Jaga Anak-Anak Dari Perundungan Dan Tindak Kekerasan

Bogor — Presiden Joko Widodo mengemukakan keprihatinannya yang mendalam atas maraknya pemberitaan kasus yang terjadi kepada anak-anak di Indonesia. Mulai dari kekerasan seksual, penelantaran, hingga perundungan yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai macam platform media sosial juga masyarakat luas.

“Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Perlu di ingat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, agar kekerasan seksual dan perundungan tidak terjadi lagi,” tandas Presiden Joko Widodo usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kebun Raya Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Presiden Joko Widodo berpesan untuk menjaga anak-anak Indonesia agar para generasi penerus bangsa dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, kekreativitasan, dan keaktifan dari masing-masing anak.

“Jangan sampai terjadi lagi perundungan, kekerasan seksual, hingga penelantaran kepada anak-anak di lingkungan terdekatnya, apalagi lembaga pendidikan dan pesantren. Semua kekerasan baik secara verbal maupun psikis yang terjadi pada anak-anak harus dihentikan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana untuk segera di proses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya. Terlebih, saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, yang sudah diatur sedemikan rupa untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban.

“Saya kira penegakkan hukum yang keras dan tegas pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memagari agar tidak terjadi kembali. Penanganan dan pencegahan TPKS memang bukan hal yang mudah, tetapi jika dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, maka akan berkurang,” ujar Presiden Joko Widodo.  

Menanggapi maraknya pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dari multisektor untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi demi mencapai Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

“Sejatinya, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Momentum peringatan HAN 2022 inilah yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, kami mendorong kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk terus menyuarakan aspirasinya, menyosialisasikan segala bentuk peraturan yang melindungi anak-anak, dan melibatkan anak-anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P),” jelas Menteri PPPA. (birohukum&humaskpppa)

HAN 2022, Semua Pihak Harus Berpartisipasi Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan secara daring melalui zoom meeting bersama Kementerian PPPA dan provinsi lainnya se Indonesia.

Melalui peringatan HAN diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dan memastikan segala hal yang terbaik untuk anak.

Tema HAN tahun 2022 diambil sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN tahun ini dan mendorong langsung berbagai pihak untuk memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat.

“Selain itu, untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada pasca pandemi COVID-19,” ujar Soraya usai mengikuti puncak Hari Anak Nasional, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (23/7/2022).

Ia menambahkan, peringatan ini menjadi upaya untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa menjadi leading sektor untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai tugas dan kewenangan masing- masing.

“Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju,” tutup Soraya.

Peringatan HAN diikuti oleh OPD terkait, forum anak dan pelajar. Tampak hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Dorong Semua Pihak Lakukan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Samarinda — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 sebanyak 626 kasus. Sementara sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 450 kasus dengan jumlah 513 korban.

“Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 176 kasus dari tahun 2020. Sementyara jumlah korban sebanyak 176 korban dewasa atau 34 persen dan 337 korban anak atau 66 persen,” ujar Soraya pada Dialog Publika, berlangsung di Studio TVRI Kaltim, Rabu (20/7/2022).

Kasus dan korban terbanyak berada di Kota Samarinda yaitu sebanyak 102 kasus atau 22,67% dan 221 korban. Sedangkan pekerjaan korban yang terbanyak adalah pelajar yaitu sebanyak 40%. Sementara bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 216 kasus atau 48% dengan jumlah 191 kasus anak dan 25 kasus dewasa. Kekerasan Fisik sebanyak 116 kasus atau 36,89% dengan jumlah 59 kasus anak dan 107 kasus dewasa. Selanjutnya kekerasan psikis sebanyak 117 atau 26% kasus dengan jumlah 72 kasus anak dan 45 kasus dewasa.

“Untuk tempat kejadian yang tertinggi yaitu dalam rumah tangga dengan 147 korban anak dan 108 korban dewasa. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 197 kasus,” terang Soraya.

Ia menambahkan, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tanggal 1 Juli 2022 telah terjadi 445 kasus dengan jumlah 464 korban terdiri dari 245 korban dewasa dan 218 korban anak.

“Paling banyak pelajar sebanyak 34 persen. Untuk kekerasan fisik sebanyak 218 kasus, kekerasan psikis 97 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 163 kasus. Tempat kejadian dalam paling banyak d9i rumah tangga sebanyak 241 kasus dan kasus KRDT sebanyak 158 korban,” imbuhnya.

