Puncak PHI 92

Samarinda — Mewakili ibu negara, Hj Iriana Joko Widodo, Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin memimpin acara puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-92 Tahun 2020 di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, (22/12/2020). Hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungak Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta para istri menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Puncak PHI ke 92 berlangsung di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring menerapkan protokol kesehatan Covid-19 diikuti jajaran TP-PKK, DWP, Persit, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, BKOW dan pimpinan organisasi perempuan di Kaltim serta kabupaten/kota.

Acara diawali pembacaan puisi serta pemutaran video inovasi Ojol Berlian yang meraih Penghargaan TOP 45 KIPP 2020 dan Perempuan Inisiator Bank Ramah Lingkungan (Bank Ramli), dilanjutkan penyerahan bingkisan bagi inovator dan inisiator oleh Ketua DWP Kaltim Hj Lisa Febriani Sa’bani.

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, terbentuknya keluarga bahagia dan berkualitas, tidak terlepas dari peran dan kerja keras seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga didalamnya.

Maka sangat wajar tema peringatan kali ini dengan kondisi negara dan kapasitas diri para ibu, bukan seremonial semata.

“Kondisi pandemi saat ini, menuntut kemampuan dan kecerdasan para ibu dalam membina anak-anaknya. Terlebih dimasa belajar dirumah, pengganti belajar tatap muka di sekolah,” jelasnya.

Selain itu, dimasa sulit ini pula tidak sedikit kepala keluarga menghadapi permasalahan perekonomian hingga pemutusan hubungan kerja.

“Disinilah para ibu sebagai istri ikut mendukung perekonomian keluarga, sekaligus mendampingi suaminya agar tetap tegar membangun keluarganya,” ungkap Zaina Yurda.

Menyadari besarnya beban keluarga di masa pendemi ini, sehingga pentingnya memberikan wawasan kepada keluarga menjalani peran dan fungsinya masing-masing serta tetap menjaga kesehatan.

 

PHI Ke 92 Perempuan Dapat Merasakan Pembangunan Yang Setara

Samarinda — Dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke-92 Tahun 2020, Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), bersama organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Dharma Pertiwi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dan BKOW Kaltim melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa, Senin (21/12/2020).

Ziarah ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa, sebagai tanda penghormatan, dan penghargaan kepada para pahlawan, termasuk pahlawan perempuan, baik yang berjuang untuk bangsa maupun pahlawan yang berjuang dalam keluarga.

Usai meletakkan karangan bunga dan memimpin doa, Plt Kepala Dinas KP3A Kaltim Zaina Yurda selaku Pimpinan Rombongan melakukan tabur bunga di beberapa makam pahlawan.

Yurda mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks. Peran perempuan dalam kondisi pandemi seperti ini di tuntut untuk memiliki peran yang lebih besar dan mampu beradaptasi di berbagai situasi.

“Selain itu, perempuan sebagai istri juga sebagai guru dan sebagai konselor bagi anak anaknya harus selalu memenuhi protokol kesehatan, ibu juga di tuntut mempunyai kemampuan IT yang tinggi untuk mendampingi anak anak belajar secara daring di rumah,” ujarnya.

Yurda berharap, perempuan semakin berdaya dan dapat merasakan pembangunan yang setara.

“PHI Ke 92 adalah penghargaan bagi perempuan atas peran dan kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Diharapkan perempuan masa kini pun bisa melanjutkan perjuangan kaum perempuan melalui kontribusinya pada pembangunan bangsa.” terang Yurda. (dkp3akaltim/rdg)

PHI Ke 92 Tingkatkan Kualitas Keluarga

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim  menggelar Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2020 dengan tema Perjuangan Perempuan di Era Tatanan Baru (New Normal), di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/12/2020).

Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, pembangunan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dinamika kehidupan. Sebagai negara yang besar dan dengan jumlah penduduk yang besar pula, titik berat pembangunan tidak hanya pada satu sektor saja, tetapi pada berbagai segi kehidupan serta harus memperhatikan pula kualitas penduduknya.

“Pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, beban keluarga menjadi lebih besar dan kompleks, di satu pihak pengeluaran bertambah sedangkan banyak kepala keluarga tidak bekerja lagi terkena di PHK, anak sekolah harus belajar di rumah, sehingga rumah menjadi tempat berkumpul seluruh keluarga. Dengan demikian di perlukan peran perempuan atau ibu untuk membantu mencari jalan keluar dari masalah tersebut terutama untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari,” ujar Zaina Yurda.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online (Simfoni PPA) Tahun 2020, terjadi kasus kekerasan di Kaltim sampai dengan bulan Agustus sebanyak 291 kasus, Angka perceraian pun meningkat, menurut data dari Pengadilan Agama Kaltim kasus cerai gugat sebanyak 1.058 kasus dan kasus cerai talak 358 kasus.

“Artinya bahwa perempuan lebih banyak yang menuntut cerai dari pada laki-laki dengan berbagai alasan, namun yang paling banyak alasannya adalah karena faktor ekonomi. Sehingga peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam kondisi pandemi seperti ini di tuntut untuk memiliki peran yang lebih besar dan mampu beradaptasi di berbagai situasi,” imbuh Yurda.

Selain itu, lanjut Yurda, perempuan sebagai istri juga sebagai guru dan sebagai konselor bagi anak anak agar selalu memenuhi protokol kesehatan, ibu juga di tuntut mempunyai kemampuan IT yang tinggi untuk mendampingi anak anak belajar secara daring di rumah. Menyadari besarnya beban keluarga di masa pendemi ini, sehingga pentingnya memberikan wawasan kepada kelurga menjalani peran dan fungsinya masing-masing serta tetap menjaga kesehatan.

Kegiatan ini diikuti 40 peserta. Hadir menjad narasumber Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh dan Ketua LPK Atiqna Sm@rt Samarinda Silvi Vidiarti. (dkp3akaltim/rdg)

 

Hari Ibu Bukan ‘Mother’s Day’, Saatnya Generasi Milenial Memaknai dengan Aksi Nyata

Jakarta — Peringatan Hari Ibu (PHI) yang jatuh pada 22 Desember seringkali dimaknai oleh masyarakat khususnya generasi milenial sebagai mother’s day. Pergeseran makna PHI ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat Hari Ibu merupakan momentum pemantik semangat tidak hanya bagi para perempuan, tapi juga masyarakat khususnya generasi muda untuk bergerak bersama secara nyata meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjadi solusi dalam menghadapi berbagai persoalan terkait perempuan khususnya dalam menghadapi masa sulit pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Wakil Ketua Panitia Umum Peringatan Hari Ibu Ke-92, Titi Eko Rahayu mengungkapkan pentingnya mengembalikan makna sesungguhnya dari Peringatan Hari Ibu itu sendiri. Titi menilai PHI merupakan momentum untuk mengenang semangat para perempuan luar biasa yang turut berjuang menentang penjajah, khususnya dalam memperjuangkan nasib perempuan dalam mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan menyuarakan pendapat di hadapan publik.

“Peringatan Hari Ibu tahun ini memaknai kembali semangat para perempuan untuk mengambil peran mengisi pembangunan dengan melakukan aksi solidaritas merespon pandemi Covid-19,” ujar Titi dalam acara Dialog dengan Media (Media Talk) dalam rangka Peringatan Hari Ibu Ke-92 dengan tema ‘Hari Ibu Bukan Mother’s Day’.

Titi menambahkan peringatan Hari Ibu tahun ini dikemas berbeda karena menyesuaikan dengan situasi pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat.

“Kami melaksanakan kegiatan dan mengangkat tema dalam PHI Ke-92 menyesuaikan dengan situasi pandemi saat ini. Tema utama PHI yang akan kita usung sampai 2024 adalah Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” ungkap Titi.

Pada acara ini, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto menekankan pentingnya menjalin kedekatan dengan generasi muda melalui sosialisasi dan edukasi terkait makna sebenarnya dari Peringatan Hari Ibu. Menurut Giwo media massa juga berperan penting dalam menghadirkan isu menarik terkait makna Hari Ibu sehingga akan lebih mudah diterima masyarakat khususnya generasi milenial.

Peringatan Hari Ibu hadir melalui keputusan Kongres Perempoean Indonesia III di Bandung pada 22 Desember 1938. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan.

