DKP3A Kaltim Lakukan Advokasi KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

Samarinda — Kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dari beberapa faktor kesehatan bagi remaja. Kesehatan reproduksi bukan hanya sehat fisik saja namun sehat secara utuh baik fisik, psisikologis mental, spritual dan sosial serta khususnya pada Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, selain masalah reproduksi masalah stunting juga perlu diperhatikan dan diketahui oleh para remaja.

Sebagai informasi, kasus stunting di Kaltim tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8% atau terjadi penurunan sebesar 5,29%.

“Yang tertinggi adalah Kutai Timur 27,5 persen, PPU sebanyak 27,3 persen dan Kutai Kertanegara sebanyak 26,4 persen,” ujar Soraya pada acara Advokasi Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tema “Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja di Sekolah dalam Upaya Pencegahan Stunting Untuk Menuju Generasi Emas 2045”, berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Selasa (17/5/2022).

Melihat data tersebut penting agar remaja mendapatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Remaja khususnya remaja perempuan yang tidak mendapatkan gizi seimbang dapat menyebabkan anemia. Program penanggulangan anemia pada remaja perempuan sangat penting karena anemia pada remaja perempuan tinggi, kasus perkawinan usia anak (remaja) tinggi, konsumsi zat gizi mikro (zat besi) masih rendah dan remaja perempuan merupakan calon ibu hamil.

Soraya berharap, kegiatan ini akan dapat menjadi wadah sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan sekaligus sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kemudian sekarang telah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Surat keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 untuk melaksanakan Program Penurunan Stunting tersebut,” imbuh Soraya.

Soraya juga menjelaskan, Kaltim telah melakukan sosialisasi masalah penurunan stunting melalui jalur pendidikan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) sebagai pintu masuk dalam upaya pencegahan penurunan stunting.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta, terdiri dari SMAN 1 Samarinda, SMAN 5 Samarinda, SMAN 6 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, SMK 2 Samarinda, MAN 1 Samarinda, MAN 2 Samarinda, Forum Anak Kaltim, Forum Anak Samarinda dan Forum Genre Samarinda. (dkp3akaltim/rdg)

Wagub Berharap TPPS Bekerja Maksimal Turunkan Stunting

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim ini dapat menghasilkan suatu gerakan yang terkoordinasi, terintegrasi, konvergen, dan simultan dalam upaya mempercepat penurunan stunting di Kaltim.

Hadi Mulyadi yang juga Ketua Pelaksana TPPS Kaltim menegaskan upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-programnya.

“Misalnya dari Dinas Pendidikan, guru-gurunya harus memberikan orientasi kepada siswanya yang akan memasuki usia pernikahan, bagaimana pernikahan yang ideal, bagaimana merencanakan kehidupan, sehingga para siswanya ada penambahan wawasan bukan saja terkait stunting tetapi juga kesadaran pola hidup sehat, tentang gizi, dan pentingnya berolahraga, sehingga kita bisa mengawal generasi yang sehat,” ujar Hadi Mulyadi saat menghadiri Rakor TPPS, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (27/4/2022).

Selain Dinas Pendidikan, lanjut Hadi, TPPS Provinsi Kaltim juga harus bersinergi dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan memberikan pelaksanaan program pangan lestari dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami berbagai macam sayur-sayuran, dan program tersebut harus disosialisasikan di kabupaten/kota.

“Pangan lestari dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura harus menjadi program yang massif, dan disosialisasikan di kabupaten/kota, tinggal di sinkronisasi dan dijadikan alat ukur dalam upaya menangani stunting melalui pemenuhan makanan yang bergizi bagi keluarga,” imbuhnya.

Hadi Mulyadi meminta, TPPS Kaltim melakukan penanganan stunting juga sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan bahkan tingkat desa, dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), tokoh agama, ibu-ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan lainnya.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, termasuk TP PKK maupun seluruh elemen masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.  (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Kaltim Optimis Turunkan Stunting Jelang Perpindahan IKN 2024

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengatakan, kasus stunting di Kaltim tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8% atau terjadi penurunan sebesar 5,29%.

4 kabupaten/kota yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Samarinda.

Sementara 6 kabupaten/kota yang menjadi lokus sampai dengan tahun 2021 lalu. 50% nya belum memberikan kotribusi positif atas persentase stunting di Kaltim yakni Kabupaten Kutai Timur, PPU, Kukar, Kota Bontang, Berau, dan Paser.

