Peran Tim Driver Berpengaruh Untuk Meningkatkan Pembangunan Berperspektif Gender

Bandung — Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Riza Indra Riadi mengatakan berdasarkan hasil pemantauan tim driver terhadap pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada perangkat daerah, terjadi peningkatan capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2022 menjadi 11,38% dari 4% di tahun 2021. Sementara target yang ditetapkan yaitu peningkatan ARG 25% setiap tahunnya, maka perlu dipastikan bahwa penerapan PPRG oleh perangkat daerah tidak sekedar pemenuhan prasyarat penyusunan RKA namun dilakukan secara akuntabel dan berkualitas agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki laki.

“Sedangkan target ARG Kaltim menjadi 14,55%. Peningkatan ini tentu memerlukan komitmen nyata perangkat daerah dalam menuangkan integrasi gender pada sub kegiatan yang dituangkan dalam form Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS),” ujar Riza pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Berupa Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak/Driver PUG Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (17/5/2023).

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia maupun kelompok rentan lainnya bisa terlibat dalam proses pembangunan. Namun salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), lanjut Soraya, adalah pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Peran Tim Driver pun sangat berpengaruh untuk meningkatkan pembangunan berperspektif gender. Pertama, Bappeda memastikan potensi program kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender pada seluruh perangkat daerah. Kedua, BPKAD dalam memastikan potensi ARG pada seluruh perangkat daerah. Ketiga, Inspektorat Daerah untuk melakukan review pengawasan dan evaluasi integrasi gender dalam RKA. Keempat, DKP3A melakukan promosi dan pendampingan PPRG pada seluruh perangkat daerah.

Ia berharap, pelaksanaan PPRG dapat mendorong berbagai sektor dalam implementasi PUG dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur yang selama ini masih di bawah rata-rata nasional dan jauh tertinggal dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki 3 besar dari dari 34 provinsi se Indonesia.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi kalimanatan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan upaya yang sudah DKP3A lakukan yaitu koordinasi dengan melaksanakan Dilkat PPRG bagi Kasubbag Perencanaan setiap perangkat daerah bekerjasama dengan BPSDM. Penguatan PPRG perangkat daerah baik pengelola kegiatan maupun vocal point. Pendampingan perangkat daerah melalui Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender  (Klinik Si Gen) yang berada di DKP3A Kaltim

“DKP3A Kaltim juga memberikan support dan apresiasi kepada perangkat daerah terbaik dalam implementasi PUG, dan membangun partisipasi masyarakat dalam implentasi PUG,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)