Soraya : Tingkatkan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN

Samarinda — Berbagai data, indeks, dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan. Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi menunjukkan, bahwa eksistensi perempuan tidak hanya berpengaruh pada ketahanan keluarga tapi juga bagi kekuatan bangsa.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, pihaknya mencoba menjembatani kepentingan para perempuan di Kaltim dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Rakor ini bertujuan mendorong perempuan Indonesia ikut andil dalam era revolusi industri 4.0.

“Karena setiap hal dalam aspek kehidupan mengalami digitalisasi termasuk kegiatan ekonomi,” ujar Soraya.

Selain itu, perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan di daerah, tetapi juga pembangunan secara nasional.

“Sehingga dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.

Ia menjekaskan, 64 juta UMKM di Indonesia menyumbang 99% dari total unit usaha yang ada, berkontribusi 61% total PDB, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60% dari total investasi.

“Artinya lebih dari 50% UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan,” ujarnya.

Pemilik dan pengelola UMKM perempuan cenderung mempekerjakan perempuan lain dalam usahanya, sehingga jumlah perempuan yang terlibat dalam UMKM semakin besar.

UMKM perempuan mengalami dampak yang paling parah dari pandemi, tetapi juga merupakan salah satu pendorong paling penting bagi pemulihan ekonomi dan stabilisasi ekonomi jangka penjang.

Berdasarkan data dari Kemenkop UKM RI, UMKM perempuan 34% merupakan usaha menenagah, 56% usaha kecil dan 52 % usaha mikro.

“Untuk mengurangi kesenjangan gender dalam digital terhadap perempuan, maka perempuan harus mendapatkan kemudahan dalam memperoleh akses TIK, kinerja ekonomi dan memperkecil bias gender melalui edukasi keterampilan dan literasi,” terangn Soraya.

Soraya berharap, adanya kesempatan bagi perempuan untuk memberdayakan diri  khususnya secara ekonomi dan mampu meningkatkan usaha informal menjadi usaha formal bagi perempuan dalam UMKM

Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang dari perangkat daerah terkait, instansi vertikal, anggota DPRD Kaltim, Dinas PPPA Kabupaten/Kota se-Kaltim, lembaga/organisasi perempuan Kaltim, tokoh gender/masyarakat Kaltim maupun Perguruan Tinggi Samarinda.

Hadir menjadi nnarasumber Asisten Deputi PUG Bidang Ekonomi Kemen PPPA Eni Widiyanti, Praktisi Anti Korupsi Anto Ikayadi dan Manggala Informatika Ahli Muda Diskominfo Kaltim Noor Fitriantono. (dkp3akaltim/rdg)

Perempuan Punya Peluang Besar Mengisi Pembangunan IKN

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk dapat memenuhi dan menjamin adanya kesetaraan gender bagi laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berperan mengisi pembangunan dengan keahlian masing-masing.

Terlebih lagi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara kaum perempuan harus ikut berkontribusi di semua sektor pembangunan.

“Perempuan-perempuan Kaltim harus bisa mengisi disemua sektor pembangunan, ini peluang yang sangat besar,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Prov Kaltim, HM Syirajudin dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Perempuan Kaltim Tahun 2022 dengan tema Peningkatan Peran Perempuan Pada Era Digital Ekonomi Untuk Menyongsong IKN yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Kamis (8/12/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 87,64% dari populasi perempuan. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, namun persentasenya masih di bawah TPAK laki-laki sebesar 12,36%. Khususnya di bidang ekonomi, saat ini pemerintah berupaya mendorong perempuan untuk terlibat aktif menjadi bagian roda perekonomian.

Selain itu, di masa pandemi Covid-19 banyak perempuan yang menggeluti usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal tersebut merujuk pada data BPS, dimana pada tahun 2021 terdapat 64,5% total UMKM yang dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Dan UMKM ini memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena sekitar 99% pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Syirajudin menambahkan, perempuan saat ini diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran kreatif dan inovatif, serta menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dalam menyongsong era tatanan Ibu Kota Negara (IKN).

Untuk itu, perempuan harus siap bangkit mandiri secara ekonomi dan memanfaatkan momentum, ketika Provinsi Kaltim menjadi Ibu Kota Negara baru, maka perempuan juga dituntut bisa berpartisipasi atau menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi di era digitalisasi ini.

“Perempuan jangan tertinggal di era digital, karena banyak sekali sekarang peluang-peluang melalui media sosial,” pintanya.

