DKP3A Kaltim Gelar Rakor Percepatan Penyusunan GDPK Se Kaltim

Samarinda — Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Sehingga penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat penting dan urgen.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan erempaun dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, GDPK merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan lndonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Soraya menyebutkan, kunci keberhasilan dengan memanfaatkan Jendela Peluang. Terbukanya Jendela 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matranya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri.

“Seperti membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM unggul pada tahu 2045. Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah,” ujar Soraya pada kegiatan Rakor Percepatan Penyusunan GDPK Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim 2021, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I dan II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/11/2021).

Selanjutnya strategi pelaksanaan GDPK melalui lima aspek/pilar yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan.

Secara Nasional, lanjut Soraya, penyusunan GDPK Kaltim yang disusun pada tahun 2012, termasuk dalam 32 provinsi sudah melaporkan penyusunannya, kecuali Kalimantan Utara dan Papua Barat. Sementara GDPK Kaltim saat ini masih dalam satu Pilar/Aspek yaitu Kuantitas.

“Sedangkan untuk GDPK 10 Kabupaten/Kota se Kaltim sudah di susun namun masih dalam 1 Aspek/Pilar terkecuali GDPK Kota Balikpapan yang sudah menyusun GDPK dan 5 Pilar,” imbuh Soraya.

Sementara Plt Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Syahrul Umar mengatakan, untuk pembentukan tim koordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK Provinsi Kaltim sebelumnya telah dilaksanakan rapat awal pada tanggal 3 Oktober 2021 dan saat ini menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur dalam waktu dekat.

 

Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari 20 peserta kabupateb/kota dan 30 peserta lingkup Pemprov Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kepala Seksi Wilayah I  Sub Ditjen Dalduk KB SUPD IV Direktorat Jenderal Bina Pembanguna Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Djatmiko Hadi Suwarno, Kepala Pewakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Sri Wahyuningsih. (dkp3akaltim/rdg))

DKP3A Kaltim Inisiasi Pembentukan Tim Penyusunan GDPK Provinsi Kaltim

Samarinda — Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat penting dan urgen.

Kepala Biro Kesejahtraan Rakyat, Andi Muhammad Ishak, mengatakan GDPK arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan lndonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

Kunci keberhasilan adalah memanfaatkan Jendela Peluang. Terbukanya Jendela Peluang 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matranya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri.

“Seperti membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM unggul pada tahun 2045. Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah,” ujar Andi Ishak pada Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, berlagsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/9/2021).

Andi Ishak juga menyatakan menyambut baik pembentukan tim tersebut sebagai acuan dalam penyusunan serta pemanfaatan dokumen GDPK 5 Pilar agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

“Harapannya agar Anggota Tim bekerja semaksimal mungkin agar kualitas proses penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar dan Seluruh pihak yang nantinya bekerjasama dalam penyusunan diucapkan terima kasih,” imbuh Andi Ishak.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan dalam Rencana Strategis (Renstra) DKP3A Kaltim tahun 2019-2023, secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi lima aspek penting. Pertama, kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta pesebaran penduduk. Kedua, kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, angka kemiskinan dan angka pernikahan dini. Ketiga, mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah. Keempat, data dan informasi penduduk dan kelima penyerasian kebijakan kependudukan melalui pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB).

“Sedangkan, strategi pelaksanaan GDPK melalui  lima pilar terdiri dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan,” ujar Soraya.

Secara Nasional, lanjut Soraya, penyusunan GDPK Kaltim yang disusun pada tahun 2012 sudah termasuk dalam 32 Provinsi sudah melaporkan penyusunannya, kecuali Kaltara dan Papua Barat.

“Sedangkan untuk GDPK 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sudah di susun namun masih dalam 1 pilar terkecuali GDPK Kota Balikpapan yang sudah menyusun GDPK dan 5 Pilar,” terang Soraya.

Soraya berharap kegiatan ini memdorong upaya percepatan penyusunan dan tersusunnya GDPK 5 Pilar Provinsi Kaltim tahun 2020-2035.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edi Muin. (dkp3akaltim/dell)

Kasus Perceraian di Kaltim Tinggi, DKP3A Kaltim Gelar Konseling Catin

Tana Paser — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim terus berupaya untuk menekan angka perceraian, penurunan dan pencegahan stunting. Salah satunya melalui Advokasi/Konseling Bagi Calon Pengantin untuk memberikan pembekalan kepada calon ayah dan bunda yang akan mempersiapkan generasi yang berkualitas tinggi, baik secara fisik, mental dan spritual. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Wanita Berjaya, Rabu (2/9/2021).

