Bukan Sekedar Seremonial, Hari Ibu Jadi Evaluasi dan Tingkatkan Peran Ibu

Samarinda — Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahun pada 22 Desember menjadi momentum penting mengenang dan memaknai peran ibu (perempuan) dalam pejuang pergerakan Indonesia.

“Ini bukan hanya acara seremonial, tapi bagaimana ajang evaluasi sejauh mana perempuan saat ini,” kata Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat puncak Peringatan Hari Ibu ke-94 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/12/2022) .

Menurut dia, penghargaan bagi kaum Ibu yang memiliki andil sangat besar dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Peran perempuan dari masa ke masa mendidik generasi bangsa sekaligus berperan besar dalam menyuarakan hak-haknya guna mendapatkan perlindungan dan mencapai kesetaraan.

Karenanya, perempuan atau kaum ibu ujarnya, sumber daya potensial dan mampu berkontribusi setara dalam pembangunan serta menjadi fondasi kuat bagi tumbuhnya generasi berkualitas.

“Bahkan ada ungkapan maju mundurnya bangsa ini sangat tergantung pada kaum ibu,” tegasnya.

Maka, peringatan Hari Ibu menjadi refleksi bagi semua dalam berbagai upaya untuk memajukan perempuan pada seluruh aspek pembangunan dan kesetaraan.

Di Kaltim jelasnya, selama kepemimpinan Gubernur Isran Noor bersama dirinya telah mengusung misi Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Misi ini ungkapnya, menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kesempatan, akses, serta peluang yang sama sebagai sumber daya pembangunan

“Artinya, perempuan atau para ibu memiliki peran dan kedudukan setara memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hukum,” pungkas suami Hj Erni Makmur ini. (adpimprovkaltim)

PHI Ke 94, Penghargaan Kepada Perempuan Terhadap Dirinya Sendiri

Samarinda — Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-94 lingkup Provinsi Kaltim berlangsung meriah dan khidmat di hadiri ratusan ibu-ibu dalam balutan busana kebaya, berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubenur Kaltim, Kamis (22/12/2022).

Dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju” acara ini merupakan rangkaian terakhir dari beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan sejak awal Desember.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A), Noryani Sorayalita melalui Sekretaris DKP3A, Eka Wahyuni mengatakan Peringatan Hari Ibu ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan perempuan terhadap dirinya sendiri.

Kemudian meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap perempuan dan mengikat kolaborasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender untuk mewujudkan Indonesia maju dan mandiri. Perempuan Kalimantan Timur diharapkan berdaya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Peringatan Hari Ibu sesungguhnya merupakan bentuk apresiasi bagi perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusi bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Ia juga berharap, perempuan yang mandiri juga tidak meninggalkan perannya dalam keluarga.

Adapun Kemeriahan kegiatan ini sudah terlihat sejak awal acara, yakni persembahan paduan suara dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi (DWP) Kaltim, pembacaan sejarah Hari Ibu, pemutaran video pembacaan puisi oleh Wakil Gubernur Kaltim, penampilan seni pertunjukkan dari Sanggar Pilar yang menghipnotis haru seluruh yang hadir dan pemberian hadiah kepada peserta kegitan berbusana terbaik di Hari Ibu.

PHI Ke-94 Wagub : Ibu Harus Berdaya Sosial, Ekonomi dan Politik

Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi menghadiri Puncak Peringatan Hari Ibu ke-94 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/12/2022).

Acara rutin tahunan ini diinisiasi oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim kali ini mengangkat tema secara nasional Perempuan Berdaya Indonesia Maju, dihadiri pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Acara diawali pembacaan sejarah Hari Ibu oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Timur, bahwa sejak 1928 ditetapkan peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember tapi tidak libur nasional.

Di hari puncak Peringatan Hari Ibu ke-94 ini, Wagub Hadi Mulyadi membacakan pidato tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau biasa disapa Menteri Bintang Puspayoga.

Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi mengucapkan selamat kepada para ibu dan kaum perempuan atas diperingatinya Hari Ibu ke-94.

“Sesuai tema, harapan kita agar para ibu ini berdaya secara sosial, ekonomi dan politik,” kata Wagub Hadi Mulyadi usai acara peringatan Hari Ibu ke-94.

Secara sosial menurut dia, para ibu memiliki peran yang aktif dan setara, sedangkan secara ekonomi adalah mampu dan berdaya membangun ekonomi keluarga.

“Sementara secara politik, artinya mereka para ibu mempunyai keterlibatan politik yang positif di daerahnya bahkan nasional,” lanjutnya.