Soraya juga menuturkan, berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus kekerasan, khususnya seksual berasal dari orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga besar, teman, pacar dan lainnya.

Ia mengimbau agar semua pihak melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menjalin komunikasi dan kehangatan terhadap anak, memberikan edukasi seks kepada anak, melakukan deteksi dini dan mengajarkan anak untuk membuat batasan. (dkp3akaltim/rdg)

Wujudkan Layanan Informasi Layak Anak yang Optimal di Kabupaten/Kota, Kemen PPPA Lakukan Proses Standarisasi PISA

Jakarta — Sebagai upaya pemenuhan hak anak atas informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengembangkan konsep Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang tersebar di kabupaten/kota seluruh Indonesia. Layanan penyediaan informasi layak anak dalam bentuk PISA tersebut akan distandarisasi oleh KemenPPPA sebagai upaya untuk menjamin kualitas dan kesesuaian fasilitas penyediaan informasi layak anak yang optimal.

“Untuk memaksimalkan berjalannya fungsi layanan informasi bagi anak di masyarakat, diperlukan upaya yang dapat menjamin, sekaligus menjadi tolok ukur dalam penyediaan layanan informasi yang layak bagi anak secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh KemenPPPA adalah menjaga kualitas dan kesesuaian fasilitas penyediaan informasi yang sudah dibentuk di daerah, dengan melakukan standarisasi lembaga penyedia layanan informasi layak anak dalam bentuk PISA. Kami juga telah mengembangkan Pedoman PISA dalam rangka membuat Standarisasi PISA,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Agustina Erni dalam Acara Sosialisasi Standarisasi PISA Tahun 2022, pada Selasa (12/7/2022).

Erni menuturkan proses Standarisasi PISA ini dimulai dengan Talkshow dan Sosialisasi, Pelatihan Teknis Pengisian Borang (Formulir) PISA, Pengembangan Sistem Manajemen, Pelatihan Self-Assessment, Proses Self- Assessment, Review dari Tim Assesor Internal dan Eksternal, hingga rapat pleno akhir penilaian hasil pengisian borang.

“Dalam mengembangkan Layanan PISA yang terstandarisasi, KemenPPPA telah melakukan rangkaian kegiatan. Seperti talkshow Informasi Layak Anak (ILA) pada 5 Maret 2022 dan Sosialisasi PISA pada 7 Maret 2022, yang dihadiri oleh semua dinas yang mengampu urusan perempuan dan anak di seluruh kabupaten/kota. Dari kegiatan talkshow dan sosialisasi tersebut, diperoleh sejumlah kab/kota yang mempunyai komitmen untuk mengikuti proses standarisasi agar layanan informasi bagi anak yang telah dimiliki dapat menjadi PISA yang terstandarisasi,” ujar Erni.

Kabupaten dan kota yang memiliki komitmen untuk mengikuti proses standarisasi tersebut terus menunjukkan peningkatan. Hingga kini, sudah terdapat 149 lembaga layanan yang telah mengajukan Standarisasi PISA 2022.

Sementara itu, agar lembaga layanan informasi bagi anak yang telah dimiliki oleh kab/kota dapat menjadi PISA yang terstandarisasi, maka perlu memenuhi enam standar, diantaranya yaitu aspek kebijakan, aspek program, aspek pengelolaan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana, prasarana, dan lingkungan, dan aspek monitoring dan evaluasi. Selain itu, terdapat bobot, nilai maksimal, dan nilai persyaratan wajib yang harus dipenuhi, serta terdapat borang persyaratan penyelenggaraan PISA.

Lebih lanjut, lembaga layanan informasi bagi anak yang akan mengajukan proses standarisasi PISA diarahkan untuk dapat melakukan penginputan pada Aplikasi Standarisasi PISA Tahun 2022, dengan pendampingan dari dinas yang mengampu urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota nya masing – masing. (birohukum&humaskpppa)

Sambut HAN 2022, Menteri PPPA Serukan Komitmen Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Jakarta — Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diselenggarakan setiap tahun pada 23 Juli. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

“Peringatan HAN sejatinya adalah untuk mengingatkan kita semua dan stakeholder yang terlibat baik itu dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga agama, serta rekan-rekan media atas komitmen bersama terhadap pemenuhan hak-hak anak, seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, dan hak untuk berpartisipasi,” tutur Menteri PPPA saat melakukan Konferensi Pers HAN 2022: “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, Senin (11/7/2022).