Ia harap perempuan tidak gagap teknologi di era digital saat ini. Dengan teknologi, perempuan dapat menyampaikan gagasan dan ide lebih cepat. (dkp3akaltim/rdg)

 

Tanpa Meninggalkan Peran, Perempuan Kaltim Harus Berani Mengambil Keputusan

Samarinda — Momentum Peringatan Hari Ibu ke 94 tahun 2022 menjadi motivasi tersendiri bagi kaum perempuan di Kaltim, tak terkecuali seluruh peserta Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga yang digelar Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa (6/12/2022).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengajak kaum perempuan untuk berani mengambil keputusan dalam mendukung perkembangan ekonomi keluarga.

Artinya, peran seorang perempuan dalam keluarga sangat penting, karena sosok ibu adalah tiang keluarga. Dengan begitu, ketika kualitas seorang ibu bagus, maka ketahanan keluarga juga baik.

“Yang jelas, melalui seminar ini Pemprov sangat mengapresiasinya. Hanya saja, dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di lingkungan keluarga, maka ibu-ibu mampu dan harus berani mengambil keputusan. Artinya, ketika perempuan itu berwirausaha bukan hanya sebagai pelaku produksi saja, tetapi pemilik usahanya,” tegas Sri Wahyuni.

Penekanannya adalah, kenapa kaum perempuan harus berani mengambil keputusan. Karena, untuk melatih kemandirian ibu-ibu, agar mampu mengendalikan, merencanakan dan menguasai asset yang dimiliki.

Meski harus berani mengambil keputusan menjadi seorang leader atau pemimpin dalam usaha sendiri, ibu-ibu juga tidak harus meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga yang wajib melayani dan mendampingi suami serta anak-anaknya.

“Jadi, perempuan harus berani mengambil keputusan, tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Artinya, mereka harus kreatif dan inovatif serta berani menjadi pemimpin di usaha yang dirintisnya,” pesan Sri Wahyuni.

Maksud dari itu semua, lanjutnya, ketika ada masalah kemudian hari. Misal, suami di PHK atau diberhentikan, maka ibu rumah tangga ikut berperan menjalankan roda ekonomi keluarga.

“Kita ketahui ada usaha yang dijalankan kaum perempuan, tetapi kepemilikan atas nama suami maupun anaknya. Hal itu, seharusnya jangan lagi. Kaum perempuan harus berani mengambil keputusan,” jelasnya.

Smenetara Kepala DKP3A Kaltim Hj Noryani Sorayalita mengatakan melalui kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat kaum perempuan menjadi pendukung pengembangan ekonomi keluarga, yaitu menumbuhkan keberanian seorang ibu rumah tangga agar bisa mengambil keputusan dalam usaha mereka.

“Sesuai arahan Sekda, agar perempuan harus berani mengambil keputusan dalam membangkitkan ekonomi keluarga, maka DKP3A siap mendampingi dan mengawal kaum perempuan Kaltim yang memiliki usaha bahkan pemimpin usaha mereka. Sehingga data mereka pun tercatat sebagai perempuan yang memiliki usaha di negara ini,” jelasnya.

Data tersebut menjadi data dukung Provinsi Kaltim untuk mengembangkan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG)dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Seperti diketahui rendahnya IPG dan IDG Kaltim akibat tidak terdatanya kaum perempuan yang berani sebagai pemimpin atau pengambil keputusan di usaha yang mereka kerjakan atau rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Kegiatan ini menghadirkan Konsultan Pendamping Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM Kaltim Zulkifli, Asisten Deputi PUG Kementerian PPPA Dermawan dan Ketua DPD IWAPI Kaltim Hj Ernawaty Gaffar. Seminar juga menghadirkan peserta dari kalangan pelaku usaha perempuan se Kaltim dan organisasi perempuan se Kaltim. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

Perlu Penguatan Komitmen Perangkat Daerah Untuk Mengimplementasikan PUG Melalui PPRG Di Kaltim

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Sementara dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan diantaranya berupa peningkatan pengarusutamaan gender, dengan program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. M Syirajudin mengatakan, salah satu tantangan dalam pelaksanaan PUG adalah pemahaman masyarakat di semua lapisan tentang kesetaraan gender. Mengingat strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya bisa terlibat dalam proses pembangunan.

Ia mengimbau perangkat daerah selaku organisasi/lembaga pada pemerintahan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah termasuk didalamnya penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan harus dapat menjadi penggerak dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada semua urusan.

“Diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan,” ujar Syirajudin pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Swiss Bellhotel Balikpapan, Selasa (29/11/2022).

