Kemen PPPA Launching Protokol Kesehatan Keluarga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merilis Protokol Kesehatan Keluarga sebagai panduan bagaimana melakukan prinsip pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 di keluarga. Kemen PPPA bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun Keputusan Bersama tentang Protokol Kesehatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan arahan Presiden RI, Joko Widodo pada September 2020 lalu.

Juru Bicara Kemen PPPA, Ratna Susianawati mengatakan, Protokol Kesehatan Keluarga disusun menyusul meningkatnya kasus positif di klaster keluarga. Hal ini tentu harus diwaspadai dan antisipasi bersama mengingat ada kelompok rentan dalam keluarga yang harus dilindungi.

“Protokol ini mencakup empat hal, yaitu protokol kesehatan dalam keluarga secara umum; protokol kesehatan ketika ada anggota keluarga yang terpapar; protokol kesehatan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah; dan protokol kesehatan di lingkungan sekitar ketika ada warga terpapar,” ungkap Ratna Susianawati pada Rilis Protokol Kesehatan Keluarga yang dilakukan secara virtual melalui Kanal Youtube Kemen PPPA, Sabtu (9/10/2020).

Masyarakat dapat mengunduh materi terkait Protokol Kesehatan Keluarga pada laman resmi Kemen PPPA (https://www.kemenpppa.go.id/).
Ratna berharap media massa juga dapat ikut melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan keluarga, sehingga dapat memunculkan pemahaman dan kesadaran di masyarakat.

“Kami berharap rekan-rekan media bersama kami dapat melakukan berbagai upaya untuk melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan Keluarga yang telah disusun, dimulai dari pribadi dan keluarga masing-masing di rumah.,” tutur Ratna.

Dalam kesempatan ini, Ratna mengatakan perempuan sebagai manajer keluarga sangat berperan sebagai benteng pertahanan untuk memutus rantai penularan Covid-19. Oleh karenanya, ia mengajak perempuan Indonesia untuk bersatu dan bergerak bersama untuk melewati masa sulit ini.

Selain menyusun Protokol Kesehatan Keluarga bersama Kementerian/Lembaga terkait, Kemen PPPA juga telah menyusun sekaligus telah menyebarluaskan materi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) serta melakukan kampanye dan sosialisasi terkait Protokol Kesehatan Keluarga secara masif kepada masyarakat, termasuk di dalamnya kampanye 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga Jarak).

Dalam upaya penyebaran materi KIE tersebut, menggandeng seluruh mitra, yaitu Organisasi Perempuan, seperti Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dharma Pertiwi, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Organisasi/Lembaga Masyarakat, Forum Anak, dan media massa. Demikian juga di tingkat daerah bersama dengan Dinas PPPA provinsi/kabupaten/kota.

Selain itu, Kemen PPPA juga tetap melanjutkan program pencegahan dan penanganan akibat pandemi Covid -19 yang telah diinisiasi selama pandemi Covid -19, seperti konseling dan layanan psikologi kepada perempuan dan anak dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemen PPPA juga akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mendukung program penguatan ekonomi keluarga, sehingga membantu ibu-ibu dan perempuan mengatasi dampak sosial ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.

BPSDM Jadi Rumah Sakit Karantina Covid-19

Samarinda — Pemprov Kaltim akan segera memfungsikan Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim di Samarinda Seberang menjadi Rumah Sakit (RS) Karantina Covid-19.

Rumah sakit tersebut akan menjadi alternatif tempat karantina pasien konfirmasi positif Covid-19, apabila ruangan atau tempat tidur pasien penuh di rumah sakit yang ada di Samarinda.

“Rumah Sakit Karantina BPSDM di Samarinda Seberang segera kita operasionalkan. Koordinasi pun sudah kita lakukan dengan berbagai pihak, baik dengan BPSDM maupun instansi terkait dalam penanganan Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Hj Padilah Mante Runa kepada Tim Publikasi Biro Humas Setdaprov Kaltim, Kamis (8/10/2020).

