DKP3A Kaltim Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Tenaga Kesehatan

Balikpapan — Pengembangan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) di Indonesia hingga 31 September 2020 telah tercatat sebanyak 1.952 Puskesmas di 195 Kabupaten/Kota pada 34 Provinsi yang telah mengisisiasi PRAP. Adapun Indikator  Puskesmas dengan pelayanan ramah anak sesuai Juknis PRAP salah satunya tersedia pengelola Puskesmas yang terlatih Konv ensi Hak Anak (KHA). 

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, untuk kondisi di Kalimantan Timur masih belum semua Puskesmas telah melakukan inisiasi pelayanan ramah anak sesuai indikator PRAP.

“Hal ini disebabkan, salah satunya yakni sumber daya manusia yang ada belum terlatih KHA,” ujar Soraya pada kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak Bagi Tenaga Kesehatan Se-Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa (21/6/2022).

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam indikator tersebut, pada dasarnya menunjuk pada orang dewasa yang memberikan pelayanan bagi anak, mendampingi anak dan bekerja dengan anak. Pemerintah dan masyarakat tentunya sudah berupaya dan berperan dalam memastikan terpenuhinya hak anak, tetapi dalam konteks tumbuh kembang anak, tanggung jawab tersebut harus diperkuat dan didasari dengan pengetahuan dan keterampilan tentang KHA. 

Soraya menambahkan, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan lembaga pertama dan utama dalam memberikan pelayanan pemenuhan hak kesehatan anak. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan,

“Puskesmas juga berperan untuk mendorong pemberdayaan keluarga dengan menjadi pusat informasi kesehatan bagi keluarga dan anak, serta memberi dukungan agar mereka dapat mempraktekkan pengetahuan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keluarga dapat berperan aktif dalam pemenuhan hak kesehatan anak,” imbuh Soraya.

Konvensi Hak Anak melalui pengembangan Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai salah satu strategi pemenuhan hak anak di Indonesia, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011.

Sebagai informasi capaian pengembangan KLA tahun 2021 menunjukkan bahwa Kaltim 90% kabupaten/kota telah berkomitmen mengimplementasikan KHA dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.

Melalui pelatihan ini, Soraya berharap, dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas para tenaga kesehatan di Puskesmas sekaligus menguatkan sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah, terutama Puskesmas yang belum menginisiasi PRAP dan Puskesmas yang pelaksanaan layanannya belum memenuhi indikator PRAP.

“Puskesmas yang memberikan pelayanan yang ramah anak, akan menjadi salah satu daya ungkit untuk mewujudkan KLA. Kami berharap pada 2030 semua unit Puskesmas menjadi Puskesmas Ramah Anak, sehingga upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) akan terlaksana,” harap Soraya.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini Tim Ahli KLA Hamid Patilima, Kepala Puskesmas Baru Tengah Balikpapan Rulida Osma Marisa, dr. Andi Tenri Awaru, dan DP3AKB Balikpapan. (dkp3akaltim/rdg)

Pemerintah Susun Peraturan Pelaksana UU TPKS

Jakarta (7/6) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama 13 Kementerian/Lembaga terkait, tengah menyusun peraturan pelaksana pasca disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut ditargetkan selesai tahun ini.

“Ini adalah kerja seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia.  TPKS Tugas pemerintah untuk memastikan dan menjawab kebutuhan operasionalisasi UU TPKS yang harus segera kita selesaikan,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Ratna Susianawati, dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU TPKS, Senin (6/6/2022).

Ratna menerangkan, semula UU TPKS mengamanatkan adanya 5 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 5 Rancangan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksananya.

“Sebagai upaya memastikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, kami menargetkan 5 Peraturan Pemetintah dan 5 Peraturan Presiden. Namun, bisa kita lakukan simplifikasi atau penyederhanaan tanpa menghilangkan semangat dan esensi dari masing-masing peraturan pelaksana. Sejauh ini, kita terus bergerak dan melakukan langkah tindak lanjut pasca disahkannya UU TPKS,” tutur Ratna.

Lebih lanjut, Ratna mengatakan, PP pertama akan membahas mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban berdasarkan Pasal 35 Ayat 4 UU TPKS.

