DKP3A Kaltim Bentuk Tim Penyusun GDPK Kaltim

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidnungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Sekretaris DKP3A Kaltim Eka Wahyuni mengatakan, secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 aspek penting yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, data dan informasi penduduk, dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah, nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang kecenderungan parameter pembangunan kependudukan, isu-isu penting pembangunan kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan.

“Tujuan utama pelaksanaan GDPK yaitu tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa,” ujar Eka pada kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Rancangan Awal Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kaltim Tahun 2022, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Rabu (7/9/2022).

Sedangkan tujuan khusunya, lanjut Eka, Penduduk tumbuh seimbang, Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi, Keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Sebagai informasi, secara nasional penyusunan GDPK Kaltim yang disusun pada tahun 2012 sudah termasuk dalam 32 Provinsi yang telah melaporkan penyusunannya,  terkecuali Kaltara dan Papua Barat, namun GDPK Kaltim masih dalam satu Pilar/Aspek yaitu Kuantitas.

“Sedangkan untuk GDPK 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sudah di susun namun masih dalam 1 Aspek/Pilar terkecuali GDPK Kota Balikpapan yang sudah menyusun GDPK dan 5 Pilar,” imbuh Eka.

Ia berharap, kegiatan ini memdorong upaya percepatan penyusunan GDPK 5 Pilar Provinsi Kaltim dan tersusunnya GDPK Provinsi Kaltim dalam 5 Pilar Tahun 2020-2035. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gelar Rapat Teknis Penyusunan Rancangan Awal GDPK

Samarinda — Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Sehingga penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat penting.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim HM Sirajuddin mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Desain Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerah.

Kunci keberhasilan dengan memanfaatkan peluang dengan terbukanya Jendela 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala matranya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, seperti membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM Unggul pada tahu 2045.

“Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah,” ujar Sirajuddin pada kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Rancangan Awal Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kaltim Tahun 2022, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Rabu (7/9/2022).

Ia berharap peserta yang masuk dalam tim penyusunan GDPK bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan rekomendasi dalam memenuhi 5 pilar GDPK. Seperti kualitas penduduk, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemprov Kaltim dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hadir menjadi narasumber Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto dan Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Kaltim Eny Rochaida. (dkp3akaltim/rdg)

Wagub : Penanggulangan Kemiskinan Kewajiban Kita Bersama

Jakarta — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 yang dilaksanakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI, di Magnolia Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (31/8/2022) malam.

Rakor bertema Memastikan Konvergensi dan Penajaman Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Pemerintah Daerah ini digelar selama tiga hari, 31 Agustus-2 September 2022, dengan peserta Wakil Gubernur dari 34 provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala DKP3A dan Kepala DPMPD selaku anggota dari TKPK Provinsi.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K mengatakan sesuai tema rakor, ada dua kata kunci dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu konvergensi dan lebih tepat sasaran.

“Jadi kita berupaya memperbaiki konvergensi dan lebih tepat sasaran untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, seperti program pengurangan beban diterima keluarga secara stimulan sesuai kebutuhan atau program pemberdayaan ekonomi. Upaya pemerintah yang terintegrasi ini harus turut didukung oleh kerja bersama sektor non pemerintah. Kerja bersama, kita hapus kemiskinan ekstrem,” jelas Suprayoga Hadi saat membuka rakor.

Melalui rakor ini juga diharapkan pemerintah daerah agar secara bersama-sama mengambil langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan di daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota melalui gerakan bersama lintas sektor dan seluruh stakeholder terkait.

“Disini juga kita berupaya melakukan penguatan peran TKPK yang bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan gubernur dan bupati/wali kota, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022-2024 bisa terwujud,” pungkasnya.

Wagub Hadi Mulyadi mengakui beberapa daerah di Benua Etam masih memiliki angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi, salah satunya Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu dirinya mengimbau agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan penanggulangan dan penghapusan angka kemiskinan ekstrem didaerahnya.

“Kalimantan Timur berdasarkan data dari pusat, angka kemiskinan ekstrem yang tinggi adalah Kutai Timur. Untuk itu Pemkab Kutai Timur harus bekerja keras melakukan penghapusan kemiskinan ekstrem. Demikian halnya untuk kabupaten dan kota lainnya. Jadi semua harus bergerak, karena apapun namanya, penanggulangan kemiskinan itu adalah kewajiban kita bersama untuk diturunkan persentasenya bahkan dihapuskan,” tegas Hadi selaku Ketua TKPK Provinsi Kaltim.