Padilah mengatakan, saat ini persiapan ruangan karantina sudah dilakukan. Mulai penataan ruangan bagi pasien hingga tempat parkir pun telah ditata dengan penanganan ketat. Artinya, tempat tersebut harus steril.

Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang akan difungsikan, saat ini dalam tahap seleksi. Mulai dokter, perawat hingga cleaning service (CS) pun disiapkan.

“Jadi, semua sudah disiapkan dengan baik. Semoga secepatnya rumah sakit karantina ini dapat operasional sesuai standar protokol kesehatan,” jelasnya.

Rumah Sakit Karantina BPSDM akan menampung 240 pasien dengan kapasitas 240 tempat tidur.

Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan ini juga diperlukan alokasi anggaran yang memadai, sehingga operasional rumah sakit karantina berjalan baik.

“Kita berharap pasien yang dikarantina atau terkonfirmasi positif tidak terus bertambah. Sehingga wabah ini segera berakhir,” harapnya.

Daycare Ramah Anak Untuk Produktifitas Pekerja dan Pengasuhan Optimal

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya meningkatkan kualitas keluarga yang jumlahnya hampir 81 juta keluarga dengan strategi membangun kualitas hidup anak sebagai SDM Unggul dan berdaya saing termasuk anak dalam Taman Pengasuhan Anak Sementara atau Daycare.

Kebutuhan daycare saat ini menjadi penting karena tuntutan perempuan pekerja mengingat pengasuhan usia balita sulit dilepaskan dari peran ibu/perempuan.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin menyampaikan untuk memastikan tumbuh kembang anak dalam pengasuhan alternatif pada Daycare diperlukan Pedoman Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak (Bagi Pekerja Di Perusahaan) sebagai respon cepat untuk menindaklanjuti arahan khusus Presiden kepada Menteri PPPA dalam mengkoordinasikan Penyediaan Taman Pengasuhan Anak/Daycare Ramah Anak bagi perempuan pekerja di daerah.

“Informasi terkait kebijakan Daycare Ramah Anak ini harus segera didiseminasikan kepada stakeholder mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia, usaha, media, dan masyarakat. Besar harapan kami agar kebijakan tentang pengembangan Daycare Ramah Anak dapat diimplementasikan baik di lingkungan Kementerian/lembaga, dunia usaha, media, dan di masyarakat bagi kepentingan terbaik anak dan pemenuhan hak anak sehingga mereka dapat menjadi SDM unggul, berkualitas, dan berdaya saing sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Lenny.

Lebih lanjut Lenny menuturkan, dalam pedoman Daycare Ramah Anak terdapat komponen yang harus dipenuhi yakni penyelenggaraan, sumber daya, sarana dan prasarana, perangkat manajemen, protokol penanganan, resiko bencana dan new normal. Daycare Ramah Anak diharapkan menjadi lembaga yang dapat memberikan layanan pengasuhan alternatif selain di rumah bersama keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak, seperti layanan penyelenggaraan makan, layanan pendidikan perilaku hidup sehat, serta layanan pendampingan kegiatan bermain untuk menstimulasi tumbuh kembang anak.

“Pengasuh di Daycare Ramah Anak dapat memegang peranan penting dalam proses perkembangan anak, peran pengasuh bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, akan tetapi mencakup pemenuhan kebutuhan psikis dan pemberian stimulasi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal,” tutur Lenny.

Selain itu, keberadaan Daycare Ramah Anak dalam sebuah perusahaan juga dapat menjadi faktor pendukung dalam mengoptimalisasi produktivitas kerja dari perempuan pekerja yang sudah mempunyai anak. Ketika orangtua merasa anaknya aman dan nyaman dalam fasilitas daycare maka akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja mereka dan loyalitas terhadap perusahaan. Permasalahan utama dari perempuan pekerja yang mempunyai anak adalah mempertimbangkan terkait pengasuhan balita menjadi tanggung jawab Ibu, kebutuhan pengasuhan anak sementara saat mereka bekerja, dan keberadaan serta fungsi daycare yang dapat menjamin memberikan pengasuhan berbasis hak anak.

