Delapan Upaya Pemprov Kaltim Tingkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk

Penajam — Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni diwakili Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di daerah.

“Diantaranya penyediaan tiga unit alat perekaman KTP-el dan tiga buah alat cetak KTP-el yang bisa dipinjam oleh Kabupaten/Kota yang membutuhkan sehingga pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Soraya pada Kegiatan Welcome Party Rakorda Forum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Bupati PPU, Selasa malam (5/3/2024)

Selain itu, memberikan bantuan hibah Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim. Memberikan bantuan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim untuk melayani masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan sebagai wujud layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan membahagiakan masyarakat.

“Selanjutnya memberikan bantuan berupa Alat Cetak dan Alat Rekam KTP-el kepada seluruh Kabupaten/Kota se Kaltim. Fasilitasi pengambilan Blangko KTP-el Disdukcapil Kabupaten/Kota di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bekerjasama dengan Kantor Penghubung Provinsi Kaltim di Jakarta,” imbuh Soraya.

Pemprov Kaltim juga memberikan 2 unit laptop kepada Kabupaten/Kota se Kaltim guna mensukseskan Implementasi Identitas Kependudukan Digital di daerah, dan 2 unit PC all in 1 kepada Kabupaten/Kota se Kaltim guna mendukung Aplikasi SIAK Terpusat.

“Untuk mendukung sukses Pemilu Kepala Daerah secara serentak pada tanggl 27 November 2024, Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan hibah uang kepada Pemerintah Pusat untuk pembelian Blangko KTP-el sebanyak 110.000 keping dengan nilai 1.120.020.000,” terang Soraya.


Ia berharap, dengan komitmen dan perhatian yang besar dari Pemerintah Provinsi Kaltim maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meningkatkan performa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Saya berharap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah semakin ditingkatkan, keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan segera direspon dan ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan serta praktek pungli dan percaloan dapat dihilangkan melalui optimalisasi pelayanan online, pelayanan sampai ke desa/kelurahan dan digitalisasi seluruh dokumen kependudukan,” harapnya.
kegiatan ini dirangkai dengan penandatangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PPU, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten PPU dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten PPU.


Turut hadir perwakilan Kepala Ombudsman Kaltim, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ke-Kaltim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU para pejabat di lingkup Pemkab PPU serta Ketua TP PKK PPU. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Paparkan Empat Isu Strategi Pada Forum Perangkat Daerah

Balikpapan — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ANak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengemban tiga mandat urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Ini menjadikan DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Sehingga menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan dilaksanakan secara cemat, tepat dan bertanggung jawab.

Kepala DKP3A Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan isu strategi saat ini yaitu pertama belum optimalnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan terhadap perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Kedua belum optimalnya penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan dan TPPO. Ketiga peningkatan akurasi dan pemanfaatan Data Kependudukan. Dan keempat belum optimalnya upaya Pengendalian Penduduk melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan Keluarga Berencana guna mewujudkan ketahanan keluarga.

“Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh jajaran DKP3A se Kaltim untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah beserta seluruh stakholders terkait sehingga seluruh target capaian urusan DKP3A dapat diwujudkan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” ujar Soraya pada Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah DKP3A Provinsi Kaltim, berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (5/3/2024).

Soraya juga meminta agar kegiatan ini dapat dijadikan sebagai penyempurnaan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, khususnya pada urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kaltim.

“Serta menjadi sarana koordinasi untuk melakukan percepatan pemenuhan capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Renja 2024, Renstra dan RPD 2024-2026 terutama pada capaian Program Prioritas RPD,” imbuh Soraya.


Soraya menambahkan, pagu indikatif DKP3A Provinsi Kaltim tahun 2024 sebesar Rp 38 milyar dan tahun 2025 sebesar Rp 39,4 milyar. Pada tahun 2025 terdapat 12 program, 21 kegiatan dan 47 sub kegiatan. (dkp3akaltim/rdg)