15 Jenis Permainan Tradisional Di Kaltim Nyaris Hilang

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Penyususnan Profil Permainan Tradisional Anak di Provinsi Kaltim. Hal ini untuk mendapatkan gambaran pentingnya menumbuhkan kembali Permainan Tradisonal Anak Kaltim.

Kabid PPPA Noer Adenany, mengatakan tercatat ada 15 jenis permainan tradisional di Kaltim yang mulai hilang, antara lain, Begasing, Paku Lele, Engrang, Main Kelereng, Asinan, Lompat Tali, Asinan Naga, Petak Umpet, Telepon kaleng, Cangklok, Ular Naga, Bekel, Sentokan, Meriam Bambu dan Cina Boy.

“Permaiman ini sudah mulai terpinggirkan oleh permainan modern, seperti permainan video game, playstation, game online, berbagai permainan yang tersedia di komputer, laptop, gawai dan permainan modern lainnya,” ujarnya.

Padahal, lanjut Dany, permainan tradisional berperan menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, seperti asek motorik, kognitif, emosi, bahasa, sosial, spiritual, ekologis, dan nilai moral.

“Selain itu, nilai dan manfaat permainan tradisional diantaranya yaitu memahami konsep sprotivitas, melatih kemampuan fisik anak, belajar mengelola emosi, menggali kreativitas, mengenal kerjasama, meningkatkan rasa percaya diri, dan bersosialisasi lewat permainan,” katanya.

Ia menambahkan, permainan tradisional yang dimiliki masyarakat Kaltim, merupakan aset kebudayaan bangsa yang seharusnya dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan kemajuan zaman ditengah pesatnya dunia IT di era global.

Saat ini pihaknya tengah menggiatkan permainan tradisional melalui sekolah-sekolah sebagai muatan lokal siswa dan meningkatkan kepedulian OPD terkait, masyarakat dan dunia usaha melalui lomba/event yang menarik untuk mengembangkan potensi dari permainan tradisional. (DKP3AKaltim/rdg)

Puspaga Kaltim “Ruhui Rahayu” Wadah Smart Parenting

Samarinda — Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), berlangsung di Kantor DKP3A Kaltim, Kamis (12/9/2019).

Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, kondisi permasalahan keluarga yang dihadapi seperti kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh anak, anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus dan lainnya sering terjadi dan selalu menjadi perhatian dan pemberitaan publik.

“Keluarga sering mengalami hambatan dalam pemecahan masalah, sehingga membutuhkan tempat untuk konsultasi dan pendampingan serta belajar agar kapasitas keluarga semakin optimal dengan tersedianya layanan konseling yang bekualitas, efisien dan efektif,” ujarnya.

“Kiranya Puspaga ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah konseling keluarga dan gratis,” ujarnya.

Yurda menambahkan, dengan mengusung tema Smart Parenting : Pola Asuh yang Efektif Di Era Digital, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang mengasuh dan mendampingi anak dalam laju perkembangan teknologi digital yang begitu pesat agar tepat guna, tepat sasaran dan tidak berdampak negatif terhadap anak dan lingkungan sekitarnya.

Puspaga Kaltim “Ruhui Rahayu”, lanjut Yurda, membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berkonsultasi dan diskusi melalui saluran telepon 08115539490.

Kegaiatan ini diikuti sebayak 50 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemprov Kaltim, Kemenag, Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Agama, Perguruan Tinggi, Forum CSR, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) kaltim dan organisasi wanita dan LM pemerhati perempuan. Sedangkan hadir menjadi narasumber yaitu Dosen Psikolog Fisip Unmul Samarinda Hairani Lubis dan Kasi Tumbuh Kembang Anak DKP3A Kaltim Siti Mahmudah I K. (DKP3AKaltim/rdg)

PKA Tunjang Partisipasi Anak Dalam Melestarikan Budaya Lokal

Samarinda — Penyediaan Pusat Kreativitas Anak (PKA) merupakan sarana yang tepat untuk memastikan semua anak termasuk anak penyandang disabilitas dapat memanfaatkan waktu luang untuk berkreasi dan berkarya seni budaya.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melalui Kabid PPPA Noer Adenany pada acara Sosialisasi Pusat Kreativitas Anak, mengatakan PKA perlu dibentuk untuk memastikan semua anak dapat beristirahat dan bersantai bermain dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan.

Dany melanjutkan, membentuk dan mengembangkan PKA dengan baik dan berkelanjutan, maka Pemerintah termasuk Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dituntut untuk bekerjasama mengembangkan PKA dengan membantu menyiapkan sarana dan prasarana serta fasilitator pendampingan yang dapat membantu kegiatan yang menyenangkan dan tidak membahayakan anak serta menunjang terhadap arti penting partisipasi anak dalam melestarikan kebudayaan lokal.