“Oleh sebab itu, pedoman Daycare Ramah Anak ini bisa memperkuat terbentuknya daycare di perusahaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak tetapi juga tempat pengasuhan anak saat orangtuanya bekerja,” ujar Lenny.

Pentingnya keberadaan Daycare Ramah Anak dalam sebuah perusahaan guna menunjang produktivitas kerja dari perempuan pekerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi, keberadaan daycare yang diharapkan tidak semata-mata hanya sebagai tempat pengasuhan anak sementara bagi perempuan pegawai yang bekerja saja, namun juga menjadi tempat pengasuhan alternatif bagi anak saat orangtua mereka bekerja. Untuk mewujudkan Daycare Ramah Anak sebagai tempat pengasuhan anak, dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak dan adanya payung hukum yang kuat untuk mendasari kebijakan tersebut. Keberadaan payung hukum yang kuat tentang kebijakan penyediaan Daycare Ramah Anak di setiap perusahaan akan menjadi kunci utama dalam menjalankan kebijakan ini. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga dapat memberikan pemahaman kepada seluruh perusahaan bahwa menyediakan Daycare Ramah Anak bukan semata-mata memenuhi kebutuhan pegawai akan tetapi merupakan benefit bagi perusahaan yang akan berdampak terhadap optimalisasi kerja pegawai di perusahaan tersebut.

DKP3A Kaltim Lakukan Pembinaan Evaluasi Desa Prima Kutim

Samarinda — Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Bimbingan Manajmen Usaha (BMU) Pembinaan dan Evaluasi Desa Prima di Desa Suka Damai Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, Kamis (8/10/2020)

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Desa Prima merupakan salah satu model pemberdayaan perempuan yang dibeberapa tempat telah sukses mengantarkan perempuan maju dalam mengelola Indutri Rumahan.

“Desa Prima di Desa Suka Damai berdiri sejak tahun 2018 sehingga perlu dilakukan monitoring evaluasi Desa Prima agar dapat dijadikan rujukan oleh Dinas PPPA Kabupaten Kutai Timur terutama dalam upaya pemulihan sekaligus pengembangan Desa Prima lainnya,” ujarnya.

Halda menyampaikan, capaian IPG Kutai Timur sebesar 76,51 dan IDG sebesar 56,35. Salah satu indeks kompositnya adalah bidang ekonomi yaitu pengeluaran perkapita dan sumbangan pendapatan perempuan. Hal ini dapat ditingkatkan melalui upaya penguatan pemberdayaan perempuan dalam mengelola Industri Rumahan yang terintegrasi dalam Desa Prima. Meskipun dalam prosesnya tentu mengalami turun naik kegiatan dan tantangan tersebut menjadi lebih berat dalam masa pandemi Covid-19.

Sebagai informasi, menurut laporan SIMFONI PPPA terdapat 15 kasus KDRT di Kutai Timur. Sementara menurut laporan Pengadilan Negeri Agama Kutai Timur terdapat 200 perkara pengajuan perceraian hingga April 2020. Ditambah permasalahan ekonomi keluarga, pendidikan dan lain sebaginya, Kondisi ini menggambarkan banyaknya persoalan di masyarakat terlebih di masa pandemi Covid-19 dalam Adaptasi Kebiasaan Baru. (dkp3akaltim/rdg)

SEMAKIN PPID

Samarinda — Sekretaris Daerah Kalimantan Timur M Sa’bani membuka launching Sistem Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SEMAKIN) PPID 2020, secara virtual, Kamis (8/10/2020).

Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan dan merupakan inisiasi serta komitmen PPID Utama dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Pemprov Kaltim.