“Pembahasannya lekat dengan mekanisme kompensasi dan restitusi yang akan diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM,” kata Ratna.

Selanjutnya, PP mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan TPKS dinilai berkaitan erat dengan tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang mengatur mengenai hak-hak korban.

“Kami juga berpandangan Pasal 80 terkait penyelenggaraan pencegahan TPKS dan Pasal 83 ayat 5 terkait koordinasi serta pemantauan sangat memungkinkan untuk diatur dalam satu PP,” ujar Ratna.

Sementara itu, 5 Perpres yang diamanatkan dalam UU TPKS akan disederhanakan dalam 4 peraturan.  “Perpres terkait Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat akan diatur dalam satu peraturan,” ujarnya.

3 Perpres lainnya akan mengatur mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparat Penegak Hukum, dan kebijakan nasional tentang pemberantasan TPKS.

“Tahapan penyusunan konsepsi, penyusunan draft, uji publik, penyempurnaan, finalisasi, pengajuan program akan kita mulai di Juni 2022. Hari ini menjadi momentum untuk mengawal kembali UU TPKS setelah disahkan pada 9 Mei 2022. PP dan Perpres ini menjadi jawaban operasionalisasi dari UU TPKS,” ungkap Ratna.

Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah progresif dalam penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS selama enam bulan ke depan. “Salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah diskusi terbatas untuk menggali substansi,” kata Dhahana.

Lebih lanjut Dhahana menjelaskan, Program Penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. “Kami akan mengirimkan surat kepada K/L untuk menanyakan kebutuhan atau usulan regulasinya. Usulan ini kembali kepada pemrakarsa, misalnya Kementerian Hukum dan HAM memprakarsai Perpres terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparat Penegak Hukum. Kemudian akan ada pertemuan untuk mendalami usulan masing-masing K/L,” tutup Dhahana.

Dalam diskusi tersebut, K/L yang hadir turut menyatakan komitmennya dalam mengawal penyusunan peraturan pelaksana UU TPKS, diantaranya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Kepolisian; Kejaksaan Agung; dan lain sebagainya.

DKP3A Kaltim Bahas Draft Pergub Pembentukan KPAD

Balikpapan — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bersama Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, Komisi IV DPRD Kaltim dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Kaltim menggelar rapat pembahasan draft Peraturan Gubernur Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), berlangsung di Hotel Swiss-belhotel Balikpapan, Jumat (20/5/2022).

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, KPAD merupakan lembaga independen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Inisiasi pembentukan KPAD berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau Lembaga lainya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;

Dalam menjalankan tugasnya, terang Soraya, KPAD mempunyai fungsi memfasilitasi pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan kepada OPD, lembaga/institusi terkait berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

“Jadi jika UPTD PPA sebagai instansi yang menangani kasus kekerasan, maka KPAD membantu OPD jika terjadi masalah dalam proses penanganan kasus,” ujarnya.

Sementara untuk pemilihan anggota KPAD akan dilaksanakan setelah Pergub KPAD telah terbit.

Hadir pada rapat tersebut, Kasubbag Penyusunan Prouk Hukum Pengaturan Setda Provinsi Kaltim Rahmadiana, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan (TGUP3) Abdullah Karim. (dkp3akaltim/rdg)

SLBN Balikpapan Raih Penghargaan Sekolah Ramah Anak

Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengapresiasi Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan atas keberhasilan dan prestasinya memperoleh penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sesuai surat nomor B.86/D.PHA.5/TK.04.06/3/2022, yang menetapkan SLB Negeri Kota Balikpapan sebagai Sekolah Penerima Penghargaan Sekolah Ramah Anak (SRA) Tingkat Nasional Tahun 2021.

Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, ini sebagai bukti komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Seperti diketahui, SRA merupakan salah satu indikator evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Juga merupakan bentuk penghargaan atas komitmen satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan SRA secara menyeluruh, berkelanjutan dan menjadi contoh bagi satuan pendidikan lainnya,” ujar Soraya pada Penyerahan Sertifikat Penghargaan Sekolah Ramah Anak (SRA), berlangsung di, Kamis (19/5/2022).