Tampak hadir mendampingi Wagub Hadi Mulyadi, diantaranya Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin selaku Sekretaris TKPK Provinsi Kaltim, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kaltim Saprudin Saida Panda, Kabid Kependudukan DKP3A Syahrul dan Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD. (adpimprovkaltim)

Riza Berharap Kampung KB Terbentuk Disemua Desa

Samarinda — Penjabat Sekdaprov Kaltim H Riza Indra Riadi mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Menurut dia, Pemerintah dianggap berhasil dalam membangun sumber daya manusia, jika kualitas hidup penduduknya layak dan membaik setiap tahunnya.

“Kehadiran kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Saya berharap ada peningkatan jumlah kampung keluarga berkualitas di Provinsi Kaltim mulai tahun 2022 dan pada akhirnya tahun 2024 kampung keluarga berkualitas terbentuk di semua desa dan kelurahan,” kata Riza Indra Riadi kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim, usai membuka Workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kaltim, yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, (18/8/2022).

Bagi Riza, kehadiran kampung KB sangat penting, karena menjadi tumpuan pemerintah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia, jika dalam pelaksanaannya selama ini intervensi yang dilaksanakan masih sendiri-sendiri, sekarang dengan adanya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

“Diharapkan semua pihak, bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah mitra kerja stakeholder, instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat,” pesan Riza.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto menjelaskan manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.

“Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan,” tandasnya.

Manfaat lain Kampung KB, lanjut Sunarto, membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kampung KB sudah ada di seluruh kelurahan dan desa, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya, dan saat ini sudah terbentuk 299 kampung KB yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di kabupaten kota di Kaltim,” sebut Sunarto. (adpimprovkaltim)

Aparatur BKKBN Berperan Optimal Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa peningkatan kualitas penduduk sangatlah penting. Tekad pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penduduk tercermin dalam visinya, terwujud masyarakat Kalimantan Timur yang unggul, maju dan sejahtera yang dijabarkan menjadi delapan program unggulan, dimana tiga diantaranya berkaitan erat peningkatan kualitas penduduk, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan ekonomi rakyat yang meningkat.

“Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara utuh dilapangan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi mewakili Gubernur Kaltim membuka Workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kaltim, dalam rangka penguatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Kampung KB dalam upaya peningkatan penurunan stunting, yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim secara offline dan online, di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, (18/8/2022).

Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut Riza, merupakan salah satu model miniatur pelaksanaan total program keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KBPK).

Diharapakan semua pihak, bisa bersinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah mitra kerja stakeholder, instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

“Tujuam umum kampung berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau desa melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” ujarnya.

Riza juga mengharapkan melalui workshop pengelolaan kampung berkualitas dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga dimasing-masing tapak.

“Diharapkan seluruh aparatur BKKBN di provinsi, kabupaten dan kota serta instansi terkait untuk lebih berperan dan menjalankan tugasnya dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas, serta mencari solusi terhadap permasalahan apa saja yang dialami dalam penerapan kampung KB dimasing-masing tapak,” pesan Riza Indra Riadi.

Kepala Perwakilan BKKN Kaltim Sunarto mengaskan, workshop KB ini secara umum bertujuan memfasilitasi pengelola kampung keluarga berkualitas dan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas serta meningkatkan konvergensi lintas sektor dalam membangun kualitas Kampung KB.

“Tujuan khususnya mensosialisasikan arah kebijakan dan Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Menguatkan komitmen dan peran stakeholder kunci dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menjelaskan tentang pelaksanaan konvergensi dan integrasi program di Kampung Keluarga Berkualitas serta menyusun rencana aksi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat provinsi dan kabupaten dan kota,” papar Sunarto. (adpimprovkaltim)

DKP3A Kaltim Lakukan Penguatan Kerjasama Lembaga TPPS Di Kukar

Tenggarong — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan P[erempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, di tahun  2022 penurunan stunting lebih dari 3 % atau paling sedikit 3 %. Oleh karena itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus benar-benar dijalankan dengan baik; dengan target akhir di tahun 2024 menjadi 14%.

Data Stunting  di Indonesia, menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 % pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018 dan menurut Survei Status Gizi Balita  Indonesia (SSGBI) pada 2019 menjadi 27,7 %, Tahun 2021 sebesar 24,4 %. Untuk Nasional pada Tahun 2024 Pemerintah menargetkan menjadi 14%.

