begitu, menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa potensi ini dapat terasah dengan baik. Kita juga perlu memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas menjadi perhatian kita semua. Marilah kita bersama-sama, bahu membahu, dan bergandengan tangan, mencapai pembangunan nasional yang inklusif dan ramah disabilitas,” ujar Menteri Bintang.

Menyadari bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak, dan kesempatan yang sama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan berbagai upaya, diantaranya; Pengesahan Peraturan Menteri PPPA Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas; Penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas (Peta Jalan Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas); Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Sedangkan untuk masa pandemi Covid-19 upaya Kemen PPPA yakni; Menerbitkan Panduan Perlindungan Khusus dan Lebih bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemic Covid-19 pada tanggal 7 Mei 2020 dan Protokol Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 pada 1 Juni 2020.

Puncak PHI 92

Samarinda — Mewakili ibu negara, Hj Iriana Joko Widodo, Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin memimpin acara puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-92 Tahun 2020 di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, (22/12/2020). Hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungak Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta para istri menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Puncak PHI ke 92 berlangsung di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring menerapkan protokol kesehatan Covid-19 diikuti jajaran TP-PKK, DWP, Persit, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, BKOW dan pimpinan organisasi perempuan di Kaltim serta kabupaten/kota.

Acara diawali pembacaan puisi serta pemutaran video inovasi Ojol Berlian yang meraih Penghargaan TOP 45 KIPP 2020 dan Perempuan Inisiator Bank Ramah Lingkungan (Bank Ramli), dilanjutkan penyerahan bingkisan bagi inovator dan inisiator oleh Ketua DWP Kaltim Hj Lisa Febriani Sa’bani.

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, terbentuknya keluarga bahagia dan berkualitas, tidak terlepas dari peran dan kerja keras seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga didalamnya.

Maka sangat wajar tema peringatan kali ini dengan kondisi negara dan kapasitas diri para ibu, bukan seremonial semata.

“Kondisi pandemi saat ini, menuntut kemampuan dan kecerdasan para ibu dalam membina anak-anaknya. Terlebih dimasa belajar dirumah, pengganti belajar tatap muka di sekolah,” jelasnya.

Selain itu, dimasa sulit ini pula tidak sedikit kepala keluarga menghadapi permasalahan perekonomian hingga pemutusan hubungan kerja.

“Disinilah para ibu sebagai istri ikut mendukung perekonomian keluarga, sekaligus mendampingi suaminya agar tetap tegar membangun keluarganya,” ungkap Zaina Yurda.

Menyadari besarnya beban keluarga di masa pendemi ini, sehingga pentingnya memberikan wawasan kepada keluarga menjalani peran dan fungsinya masing-masing serta tetap menjaga kesehatan.

 

PHI Ke 92 Perempuan Dapat Merasakan Pembangunan Yang Setara

Samarinda — Dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-92 Tahun 2020, Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), bersama organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Dharma Pertiwi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan BKOW Kaltim melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa, Senin (21/12/2020).

Ziarah ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa, sebagai tanda penghormatan, dan penghargaan kepada para pahlawan, termasuk pahlawan perempuan, baik yang berjuang untuk bangsa maupun pahlawan yang berjuang dalam keluarga.

Usai meletakkan karangan bunga dan memimpin doa, Plt Kepala Dinas KP3A Kaltim Zaina Yurda selaku Pimpinan Rombongan melakukan tabur bunga di beberapa makam pahlawan.

Yurda mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks. Peran perempuan dalam kondisi pandemi seperti ini di tuntut untuk memiliki peran yang lebih besar dan mampu beradaptasi di berbagai situasi.

“Selain itu, perempuan sebagai istri juga sebagai guru dan sebagai konselor bagi anak anaknya harus selalu memenuhi protokol kesehatan, ibu juga di tuntut mempunyai kemampuan IT yang tinggi untuk mendampingi anak anak belajar secara daring di rumah,” ujarnya.

Yurda berharap, perempuan semakin berdaya dan dapat merasakan pembangunan yang setara.

“PHI Ke 92 adalah penghargaan bagi perempuan atas peran dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Diharapkan perempuan masa kini pun bisa melanjutkan perjuangan kaum perempuan melalui kontribusinya pada pembangunan bangsa.” terang Yurda. (dkp3akaltim/rdg)

PHI Ke 92 Tingkatkan Kualitas Keluarga

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim  menggelar Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020 dengan tema Perjuangan Perempuan di Era Tatanan Baru (New Normal), di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, pembangunan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dinamika kehidupan. Sebagai negara yang besar dan dengan jumlah penduduk yang besar pula, titik berat pembangunan tidak hanya pada satu sektor saja, tetapi pada berbagai segi kehidupan serta harus memperhatikan pula kualitas penduduknya.

“Pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks, di satu pihak pengeluaran bertambah sedangkan banyak kepala keluarga tidak bekerja lagi terkena di PHK, anak sekolah harus belajar di rumah, sehingga rumah menjadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Dengan demikian di perlukan peran perempuan atau ibu untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut terutama untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari,” ujar Zaina Yurda.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) Tahun 2020, terjadi kasus kekerasan di Kaltim sampai dengan bulan Agustus sebanyak 291 kasus, Angka perceraian pun meningkat, menurut data dari Pengadilan Agama Kaltim kasus cerai gugat sebanyak 1.058 kasus dan kasus cerai talak 358 kasus.

“Artinya bahwa perempuan lebih banyak yang menuntut cerai dari pada laki-laki dengan berbagai alasan, namun yang paling banyak alasannya adalah karena faktor ekonomi. Sehingga peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam kondisi pandemi seperti ini di tuntut untuk memiliki peran yang lebih besar dan mampu beradaptasi di berbagai situasi,” imbuh Yurda.

Selain itu, lanjut Yurda, perempuan sebagai istri juga sebagai guru dan sebagai konselor bagi anak anak agar selalu memenuhi protokol kesehatan, ibu juga di tuntut mempunyai kemampuan IT yang tinggi untuk mendampingi anak anak belajar secara daring di rumah. Menyadari besarnya beban keluarga di masa pendemi ini, sehingga pentingnya memberikan wawasan kepada kelurga menjalani peran dan fungsinya masing-masing serta tetap menjaga kesehatan.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta. Hadir menjad narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh dan Ketua LPK Atiqna Sm@rt Samarinda Silvi Vidiarti. (dkp3akaltim/rdg)

 

Hari Ibu Bukan ‘Mother’s Day’, Saatnya Generasi Milenial Memaknai dengan Aksi Nyata

Jakarta — Peringatan Hari Ibu (PHI) yang jatuh pada 22 Desember seringkali dimaknai oleh masyarakat khususnya generasi milenial sebagai mother’s day. Pergeseran makna PHI ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat Hari Ibu merupakan momentum pemantik semangat tidak hanya bagi para perempuan, tapi juga masyarakat khususnya generasi muda untuk bergerak bersama secara nyata meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan terkait perempuan khususnya dalam menghadapi masa sulit pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Wakil Ketua Panitia Umum Peringatan Hari Ibu Ke-92, Titi Eko Rahayu mengungkapkan pentingnya mengembalikan makna sesungguhnya dari Peringatan Hari Ibu itu sendiri. Titi menilai PHI merupakan momentum untuk mengenang semangat para perempuan luar biasa yang turut berjuang menentang penjajah, khususnya dalam memperjuangkan nasib perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan menyuarakan pendapat di hadapan publik.

“Peringatan Hari Ibu tahun ini memaknai kembali semangat para perempuan untuk mengambil peran mengisi pembangunan dengan melakukan aksi solidaritas merespon pandemi Covid-19,” ujar Titi dalam acara Dialog dengan Media (Media Talk) dalam rangka Peringatan Hari Ibu Ke-92 dengan tema ‘Hari Ibu Bukan Mother’s Day’.

Titi menambahkan peringatan Hari Ibu tahun ini dikemas berbeda karena menyesuaikan dengan situasi pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

“Kami melaksanakan kegiatan dan mengangkat tema dalam PHI Ke-92 menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Tema utama PHI yang akan kita usung sampai 2024 adalah Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” ungkap Titi.

Pada acara ini, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto menekankan pentingnya menjalin kedekatan dengan generasi muda melalui sosialisasi dan edukasi terkait makna sebenarnya dari Peringatan Hari Ibu. Menurut Giwo media massa juga berperan penting dalam menghadirkan isu menarik terkait makna Hari Ibu sehingga akan lebih mudah diterima masyarakat khususnya generasi milenial.

Peringatan Hari Ibu hadir melalui keputusan Kongres Perempoean Indonesia III di Bandung pada 22 Desember 1938. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.

“Peringatan Hari Ibu lebih dari sekedar mother’s day. PHI adalah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan untuk Indonesia maju yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Momentum Peringatan Hari Ibu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, serta untuk memajukan perempuan Indonesia di masa pandemi Covid-19 dimana banyak perempuan terpuruk, menjadi korban kekerasan, bahkan harus memikul beban ganda,” terang Giwo.