Selain launching, juga dirangkai sosialisasi kebijakan dan ketentuan teknis pelaksanaan SEMAKIN sebagai aplikasi e-monev bagi rekan-rekan pengelola pelayanan informasi publik di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Sebagaimana UUD 1945 mengatur setiap orang berhak berkomunikasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,” tutur Sa’bani,

Sa’bani menambahkan, seiring dengan pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik  secara cepat, tepat dan sederhana menjadikan tanggung jawab seluruh Badan Publik di pemerintah pusat maupun daerah memberikan pelayanan informasi secara mudah, efisien dan transparan sesuai ketentuan.

“Guna mengoptimalkan implementasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Badan Publik harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan wajib mengumumkan, menyediakan dan memberikan informasi dibawah kewenangnya kepada masyarakat. Hal ini tak lain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.

Perkembangan teknologi arus informasi terutama internet dan media sosial semakin mempermudah cara kerja birokrasi. Teknologi memudahkan masyarakat untuk mencari dan mendapatkan informasi.

“Mau tidak mau, kita sebagai Badan Publik harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan kualitas kerja serta menjaga akuntabilitas,” ujarnya..

Disisi lain, perkembangan teknologi juga menimbulkan arus informasi dari berbagai arah yang sering menimbulkan HOAX. Badan Publik harus berada di garda terdepan untuk menyampaikan mana informasi yang benar. Bila diperlukan kita harus memberikan klarifikasi terhadap berita- berita tidak benar yang beredar di masyarakat.

“Think before posting, check before sharing”. Pastikan untuk selalu mengecek kembali sebuah informasi sebelum membagikannya kepada masyarakat. kerana pekerjaan mengelola informasi publik memang bukanlah hal yang mudah. Diperlukan ketelitian dimulai dari ketika memberikan pelayanan terhadap permohonan informasi yang masuk. Harus dicek dengan benar apakah permohonan informasi tersebut telah memenuhi syarat dengan ketentuan yang berlaku? Bagaimana jika informasi tersebut dibuka, lebih banyak membawa manfaat atau justru menimbulkan kegaduhan? Maka harus diperiksa dengan cermat.

Selain analisa matang, ketepatan waktu juga harus diperhitungkan. Karena setiap permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan dalam waktu 10 hari kerja, atau apabila diperlukan waktu tambahan, maksimal dalam kurun waktu 17 hari kerja permohonan informasi yang masuk harus diberi tanggapan. Jika tidak maka masyarakat dapat mengajukan keberatan informasi dan apabila dalam kurun waktu 30 hari kerja tidak kunjung memberikan informasi, maka masyarakat berhak mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Seluruh aturan tersebut dibuat sedemikian rupa, sebagai komitmen kita bersama kepada masyarakat dalam menjamin hak masyarakat untuk tahu. Aturan tersebut tidaklah perlu membuat kita takut, tetap berikanlah pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Jika memang informasi tersebut harus dibuka, maka silahkan dibuka. Namun jika didalam informasi yang diminta masyarakat tersebut terdapat informasi yang dikecualikan, maka silahkan ditutup.

PISA Hadir Lindungi Anak dari Paparan Informasi Tidak Layak di Tengah Pandemi

Di tengah pandemi Covid-19, anak memiliki intensitas yang cukup tinggi dalam mengakses informasi baik melalui media sosial, media massa dan lain-lain karena anak memiliki banyak waktu untuk mengakses gadget semenjak diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah secara daring. Hal ini tentu menyebabkan anak rentan terpapar informasi negatif, anak juga bingung memastikan kelayakan informasi yang mereka dapat, serta tidak tahu harus kemana untuk mendapatkan informasi yang layak. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi pengembangan Pusat Layanan Infomasi Sahabat Anak (PISA) sebagai wadah untuk memenuhi hak-hak anak agar bisa mendapatkan informasi yang layak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin mengatakan hadirnya PISA diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak untuk mendapatkan informasi sehat yang layak anak. Hal ini penting dilaksanakan mengingat setiap anak berhak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi yang harus disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

“Kami harap dengan adanya PISA, semakin banyak anak mencari informasi yang mereka butuhkan dan memanfaatkan layanan PISA dengan maksimal,” ungkap Lenny dalam acara Uji Publik Pedoman PISA yang dilaksanakan secara virtual (6/10/2020).