“Di Provinsi Kalimantan Timur persentase Stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data Stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim yaitu 4 Kabupaten/Kota (Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sedang untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser), persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi,” ujar Soraya pada kegiatan Penguatan Kerjasama Lembaga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kutai Kertanegara, berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Rabu (20/7/2022).

Sebagai informasi, angka Stunting Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 26,4% atau berada pada urutan ketiga yang memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sementara jumlah balita stunting di Kabupaten Kukar paling banyak berada di Kecamatan Muara Badak sebanyak 905 balita. Sedangkan keluarga beresiko stunting (KRS) tertinggi berada pada Kecamatan Loa Janan sebesar 8.964 KRS.

Soraya menambahkan, pada tingkat Provinsi telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan Keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2022.

“Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) perlu melakukan upaya   peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut serta berperan aktif dalam sektor – sektor pembangunan, salah satunya melalui  penurunanan angka stunting,” terang Soraya.

Kegiatan ini diikuti Koordinator Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Kaltim Harlan Lelana dan Perwakilan BKKBN Kukar. (dkp3akaltim/rdg)

Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Jadi Perhatian Khusus Dalam Turunkan Prevalensi Stunting di Kaltim

Samarinda — Meskipun angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (22,8 persen) masih dibawah rerata nasional (24,4 persen) namun masih diambang batas atau masih diatas standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu 20 persen.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Timur menegaskan tim yang dipimpinnya siap untuk bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak lintas sektor untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Benua Etam.

“Kita akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, sampai tingkat paling bawah dalam hal ini ketua rukun tetangga (RT) untuk melakukan monitoring, sosialisasi dan penyuluhan di lingkungannya khususnya bagi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui. Ketiganya Itu yang harus mendapatkan perhatian serius supaya terhindar dari stunting,” ucap Wagub Hadi Mulyadi usai menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka Harganas ke-29 tingkat Provinsi Kaltim 2022 di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (18/7/2022).

Selain itu, lanjut Hadi, guna mendukung pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting 14 persen secara nasional dan 12,83 persen untuk Kaltim pada 2024, TPPS akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana desa yang digelontorkan ke desa-desa dapat diarahkan untuk honor dan kegiatan program kegiatan penurunan stunting.

“Untuk target TPPS setiap tahun ditargetkan turunnya 4 persen. Jika sekarang 22 persen maka pada 2023 menjadi 18 persen dan 2024 menjadi 14 persen untuk Kaltim. Namun diharapkan Kaltim bisa mencapai 12,82 persen untuk angka prevalensi stunting, dengan asumsi setiap tahun bisa menurunkan sekitar 5,3-5,4 persen,” terang Hadi.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini pun mengatakan penurunan angka stunting di Kaltim jika sesuai target scara nasional itu sudah bagus, namun lebih bagus lagi jika mampu melebihi target yang ditetapkan. Untuk alokasi anggaran, Hadi meminta untuk memaksimalkan anggaran yang sudah didistribusikan pusat langsung ke kabupaten/kota.

“Anggaran pusat itu langsung didistribusikan ke kabupaten/kota, jadi nanti kita akan evaluasi itu, kenapa serapannya baru 9 persen dari total anggaran Rp35,86 miliar yang telah dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Timur pada 2022. Hal ini untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, dan tentunya untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkas Hadi. (adpimprovkaltim)

.

Peringatan Harganas Ke-29, Gubernur Lantik TPPS Provinsi Kaltim

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur, dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin, (18/7/2022).

Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Deputi Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur.

“Selamat Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022, mari bersama-sama kita wujudkan tema kali ini, yaitu ayo cegah stunting, agar keluarga bebas stunting. Serta sukseskan program nasional Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Kaltim,” ucap Isran Noor dalam sambutannya usai melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim yang diketuai Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan koordinator pelaksana Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto.

Gubernur Isran Noor menaruh harapan besar kepada TPPS Kaltim dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim (22,8 persen), walaupun masih dibawah rerata nasional (24,4 persen), namun masih diatas standar dari WHO (20 persen).

“Permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat RW/RT. Pembentukkan tim pendamping keluarga juga ujung tombak di lapangan untuk mencapai sasaran kunci, yaitu keluarga. Mudah-mudahan itu tidak hanya diatas kertas tetapi berkualitas,” harap Isran.

Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan pemerintah melalui Satgas Stunting telah menargetkan angka prevalensi stunting pada 2024 dibawah 14 persen. Sebagai gambaran, kondisi saat ini berada pada kisaran 24,4 persen. Jadi hanya ada waktu sekitar 18 bulan lagi untuk merealisasikan, dengan target penurunan pertahunnya sekitar 5,3 – 5,4 persen.