Karena itu, orang nomor dua Benua Etam ini pun menegaskan Pemerintah memiliki tugas memfasilitasi dan masyarakat memberikan dukungan.

“Sedangkan para ibu atau wanita itu sendiri yang mendapat fasilitas dan dukungan harus meng-update dirinya, meningkatkan kapasitas diri supaya kesetaraan itu bukan karena dikasihani, tapi karya dan kerja kerasnya,” pungkas suami Hj Erni Makmur ini.

Diakhir acara, ditampilkan video pembacaan puisi berjudul Mama dan Negeri Tanpa Batas oleh Wagub Hadi Mulyadi, serta tampilan seni dan budaya dari Sanggar Pilar Kota Samarinda, juga penilaian kebaya terbaik bagi undangan dan pembagian doorprize.

Dalam rangkaian peringatan Hari Ibu Tahun 2022, DKP3A juga melaksanakan Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga pada 6 Desember 2022, Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim pada 8 Desember 2022, Ziarah dan Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa, dan kunjungan dan pemberian bingkisan bagi tokoh perempuan Kaltim.

Hadir Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kaltim H Riza Indra Riadi, Wakil Ketua TP-PKK Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi, Sekretaris DKP3A Hj Eka Wahyuni, Ketua DWP Kaltim Hj Indri Indah Winarni Riza, Ketua BKOW Kaltim drg Hj Suryani Astuti Tommy, pimpinan organisasi wanita di Kaltim, tokoh perempuan dan para penggiat perempuan di Kaltim.

Ziarah dan Tabur Bunga Untuk Kenang Perjuangan Ibu

Samarinda — Dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke 94, seluruh organisasi perempuan Kaltim melakukan Ziarah Dan Tabur Bunga ke Makam Pahlawan Kesuma Bangsa di Jalan Pahlawan Samarinda, Rabu (21/12/2022).

Ziarah dan tabor bunga dipimpin Wakil Ketua II TP PKK Kaltim Hj Futum Hubaib Aswin mewakili Wakil Ketua 1 TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi. Prosesi upacara pun tampak khidmat, meski sempat diguyur gerimis, namun semangat para ibu tetap tinggi.

“Alhamdulillah meski sempat diguyur gerimis, ibu-ibu tetap semangat mengikuti upacara tabur bunga dan ziarah makam pahlawan ini,” ujar Futum Hubaib Aswin mewakili Erni Makmur Hadi Mulyadi.

Futum menjelaskan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan ini merupakan agenda rutin dalam rangka Peringatan Hari Ibu.

Momentum ini, jelas Futum, untuk mengenang jasa dan kerja keras para pahlawan dan pendahulu yang telah berjuang meraih kemerdekaan bangsa dan negara, termasuk berjuang demi keberlangsungan pembangunan daerah.

“Yang jelas, tugas ibu itu sangat berat. Mereka punya keluarga kecil dan itu tidak semua kaum laki-laki bisa melakukannya. Selain mengurus suami, juga anak-anak mereka dan juga harus aktif di lingkungan sosial,” puji Futum.

Bagi Futum, tugas ibu-ibu sangat mulia dan penuh keikhlasan tanpa pamrih. Sehingga apa yang dikorbankan tidak memandang untung dan rugi, bagi diri sendiri. Tapi, bagaimana berjuang agar keluarganya tetap sejahtera.

Termasuk menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN), peran ibu sangat besar untuk mendorong suami maupun anak mereka dalam bekerja.

“Khususnya anak-anak, seorang ibu tidak pernah lelah membina anaknya untuk bisa meraih pendidikan yang paling tinggi,” pesannya.

Hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur (DKP3A Kaltim) Hj Noryani Sorayalita diwakili Sekretaris DKP3A Eka Wahyuni dan seluruh pimpinan serta anggota Organisasi Perempuan se Kaltim.

DKP3A Kaltim Gelar Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di 7 Kabupaten/Kota

Samarinda — Untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Peningkatan Partisipasi Politik Kepada Pemilih Pemula di 7 kabupaten/kota.

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita melalui Kabid Kesetaraan Gender, Dwi Hartini mengatakan, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 14 November sampai 8 Desember 2022, dengan sasaran 700 orang. Kegiatan berlangsung di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten.Paser, Kabupaten PPU, Kabupaten Berau, Kabupaten Kukar, dan Kota Bontang.

Bersadarkan data dari KPU Kaltim, tahun 2019 untuk Kabupaten Berau jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 128.057, jumlah suara sah yaitu 114.454 dan jumlah suara tidak sah yaitu 15.573.