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 terdapat 444.358 kasus, tahun 2019 sebanyak 480.618 kasus, dan tahun 2020 per Agustus sudah mencapai 306.688 kasus.

“Yang artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun,” ujar Soraya.

Sementara kasus perceraian di Provinsi Kalimatan Timur tahun 2020 tercatat sebanyak 6.897 kasus yang diputus, dan pada tahun 2021 data dari bulan Januari sampai dengan Mei tercatat 2.823. kasus perceraian yang di putus.

“Untuk kasus perceraian di Kabupaten Paser, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama Kaltim pada tahun 2020 tercatat sebanyak 477 kasus yang diputus dan pada tahun 2021 data Januari sampai dengan Mei kasus perceraian berjumlah 233 kasus yang diputus,” imbuh Soraya.

Sehingga, lanjut Soraya, selain penguatan pada ikatan keluarga, kesehatan reproduksi dan 1000 Hari Pertama Kehidupan juga menjadi perhatian khusus untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting.

Soraya menambahkan, di Indonesia menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018 dan menurut survei status gizi balita  Indonesia (SSGBI) pada 2019 menjadi 27,7%. Sedangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) standar level indeks keparahan stunting sebesar 20%.

“Sedangkan data Stunting di Kalimantan Timur pada saat ini sebesar 26% sementara program di Kementerian Kesehatan diharapkan angka stunting di Kalimantan Timur bisa turun sampai 14 % pada Tahun 2024,” terang Soraya.

Soraya juga berpesan, agar calon pengantin nanti pada saat menjalani bahtera rumah tangga, dapat menerapkan kunci ketahanan dalam membina keluarga yaitu sabar, hidup sederhana, gotong royong dalam rumah tangga, adanya komunikasi antar anggota keluarga, komitmen suami istri, terbuka (khususnya disektor ekonomi), dan memahami peran dan fungsi masing-masing.

Jika ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga jangan cepat mencari jalan pintas untuk bercerai.

“Cari solusi pemecahannya ke tempat yang tepat, salah satunya bisa berkonsultasi ke Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sudah ada di Dinas PPPA karena di Puspaga insyaallah akan  membantu mencarikan solusi atau jalan keluar yang terbaik,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/dell)

Penting Penguatan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, penguatan ketahanan keluarga sangat diperlukan terutama menghadapi masa pendemi Covid-19.

Terdapat lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga. Pertama, adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan. Kedua, adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik. Ketiga, adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan. Keempat, adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang dan kelima adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.

Selain itu, ketahanan keluarga dibangun dari lima komponen yaitu landasan perkawinan, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.

“Mengapa penguatan ketahanan keluarga sangat diperlukan? Karena banyak masalah-masalah sosial seperti, kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, pornografi, pornoaksi, infeksi penyakit menular, HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas dan lain sebagainya karena akibat dari runtuhnya pondasi ketahanan keluarga,” ujar Soraya pada kegiatan  Webinar Ketahanan Nasional Berawal Dari Ketahanan Keluarga yang diinisiasi Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DWP PKS Kaltim, berlangsung secara daring, Jumat (9/7/2021).

Selain itu, ibu memiliki peran yang tak kalah penting. Ibu memiliki multi peran sehingga menjadikan ibu serba bisa. Kini di masa pandemi kemampuan multitasking para ibu kian ditempa dengan semakin kompleksnya tugas yang perlu dilakukan di rumah tangga.

Soraya juga mengapresiasi inisiasi BPKK DWP PKS Kaltim melaunching Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kaltim. RKI Kaltim memiliki beberapa program diantaranya, RKI Pra Nikah, RKI Parenting, RKI Club Ayah, RKI Sayang Ibu dan Anak, RKI Sayang Lansia, Layanan Konseling Keluarga, RKI Kewirausahaan, RKI Manajemen Ekonomi Keluarga, RKI Ketahanan Pangan Keluarga, dan RKI Peduli. (dkp3akaltim/dell)

 

Cegah Stunting Dengan SDM Berkualitas

Penajam — Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kekurangan gizi secara komulatif, sehingga pertumbuhan anak terlalu pendek untuk usianya dan diikuti dengan penurunan kemampuan kognitif serta biasanya disertai pula dengan berbagai penyakit bawaan lainnya.