Pelaksanaan HAN tahun ini masih diselimuti oleh tantangan keberadaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang belakangan ini mulai muncul kembali tren kenaikan kasus baru. Pemerintah pun dengan sigap memberikan peringatan dan kembali mengeluarkan aturan-aturan pembatasan sehingga peringatan HAN 2022 dikemas secara hybrid dengan memperhatikan protokol kesehatan, serta dirangkai dengan berbagai aktivitas langsung di masyarakat sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari tiga puluh empat (34) provinsi di Indonesia.

Menteri PPPA mengemukakan tema HAN 2022 tetap konsisten dengan tema tahun sebelumnya, “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” bersamaan dengan tiga (3) tagline penunjang lain; #PeduliPascaPandemiCOVID19, #AnakTangguhPascaPandemiCOVID19, dan #AnakTangguhIndonesiaLestari.

“Tema tersebut sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap memperingati HAN tahun ini dan mendorong langsung peran serta masyarakat perorangan maupun lembaga untuk memberikan kepedulian di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pasca pandemi Covid-19,” ujar Menteri PPPA.

Berbagai macam rangkaian kegiatan jelang puncak HAN 2022, turut disampaikan oleh Menteri PPPA, diantaranya seminar Jambore Pelayanan Anak dan Remaja Sinode GMIT Nusa Tenggara Timur di Rote Ndao pada 5 Juli 2022, aksi peduli pemberian kebutuhan spesifik anak dan makanan sehat secara serentak di tujuh (7) titik di Jabodetabek pada 13 Juli 2022, peningkatan kapasitas Forum Anak Nasional (FAN) di Jakarta pada 20-22 Juli 2022, pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada pemerintah daerah pada 22 Juli 2022, pemberian penghargaan kepada pejabat publik yang telah secara berkelanjutan melakukan upaya terbaiknya melindungi dan memberikan keadilan kepada anak-anak korban kekerasan seksual, perayaan HAN bersama Anak Didik Pemasyarakatan di seluruh Indonesia berupa pentas seni yang dilaksanakan secara hybrid di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta pada Agustus 2022, take over oleh anak-anak sehari menjadi pemimpin KemenPPPA, pengiriman kebutuhan spesifik anak ke Kabupaten Asmat yang didukung lintas kementerian/lembaga pada akhir Juli 2022, penyampaian Suara Anak Indonesia (SAI), baik anak-anak di Indonesia maupun anak Indonesia yang berada di luar negeri, webinar bidang anak, dan secara serentak memperingati acara puncak HAN pada 23 Juli 2022 di Kebun Raya Bogor yang diikuti oleh perwakilan anak dari seluruh Indonesia secara daring.

“Rangkaian kegiatan peringatan HAN 2022 tidak terlepas daripada sinergi dan kolaborasi yang dikoordinir oleh Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia yang berada di lintas kementerian/lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang terus mengingatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, demikian teman-teman dunia usaha agar bergerak bersama untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak-anak Indonesia, seperti APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia),” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA menyampaikan selain sebagai langkah untuk memantik seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, Peringatan HAN 2022 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, mengingkatkan peran keluarga dalam pengasuhan yang positif, menurunkan angka kekerasan terhadap anak, mencegah dan menurunkan angka pekerja anak, dan memastikan anak tetap mendapatkan hak belajar, bermain, dan bergembira pasca pandemi Covid-19 sehingga tidak terjadi perkawinan di usia anak.

“Mudah-mudahan momentum HAN 2022 ini dapat menggugah berbagai macam pihak dalam penanganan isu-isu anak, khususnya pada perlindungan khusus anak. Sering kami sampaikan yang jauh lebih penting untuk dilakukan dan menjadi komitmen kita bersama dalam menangani darurat kekerasan seksual di Indonesia adalah dengan tindakan preventif pada hulunya daripada hanya menyelesaikan di hilir semata,” tandas Menteri PPPA.

Menyikapi hal tersebut, komitmen KemenPPPA dalam menuntaskan berbagai macam isu kekerasan terhadap anak dengan terus menyuarakan dan menyosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), salah satunya dengan melibatkan anak-anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). (birohukumdanhumaskpppa)

Sampai Juli 2022 Kasus Kekerasan di Kaltim Mencapai 443 Kasus

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim per 1 Juli 2022 mencapai 443 kasus.