Sementara untuk Kabupaten Kukar jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 394.722, jumlah suara sah yaitu 339.013 dan jumlah suara tidak sah yaitu 55.709. Untuk Kabupaten Paser jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 151.583, jumlah suara sah yaitu 127.990 dan jumlah suara tidak sah yaitu 23.593.

Untuk Kabupaten PPU jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 101.376, jumlah suara sah yaitu 84.913 dan jumlah suara tidak sah yaitu 16.463. Sedangkan Kota Samarinda jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 446.668, jumlah suara sah yaitu 392.366 dan jumlah suara tidak sah yaitu 54.302. Untuk Kota Balikpapan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 367.927, jumlah suara sah yaitu 327.960 dan jumlah suara tidak sah yaitu 39.967. Selanjutnya untuk Kota Bontang jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 99.705, jumlah suara sah yaitu 90.185 dan jumlah suara tidak sah yaitu 9.520.

Ia menjelaskan, pemilih pemula sangat memiliki andil yang besar dalam pemilu. “Mereka sangat berperan sebagai pengawas partisipatif pada pemilu yang akan diselenggarakan,” terang Dwi baru-baru ini.

Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi hal yang memang unik, sering kali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas.

Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, dan haus akan perubahan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing vooters yang sesungguhnya.

“Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik local,” imbuhnya.

Disisi lain, pemilih pemula juga mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat dan teman. Selain itu, media massa juga lkut berpengaruh terhadap pilihan pemilih pemula. Hal ini dapat berupa berita ditelevisi, spanduk, brosur, poster, dan lain-lain.

“Sehingga penting pula mengenalkan konsep gender dalam pelaksanaan pemilu khususnya bagaimana peran pemilih pemula diawal keterlibatannya dalam proses pemilu,” katanya.

Ia berharap, pesta demokrasi yang sehat di Kaltim, yang salah satu syaratnya yaitu partisipasi aktif dari warga Negara termasuk para pemilih pemula.

 

Kaltim Bersiap Bentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah

Denpasar — Berdasarkan hasil evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat ke Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor 315/KPAI/III/2021 berisi tentang perlindungan anak dan sistem perlindungan anak, dan merekomendasikan pembentukan KPAD Provinsi Kaltim.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, proses pembentukan KPAD Kaltim sudah dilaksanakan dengan pembuatan draft Pergub pada bulan Maret 2022.

Provinsi Kaltim saat ini tengah menyiapkan tahapan seleksi untuk fit and proper test agar lebih akuntabel bagi komisioner KPAD Kaltim.

Saat ini penanganan kasus kekerasan ditangani oleh UPTD PPA Kaltim yang telah terbentuk pada tahun 2020 lalu.

“Tupoksi UPTD PPA dan KPAD saling beririsan, arahan dari Biro Bangda Kemendagri memberikan saran agar lebih baik optimalisasi UPTD PPA, namun mengingat arahan Kepala Daerah berapapun kasus anak tetap perlu pengawasan sehingga akan terselesaikan dengan baik,” ujarnya pada FGD Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim, berlangsung di Ruang Romando Hotel Mercure Kuta, Bali, Rabu (14/12/2022).

Data kekerasan Kaltim per tanggal 1 November 2021 yaitu 707 kasus dan 761 korban kekerasan. 385 korban anak (50,6%) dan 376 korban dewasa (46,4%).

“Saat ini data kekerasan tertinggi di Kota Samarinda yaitu 364 kasus,” imbuh Soraya.

Sebagai informasi, di Indonesia telah terbentuk di tiga provinsi yaitu KPAD Aceh, Kalimantan Barat dan Bali.

Sementara Ketua KPPAD Bali, Ni Luh Gede Yastini mengatakan, pembentukan KPPAD  Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pergub Bali Nomor  48 tahun 2015 Tentang KPPAD.

KPPAD Bali dibentuk untuk mendukung dan meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Bali. Kegiatan ini juga dirangkai dengan studi tiru ke KPPAD Bali. (dkp3akaltim/rdg)

Soraya : Tingkatkan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN

Samarinda — Berbagai data, indeks, dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan. Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi menunjukkan, bahwa eksistensi perempuan tidak hanya berpengaruh pada ketahanan keluarga tapi juga bagi kekuatan bangsa.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, pihaknya mencoba menjembatani kepentingan para perempuan di Kaltim dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Rakor ini bertujuan mendorong perempuan Indonesia ikut andil dalam era revolusi industri 4.0.