“Ini mengakibatkan resiko tinggi jangka panjang dan di masa depan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang mempunyai daya saing atau kurang kompetitif,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Prempuan dan Perindungan Anak (DKP3A Kaltim pada kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencegahan Stunting, berlangsung di Balai Penyuluhan KB Penajam Paser Utara, Rabu (30/6/2021).

Soraya mengatakan, menurut data Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 % pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018. Sementara menurut survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 menjadi 27,7%. Sedangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) standar level indeks keparahan stunting disebut krisis jika angkanya lebih atau sama dengan 15%.

“Sedangkan data Stunting di Kalimantan Timur pada saat ini masih sebesar 26%, sementara program di Kementerian Kesehatan diharapkan angka stunting di Kalimantan Timur bisa turun sampai 14 % pada tahun 2024,” imbuh Soraya.

Melalui strategi nasional penanggulangan stunting 2018-2024, pemerintah sudah mengupayakan konvergensi dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk pencegahan dan penurunan stunting, mulai dari perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi melalui Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Percepalatan Penurunan Stunting.

Soraya menambahkan, angka kelahiran diprediksi akan mengalami lonjakan khususnya pada masa pandemi Covid-19 tahun 2021 ini.

“Sehingga kiranya perlu diberikan perhatian khusus karena bayi yang lahir pada tahun tersebut akan menjadi penduduk berusia produktif pada 2045 mendatang,” katanya.

Soraya juga mengingatkan, Kabupaten Penajam Paser Utara akan menjadi Ibu Kota Negara yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka perlu upaya peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut berperan aktif di dalam sektor pembangunan dengan mempersiapkan generasi yang sehat dan tangguh.

“Karena pembangunan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dinamika kehidupan,” tutu Soraya. (dkp3akaltim/dell)

Penguatan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19

Samarinda — Pembangunan Keluarga merupakan salah satu isu tematik dalam pembangunan nasional karena kekuatan pembangunan nasional berakar pada elemen keluarga sebagai komunitas mikro di dalam masyarakat.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, keluarga merupakan pondasi dasar bagi keutuhan, kekuatan dan keberlanjutan pembangunan.

Selain itu melalui keluarga pula pondasi awal membentuk kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dimana hal ini telah menjadi indikator ketercapaian pembangunan yaitu Indeks Pembangunan manusia (IPM).

“Penguatan Ketahanan Keluarga sangat diperlukan karena banyak masalah – masalah sosial seperti, kekerasan dalam rumah tangga, trafficking, pornografi, pornoaksi, infeksi penyakit menular, HIV/AIDS, narkoba, kriminalitas dan lain sebagainya karena akibat dari runtuhnya pondasi ketahanan keluarga,” ujarnya pada Workshop Ketahanan Keluarga dengan tema “Penguatan Ketahanan Keluarga Dalam Aspek Ekonomi dan Mental Spiritual di Masa Pandemi Covid 19“, berlangsung di Balai Penyuluhan KB Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa, (29/6/2021).

Soraya menambahkan, ketahanan keluarga memiliki lima aspek/dimensi diantaranya, dimensi legalitas dan keutuhan keluarga, aspek ketahanan fisik, dimensi ketahanan ekonomi, dimensi ketahanan sosial psikologis dan dimensi ketahanan sosial budaya.

Dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga, lanjut Soraya, DKP3A Kaltim telah melaksanakan aspek-aspek tersebut antara lain, untuk memenuhi aspek legalitas, DKP3A Kaltim telah melampaui target nasional pada tahun 2020 untuk pembuatan akta kelahiran. Pada aspek ekonomi telah dilaksanakan penyuluhan ekonomi bagi kelompok UPPKS, Perempuan Kepala Keluarga, Anggota kelompok Desa Prima  dan kelompok binaan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-P2D), Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Calon Pengantin, KIE kesehatan reproduksi remaja, KIE tentang stunting dan pendirian Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai tempat konsultasi tentang permasalahan keluarga.