“Maka kami meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan semua sumber daya dan memperhatikan skala prioritas untuk penanganan stunting ini, hingga mencapai targetnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu data untuk penajaman sasaran, menetapkan sasaran kunci untuk menetapkan skala prioritas, pendayagunaan tim pendamping keluarga, pemanfaatan secara maksimal sumber anggaran yang sudah tersedia, gerakan bunda/bapak asuh anak stunting dan satgas percepatan penurunan stunting,” ungkap Sukaryo.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka peringatan Harganas ke-29 Provinsi Kaltim. Tampak hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Diskominfo M Faisal, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Setyo Budi Basuki. (adpimprovkaltim)

TPPS Kaltim Akan Dikukuhkan Gubernur

Samarinda — Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 dengan target 14 persen menjadi agenda utama Pemerintah RI. Upaya percepatan pencegahan stunting agar konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim akan segera mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.

Persiapan pelaksanaan pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto didampingi Kabid Dalduk dan KB Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, serta beberapa koordinator di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang juga Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim, di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jumat (15/7/2022).

Wagub Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, yang baru saja dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim.

“Terima kasih atas gerak cepatnya, khususnya membuat agenda pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim, yang akan direncanakan pada Senin depan (18/7/2022),” tandas Hadi Mulyadi.

Menurut Ketua Pelaksana TPPS Kaltim, upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-program.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, serta lintas sektor lainnya,” pesan Hadi Mulyadi.

Ditambahkan, penurunan stunting tidak dapat serta merta langsung, tetapi secara bertahap dan harus dilakukan pembinaan sejak dini.

“Meskipun angka prevalensi di beberapa daerah sudah mendekati target nasional, saya mengingatkan agar tidak meremehkan namun tetap disiplin melakukan pencegahan yang harus dilakukan secara gotong royong,” tegas Hadi Mulyadi.

Dalam kesempatan ini Sunarto melaporkan, dalam agenda pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim, nantinya juga dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022, tingkat Provinsi Kaltim, yang rencananya akan digelar di Hotel Harris Samarinda pada Senin (18/7/2022)

“Kegiatan diantaranya penyerahan pemenang lomba Harganas yang sebelumnya telah dilaksanakan Perwakilan BKKBN Kaltim, dan keynote speech oleh Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI dr Sukaryo Teguh,” ujar Sunarto. (adpimprovkaltim)

Gubernur Kukuhkan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengukuhkan Dr Sunarto sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur. Pengukuhan dilaksanakan di Ruang Ruhui Rahayu lantai 1 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/7/2022).

Pergantian Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim dari Muhammad Edy Muin yang telah purna tugas digantikan oleh Dr Sunarto, disambut baik oleh Gubernur Isran Noor. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Kalimantan Timur, Gubernur Isran menyampaikan ucapan selamat atas jabatan baru Dr Sunarto sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim yang telah dilantik pada 23 Mei 2022 lalu.

“Selamat bekerja. Semoga dapat melaksanakan tugas dan bekerjasama dengan pihak terkait agar program-program keluarga berencana ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia,” ucap Gubernur Isran.

Mantan Bupati Kutai Timur ini menekankan pada tugas besar dalam program Keluarga Berencana (KB) ini yang telah dituangkan dalam Inpres No.3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

“Inpres ini menginstruksikan kepada kita semua untuk bisa bekerjasama satu sama lain yang melibatkan kementerian lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa sampai ke tingkat RT. Dan motor penggeraknya adalah BKKBN,” tandas Isran.

Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut dia, tentu akan berjalan dengan lancar dan sukses atas kerja sama dan koordinasi dari berbagai stakeholder terkait, dari tingkat pusat dan daerah. Dengan harapan mampu menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara secara luas.

“Membangun keluarga berkualitas harus dimulai dari yang paling kecil, paling awal dimulai dari perencanaan sebelum menikah. Dimana kedua pasangan yang akan menikah harus sehat dan usia cukup baru menikah, merencanakan kehamilan, melahirkan hingga membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Perencanaan ini juga dapat membantuk mencegah dan menurunkan angka stunting,” pesan Isran Noor.

Tampak hadir, anggota Forkopimda Kaltim, diantaranya Kepala Perwakilan BPK Kaltim Dadek Nandemar dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kaltim Imron Rosyadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah M Syafranuddin, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan jajaran BKKBN Perwakilan Kaltim. (adpimprovkaltim)