May 17, 2023 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Bandung — Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur, Riza Indra Riadi mengatakan berdasarkan hasil pemantauan tim driver terhadap pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada perangkat daerah, terjadi peningkatan capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2022 menjadi 11,38% dari 4% di tahun 2021. Sementara target yang ditetapkan yaitu peningkatan ARG 25% setiap tahunnya, maka perlu dipastikan bahwa penerapan PPRG oleh perangkat daerah tidak sekedar pemenuhan prasyarat penyusunan RKA namun dilakukan secara akuntabel dan berkualitas agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki laki.

“Sedangkan target ARG Kaltim menjadi 14,55%. Peningkatan ini tentu memerlukan komitmen nyata perangkat daerah dalam menuangkan integrasi gender pada sub kegiatan yang dituangkan dalam form Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS),” ujar Riza pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Berupa Peningkatan Kapasitas Tim Penggerak/Driver PUG Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (17/5/2023).

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia maupun kelompok rentan lainnya bisa terlibat dalam proses pembangunan. Namun salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), lanjut Soraya, adalah pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.

Peran Tim Driver pun sangat berpengaruh untuk meningkatkan pembangunan berperspektif gender. Pertama, Bappeda memastikan potensi program kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender pada seluruh perangkat daerah. Kedua, BPKAD dalam memastikan potensi ARG pada seluruh perangkat daerah. Ketiga, Inspektorat Daerah untuk melakukan review pengawasan dan evaluasi integrasi gender dalam RKA. Keempat, DKP3A melakukan promosi dan pendampingan PPRG pada seluruh perangkat daerah.

Ia berharap, pelaksanaan PPRG dapat mendorong berbagai sektor dalam implementasi PUG dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur yang selama ini masih di bawah rata-rata nasional dan jauh tertinggal dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki 3 besar dari dari 34 provinsi se Indonesia.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi kalimanatan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan upaya yang sudah DKP3A lakukan yaitu koordinasi dengan melaksanakan Dilkat PPRG bagi Kasubbag Perencanaan setiap perangkat daerah bekerjasama dengan BPSDM. Penguatan PPRG perangkat daerah baik pengelola kegiatan maupun vocal point. Pendampingan perangkat daerah melalui Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klinik Si Gen) yang berada di DKP3A Kaltim

“DKP3A Kaltim juga memberikan support dan apresiasi kepada perangkat daerah terbaik dalam implementasi PUG, dan membangun partisipasi masyarakat dalam implentasi PUG,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Bandung — Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu cara untuk memberi kepastian bahwa melalui kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah bahwa perempuan, laki laki, anak, lansia, ibu hamil, dan disabilitas memperoleh kesempatan yang sama dalam Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol dalam pembangunan.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan pada tahun 2022 capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) Kalimantan Timur yaitu 11,38% atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 4%. Sedangkan pada semester satu tahun 2023 masih berada jauh dibawah target 14%.

Mengingat pentingnya ARG dalam keberhasilan pembangunan, perangkat daerah harus memastikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada satupun yang terlewat perempuan dan laki laki mempunyai kesempatan yang sama dalam pembangunan.

Upaya yang sudah DKP3A lakukan yaitu bekerjasama dengan BPSDM melaksanakan Dilkat PPRG bagi Kasubbag Perencanaan setiap perangkat daerah. Penguatan PPRG perangkat daerah baik pengelola kegiatan maupun vocal point. Pendampingan perangkat daerah melalui Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Klinik Si Gen) yang berada di DKP3A Kaltim

“DKP3A Kaltim juga memberikan support dan apresiasi kepada perangkat daerah terbaik dalam implementasi PUG, dan membangun partisipasi masyarakat dalam implentasi PUG,” ujar Soraya pada kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Tugas Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Savoy Homann Bandung, Selasa (16/5/2023).

Saat ini terdapat kesenjangan pembangunan dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik dan hukum. Hal tersebut yang mempengaruhi capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kalimantan Timur masih dibawah rata-rata nasional.

“Ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan capaian IDG dan IPG Kaltimnatan Timur,” imbuh Soraya.

Ia berharap, perangkat daerah yang menjadi anggota pokja PUG dapat berpartisipasi secara optimal untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. (dkp3akaltim/rdg)