“Sedangkan Raperda tentang Ketahanan Keluarga masih dalam proses melalui inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.

Menyadari betapa besar beban keluarga pada masa pandemi Covid 19 ini, pentingnya memberikan wawasan, pengetahuan serta bagaimana anggota keluarga menjalankan peran dan fungsinya dalam penguatan ketahanan keluarga di bidang ekonomi maupun mental spiritualnya.

Soraya juga mengimbau, agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, rajin berolah raga, makan makanan yang bergizi, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. (dkp3akaltim/dell)

Remaja Sehat Mewujudkan Generasi Milenial Yang Berkualitas di Kaltim

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Sekretars DKP3A Kaltim Eka Wahyuni mengatakan, remaja saat ini sebagian besar telah terpaku dengan gadget  seperti smartphone, tablet dan TV. Rata-rata semua remaja diseluruh dunia memiliki gadget yang bisa terhubung dengan internet dan media sosial yang saat ini menjadi kebutuhan pokok para remaja milenial.

Selain itu, salah satu bagian terpenting dari kehidupan remaja adalah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi bukan hanya sehat fisik saja namun sehat secara utuh baik fisik, fisikologis mental, spritual serta sosial dan terkhusus pada Kesehatan Reprodruksi Remaja (KRR).

Seperti diketahui menurut WHO batasan usia remaja adalah usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk pada usia 10-18 tahun. Sementara berdasarkan data dari e-Infoduk DKP3A Kaltim, jumlah pendududuk Kaltim pada semester II Tahun 2020 sebanyak 3,7 juta jiwa, dengan penduduk laki-laki 1,9 juta jiwa (51,8%) dan perempuan 1,8 juta jiwa (48,2%).

“Dana pada jumlah rentang kelompuk usia 10-14 dan 15-19 (remaja) sebanyak 0,6 Juta Jiwa (17% dari jumlah penduduk) dangan rincian laki-laki 344.624 jiwa dan perempuan 323.464 jiwa,” ujarnya pada kegiatan Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bagi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Provinsi Kaltim, berlangsung di Ruang Rapat Kartini DKP3A Kaltim, Rabu (16/6/2021).

17% usia remaja di Kaltim  yang sehat akan menjadi harapan bangsa, tulang punggung negara yang dapat melahirkan generasi yang sehat, kuat dan tangguh untuk mempertahankan keberadaan bangsa ini selanjutnya.

“Sehingga mereka perlu di bekali pengetahuan dan wawasan tentang  kesehatan  secara umum dan kesehatan reproduksinya secara khusus, dimana jika mereka memiliki kesehatan yang baik dan terpelihara akan dapat melahirkan generasi yang sehat,  kuat dan  tangguh serta berkualitas,” imbuh Eka.

Ia berharap, advokasi ini dapat  menjadi wadah sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sekaligus sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Provinisi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kegiatan ini dihadiri 80 orang terdiri dari remaja dan usia sebaya yang tergabung dalam PIK-Remaja Kaltim, PIK-R Kota Samarinda, Forum Anak Kelurahan, Forum  Anak  Kaltim,  Forum Anak Kota Samarinda, Remaja PKBI, Bina Keluarga Remaja.

Hadir menjadi narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Fadilah Mante Runa, dan Motivator Lembaga Visioner  Kaltim Selamat Said Sanif. (dkp3akaltim/rdg)

Norbaiti Dampingi Deputi Tinjau Kampung KB Semasa Bukuan

Samarinda — Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor mendampingi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia Dr Dwi Listyawardani, peninjauan lapangan Manggala Karya Kencana (MKK) tahun 2021.

Oleh Tim Penilai BKKBN Republik Indonesia di Kampung KB Semasa (Sehat, Mandiri dan Sejahtera) Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran.

Kunjungan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN dan tim penilai BKKBN RI di Kampung KB Semasa Kelurahan Bukuan diterima Gubernur Kaltim diwakili Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim Andi Muhammad Ishak. Sekdakot Samarinda Sugeng Chairuddin Camat Palaran H Suwarso, Lurah Bukuan H Suyoto, UPT Puskesman Bukuan Drg Rika Ratna Puspita.

Kunjungan Dwi Listyawardani, didampingi Hj Norbaiti melihat ruang pelayanan KB di UPT Puskesmas Bukuan, Ruang Dataku dan Ruang PKK, serta meninjau hasil kerajinan dan produk makanan yang dihasilkan PKK UPPKS Bukuan.