“Yang tertinggi adalah Kutai Timur 27,5 persen, PPU sebanyak 27,3 persen dan Kutai Kertanegara sebanyak 26,4 persen,” ujar Soraya pada dialog Halo Kaltim dengan tema “Kaltim Optimis Turunkan Stunting Jelang Perpindahan IKN 2024,” berlangsung di Studio RRI Pro 1 Samarinda, Senin (18/4/2022).

Sebagai upaya menekan stunting, Pemerintah Provinsi Kaltim telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Keputusan Gubernur Kaltim nomor 463/K.159/2022 tanggal 14 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.

“Dalam hal ini kami optimis minimal 3 persen pertahun stunting bisa turun. Sehingga di tahun 2024 kita optimis dapat mencapai 12,83 persen,” imbuhnya.

Soraya menambahkan, berdasarkan mapping yang telah dilakukan yang sudah membentuk TPPS ada sebanyak 27 kecamatan, 75 desa dan 1988 tim pendamping keluarga (TPK). Dengan rincian 170 TPK di Kabupaten Berau, 477 TPK di Kabupaten Kukar, 208 TPK di Kabupaten Kutai Barat, 176 TPK di Kabupaten Kutai Timur, 192 TPK di Kabupaten Paser, 202 TPK di Kota Balikpapan, 71 TPK di Kota Biontang, 323 TPK di Kota Samarinda, 119 di Kabupaten PPU, dan 50 TPK di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tim ini mempunyai 9 tugas yg sebagian besar sifatnya koordinasi. Tim ini juga melibatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tokoh Agama, Bidan, Ibu-Ibu di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pihak terkait lainnya. (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Kaltim Optimis Turunkan Stunting 14 Persen Pada 2024

Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi mengatakan, saat ini telah terbnetuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, penurunan prevalansi stunting bukanlah pekerjaan yang mudah namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena itu, harus kerja keras bersama-sama.

“Alhamdulillah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Timur telah selesai dibentuk dan siap bekerja dan bersinergi dengan berbagai pihak seperti DKP3A, Dinas Kesehatan, BKKBN dan berbagai pihak lainnya yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan,” kata Hadi saat menerima audiensi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Perwakilan BKKBN Kaltim, di Rumah Jabatan Wagub Jalan Milono Samarinda, Jumat (8/42022).

Lebih lanjut dikatakan Hadi, Pemprov Kaltim yakin dan optimis penurunan angka stunting atau tubuh kerdil mampu mencapai target, yaitu turun hingga 14 persen pada 2024.

“Bila melihat posisi Kalimantan Timur pada SSGBI 2019 di angka 28 persen, kemudian turun menjadi 22 persen pada SSGBI 2021, atau menurun sampai enam persen, kami optimis target 14 persen pada 2024 dapat tercapai. Masih ada dua atau tiga tahun ke depan untuk menurunkan angka 8 persen untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” ucap Hadi optimis.

Ia juga menyebutkan, akan segera melakukan aksi nyata yaitu turun ke lapangan memberikan edukasi ke masyarakat

“Insya Allah kita akan turun ke lapangan dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan sehingga masyarakat betul-betul paham bagaimana mencegah terjadinya stunting. Dengan kolaborasi seluruh elemen, kami optimis target prevalansi stunting sebesar 14 persen pada 2024 dapat tercapai”, tutup Hadi.

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Hj. Karlina K, Koordinator Manager Tim Satgas Stunting Kaltim, Hj. Padilah Mante Runa, dan anggota Tim Satgas Stunting, Koordinator Bidang KB KR. (dkp3akaltim/rdg)

Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan di Kaltim

Samarinda — Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat. Hal ini bertujuan agar terhindar dari perilaku beresiko termasuk pencegahan perkawinan usia anak dan mencegah risiko melahirkan generasi stunting di masa depan.

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Riza Indra Riadi mengatakan, hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010 – 2020 sebesar 1,25%. Angka ini lebih rendah dari periode sebelumnya. Fakta ini menunjukan bahwa secara kuantitas, Indonesia sudah berhasil menjaga pertumbuhan penduduknya. Sayangnya beberapa indikator kualitas penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan mentalitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan untuk bisa bersaing dalam persaingan global saat ini.

“Prevalensi stunting dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting merupakan salah satu masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia yaitu sebesar 27,67% tahun 2019 atau lebih tinggi dari angka yang direkomendasikan WHO sebesar 20 %,” ujar Riza pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan Jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Jumat (1/4/2022).