“Karena setiap hal dalam aspek kehidupan mengalami digitalisasi termasuk kegiatan ekonomi,” ujar Soraya.

Selain itu, perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di daerah, tetapi juga pembangunan secara nasional.

“Sehingga dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Ia menjekaskan, 64 juta UMKM di Indonesia menyumbang 99% dari total unit usaha yang ada, berkontribusi 61% total PDB, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% dari total investasi.

“Artinya lebih dari 50% UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan,” ujarnya.

Pemilik dan pengelola UMKM perempuan cenderung mempekerjakan perempuan lain dalam usahanya, sehingga jumlah perempuan yang terlibat dalam UMKM semakin besar.

UMKM perempuan mengalami dampak yang paling parah dari pandemi, tetapi juga merupakan salah satu pendorong paling penting bagi pemulihan ekonomi dan stabilisasi ekonomi jangka penjang.

Berdasarkan data dari Kemenkop UKM RI, UMKM perempuan 34% merupakan usaha menenagah, 56% usaha kecil dan 52 % usaha mikro.

“Untuk mengurangi kesenjangan gender dalam digital terhadap perempuan, maka perempuan harus mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses TIK, kinerja ekonomi dan memperkecil bias gender melalui edukasi keterampilan dan literasi,” terangn Soraya.

Soraya berharap, adanya kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri  khususnya secara ekonomi dan mampu meningkatkan usaha informal menjadi usaha formal bagi perempuan dalam UMKM

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang dari perangkat daerah terkait, instansi vertikal, anggota DPRD Kaltim, Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Kaltim, lembaga/organisasi perempuan Kaltim, tokoh gender/masyarakat Kaltim maupun Perguruan Tinggi Samarinda.

Hadir menjadi nnarasumber Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi Kemen PPPA Eni Widiyanti, Praktisi Anti Korupsi Anto Ikayadi dan Manggala Informatika Ahli Muda Diskominfo Kaltim Noor Fitriantono. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Punya Peluang Besar Mengisi Pembangunan IKN

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berperan mengisi pembangunan dengan keahlian masing-masing.

Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara kaum perempuan harus ikut berkontribusi di semua sektor pembangunan.

“Perempuan-perempuan Kaltim harus bisa mengisi disemua sektor pembangunan, ini peluang yang sangat besar,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Prov Kaltim, HM Syirajudin dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 87,64% dari populasi perempuan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentasenya masih di bawah TPAK laki-laki sebesar 12,36%. Khususnya di bidang ekonomi, saat ini pemerintah berupaya mendorong perempuan untuk terlibat aktif menjadi bagian roda perekonomian.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal tersebut merujuk pada data BPS, dimana pada tahun 2021 terdapat 64,5% total UMKM yang dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Dan UMKM ini memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sekitar 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Syirajudin menambahkan, perempuan saat ini diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif, serta menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong era tatanan Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk itu, perempuan harus siap bangkit mandiri secara ekonomi dan memanfaatkan momentum, ketika Provinsi Kaltim menjadi Ibu Kota Negara baru, maka perempuan juga dituntut bisa berpartisipasi atau menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi di era digitalisasi ini.

“Perempuan jangan tertinggal di era digital, karena banyak sekali sekarang peluang-peluang melalui media sosial,” pintanya.

Ia harap perempuan tidak gagap teknologi di era digital saat ini. Dengan teknologi, perempuan dapat menyampaikan gagasan dan ide lebih cepat. (dkp3akaltim/rdg)

 

Tanpa Meninggalkan Peran, Perempuan Kaltim Harus Berani Mengambil Keputusan

Samarinda — Momentum Peringatan Hari Ibu ke 94 tahun 2022 menjadi motivasi tersendiri bagi kaum perempuan di Kaltim, tak terkecuali seluruh peserta Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga yang digelar Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa (6/12/2022).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengajak kaum perempuan untuk berani mengambil keputusan dalam mendukung perkembangan ekonomi keluarga.

Artinya, peran seorang perempuan dalam keluarga sangat penting, karena sosok ibu adalah tiang keluarga. Dengan begitu, ketika kualitas seorang ibu bagus, maka ketahanan keluarga juga baik.

“Yang jelas, melalui seminar ini Pemprov sangat mengapresiasinya. Hanya saja, dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan keluarga, maka ibu-ibu mampu dan harus berani mengambil keputusan. Artinya, ketika perempuan itu berwirausaha bukan hanya sebagai pelaku produksi saja, tetapi pemilik usahanya,” tegas Sri Wahyuni.