Selain itu, lanjut Syirajudin, focal point yang memiliki kewenangan untuk mempromosikan integrasi gender ke dalam dokumen perencanaan penganggaran di segala urusan perlu diberikan apresiasi.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, berbagai regulasi terkait arah perencanaan pembangunan telah memandatkan pencapaian pembangunan yang adil melalui Implementasi Strategi Pembangunan Pengarusutamaan Gender. Maka Kaltim semestinya tidak mengalami kesenjangan pembangunan yang cukup tajam.

“Walaupun tiga tahun terjadi kenaikan besaran Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kalimantan Timur, namun belum memenuhi mandat Permendagri Nomor 7 tahun 2021 yaitu mengalami kenaikan 25% dari tahun 2021. sampai tahun 2022 ARG Kaltim tercapai 11,26%,” terang Soraya.

Sehingga diperlukan penguatan komitmen Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan PUG melalui PPRG. Melalui PPRG diharapkan program kegiatan akan lebih terarah dan terukur sasarannya sehingga akan mengurangi kesenjangan pembangunan diberbagai sektor terutama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu, membangun partisipasi aktif perempuan menjadi profesional diberbagai urusan baik keterwakilan politik maupun peningkatan sumbangan pendapatan perempuan.

“Diharapkan Perangkat Daerah selaku anggota Pokja dapat meningkatkan Implementasi PPRG yang tertuang dalam  indokator  kunci  daerah yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),” harapnya. (dkp3akaltim/rdg)

 

DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Prioritas

Mataram — Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diberikan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan alokasi anggaran DAK tahun 2021 untuk provinsi dan kabupaten/kota se Kaltim sebesar Rp. 14.308.932.224 dengan realisasi rata-rata sebesar 86,77%, sehingga masih tersisa total anggaran seluruh Provinsi Kaltim sebesar Rp. 2.181.293.076 yang bisa digunakan pada tahun 2022 ini.

“Untuk itu sisa DAK ini agar dioptimalkan untuk menunjang pelayanan adminduk di daerah. Sisa DAK 2021 tertinggi ada di Kota Balikpapan sebesar Rp. 338.500.799 yang merupakan silpa dari pengadaan ribbon KTP-el, sedangkan yang terendah di Kutai Kartanegara sebesar Rp. 14.642.040,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Teknis Penyusunan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung di Hotel Hotel Lombok Raya, Rabu (30/11/2022).

Pemprov kaltim melalui DKP3A Kaltim saat ini telah berupaya memberikan dukungan berupa penyediaan tiga unit alat perekaman KTP-el dan tiga unit alat cetak KTP-el yang bisa dipinjam oleh kabupaten/kota yang membutuhkan dalam kondisi darurat sehingga pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Menganggarkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk ditempatkan diseluruh kabupaten/kota se Kaltim. Memberikan bantuan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk seluruh kabupaten/kota se Kaltim sehingga seluruh kabupaten/kota telah memiliki mobil layanan keliling untuk melayani masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan. Memberikan Bantuan berupa alat cetak dan alat rekam KTP-el kepada seluruh kabupaten/kota se Kaltim.

“Kami juga memfasilitasi pengambilan Blangko KTP-el bekerjasama dengan Badan Penghubung Kaltim di Jakarta,” imbuh Soraya.

Semnetara untuk mendukung Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga masyarakat yang telah memenuhi syarat bisa menyalurkan hak pilihnya maka pada APBD-P Tahun 2022 ini dianggarkan kembali pembelian alat perekaman KTP-el mobile untuk seluruh kabupaten/kota se Kaltim yang penyerahannya dijadwalkan pada tanggal 9 Januari 2023 pada saat HUT Provinsi Kaltim.

Ia berharap, seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan membahagiakan masyarakat. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Launching SI GENA

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaunching Aksi Perubahan yang digagas Kepala Bidang SIGA Aulia Rina Novita dengan judul Akurasi Data Gender Dan Anak Melalui Sistem Data Gender Dan Anak (SI GENA), berlamgsung di Hotel Selyca Mulia, Senin (28/11/2022).

Aulia mengatakan SI GENA merupakan pedoman untuk menyelenggarakan Data Gender dan Anak berbasis elektronik. Gagasan ini terbentuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap kesetaraan gender yang ada di provinsi Kalimantan Timur secara sistematis dan terukur agar dapat dipergunakan sebagai perencanaan kegiatan yang responsif gender.