Tingginya angka stunting pada balita, lanjut Riza, mengindikasikan belum berkualitasnya pembangunan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Prevalensi stunting di Kaltim secara total masih lebih rendah dibandingkan angka nasional yaitu 22,8 %.

“Sementara di tingkat kabupaten/kota masih terdapat beberapa kabupaten yang memiliki angka stunting yang lebih tinggi dari angka provinsi yaitu Kabupaten Kutai Timur, PPU, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau dan Kabupaten Paser,” imbuh Riza.

Pendidikan Kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan. Pendidikan Kependudukan ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada masyarakat khususnya para pelajar melalui sekolah. Pelaksanaan Pendidikan kependudukan dapat dilakukan melalui jalur formal, non formal dan informal.

“Pada jalur formal implementasinya dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di jenjang SMP dan SMA/Sederajat dan Gerakan Literasi Kependudukan pada jenjang SD/Sederajat,” terang Riza.

Kegiatan ini diikuti oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, BKKBN Kaltim, Kanwil Kemenag Kaltim, Biro Kesra, SMAN 1 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, SMAN 5 Samarinda, MAN 1 Samarinda, SMAN 1 Berau, SMAN 2 Berau, SMAN 1 PPU, SMK 1 PPU, SMAN 2 Balikpapan, SMAN 5 Balikpapan, SMAN 2 Tenggarong, SMAN 2 Tenggarong Seberang, SMAN 1 Tanah Grogot, SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot, SMAN 1 Bontang, SMAN 2 Bontang, SMAN 1 Sangatta Selatan, SMAN 1 Sangatta Utara, SMAN 1 Sendawar, SMAN 3 Sendawar, SMAN 1 Long Bagun, SMAN 1 Long Hubung. (dkp3akaltim/rdg)

Telah Terbentuk 322 Sekolah Siaga Kependudukan di Kaltim

Penajam — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan hingga 6 Desember 2021 telah terbentuk 322 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). 154 SSK tingkat SD/sederajat, 144 SSK tingkat SMP/sederajat dan 24 SSK tingkat SMA/sederajat.

SSK Paripurna tahun 2020 yaitu SMAN 5 Samarinda, SMAN 8 Samarinda, MAN 1 Samarinda, SMAN 5 Balikpapan, SMAN 1 PPU, SMPN 10 Samarinda, SMPN 35 Samarinda, SMPN 35 Samarinda, SMPN 2 PPU, dan SMPN 5 PPU.

“Sementara SSK Paripurna tahun 2021 yaitu SMAN 2 Balikpapan, SMAN 1 Berau, SMAN 1 Sangatta Utara, SMPN 9 Samarinda, dan SMP Nasional KPS Balikpapan,” ujar Soraya pada kegiatan Monitoring dan Pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kabupaten PPU, berlangsung di SMA Negeri 1 Penajam Paser Utara, Rabu (9/3/2022).

Sementara untuk PPU, hasil monitoring Sekolah Siaga Kependudukan tahun 2021 terdapat 35 Sekolah yang ditetapkan sebagai SSK. 20 Sekolah yang dibentuk pada 2019 dan 15 Sekolah pada tahun 2021 terdiri dari 10 sekolah jenjang SMP dan 5 di jenjang SD.

“Dari 35 Sekolah tersebut terdapat 3 sekolah yang sudah ditetapkan sebagai SSK Paripurna pada tahun 2020 yaitu SMA Negeri I PPU, SMPN 5 PPU dan SMPN 2 PPU,” terang Soraya

Ia menjelaskan, Pendidikan Kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan dan keterkaitan timbal balik dengan sektor lingkungan, kesehatan, pendidikan, budaya, sosial dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan dilakukan melalui jalur formal, nonformal dan informal. Pada jalur formal implementasinya dilakukan melalui pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di jenjang SMP/sederajat, SMA/sederajat dan Gerakan Literasi Kependudukan pada jenjang SD/sederajat.

SSK, lanjut Soraya, memegang peranan penting dalam melakukan edukasi dan pembentukan perilaku hidup sehat serta agar terhindar dari perilaku beresiko termasuk pencegahan perkawinan usia anak sehingga dapat mencegah resiko melahirkan generasi stunting di masa depan.