Perempuan Indonesia wajib menjadi Ibu bangsa yang mengemban tanggung jawab mulia, inovatif, dan memiliki kepribadian bangsa nasionalisme, serta sehat dan jasmani. “Mari berkolaborasi dan bersinergi mengemban amanat para founding mothers (ibu bangsa) untuk sebaik-baiknya menjadi ibu bangsa sejati. Jangan melupakan sejarah, kita harus menjalankan amanah para perempuan terdahulu yang memberikan pengorbanan luar biasa bukan hanya materi tapi juga jiwa dan raga,” tegas Giwo.

 

DKP3A Kaltim Rapat Persiapan PHI

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan rapat persiapan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 92 berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas KP3A Kaltim, Kamis (10/12/2020).

Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan rangkaian PHI 2020 tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Tapi tidak mengurangi makna dari Peringatan Hari Ibu itu sendiri dan dengan peringatan ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan perempuan untuk kemajuan Indonesia masa kini,” ujar Norbaiti.

Senada dengan Ketua TP-PKK Kaltim, Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, PHI tahun ini kegiatan puncak dijadwalkan melibatkan peserta dengan jumlah yang tidak banyak secara tatap muka dan diikuti pula secara daring.

Yurda menekankan PHI menjadi simbol perjuangan bagi perempuan di semua rentang usia, perempuan yang berkiprah baik di ranah domestik maupun di ranah publik, perempuan dengan berbagai profesi, perempuan difabel, perempuan kepala keluarga, perempuan baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dan sebagainya. (dkp3akaltim/rdg)

Pasti Bermanfaat

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2020, di Aula Kantor Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, Rabu (4/11/2020).

Gubernur Isran Noor mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program Keluarga Berencana (KB).

“Keluarga Berencana atau kita kenal KB bukan program untuk jangka pendek tetapi jangka panjang. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mestinya harus didukung penuh pemerintah pusat dan daerah, beserta seluruh stakeholder,” kata Isran Noor.

Isran Noor menekankan pentingnya program KB bagi perencanaan berkeluarga di lingkungan masyarakat, maka perlu sosialisasi yang tepat sasaran. Tidak hanya bagi pegawai negeri atau swasta, tetapi masyarakat di perkampungan dan desa-desa.

“Jangkauan program KB harus sampai pada titik yang diperlukan. Khususnya di desa ataupun perkampungan, sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat karena telah memahami dan mengerti apa itu program KB. Insya Allah ini pasti bermanfaat,” ujarnya.

Kepala BKKBN RI diwakili Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Eli Kusnaeli mengungkapkan pentingnya BKKBN bersama mitra terus berupaya melakukan pembangunan keluarga di Indonesia secara menyeluruh, terutama di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edy Muin menjelaskan sosialisasi untuk meningkatkan intensitas promosi, kuantitas dan kualitas pembangunan keluarga dengan seluruh mitra kerja.

Pada kesempatan ini Gubernur Isran Noor menyerahkan piala bergilir Harganas 2020 tingkat Provinsi Kaltim kepada Walikota Samarinda diwakili Asisten I Setkot Samarinda Tejo Sutarnoto. Kemudian, piala juara 1 dan 2, serta harapan 2 kategori Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Unggulan Jalur Masyarakat.

Tampak hadir Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Hj Puji Setyowati yang juga Ketua TP PKK Kota Samarinda. .

Percepat Penyusunan GDPK Kaltim

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan kegiatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi (GDPK) Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, GDPK memuat 5 pilar yang pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan.

“Bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgent,” ujar Halda.

Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudkan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan

Sebagai informasi, Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama Kemenko PMK, Bapenas dan BKKBN mendorong penyusunan GDPK. Tercatat 32 Provinsi sudah meloporkan kecuali Kaltara dan Papua Barat dan hanya 9 Provinsi yang meyusun 5 Pilar. Sedangkan untuk GDPK kabupaten/kota se Indonesia sebanyak 337 dengan 87 diantaranya yang menyusun dengan 5 Pilar.

“Sedangkan Kaltim sendiri telah menyusun GDPK Provinsi Kaltim Tahun 2010-2035  pada tahun 2012, dan 10 Kabupaten dan Kota juga telah menyusun GDPK dalam 1 pilar terkecuali Kota Balikpapan yang telah meyusun GDPK dengan 5 Pilar,” imbuh Halda.

Kabupaten Kukar, Kubar, Kutim dan PPU penyusunan tahun 2014 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2010-2035. Kabupaten Paser, Berau dan Mahulu penyusunan tahun 2019 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2015-2035. Sementara, Kota Samarinda dan Bontang penyusunan tahun 2014 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2010-2035.

Kegiatan ini diikuti BKKBN Kaltim, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se Kaltim, OPD terkait dan Lembaga Pemerhati Kependudukan. Hadir menjadi narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN RI  Lisna Prihantini. (dkp3akaltim/rdg)