“Dalam pemanfaatan data gender dan anak ini sangat berguna sekali dalam hal pengambilan keputusan untuk segera melakukan tindakan nyata terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kesetaraan gender dan anak yang selama ini masuk dalam prasyarat pengarusutamaan gender (PUG) yang pada akhirnya dapat memberikan informasi yang akurat,” ujar Aulia.

Ia menambahkan, melalui SI GENA dapat memberikan informasi terkait akurasi data sebagai bahan perencanaan kegiatan dan dapat dijadikan dasar bagi kabupaten/kota untuk membuat regulasi terkait data pilah di daerah masing-masing.

“Serta SI GENA dapat dijadikan dasar untuk membangun suatu sistem yang berbasis elektronik,” imbuhnya.

Aulia juga menjelaskan, data berasal dari beberapa instansi yang merupakan produsen data dan akan di olah di bidang SIGA dengan melibatkan pejabat struktural dan staf, selanjutnya ketika data sudah siap untuk di input, maka dilakukan input data ke SI GENA. Hasil data tersebut bisa dimanfaatkan oleh beberapa pengguna untuk keperluan bidang tugasnya masing-masing.

Ia berharap melalui Aksi Perubahan ini bias mendapatkan model data yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga kedepan dapat diimplementasikan ke dalam dokumen perencanaan di masing-masing perangkat daerah untuk menjadi suatu kegiatan yang responsif gender dan mendapat perhatian secara penuh dari pemerintah.

“Akhirnya dapat diperoleh informasi data terpilah Kalimantan Timur yang selalu update dan penyediaan informasi data  yang sudah terpilah dapat digunakan untuk siapa saja terutama bagi pengambil kebijakan,” terang Aulia.

Sebagai informasi, inisiasi ini sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak di Kalimantan Timur. (dkp3akaltim/rdg)

 

Dinas Dukcapil Se Kaltim telah Penuhi 10 Target Kinerja

Jakarta — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim sebagai lembaga pembina dan wakil pemerintah pusat di daerah siap memberikan dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terkait administrasi kependudukan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani mengatakan berbagai capaian yang sangat baik telah ditunjukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Seperti target perekaman KTP-el sebesar 99,30 %. Berdasarkan laporan Dinas Dukcapil se Kaltim per tanggal 31 Oktober 2022 dari jumlah wajib KTP-el se Kaltim yaitu 2.720.185 jiwa sementara yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.708.391 jiwa atau mencapai 99,57 %.

Untuk target cakupan kepemilikan KIA sebesar 40 %, dari jumlah anak 0 – 16 tahun yaitu 1.204.760 jiwa, sementara yang telah memiliki KIA sebanyak 856.719 jiwa atau   mencapai  71,11 %.

“Sedangkan target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 95 %. Jumlah anak 0 – 17 tahun yaitu 1.248.617 jiwa, sementara yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 1.258.961 jiwa atau mencapai 100 % lebih,” ujarnya pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Dalam Rangka Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim Tahun 2022, berlangsung di Hotel Lumir Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Diddy menambahkan, terkait Pemanfaatan Data Kependudukan untuk OPD (PKS dan Implementasi), seluruh Dinas Dukcapil se Kaltim telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah masing-masing. Selain itu, penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Kertas Putih pada 18 dokumen telah diterapkan di seluruh Dinas Dukcapil se Kaltim.

Untuk Layanan Kependudukan secara Online sudah  diterapkan baik melalui aplikasi berbasis android, Website, WA maupun Google Form/Email. Sedangkan layanan kependudukan terintegrasi sudah  diterapkan di seluruh Disdukcapil Kabupaten/Kota se Kaltim baik melalui layanan 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 s.d 7 in 1.

“Penerapan Buku Pokok Pemakaman pun begitu,” imbuhnya.

Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, pihaknya berkomitmen memberikan dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur diantaranya Penyediaan tiga unit alat perekaman KTP-el dan tiga unit alat cetak KTP-el yang bisa dipinjam oleh kabupaten/kota yang membutuhkan dalam kondisi darurat sehingga pelayanan dokumen kependudukan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami juga menganggarkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk ditempatkan seluruh kabupaten/kota se Kalimantan Timur,” terang Soraya.

Ia menambahkan juga telah memberikan bantuan Mobil Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk seluruh kabupaten/kota se Kaltim dan memberikan bantuan berupa alat cetak dan alat rekam KTP-el ke seluruh kabupaten/kota se Kaltim.