Soraya menambahkan, evaluasi dilakukan secara periodik oleh Tim Standarisasi dari Kementerian PPPA. SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

“Prinsip utamanya adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak,” imbuhnya.

SRA merupakan sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, dan  mendorong tumbuh kembang dan serta kesejahteraan anak.

Selain itu, SRA adalah sekolah/madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi (proses memperoleh pengetahuan) dan psikososial anak perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus. 

SRA juga harus memenuhi unsur keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungannya. “Dalam hal ini keluarga, sekolah dan masyarakat berperan aktif sebagai unsur pendukung terciptanya Sekolah Ramah Anak,” terang Soraya.

Sebagai informasi, sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi Kalimantan Timur.

Soraya berharap, kedepan sekolah-sekolah lainnya dapat menjadi Sekolah Ramah Anak, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah melalui upaya sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat dan nyaman. (dkp3kaltim/rdg)

UU TPKS Berpihak Dan Berperspektif Pada Korban

Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021 – 2022 di Jakarta, pada 12 April 2022.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, hadirnya Undang-Undang ini merupakan wujud nyata upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan menjamin agat tidak berulang terjadinya kekerasan seksual.

“Kami pun berharap Undang-Undang ini nantinya akan implementatif dan memberikan manfaat, khususnya bagi korban kekerasan seksual, keluarga korban dan saksi,” ujar Soraya pada Dialog Siang Ngapeh TVRI Kaltim, Senin (18/4/2022).

Undang-Undang ini berpihak dan berperspektif pada korban dan memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual.

Dikatakannya, peristiwa kekerasan seksual di Indonesia menjadi fenomena gunung es. Melihat data berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per tanggal 1 April 2022, untuk kasus kekerasan di Kaltim terbanyak berada di Kota Samarinda yaitu 110 kasus.

“Total korban kekerasan adalah 216 korban terdiri dari 84 korban anak atau 39% persen dan 132 korban dewasa atau 61 persen,” imbuh Soraya.

Ia juga mengimbau, agar masyarakat melaporkan jika mengetahui atau mengalami kejadian kekerasan. Sehingga dapat segera mendapatkan pendampingan dan penanganan.

“Masyarakat dapat melaporkan ke UPTD PPA Kaltim sebagai upaya penanganan kekerasan dan Puspaga Ruhui Rahayu Kaltim sebagai upaya pencegahan,” terangnya.

Soraya menambahkan, hadirnya UU TPKS ini harus ditindaklanjuti. Salah satunya melalui sosialisasi ke semua pihak khususnya pada masyarakat.

Sebagai informasi, beberapa terobosan dalam RUU TPKS, antara lain Pengualifikasian jenis tindak pidana seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan hukum acara yang komprehensif, mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi. Pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban, dan Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. (dkp3akaltim/rdg)

RUU TPKS Diharapkan Beri Efek Jera bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Jakarta — Pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelesaikan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS pada Senin (4/4/2022) fokus membahas penambahan jenis kekerasan seksual, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik dan eksploitasi seksual, sehingga saat ini terdapat 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU tersebut. Selain itu pada jenis kekerasan seksual lainnya yang telah diatur dalam peraturan existing lainnya, ditetapkan hukum acaranya akan mengikuti hukum acara di dalam RUU TPKS.

Melalui Rapat Panja RUU TPKS, Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI telah bermufakat memberikan hukuman maksimal bagi pelaku TPKS untuk memberikan efek jera dan mencegah adanya kasus lain. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah, serta pemberatan apabila dilakukan dengan tujuan memeras, memaksa, bahkan memperdaya, yaitu terancam hukuman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 300 juta.

“Namun apabila misalnya seseorang mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual kepada seseorang, tetapi dengan maksud untuk membela diri, maka tidak boleh dipidana. Hal ini berdasarkan kasus yang pernah ada, jangan sampai dia adalah korban, tetapi seakan-akan menjadi pelaku,” ujar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab di sapa Eddy.

Perhatian pada eksploitasi seksual dan perbudakan seksual mendapat porsi cukup besar. KemenPPPA memandang perlindungan kepada perempuan dan anak harus memeriksa hubungan-hubungan kuasa yang memang ada yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual, seperti hubunga guru murid, atasan bawahan dan dosen mahasiswa. Inilah eksploitasi seksual.