“Kasus terbanyak berada di Kota Samarinda sebanyak 220 kasus,” ujar Soraya saat menjadi narasumber pada Dialog Siang Ngapeh, berlangsung di Studio TVRI Kaltim Jalan Eri Suparjan Sempaja Samarinda, Senin (11/7/2022).

Soraya menyebutkan, total korban kekerasan adalah 464 korban terdiri dari 218 korban anak atau 47% dan 246 korban dewasa atau 53%.

“Dari 443 kasus korban kekerasan sebanyak 446 orang. Dapat diketahui bahwa korban terbanyak berasal dari Kota Samarinda sebesar 221 korban,” imbuhnya.

Sementara korban kekerasan difabel terbanyak berasal dari Kota Bontang sebesar 5 korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 158 korban dengan  korban KDRT terbanyak berasal dari Kota Samarinda sebanyak 80 korban.

“Sedangkan kekerasan anak terbanyak terdapat pada kekerasan seksual sebanyak 133 korban sedangkan pada dewasa terdapat pada kekerasan fisik sebesar 165 korban,” terang Soraya.

Soraya menambahkan, kekerasan anak dan perempuan terbanyak terjadi pada rumah tangga yaitu 91 korban anak dan 150 korban dewasa.

Soraya mengimbau semua pihak harus fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk merumuskan kebijakan serta meningkatkan kualitas layanan bagi korban. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif dan tepat sasaran. (dkp3akaltim/rdg)

 

Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Timur Rentan Alami Kekerasan

Kepala Bidang PPPA DKP3A Kaltim

Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Timur Rentan Alami Kekerasan

Samarinda — Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyebutkan bahwa sumbangsih Pekerja Migran Indonesia (PMI) terhadap devisa negara terbilang cukup besar yaitu kurang lebih Rp 100 Milyar pada tahun 2021. Namun, PMI juga dihadapkan berbagai permasalahan yang beragam.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Perlidungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Junainah mengatakan, data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada bulan Mei 2022, terdapat 5.168 orang PMI laki-laki dan 7.436 orang PMI Perempuan, dan PMI Provinsi Kalimantan Timur terdapat sebanyak 20 orang.

“Data ini menunjukkan bahwa mayoritas PMI adalah perempuan,” ujarnya pada kegiatan Advokasi Pembentukan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI), berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (7/7/2022).

Ana sapaan akrabnya mengungkapkan, ketika berbicara tentang PMI, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI sangatlah beragam. Misalnya gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi/sakit hingga perdagangan orang.

Kerentanan yang dialami tidak hanya ditempat kerja, berbagai kerentanan juga akan dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Kerentanan yang dimaksud meliputi masalah pengasuhan bagi anak yang dtinggalkan, ketidakharmonisan keluarga dan juga masalah pengelolaan remitansi.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan bahwa sebanyak 40% anak PMI memiliki perkembangan psikososial yang kurang baik, seperti prestasi anak mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak jauh meningkat dan lainnya. Sementara itu laporan UNICEF menunjukkan bahwa anak usia remaja yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri lebih beresiko untuk melakukan penyimpangan sosial dan terlibat dalam tindakan kejahatan seperti membolos sekolah, penyelahgunaan obat-obatan, alkohol dan sebagainya. Banyaknya penelitian juga menunjukkan efek negatif yang ditimbulkan akibat kurangnya peran orang tua yang menjadi PMI, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian khusus.

Sementara terkait remitansi, akan berdampak pada kesejahteraan bangsa. Sehingga isu kerentanan keluarga PMI bukan hanya isu individu semata.

“Sedangkan, dalam hal pengasuhan anak PMI, rentang usia yang paling banyak ada pada 0-9 tahun. Usia ini merupakan usia emas anak-anak sehingga harus berada dengan orang tuanya,” imbuh Ana.

Saat ini pemerintah tengah menyusun strategi dengan melibatkan desa/kampung yaitu dengan membangun pengasuhan ditingkat desa dan memastikan anak-anak berada dalam lingkungan dan keluarga pengganti yang nyaman atau di kenal dengan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI). Kerjasama dari seluruh stakeholder itu manjadi sangat penting.

Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BK-PMI) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi, menjaga keharmonisan dan melindungi anak PMI untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Sebagai informasi, berdasarkan data BP2MI, untuk data penempatan PMI Kaltim pada tahun 2019 sebanyak 100 orang, tahun 2020 sebanyak 37 orang dan tahun 2022 sebanyak 37 orang.

Sementara data pengaduan pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, tahun 2020 sebanyak 5 orang dan tahun 2022 sebanyak 2 orang.

Semnetara berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Peremuan dan Anak (Simfoni PPA), data kekerasan di tempat kerja di Kaltim pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban, tahun 2018 sebanyak 5 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 sebanyak 9 kasus dengan 9 korban, tahun 2020 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban dan tahun 2021 sebanyak 6 kasus dengan 6 korban.

Sedangkan korban berdasarkan kelompok usia yaitu 69% korban perempuan dewasa, 25% perempuan anak dan 6% laki-laki dewasa.

Selanjutnya data kasus dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kaltim yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dengan 3 korban, tahun 2018 sebanyak 4 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 sebanyak 4 kasus dengan 5 korban, tahun 2020 sebanyak 13 kasus dengan 23 korban dan tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan 2 korban. Jumlah korban TPPO berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia yaitu 68% perempuan anak, 28% perempuan dewasa, 4% anak. (dkp3akaltim/rdg)

Sementara data pengaduan pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, tahun 2020 sebanyak 5 orang dan tahun 2022 sebanyak 2 orang.

Semnetara berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Peremuan dan Anak (Simfoni PPA), data kekerasan di tempat kerja di Kaltim pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban, tahun 2018 sebanyak 5 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 sebanyak 9 kasus dengan 9 korban, tahun 2020 sebanyak 8 kasus dengan 8 korban dan tahun 2021 sebanyak 6 kasus dengan 6 korban.

Sedangkan korban berdasarkan kelompok usia yaitu 69% korban perempuan dewasa, 25% perempuan anak dan 6% laki-laki dewasa.

Selanjutnya data kasus dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kaltim yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dengan 3 korban, tahun 2018 sebanyak 4 kasus dengan 5 korban, tahun 2019 sebanyak 4 kasus dengan 5 korban, tahun 2020 sebanyak 13 kasus dengan 23 korban dan tahun 2021 sebanyak 2 kasus dan 2 korban. Jumlah korban TPPO berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia yaitu 68% perempuan anak, 28% perempuan dewasa, 4% anak. (dkp3akaltim/rdg)

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak di Bontang

Bontang — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Junainah mengatakan, berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 1 Juni 2022 menunjukkan persentase jumlah kekerasan yang terjadi di Kaltim 45% adalah korban anak dan 55% adalah korban dewasa. sementara untuk jenis kasus kekerasan terhadap anak terbanyak pada kekerasan seksual sebanyak 92 kasus, sedangkan pada dewasa yaitu kekerasan fisik sebanyak 123 kasus.

Junainah menjelaskan, anak merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, namun upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak menghadapi beberapa tantangan.

“Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terus dilakukan secara berkesinambungan agar dapat berpihak pada kepentingan terbaik untuk anak,” ujarnya pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak, berlangsung di Hotel Bintang Sintuk Bontang, Rabu (29/6/2022)

Ana sapaan akrabnya menambahkan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian terhadap perlindungan anak di Kaltim agar tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga menjadi lembagga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Mengingat anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan mudah mendapatkan kekerasan dari lingkungan sekitarnya.

“Upaya ini akan menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisapi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menjamin hak anak,” tutup Ana.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari Forum Anak, pelajar, lembaga masyarakat dan OPD terkait. Hadir menjadi narasumber yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang Bahauddin, perwakilan Kanwil Kemenkumham Bontang dan Satgas PPA Kaltim Ismail Razak. (dkp3akaltim/rdg)

Hasilkan Generasi Emas, KemenPPPA Dukung RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Jakarta — Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menyatakan dukungan penuh Pemerintah terhadap gagasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Erni mengatakan kehadiran RUU KIA ini dapat memperkuat komitmen bersama lintas sektor dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya untuk memberikan hal terbaik pada kesejahteraan ibu dan pemenuhan hak anak.

Erni menuturkan pemerintah berupaya mengikis kesenjangan gender di Indonesia dengan meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang hingga saat ini masih terdapat kesenjangan dalam pemberian upah, dimana perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki.