Lenny menambahkan untuk mengukur efektivitas dan manfaat PISA, dapat dilihat melalui bertambahnya jumlah layanan PISA yang terbentuk di berbagai daerah, jumlah anak yang memanfaatkan PISA, dan informasi apa yang paling banyak dicari dan dibutuhkan anak untuk meningkatkan layanan tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu sejauh mana sumber daya manusia (SDM) pengelola PISA bisa memenuhi standar, mampu memilah dan mengolah informasi agar betul-betul bermanfaat dan layak dikonsumsi anak.

“kami meminta masukan dan dukungan dari seluruh perwakilan kementerian/lembaga dan daerah untuk mengintegrasikan PISA dengan pelayanan ramah anak lainnya, seperti perpustakaan sekolah, pojok baca di madrasah, ruang bermain ramah anak (RBRA), pusat kreativitas anak (PKA), dan perpustakaan daerah,” ujar Lenny.

Jika daerah tidak memiliki cukup anggaran, bisa tetap menyinergikan PISA dengan pelayanan ramah anak lainnya dimana saja. Upaya tersebut merupakan embrio yang bisa dihubungkan untuk meningkatkan pemenuhan hak anak dengan melibatkan seluruh stakeholder. Adapun berbagai tujuan dari pedoman PISA, diantaranya yaitu sebagai pedoman bagi siapaun untuk mengembangkan PISA, menyediakan indikator pelayanan ramah anak pada PISA, menjadi persyaratan standar penilaian pelayanan ramah anak pada PISA.

“PISA merupakan suatu pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas ke depan, salah satunya melalui informasi yang mereka peroleh. PISA harus bisa menjadi pusat informasi yang dapat anak andalkan. Mari kita lakukan upaya terbaik bagi anak Indonesia, salah satunya dengan menghadirkan informasi yang layak bagi anak melalui PISA,” tegas Lenny.

Saat ini, PISA diketahui telah terbentuk di 7 kabupaten/kota, di antaranya yaitu Kabupaten Dairi, Kota Sawahlunto, Kabupaten Tangerang, Kota Mataram, Kota Kotamobagu, Kabupaten Biak, Kota Ternate. Selain itu, ada 2 daerah yang sedang dalam tahap inisiasi pembentukan PISA, yaitu Kabupaten Agam dan Kota Surakarta.

DKP3A Kaltim Perkuat Gugus Tugas TPPO

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Asyad mengatakan, menurut data informasi kependudukan DKP3A Kaltim bahwa pada semester 1 tahun 2020 jumlah penduduk Kaltim sebanyak 3.661.161 jiwa. Jika dipilah jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.902.410 jiwa dan perempuan sebanyak 1.758.751 jiwa. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Perdagangan anak merupakan suatu hal yang mudah terjadi karena secara fisik dan mental anak masih sangat rentan terhadap berbagai tindak kekerasan.

“Menurut data Simfoni mulai tahun 2018 hingga 2020 kasus TPPO semakin meningkat. Jika dirincikan pada tahun 2018 telah terjadi 5 kasus TPPO yaitu di Kabupaten Kukar 1 kasus, Kutim 2 kasus dan paser 1 kasus,” ujarnya pada kegiatan Penguatan Gugus Tugas TPPO Kaltim, di Ruang Rapat Kartini DKP3A Kaltim, Rabu siang (7/10/2020).

Pada tahun 2019, lanjut Halda, telah terjadi 6 kasus yaitu di Balikpapan 1 kasus, Bontang 4 kasus, dan Samarinda 1 kasus.

“Sementara pada tahun 2020 telah terjadi 8 kasus pencatatan sampai 1 Oktober 2020 yaitu Berau 4 kasus, Balikpapan 1 kasus dan Bontang 3 kasus,” imbuh Halda.