Penanaman perilaku hidup sehat dan terencana bisa dilakukan melalui integrasi materi Bangga Kencana pada kegiatan SSK baik di kelas maupun di lingkungan. Serta meningkatkan wawasan dan kesadaran remaja dalam menyiapkan hidup yang berkualitas. Sehingga peran SSK sangat penting dalam menanamkan karakter Generasi Berencana (GENRE) bagi anak didik. (dkp3akaltim/rdg)

Wagub Minta TPPS Perlu Kolaborasi Lintas Sektor Tangani Stunting

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan kasus stunting di Kaltim tahun 2021 turun dari tahun 2019, yakni sebesar 28,09 persen. Dan tahun 2021, kembali turun sebesar 22,8 persen.

Artinya penurunan kasus stunting di Kaltim menurut Wagub, sudah lebih bagus secara nasional, karena sudah berada dibawah nasional.

“Untuk empat daerah yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda. Sementara enam kabupaten dan kota menjadi lokus sampai 2021 lalu. Dimana, 50 persennya belum memberikan kontribusi positif atas persentase stunting di Kaltim, yakni Kabupaten Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Bontang, Berau dan Paser masih di atas rata-rata provinsi,” kata Hadi Mulyadi usai menerima audiensi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita didampingi Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Hj Karlina K, di Rumah Jabatan Wagub Kaltim Jalan Milono Samarinda, Senin (7/3/2022).

Terkait penanganan stunting di Kaltim, apalagi sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi Kaltim, Wagub berharap perlu kolaborasi, kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Perlu kerja keras dengan berkolaborasi, bekerjasama dan berkoordinasi antar sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam menangani masalah stunting,” imbuh Hadi.

Hadi Mulyadi yang juga Ketua TPPS Kaltim meminta penanganan stunting hingga tingkat desa dengan melakukan gerakan bersama yang melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), tokoh agama, juga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan elemen masyarakat lainnya.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama. Tidak cukup hanya Pemprov Kaltim saja, namun perlu dukungan Pemkab/Pemkot maupun TP-PKK bahkan seluruh elemen masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.

Sebelumnya Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita melaporkan latar belakang terbentuknya TPPS Tingkat Provinsi Kaltim, berawal dari rapat terbatas dengan Presiden tahun 2021 lalu, dan mengamanatkan kasus stunting agar diturunkan minimal 3 persen pertahun, karena Indonesia saat ini berada di urutan ke 4 se Asia untuk kasus stunting tertinggi.

“Untuk Indonesia, kasus stunting pada 2019 adalah 27,7 persen dan terjadi penurunan pada 2021 menjadi 24.4 persen. Amanat Presiden untuk menurunkan kasus minimal 3 persen pertahun. Dan TPPS bisa menjangkau sampai pada tingkat bawah (desa) dengan melibatkan PKK dan Posyandu, sehingga penanganan stunting bisa lebih optimal dan efektif,” ujar Soraya. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim/rdg)

.

Angka Prevalensi Stunting Di Kaltim Berada Dibawah Rata-Rata Nasional Yakni 22,8%

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bersama Perwakilan BKKBN Kaltim menginisiasi Rapat Pembahasan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Promosi Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (2/3/2022).

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Hj. Karlina K mengatakan permasalahan stunting adalah salah satu bagian dari double burden malnutrition (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, Stunting terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan Karlina, berdasarkan hasil SSGBI Tahun 2019, Prevalensi Stunting di Kaltim berada pada angka 28,09% lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 27,67%. Namun pada SSGI Tahun 2021 lalu, angka prevalensi stunting di Kaltim telah berada dibawah rata-rata nasional yakni 22,8% (nasional 24,4%).

“Hasil ini tentu patut kita syukuri bersama, atas kerja keras Tim RAD-PG Kalimantan Timur yang telah mampu menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 2,64% per tahun dan semoga akan mencapai angka 14% pada tahun 2024. Sebuah capaian yang menggembirakan di tengah wabah Pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih melanda negara kita tercinta ini,” ungkapnya.

Dari hasil SSGI Tahun 2021 juga hanya ada 4 daerah di Kaltim yang memiliki rerata lebih rendah dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda.

“Ini berarti dari 6 daerah yang menjadi lokus sampai dengan 2021 lalu, 50%nya belum memberikan kontribusi positif atas persentase penurunan prevalansi stunting di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur,” terang Karlina.

Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Tingkat Provinsi, TP2S Tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan TP2S Tingkat Desa/Kelurahan.

Sementara itu, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan bahwa pertemuan ini sebagai upaya bersama dalam mensinergikan dan menindaklanjuti tugas daerah.