“Diharapkan dengan adanya RUU KIA ini, dimana perempuan diberikan kesempatan untuk mengasuh anak dan juga bekerja dapat terus meningkatkan TPAK perempuan di Indonesia dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki,” ujar Erni dalam acara diskusi Forum Legislasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul pada Selasa (21/6/2022).

Lebih lanjut, Erni menyatakan kehadiran RUU KIA ini juga menjadi penting terutama pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang.

“Hal menarik di dalam RUU KIA ini adalah terkait pemberian cuti melahirkan selama 6 bulan. Saya pikir, pemberian cuti tersebut sangat mendukung untuk kesejahteraan ibu pasca melahirkan dan tentu saja bagi anak. Selain itu, RUU KIA ini menitikberatkan pada tumbuh kembang anak di masa golden age yang merupakan periode krusial dalam pembentukan generasi mendatang,” lanjut Erni.

Selain menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan RUU KIA, Erni menyampaikan saat ini KemenPPPA tengah menyusun standardisasi tempat penitipan anak atau daycare yang memiliki urgensi cukup tinggi sehingga baik pemerintah, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dapat menjadikan standar tersebut sebagai acuan.

“Jika suatu hari nanti kami berhasil menyusun kebijakan terkait daycare, baik berbasis komunitas atau kebijakan pemerintah, ini akan sangat membantu bagi ibu-ibu yang bekerja pada sektor formal dan informal,” tutur Erni.

Erni juga mengingatkan terkait edukasi yang perlu didapatkan bagi kedua orang tua anak, khususnya bapak terkait pentingnya seribu hari pertama kehidupan (HPK) atau masa golden age anak.

“RUU KIA ini sangat sejalan dengan tugas dan fungsi dari KemenPPPA sehingga dapat menjadi program yang sangat bagus, terutama bagi kedua orang tua dalam memperhatikan tumbuh kembang anak,” tutup Erni. (birohukumdanhumaskpppa)

DKP3A Kaltim Gelar Program Perlindungan Perempuan

Balikpapan — Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlidungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir atau sejak tahun 2019 hingga 2021 telah terjadi penurunan angka kekerasan sebanyak 183 kasus.

Pada tahun 2021, korban kekerasan masih didominasi korban anak yaitu 66% dari korban dewasa yaitu 34%. Sementara total korban kekerasan adalah 513 korban terdiri dari 337 korban anak dan 176 korban dewasa.

“Sementara untuk per tanggal 1 Juni 2022, terjadi kasus kekerasan sebanyak 316 kasus, 55% korban dewasa dan 45% korban anak. Total korban kekerasan adalah 335 korban terdiri dari 150 korban anak dan 185 korban dewasa, dengan korban paling banyak yaitu perempuan dewasa,” ujar Soraya pada kegiatan Focus Group Discussion Program Perlindungan Perempuan Tahun 2022, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (22/6/2022).

Soraya menyebut, untuk menurunkan angka kekerasan diperlukan beberapa penguatan diantaranya dari sisi agama maupun dari keluarga. Peran perempuan sangatlah penting dalam membentuk generasi berkualitas karena perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga untuk memberikan pendidikan kepada anaknya sebagai penerus generasi bangsa. Tetapi masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan dikarenakan mengalami kondisi rentan dan ketidakberdayaan baik faktor budaya dan ekonomi.

“Sehingga perlu pula diberikan pengetahuan kepada kaum perempuan, penyebab mengapa perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan tempat layanan jika mengalami kekerasan,” imbuh Soraya.

Soraya menambahkan, perlu upaya sinergi bersama dengan berbagai pihak dalam  pencegahan kekerasan perempuan, dilakukan secara terstruktur, holistik,  dan integratif.

“Upaya yang dapat kita lakukan mulai sekarang diantaranya melalui Forum Koordinasi Implementasi UU PKDRT, melakukan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pelaksanaan kerja sama pemulihan korban KDRT, sosialisasi pencegahan KDRT sejak dini, Geber (Gerakan Bersama) Stop KDRT, pelatihan bagi APH yang Responsif Hak Perempuan Korban KDRT dan pelatihan mediasi bersertifikat bagi unsur UPTD/ P2TP2A,” katanya.

Ia berharap, upaya-upaya yang dilakukan dapat menurunkan angka kekerasan di Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)