“Saat ini KemenPPPA kerap harus menangani eksploitasi seksual, tanpa korban menyadari mereka telah dieksploitasi hingga mengalami kehamilan. Perbuatan semacam ini harus diberi hukuman serius untuk memberi efek jera,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Nahar.

Oleh karenanya Pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI sepakat bagi pelaku eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Lebih lagi bila terdapat modus operandi berupa penjeratan hutang atau memberikan bayaran untuk mendapatkan keuntungan, memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Lebih lanjut dari Bareskrim Kepolisian RI, Jean Calvijn Simanjuntak mengatakan, pihaknya kerap menangani kasus yang mana korban mengharapkan konten kekerasan seksual dapat segera dihapus.

“Banyak korban kekerasan seksual enggan melanjutkan proses hukum, tetapi karena transmisi konten yang sangat cepat, korban mengharapkan konten tersebut segera dihapus. Hal ini dapat disampaikan melalui portal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika secara perorangan atau melalui instansi,” ungkap Calvijn.

Rapat Panja hari ini dilanjutkan dengan Rapat Tim Perumus (Timus)/Tim Sinkronsasi (Timsin) untuk finalisasi naskah RUU TPKS, terutama pembahasan redaksional yang masih akan dilanjutkan pada Selasa (5/4/2022). Kemudian, direncanakan akan dilanjutkan dengan Rapat Pleno RUU TPKS dengan agenda pembacaan laporan Ketua Panja, pembacaan naskah, pendapat akhir Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan, dan penandatanganan naskah RUU TPKS. (birohukumdanhumas)

Raker Evaluasi Program Perlindungan Perempuan, Fokus Peningkatan Pencegahan Kekerasan

Jakarta — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, persoalan perlindungan perempuan telah menjadi isu nasional yang memerlukan penaganan yang serius dari semua pihak. Ini disebabkan masih tingginya kekerasan terhadap perempuan.

“Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2019 telah terjadi sebanyak 633 kasus kekerasan, tahun 2020 sebanyak 626 kasus kekerasan dan tahun 2021 sebanyak 450 kasus kekerasan,” ujar Soraya pada Kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Program Perlindiungan Perempuan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung di Hotel Grand Alia Prapatan Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Ia melanjutkan, terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 176 kasus. Penurunan kasus setiap tahunnya, mengindikasikan adanya keberhasilan program perlindungan perempuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PPPA, baik yang berada pada tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Meski mengalami penurunan kasus, program perlindungan terhadap perempuan tetap perlu dilaksanakan, mengingat semakin beragamnya kasus kekerasan terhadap perempuan seiring kemajuan teknologi, seperti kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

“Program perlindungan perempuan yang selama ini telah dilaksanakan juga perlu dikaji kembali untuk dapat mengoptimalkan program perlindungan perempuan di Kalimantan Timur,” imbuh Soraya.

Selain itu, perlu fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun perumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program perlindungan perempuan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Diperlukan pula adanya pemetaan masalah mengenai kondisi riil dan terkini dari setiap kabupaten/kota,” katanya.
Soraya berharap, Raker ini dapat menghasilkan rumusan tindak lanjut program perlindungan perempuan yang lebih optimal.

Kegiatan ini diikuti Dinas PPPA dan UPTD PPA se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asdep Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO Kemen PPPA Aresi Armynuksmono, Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas PPAPP DKI Kajarta Evi Lisa. (dkp3akaltim/rdg)

Advokasi Rencana Aksi Daerah, Mahulu Menuju Kabupaten Layak Anak

Ujoh Bilang — Untuk mempercepat pemenuhan hak anak, Pemerintah membuat kebijakan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Semua pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, Pemerintah desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, melalui Kepala Bidang PPPA, Junainah mengatakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sampai saat ini telah tertuang dalam Perpres Nomor 25 tahun 2021.

“Kebijakan KLA merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) ke dalam pembangunan sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak,” ujarnya pada kegiatan Advokasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak, berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Mahulu, Jumat (25/3/2022).