Dwi Listyawardani mengajak kader KB untuk terus bekerja keras, bekerja iklas sehingga capaian program KB di Samarinda khususnya Kecamatan Palaran bisa tercapai 100 persen.

“Saya bersyukur pelayanan KB di Samarinda dan di Palaran ini sudah berjalan bagus dengan baik, termasuk pelayanan inplan dan alat kontrasepsi KB lainnya,” ujar Dwi.

Dwi mengingatkan agar para kader KB dan tenaga kesehatan, termasuk masyarakat untuk tetap wasdapa, jangan sampai yang terjadi di Jawa, kasus positif Covid-19 terus bertambah, tidak terjadi di Kaltim.

“Walaupun Samarinda kasus Covid-19 mulai melandai, namun saya harapkan untuk tetap waspada. Terus laksanakan 5M, pada setiap aktivitas, jangan lalai, dan jangan merasa kuat, tetap terapkan protokol kesehatan,” pesan Dwi. (humasprovkaltim)

Program KB Komitmen Isran dan Noorbaiti Tak Diragukan

Samarinda — Komitmen Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) menjadi perhatian BKKBN RI. Keduanya diusulkan untuk menerima penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 yang akan diserahkan pada Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Kedatangan tim BKKBN, lanjut Isran, banyak manfaat selain untuk menilai pengendalian penduduk termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga di Kaltim, juga sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Kaltim sebagai salah satu provinsi yang akan mendapatkan apresiasi atas prestasi yang dapat diandalkan.

“Bagi kami penghargaan bukanlah tujuan, tetapi pengakuan dan bukti nyata bahwa pemerintah provinsi dan rakyatnya telah bekerja dengan baik untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Isran saat memberi sambutan selamat datang kepada Tim Uji Petik BKBBN RI yang dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Dwi Listyawardani di Pendopo Odah Etam dalam acara Gelar Promosi Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Timur, Senin (14/6/2021).

Sementara Deputi Bidang Pengendalian Dwi Listyawardani yakin Gubernur Isran Noor dan Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor telah memberikan kontribusi besar dalam Program Bangga Kencana, sehingga pantas dan sangat layak menerima penghargaan Manggala Karya Kencana Tahun 2021.

“Penilaian kami, Pak Gubernur dan Ibu Ketua PKK sejak awal dukungannya terhadap Program Bangga Kencana, besar. Penghargaan dari BKKBN sebenarnya bukan apa-apa, mungkin kecil sekali dibanding dukungan yang telah dan akan terus diberikan Bapak dan Ibu Gubernur untuk Program Bangga Kencana ini,” balas Dwi (humasprovkaltim)

Pemprov Kaltim Siap Launching dan Dukug Pendataan Keluarga

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor siap didata dan melaunching Program Gerakan Pendataan Keluarga di Benua Etam Kaltim pada 1 April 2021 mendatang.

Program merupakan kegiatan BKKBN Provinsi Kaltim, yang rencana dimulai sejak 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Pemprov Kaltim siap mendukung. Secara pribadi saya siap jadi yang pertama didata pada saatnya nanti,” kata Isran Noor ketika menerima kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim Muhammad Edi Muin ketika melaporkan persiapan Launching Pendataan Keluarga di Kaltim, di Ruang Kerja Gubernur Kaltim, Selasa (2/3/2021).

Sebagai dukungan, Pemprov Kaltim siap membantu memberikan masker bagi tenaga pendata yang akan bertugas di lapangan.

Menurut Isran, program tersebut sangat bagus dan mendukung pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana perkembangan pertumbuhan masyarakat di Kaltim.

“Sebenarnya, jika kegiatan ini dikeroyok dan dilakukan dengan gotong royong akan lebih mudah. Yaitu, melibatkan Bappeda, BPS, PKK, Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial,” pesannya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Muhammad Edi Muin menjelaskan, pendataan dilakukan secara door to door, by name by address dan bekerja sama dengan BRI untuk pemberian honor bagi tenaga pendata.

“Sekitar 11.000 tenaga yang siap ke lapangan, jika digabungkan dengan Kaltara menjadi 15.000 tenaga pendata,” jelasnya. (humasprovkaltim)