“Peringatan Hari Ibu lebih dari sekedar mother’s day. PHI adalah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan untuk Indonesia maju yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Momentum Peringatan Hari Ibu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, serta untuk memajukan perempuan Indonesia di masa pandemi Covid-19 dimana banyak perempuan terpuruk, menjadi korban kekerasan, bahkan harus memikul beban ganda,” terang Giwo.

Perempuan Indonesia wajib menjadi Ibu bangsa yang mengemban tanggung jawab mulia, inovatif, dan memiliki kepribadian bangsa nasionalisme, serta sehat dan jasmani. “Mari berkolaborasi dan bersinergi mengemban amanat para founding mothers (ibu bangsa) untuk sebaik-baiknya menjadi ibu bangsa sejati. Jangan melupakan sejarah, kita harus menjalankan amanah para perempuan terdahulu yang memberikan pengorbanan luar biasa bukan hanya materi tapi juga jiwa dan raga,” tegas Giwo.

 

DKP3A Kaltim Rapat Persiapan PHI

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan rapat persiapan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 92 berlangsung di Ruang Rapat Kepala Dinas KP3A Kaltim, Kamis (10/12/2020).

Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan rangkaian PHI 2020 tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia.

“Tapi tidak mengurangi makna dari Peringatan Hari Ibu itu sendiri dan dengan peringatan ini dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai perjuangan perempuan untuk kemajuan Indonesia masa kini,” ujar Norbaiti.

Senada dengan Ketua TP-PKK Kaltim, Plt Kepala DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, PHI tahun ini kegiatan puncak dijadwalkan melibatkan peserta dengan jumlah yang tidak banyak secara tatap muka dan diikuti pula secara daring.

Yurda menekankan PHI menjadi simbol perjuangan bagi perempuan di semua rentang usia, perempuan yang berkiprah baik di ranah domestik maupun di ranah publik, perempuan dengan berbagai profesi, perempuan difabel, perempuan kepala keluarga, perempuan baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dan sebagainya. (dkp3akaltim/rdg)

Pasti Bermanfaat

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Pembangunan Keluarga Bersama Mitra Kerja Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2020, di Aula Kantor Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, Rabu (4/11/2020).

Gubernur Isran Noor mengapresiasi apa yang dilakukan jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program Keluarga Berencana (KB).

“Keluarga Berencana atau kita kenal KB bukan program untuk jangka pendek tetapi jangka panjang. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mestinya harus didukung penuh pemerintah pusat dan daerah, beserta seluruh stakeholder,” kata Isran Noor.

Isran Noor menekankan pentingnya program KB bagi perencanaan berkeluarga di lingkungan masyarakat, maka perlu sosialisasi yang tepat sasaran. Tidak hanya bagi pegawai negeri atau swasta, tetapi masyarakat di perkampungan dan desa-desa.

“Jangkauan program KB harus sampai pada titik yang diperlukan. Khususnya di desa ataupun perkampungan, sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat karena telah memahami dan mengerti apa itu program KB. Insya Allah ini pasti bermanfaat,” ujarnya.

Kepala BKKBN RI diwakili Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Eli Kusnaeli mengungkapkan pentingnya BKKBN bersama mitra terus berupaya melakukan pembangunan keluarga di Indonesia secara menyeluruh, terutama di masa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim M Edy Muin menjelaskan sosialisasi untuk meningkatkan intensitas promosi, kuantitas dan kualitas pembangunan keluarga dengan seluruh mitra kerja.

Pada kesempatan ini Gubernur Isran Noor menyerahkan piala bergilir Harganas 2020 tingkat Provinsi Kaltim kepada Walikota Samarinda diwakili Asisten I Setkot Samarinda Tejo Sutarnoto. Kemudian, piala juara 1 dan 2, serta harapan 2 kategori Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Unggulan Jalur Masyarakat.

Tampak hadir Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Hj Puji Setyowati yang juga Ketua TP PKK Kota Samarinda. .

Percepat Penyusunan GDPK Kaltim

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan kegiatan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi (GDPK) Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Rabu (21/10/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, GDPK memuat 5 pilar yang pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, Peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pengembangan Data Base Kependudukan.

“Bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan GDPK dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan menjadi sangat urgent,” ujar Halda.