Melihat data-data tersebut, Halda menekankan perlu suatu upaya yaitu penguatan gugus tugas TPPO baik di provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih bersinergi dan berkoordinasi antar OPD dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO.

Dalam penanganannya diperlukan langkah konkrit, komprehensif serta keterlibatan seluruh unsur baik pemerintah masyarakat dunia usaha media maupun pemangku kepentingan lainnya

“Oleh sebab itu diperlukan perhatian semua pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan TPPO,” katanya.

Kegiatan ini menyajikan paparan oleh Kabupaten Berau, Bontang, Balikpapan dan Paser yang menangani kasus TPPO tahun 2020 berdasarkan data Simfoni mulai kebijakan yang telah dilakukan hingga kendala dan solusi yang ditempuh. (dkp3akaltim/rdg)

Tingkat Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Samarinda — Kasus pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), masih terjadi dan belum mereda. Bahkan, kasus orang yang terjangkit dan dinyatakan positif semakin bertambah, baik di tingkat nasional maupun di Kaltim.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan tingkat penularan Covid-19 di wilayah Kaltim masih terus terjadi dan angkanya juga belum menunjukkan penurunan.

Untuk perkembangan pandemi Covid-19 hari ini, lanjut Andi Muhammad Ishak, ada penambahan 200 kasus yang berasal dari Kubar 8, Kukar 30, Kutim 23, Balikpapan 36 dan Samarinda 84, sehingga total yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 9.763 kasus.

Tingginya yang terkonfirmasi positif juga diikuti kasus yang sembuh yaitu 151 kasus yang berasal Kukar 59 Kutim 19 mahulu 3 phase 3 Balikpapan 39 Bontang 4 Samarinda 24. Sehingga jumlah kasus yang sembuh sebanyak 6.690. Sementara kasus yang meninggal dunia ada penambahan 3 kasus yang berasal dari Kukar 1 dan Samarinda 2, sehingga kasus yang meninggal dunia sebanyak 379 kasus.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltim sejak merebaknya pandemi sampai sekarang tak henti-hentinya mengimbau agar seluruh rakyat Kaltim dapat melakukan pencegahan secara maksimal dalam penularan dengan jalan taat dan patuh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

” Masyarakat diharapkan jangan merasa kuat dan sehat sehingga mengabaikan begitu saja apa yang telah anjurkan pemerintah atau protokol kesehatan yaitu memakai.masker yang benar bukan dipakai di dagu, menjaga jarak, rajin mencuci tangan serta menghindari kerumunan orang,” papar Andi Muhammad Ishak kepada Tim Berita Biro Humasprov Kaltim, Selasa (6/10).

Andi menambahkan, jika masyarakat merasa kuat dan mengabaikan anjuran pemerintah tentu dampaknya besar bahkan bisa menyebabkan penularanq bertambah parah hingga angka kematian atau meninggal pun akan tinggi setiap harinya.

Yang perlu dilakukan saat ini lanjut Andi adalah bagaimana bersama-sama ikuti anjuran pemerintah dan ikuti protokol kesehatan. Mulai jauhi berkumpul banyak orang hingga larut malam. Gunakan masker keluar rumah. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer.

Jika masyarakat mengabaikan itu semua, maka secara tidak langsung berupaya menularkan virus tersebut kepada sesama. Hal ini, tentu tidak diinginkan.

“Angka perkembangan konfirmasi Covid kita di Kaltim sudah sangat mengkhawatirkan setiap hari diatas 100 lebih setiap hari, Makanya, saat ini mari bersama mencegah penularan dan terus berupaya menjaga kesehatan kita maupun keluarga. Sehingga tak tertular, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik,” pinta Andi Muhammad Ishak.