“Saat ini kami juga memfasilitasi pengambilan Blangko KTP-el Disdukcapil kabupaten/kota di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI bekerjasama dengan Kantor Penghubung Kaltim di Jakarta,” imbuhnya.

Selanjutnya untuk mendukung Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sehingga masyarakat yang telah memenuhi syarat bisa menyalurkan hak pilihnya maka pada APBD-P Tahun 2022 ini dianggarkan kembali pembelian alat perekaman KTP-el mobile untuk seluruh kabupaten/kota se Kaltim yang penyerahannya dijadwalkan pada tanggal 9 Januari 2023 pada saat HUT Provinsi Kaltim. (dkp3akaltim/rdg)

PPU Yakin Penilaian Evaluasi KLA Naik Tingkat

Penajam — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Kabupaten/Kota          Layak Anak (KLA) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berlangsung di Hotel Ika Petung, Jumat (11/11/2022).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak NovAa Paranoan mengatakan, FGD ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim dalam pendampingan gugus tugas KLA di daerah. Melalui kegiatan ini, gugus tugas KLA di PPU diberikan arahan dalam pemenuhan hak-hak anak.

“Upaya pemenuhan itu, yang dilakukan secara berkesinambungan, dan berkelanjutan. Melalui peningkatan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing gugus tugas KLA,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Chairur Rozikin mengungkapkan, PPU sudah beberapa kali meraih penilaian dalam evaluasi KLA. Hingga kini, PPU berhasil meraih predikat pratama dengan raihan nilai 500-600.

Prestasi itu bahkan berhasil dipertahankan hingga empat tahun berturut-turut sejak 2017. Sementara untuk dapat meraih predikat di atasnya yakni madya, diperlukan nilai 601-700. Kemudian nindya dengan nilai 701-800 serta predikat utama membutuhkan nilai 801-900.

“Kami berkeyakinan dalam penilaian yang akan datang, naik 1 tingkat dari pratama, menjadi madya, bahkan bisa naik menjadi nindya. Namun hal itu membutuhkan dukungan berbagai sektor. Tentu komitmen kita bersama, dari berbagai koordinator klaster di PPU,” tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini Pemkab PPU tengah menyusun rencana kegiatan membentuk Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dengan Lokus Desa Api-Api, Kecamatan Waru. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gelar Rapat Finalisasi Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK

Samarinda — Tujuan utama pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yaitu tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Sedangkan tujuan khusunya penduduk tumbuh seimbang, Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi, keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melalui Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Eka Wahyuni mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) memberi amanat agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu Rancangan Induk/Grand Desain Pembangunan Kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerah.

Kunci keberhasilan dengan memanfaatkan peluang dengan terbukanya Jendela 2020-2045 memberikan kesempatan untuk membangun manusia dengan segala dimensinya dan tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, seperti membangun manusia unggul seutuhnya menjadi SDM Unggul pada tahu 2045.

“Diperlukan kerjasama saling terkait antara satu sektor dengan yang lain dan komitmen semua pemangku kepentingan pusat dan daerah,” ujar Eka pada kegiatan Rapat Finalisasi Penyusunan dan Pemanfaatan  Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Selasa (22/11/2022).

Ia menambahkan, pihaknya menyambut baik Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Kaltim dalam 5 Pilar ini, sebagai acuan dalam penyusunan serta pemanfaatan dokumen GDPK 5 Pilar agar terarah, tepat sasaran, tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

“Harapannya agar Anggota Tim bekerja semaksimal mungkin agar kualitas proses penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan 5 Pilar dan Seluruh pihak yang nantinya bekerjasama dalam penyusunan diucapkan terima kasih,” terang Eka.

Hadir manjadi narasumber pada kegiatan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto dan perwakilan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Kaltim Diana Lestari. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Gelar Penyusunan Probis dan SOP

Jakarta — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi.

Penyususnan peta proses bisnis pada setiap perangkat daerah bertujuan agar perangkat daerah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan dan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip seperti definitif, sesuai urutan, pelanggan atau pengguna layanan, nilai tambah, keterkaitan, fungsi silang, dan sederhana.

“Peta proses bisnis bermanfaat agar mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan,” ujar Soraya pada kegiatan Penyusunan Peta Relasi Proses Bisnis (Probis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), berlangsung di Hotel Lumire Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Sementara penyusunan SOP meliputi efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada pengguna, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, kepatuhan hukum dan kepastian hukum.

Penyusunan SOP khususnya pada DKP3A Kaltim bertujuan untuk memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya., memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas, penunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas, meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

“Dan memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur, serta mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur,” terang Soraya.