Dengan tersusunnya GDPK, diharapkan dapat memperbaiki political will dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Penyusunan GDPK mencakup 8 hal yaitu, mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, dan mewujudkan data dan informasi kependudkan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan

Sebagai informasi, Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama Kemenko PMK, Bapenas dan BKKBN mendorong penyusunan GDPK. Tercatat 32 Provinsi sudah meloporkan kecuali Kaltara dan Papua Barat dan hanya 9 Provinsi yang meyusun 5 Pilar. Sedangkan untuk GDPK kabupaten/kota se Indonesia sebanyak 337 dengan 87 diantaranya yang menyusun dengan 5 Pilar.

“Sedangkan Kaltim sendiri telah menyusun GDPK Provinsi Kaltim Tahun 2010-2035  pada tahun 2012, dan 10 Kabupaten dan Kota juga telah menyusun GDPK dalam 1 pilar terkecuali Kota Balikpapan yang telah meyusun GDPK dengan 5 Pilar,” imbuh Halda.

Kabupaten Kukar, Kubar, Kutim dan PPU penyusunan tahun 2014 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2010-2035. Kabupaten Paser, Berau dan Mahulu penyusunan tahun 2019 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2015-2035. Sementara, Kota Samarinda dan Bontang penyusunan tahun 2014 dalam Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk Tahun 2010-2035.

Kegiatan ini diikuti BKKBN Kaltim, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana se Kaltim, OPD terkait dan Lembaga Pemerhati Kependudukan. Hadir menjadi narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN RI  Lisna Prihantini. (dkp3akaltim/rdg)

Perceraian Meningkat, DKP3A Kaltim Gelar Konseling Catin

Samarinda — Untuk mencegah terjadinya kasus perceraian yang semakin meningkat perlu adanya komitmen antara pemerintah, LM dan stakeholder terkait untuk bersinergi bersama-sama mempunyai program bagi para remaja baik laki-laki maupun perempuan yang kelak akan menjadi calon pengantin.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua hati dan dua individu, akan tetapi yang penting apa tujuan dari pernikahan itu sendiri. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar saling mengerti dan tepo seliro untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan.

“Namun dalam perjalanannya berumah tangga pasti akan menemui problematika dalam kehidupan yang semula tidak kita bayangkan akan terjadi ternyata tidak seperti dulu semua berjalan dengan manis gimana Semua terlihat indah terasa bahagia  serasa dunia milik kita berdua,” ujar Halda pada kegiatan Advokasi / Konseling Calon Pengantin, berlangsung di Ruang Rapat Kartini DKP3A Kaltim, Selasa (20/10/2020).

Tujuan perkawinan yang ideal, lanjut Halda, tidak mudah digapai karena banyak kendala atau permasalahan yang menuntut setiap pasangan harus lebih arif menyikapinya tidak menyalahkan satu dengan lainnya.

Selain itu, keterbatasan ruang gerak anggota keluarga di masa pandemic Covid-19 akan menimbulkan kejenuhan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga jangan sampai pandeminya berlalu keluarga meninggalkan masalah yaitu banyaknya yang bercerai.

Kasus perceraian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang Kompleks seperti masalah ekonomi  dan orang ketiga (another woman or man) serta KDRT.

Halda menambahkan, di Kaltim pada tahun 2018 kasus perceraian tercatat sebanyak 2249 kasus Kemudian pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 7803 kasus.

“Kasus perceraian di Kota Samarinda adalah yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu sebanyak 2665 kasus dimana 70% kasus karena gugat cerai dari istri dan 30% talak cerai dari suami dan kasus perceraian kebanyakan di usia 40 tahun ke bawah,” terang Halda.

Melihat data ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya untuk mencari solusi untuk menekan angka perceraian tersebut salah satunya adalah kegiatan Advokasi/Konseling bagi Catin.

Halda juga berpesan, saat mengarungi bahtera rumah tangga beberapa kunci ketahanan dalam membina rumah tangga adalah sabar, hidup sederhana, gotong royong dalam rumah tangga, adanya komunikasi antar anggota keluarga dan komitmen suami dan istri.