Manfaatkan Bonus Demografi Dalam Pembangunan

Samarinda — Menurut BPS, tahun 2020 – 2035 diperkirakan Indonesia akan menikmati Bonus Demografi, dimana Jumlah Penduduk Usia Produktif (Rentang umur 15-64 tahun) lebih besar daripada usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas), kondisi ini sangat langka dan peluang Bonus Demografi hanya sekali terjadi dalam satu generasi oleh sebab itu pemerintah harus dapat memanfaatkan kesempatan Bonus ini dengan baik.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, dari Piramida Struktur Penduduk Provinsi Kalimantan Timur, usia produktif telah mencapai 69,8% dari jumlah penduduk maka dapat disimpulkan Kaltim telah memasuki Bonus Demografi.

“Bonus Demografi juga merupakan suatu Fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi Pembangunan (Demografi Deviden) karena Jumlah penduduk usia produktif lebih besar,” ujarnya dalam kegiatan Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Menunjang Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, berlangsung secara virtual, Selasa (6/10/2020).

Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang berkah jika berhasil mengambil manfaatnya. Disisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik. Oleh sebab itu, agar masyarakat menyiapkan diri mulai dari keluarga sendiri, karena keluarga yang berkualitas merupakan tempat pertama dan utama untuk mencetak manuasia yang berkualitas. Sehingga akhirnya mampu mencetak generasi yang berkualitas.

Halda melanjutkan, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kaltim berada pada urutan ketiga se Indonesia berturut-turut sejak tahun 2017 – 2019 setelah DKI dan Yogyakarta. IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Sementara menurut BPS jumlah Indeks Kebahagiaan Indonesia 2017, Kaltim berada pada urutan keempat setelah Maluku Utara, Maluku, Sulawasi utara, disusul Kalimantan Utara.

Melihat kondisi Bonus Demografi tersebut, lanjut Halda, bila SDM yang ada mulai saat ini tidak disiapkan dengan baik maka Bonus Demografi tidak bernilai apa-apa. Maka proporsi penduduk usia produktif yang sedemikian besar pada saat itu hanya akan menciptakan dampak buruk pada pembangunan dan menjadi beban bagi pemerintah.

Untuk memanfaatkannya, perlu didukung semua pihak untuk melakukan koordinasi dan sinergi dalam menyikapi Bonus Demografi yang saat ini dihadapi, guna memanfaatkan peluang yang ada untuk pembangunan.

Bersama Cegah Penularan

Samarinda — Pencegahan penyebaran penularan Covid-19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan instansi tertentu tetapi semua pihak dan secara bersama.

Karena, kondisi Kaltim masih terjadi penyebaran dan penularan virus, maka peranan semua pihak diperlukan guna mencegah semakin meluas wabah.

“Sesuai informasi Tim Gugus Tugas Covid Kaltim, kita sudah masuk peringkat kedelapan nasional. Ini harus menjadi perhatian bersama. Ini bukanlah prestasi. Karena itu, perlu kesadaran bersama melakukan pencegahan penyebaran virus tersebut,” kata Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi didampingi Kepala BPBD Provinsi Kaltim Yudha Pranoto, saat memimpin rapat koordinasi Penanganan Covid-19 Kaltim, dihadiri Anggota Forkopimda Kaltim, pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Kaltim, di Ruang Tepian I Kantor Gubernur, Selasa (6/10/2020).

Upaya membantu pencegahan penyebaran dan penularan virus, maka diminta peran aktif seluruh pemerintah kabupaten dan kota melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Paser, Kutai Barat, Berau dan Mahakam Ulu meminta bantuan mobil PCR. Sehingga cepat mendeteksi masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Permohonan ini penting dan segera ditindaklanjuti pihak terkait. Saya menilai anggarannya ada. Setiap kabupaten dan kota wajib memiliki laboratorium PCR atau minimal mobil PCR,” jelas Hadi.

Namun demikian, terpenting untuk disosialisasikan hingga tiga bulan kedepan adalah bagaimana masyarakat mengetahui tentang protokol kesehatan.

“Sehingga bersama-sama mencegah penyebaran dan penularan virus. Mulai tetap menggunakan masker, jaga jarak aman dan tidak berkerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer,” harapnya.