Ana sapaan akrabnya menyebutkan, terdapat 24 indikator untuk mengukur keberhasilan KLA dan dikelompokkan dalam lima klaster. Klaster pertama tentang hak sipil dan kebebasan, klaster kedua tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster ketiga tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster keempat tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan, dan klaster kelima tentang perlindungan khusus.

“Saat ini, Kalimantan Timur sudah sembilan daerah yang menginisiasi KLA, selain Mahakam Ulu,” imbuh Ana.

Ia berharap, advokasi ini dapat melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dengan pembentukan Anggota Gugus Tugas KLA.

“Harapan kami mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan ini, maka pelaksanaan dan perwujudan Kabupaten Mahakam Ulu menjadi Kabupaten Layak Anak bisa segera terealisasikan,” tutup Ana.

Kegiatan ini di hadiri oleh Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, Asisten I Pemerintahan dan Humas Setkab Mahakam Ulu Dodit Agus Riyono, Asisten II Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan E. Tek Hen Yohanes, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Mahulu Emiliana Dai. Hadir menjadi narasumber Fasilitator KLA Pusat Hamid Patilima, Fasilitator KLA Daerah Sumadi, dan Kepala Dinas PPPA Bontang.

Kegiatan ini diikuti oleh lembaga masyarakat, TP-PKK, Dinkes, Bappeda, rumah sakit, puskesmas, kepolisian, tokoh adat, media, OPD terkait dan anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Mahakam Ulu. (dkp3akaltim/rdg)

 

Perkawinan Usia Anak di Kaltim Tinggi, DKP3A Kaltim Lakukan Sosialisasi

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan berdasarkan data Kanwil Kementerian Agama Kaltim, kasus perkawinan usia anak yang terjadi di Kaltim tahun 2020 sebanyak 1159 anak dan tahun 2021 sebanyak 1089 anak. Hal ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak.

“Untuk Kota Samarinda 234 anak, Balikpapan 161 anak, Kutai Kartanegara 183 anak, Paser 195 anak, Berau 81 anak, Bontang 36 anak, Kutai Timur 106 anak, Kutai Barat 29 anak, Penajam Paser Utara 63 anak, dan Mahakam Ulu 1 anak,” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Penurunan Angka Perkawinan Usia Anak di Kota Balikpapan, berlangsung di Swiss Belhotel Balikpapan, Selasa (15/3/2022).

Soraya menambahkan, dampak buruk dari perkawinan usia anak seperti rentan mengalami KDRT. risiko kesehatan reproduksi anak perempuan, terputusnya akses pendidikan, aspek pengembangan diri menjadi terhambat dan meningkatkan risiko terjadinya penelantaran. Perkawinan usia anak juga dapat menjadi penghambat agenda-agenda pemerintah.

“Hal ini dikarenakan perkawinan usia anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia sehingga jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan, program pengentasan kemiskinan dan wajib belajar 12 tahun akan terbebani,” imbuh Soraya.

Mengingat tingginya angka perkawinan usia anak dan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah memberikan lima arahan yaitu Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak

Sementara Pemerintah Provinsi Kaltim melaksanakan upaya pencegahan perkawinan usia anak melaui Instruksi Gubernur nomor. 463/5665/III/DKP3A/2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.
Soraya berharap dapat membangun pemahaman bersama tentang perkawinan usia anak dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, meningkatkan peran serta lembaga terkait dan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan. (dkp3akaltim/rdg)

Rakorda PPPA Jadi Langkah Konkrit Untuk Pencegahan dan Penanganan TPPO

Balikpapan — Bagi masyarakat awam istilah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  identik dengan prostitusi, padahal cakupan dari TPPO jauh lebih berbahaya dengan beragam modus operasi yang semakin berkembang.

TPPO merupakan bentuk modern dari perbudakan dan salah satunya perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan maratabat manusia. Selain perempuan, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentaan terhadap TPPO.

“Mereka diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau praktik perbudakan serupa,” ujar Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Eka Wahyuni dalam laporanya pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se-Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Rabu (16/3/2022).

Eka menyebut, perlu langkah konkrit, komprehensif dan keterlbatan seluruh pihak untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

“Sehingga dengan terselenggaranya Rakorda ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dan menurunnya angka TPPO di Kaltim,” tutup Eka. (dkp3akaltim/rdg)