“Agenda pertemuan kita hari ini adalah mendengarkan paparan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan pembahasan draft Surat Keputusan TPPS Provinsi Kalimantan Timur. Saya harap persamaan persepsi dalam penurunan stunting di Kalimantan Timur dapat terbentuk melalui pertemuan ini”, katanya.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain beberapa orang jajaran dari Perwakilan BKKBN dan DKP3A, perwakilan dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan OPD terkait. Hadir pula dari unsur akademisi hingga organisasi profesi dan mitra kerja terkait. (bkkbnkaltim/dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Kaltim Bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting

Samarinda — Pelaksanaan percepatan pencegahan stunting terintegrasi memerlukan sumber daya manusia yang memadai. Untuk itu dibutuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kalimantan Timur.

Pembentukan Tim TPPS sendiri sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Tim ini tidak hanya sekedar melibatkan, tapi harus tau apa yang harus dikerjakan,” ungkap Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim Andi Muhammad Ishak dalam arahannya pada Rapat Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Ruang Tepian 1, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (2/3/2022).

Seperti yang diketahui bahwa stunting merupakan isu strategis dan merupakan masalah yang harus dientaskan.

“Alhamdullilah stunting di Kaltim trendnya dalam posisi yang cukup baik ada penurunan,” terangnya.

Karena itu, dirinya berpesan tim ini tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban daerah untuk dibentuk, tapi benar-benar bisa fungsional dan operasional.

“Tidak sekedar masuk saja, tapi nanti sulit dalam pelaksanaannya,” tuturnya.

Andi menambahkan, jangan sampai tim ini terbentuk bagus tapi tidak fungsional. Oleh karena itu harus jelas pembagian struktur bidang-bidangnya.

Penurunan stunting tidak bisa dilakukan satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi semua pihak harus bergerak sesuai dengan tugas bidang masing-masing.

“Mudah-mudahan susunan tidak terlalu gemuk, namun bisa fungsional secara efisien dan efektif,” pinta Andi diakhir arahannya.

Tampak hadir pada acara tersebut Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Plt Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kaltim Karlina K, serta unsur Perangkat Daerah. (diskominfokaltim/dkp3akaltim/rdg).

Perempuan Bukan Hanya Setara, Tapi Jauh Lebih Mulia

Samarinda — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim HM Sa’bani membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Peringatan Hari Ibu Ke-93 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 di Pendopo Odah Etam, Rabu (22/12/2021)

Sebelum membacakan sambutan, Sa’bani membukanya dengan memberi semangat kepada para ibu dan perempuan di Kalimantan Timur.

“Menurut saya, perempuan itu bukan setara, tapi jauh lebih mulia. Saya selalu pegang kata-kata itu,” ucap Sa’bani memberi apresiasi atas betapa besarnya peran seorang ibu dan para perempuan.

Sa’bani bahkan tegas mengatakan, tidak akan ada pemerintahan, kepala daerah, bahkan presiden sekalipun, tanpa peran besar perempuan di dalamnya.

Sementara dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyebutkan bahwa perjuangan perempuan Indonesia sudah dibuktikan dari masa ke masa.

Hari Ibu yang saat ini diperingati, kata Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati tidak bisa dilepaskan dari Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Dimana para perempuan Indonesia ketika itu pun sudah ikut berkontribusi dalam proses kemedekaan bangsa dan kemerdekaan bagi kebebasan perempuan sendiri.

Jadi, kontribusi perempuan bukan hanya dalam posisi sebagai ibu, tapi juga berkontribusi besar bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Di momen yang sama Wakil Ketua I TP-PKK Kaltim, Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi mewakili Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor, memberi ucapan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan di Kaltim.

“Selamat Hari Ibu, semoga bisa terus menjadi ibu yang hebat bagi keluarga, negara dan bangsa,” kata Erni Makmur Hadi Mulyadi.

Dia yakin, di tengah pandemi yang belum juga usai ini, para ibu dan perempuan Kaltim bisa tetap eksis beraktivitas dan kreatif di tengah masyarakat dan keluarga.

Acara dihadiri berbagai organisasi wanita diantaranya Dharma Wanita Persatuan, TP-PKK, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, BKOW dan lainnya. Tampak  hadir juga Ketua DWP Kaltim Hj. Liza Febriani Sa’bani.

Pada kesempatan itu diserahkan penghagaan kepada tokoh perempuan yaitu Qomariah Kuncoro, Ardiningsih dan Nila Kandi. Satu penghargaan lagi diberikan kepada Pemerhati perempuan dan anak di Kaltim, Sumadi.