Kegiatan ini diikuti 20 pasang catin. Hadir menjadi narasumber Kepala KUA Samarinda Ilir Imtiqa dan Psikolog Yayasan Sinar Talenta Widarti.(dkp3akaltim/rdg)

Manfaatkan Bonus Demografi Dalam Pembangunan

Samarinda — Menurut BPS, tahun 2020 – 2035 diperkirakan Indonesia akan menikmati Bonus Demografi, dimana Jumlah Penduduk Usia Produktif (Rentang umur 15-64 tahun) lebih besar daripada usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas), kondisi ini sangat langka dan peluang Bonus Demografi hanya sekali terjadi dalam satu generasi oleh sebab itu pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan Bonus ini dengan baik.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, dari Piramida Struktur Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, usia produktif telah mencapai 69,8% dari jumlah penduduk maka dapat disimpulkan Kaltim telah memasuki Bonus Demografi.

“Bonus Demografi juga merupakan suatu Fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi Pembangunan (Demografi Deviden) karena Jumlah penduduk usia produktif lebih besar,” ujarnya dalam kegiatan Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Menunjang Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Selasa (6/10/2020).

Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang berkah jika berhasil mengambil manfaatnya. Disisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, agar masyarakat menyiapkan diri mulai dari keluarga sendiri, karena keluarga yang berkualitas merupakan tempat pertama dan utama untuk mencetak manuasia yang berkualitas. Sehingga akhirnya mampu mencetak generasi yang berkualitas.

Halda melanjutkan, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim berada pada urutan ketiga se Indonesia berturut-turut sejak tahun 2017 – 2019 setelah DKI dan Yogyakarta. IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Sementara menurut BPS jumlah Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017, Kaltim berada pada urutan keempat setelah Maluku Utara, Maluku, Sulawasi utara, disusul Kalimantan Utara.

Melihat kondisi Bonus Demografi tersebut, lanjut Halda, bila SDM yang ada mulai saat ini tidak disiapkan dengan baik maka Bonus Demografi tidak bernilai apa-apa. Maka proporsi penduduk usia produktif yang sedemikian besar pada saat itu hanya akan menciptakan dampak buruk pada pembangunan dan menjadi beban bagi pemerintah.

Untuk memanfaatkannya, perlu didukung semua pihak untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam menyikapi Bonus Demografi yang saat ini dihadapi, guna memanfaatkan peluang yang ada untuk pembangunan.

DKP3A Kaltim Koordinasi Lapangan

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Koordinasi Lapangan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang, Jumat (2/10/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Bontang berada pada urutan terbawah untuk capaian Unmet Need dan Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (mPCR).

Untuk mPCR Kota Bontang 2020 masih dibawah 72,0, per bulannya cenderung turun. Hanya pada awal tahun dengan capaian diatas 68,0. Pada triwulan ke-3 bulan Juli dan Agustus semakin menurun dari 66,4 ke 66,2. Hal ini berada di bawah target kaltim yaitu sebesar 66,2 dan target nasional sebesar

“Sedangkan capaian Unmet Need (Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) diatas 15,7. Grafik terus naik walau sempat turun. Pada bulan Februari dengan capaian 18,2 dan bulan berikutnya hingga data Agustus mencapai 20,5,” ujarnya.

Hal ini juga menunjukkan masih belum mencapai target Kaltim 8,3 maupun target Nasional 12,8. Sebagai informasi, data Unmet Need per kecamatan antara lain, Bontang Utara 22,4, Bontang Selatan 21,5, dan Bonang Barat 13.

Halda menlanjutkan, dalam masa pandemi Covid-19, tantangan  pelaksanaan  program  KB  cukup berat dirasakan oleh tim di lapangan. Halda mengimbau, meskipun terbatas namun pelayanan tetap dapat dilakukan secara online dan sharing kegiatan lapangan antar kecamatan dan kelurahan.

“Upaya penurunan Unmet Need dapat dilakukan dengan upaya peningkatan KIE oleh Dinas/Instansi, mitra kerja dan PKB/PLKB bersama petugas faskes KB dengan perbanyak media KIE dan penyuluhan,” imbuh Halda.

Selain itu, perlu pendekatan dan peran serta tokoh-tokoh adat/agama/masyarakat. ditambah juga dengan peran aktif IBI dan IDI, sehingga memaksimalkan segala potensi yang ada termasuk Mupen dan Muyan serta peran serta mitra dalam menjangkau wilayah-wilayah yang aksesnya sulit dan terpencil.