Penekanannya adalah, kenapa kaum perempuan harus berani mengambil keputusan. Karena, untuk melatih kemandirian ibu-ibu, agar mampu mengendalikan, merencanakan dan menguasai asset yang dimiliki.

Meski harus berani mengambil keputusan menjadi seorang leader atau pemimpin dalam usaha sendiri, ibu-ibu juga tidak harus meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga yang wajib melayani dan mendampingi suami serta anak-anaknya.

“Jadi, perempuan harus berani mengambil keputusan, tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Artinya, mereka harus kreatif dan inovatif serta berani menjadi pemimpin di usaha yang dirintisnya,” pesan Sri Wahyuni.

Maksud dari itu semua, lanjutnya, ketika ada masalah kemudian hari. Misal, suami di PHK atau diberhentikan, maka ibu rumah tangga ikut berperan menjalankan roda ekonomi keluarga.

“Kita ketahui ada usaha yang dijalankan kaum perempuan, tetapi kepemilikan atas nama suami maupun anaknya. Hal itu, seharusnya jangan lagi. Kaum perempuan harus berani mengambil keputusan,” jelasnya.

Smenetara Kepala DKP3A Kaltim Hj Noryani Sorayalita mengatakan melalui kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kaum perempuan menjadi pendukung pengembangan ekonomi keluarga, yaitu menumbuhkan keberanian seorang ibu rumah tangga agar bisa mengambil keputusan dalam usaha mereka.

“Sesuai arahan Sekda, agar perempuan harus berani mengambil keputusan dalam membangkitkan ekonomi keluarga, maka DKP3A siap mendampingi dan mengawal kaum perempuan Kaltim yang memiliki usaha bahkan pemimpin usaha mereka. Sehingga data mereka pun tercatat sebagai perempuan yang memiliki usaha di negara ini,” jelasnya.

Data tersebut menjadi data dukung Provinsi Kaltim untuk mengembangkan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG)dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Seperti diketahui rendahnya IPG dan IDG Kaltim akibat tidak terdatanya kaum perempuan yang berani sebagai pemimpin atau pengambil keputusan di usaha yang mereka kerjakan atau rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Kegiatan ini menghadirkan Konsultan Pendamping Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM Kaltim Zulkifli, Asisten Deputi PUG Kementerian PPPA Dermawan dan Ketua DPD IWAPI Kaltim Hj Ernawaty Gaffar. Seminar juga menghadirkan peserta dari kalangan pelaku usaha perempuan se Kaltim dan organisasi perempuan se Kaltim. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Perlu Penguatan Komitmen Perangkat Daerah Untuk Mengimplementasikan PUG Melalui PPRG Di Kaltim

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Sementara dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan diantaranya berupa peningkatan pengarusutamaan gender, dengan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. M Syirajudin mengatakan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan PUG adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender. Mengingat strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya bisa terlibat dalam proses pembangunan.

Ia mengimbau perangkat daerah selaku organisasi/lembaga pada pemerintahan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan harus dapat menjadi penggerak dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua urusan.

“Diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Syirajudin pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Swiss Bellhotel Balikpapan, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, lanjut Syirajudin, focal point yang memiliki kewenangan untuk mempromosikan integrasi gender ke dalam dokumen perencanaan penganggaran di segala urusan perlu diberikan apresiasi.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, berbagai regulasi terkait arah perencanaan pembangunan telah memandatkan pencapaian pembangunan yang adil melalui Implementasi Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender. Maka Kaltim semestinya tidak mengalami kesenjangan pembangunan yang cukup tajam.

“Walaupun tiga tahun terjadi kenaikan besaran Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kalimantan Timur, namun belum memenuhi mandat Permendagri Nomor 7 tahun 2021 yaitu mengalami kenaikan 25% dari tahun 2021. sampai tahun 2022 ARG Kaltim tercapai 11,26%,” terang Soraya.

Sehingga diperlukan penguatan komitmen Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan PUG melalui PPRG. Melalui PPRG diharapkan program kegiatan akan lebih terarah dan terukur sasarannya sehingga akan mengurangi kesenjangan pembangunan diberbagai sektor terutama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, membangun partisipasi aktif perempuan menjadi profesional diberbagai urusan baik keterwakilan politik maupun peningkatan sumbangan pendapatan perempuan.

“Diharapkan Perangkat Daerah selaku anggota Pokja dapat meningkatkan Implementasi PPRG yang tertuang dalam  indokator  kunci  daerah yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” harapnya. (dkp3akaltim/rdg)