Selain itu, Pemerintah Kaltim juga telah berperan dalam upaya pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya diantaranya adalah penyusunan profil permainan tradisional anak Kaltim.
“Kemudian hasilnya senantiasa di sosialisasikan melalui forum anak, gerakan literasi, sanggar budaya, pusat kuliner yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat edukasi sekaligus penyediaan ruang bermain anak,” ujarnya.

Dengan diadakan sosialisasi PKA menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap tumbuh kembang anak harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan aktivitas informal.

“Saya harap dengan penyediaan PKA dapat meningkatkan pemanfaatan waktu luang anak diluar sekolah,” katanya.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa-Rabu (3-4/9), diikuti sebanyak 55 peserta terdiri dari lima kabupaten/kota yaitu PPU, Balikpapan, Samarinda, Kukar dan Bontang yang terdir dari Dinas P3A, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Forum Anak, Sanggar Seni, Dunia Usaha. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Kabid PPPA DKP3A Kaltim Noer Adenany, Asdep PHAPKB KPPPA Elvi H, Kabid Sekolah Ramah Anak Nita, Kabid Kreativitas Budaya Anggin Nuzula Rahma dan Kasi Kreativitas Marni. (DKP3AKaltim/rdg)

SRA Di Kaltim Capai 333 Sekolah

Samarinda — Berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah menjadi indikasi banyak pihak yang belum paham dalam memenuhi dan mengakui hak-hak anak. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan. Selain itu, setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat. Oleh karena itu, pentingnya pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA)   yang mengatur tentang hak anak kepada semua pihak.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany pada kegiatan Pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA)  dan Sekolah Ramah Anak (SRA) Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berlangsng di Hotel Selyca Mulia, Senin malam (2/9/2019).

Dany menyebutkan, sampai dengan pertengahan tahun 2019, capaian pengembangan SRA di Kaltim telah mencapai 333 sekolah yang tersebar di 8 kabupaten/kota.

“PR kami masih ada dua kabupaten yang belum melakukan inisiasi SRA, melalui APBD-P 2019, DKP3A Kaltim akan melakukan advokasi di dua kabupaten tersebut yaitu Mahakam Ulu dan Kutai Barat,” ujarnya.

SRA sendiri merupakan satuan pendidikan forml, non formal dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. SRA juga harus mendukung terhadap tumbuh kembang anak. Sekolah harus nol kekerasan, memiliki jalur aman ke sekolah dan memiliki kantin yang menyediakan makanan sehat. Bahkan, tidak hanya ramah pada anak, tapi juga ramah untuk semua warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah.

“Besar harapan kami, dengan diselenggarakan pelatihan ini akan meningkatkan pemahaman sehingga memiliki komitmen untuk melaksanakan amanah konveksi hak anak dan mengaplikasikan kebijakan sekolah ramah anak,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti lima kabupaten/kota yaitu PPU, Balikpapan, Samarinda, Kukar, dan Bontang yang terdiri dari unsur Dinas PPPA, Disdikbud, Kanwil Kemenag, Kepala TK, SD, MI, SMP dan MTs. (DKP3Akaltim/rdg)

Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu Pilihan Terbaik Selesaikan Masalah Keluarga dan Anak

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad meresmikan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kaltim Ruhui Rahayu, berlangsung di Kantor DKP3A Kaltim, Senin (2/9/2019).

Puspaga adalah one stop service atau layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang tua, anak dan keluarga dalam menghadapi permasalahan.

Percepatan layanan Puspaga disebabkan karena banyaknya permasalahan keluarga yang kerap terjadi seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan, perselingkuhan, masalah anak berhadapan dengan hukum, masalah orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan lain-lain.

“Selain itu, permasalahan keluarga juga dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang sering berdampak terhadap anak, terutama pada pola asuh dan tumbuh kembang anak.” ujarnya.

Halda menyampaikan, Puspaga merupakan wadah / fasilitas layanan publik yang mempunyai akuntabilitas dalam layanan, sumber daya, infrastruktur dan manajemen pengelolaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan keluarga. Masyarakat harus terus diberi pemahaman bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional.

Konsep Puspaga sendiri di buat seperti ruang keluarga yang nyaman dan dilengkapi ruang bermain anak sehingga seluruh keluarga tertarik untuk berkunjung ke Puspaga, melakukan pembelajaran terbaik terkait bagaimana mengasah- asih- asuh anak dengan tepat sehingga mampu menjaga ketahanan keluarga.

“Manfaat keberadaan Puspaga agar masyarakat memiliki pilihan terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan anak,” katanya.

Ia berharap manfaat keberadaan Puspaga, agar masyarakat memiliki pilihan terbaik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga dan anak

“Saya berharap dengan adanya Puspaga ini, maka akan dapat melayani dan mendampingi keluarga dalam bentuk konseling untuk dapat memecahkan permasalahan keluarga dengan layanan dari tenaga profesional (psikolog dan konselor),” harap Halda.

Halda memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk datang dan berdiskusi secara gratis atau dapat menghubungi saluran telepon 08115539490. Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu memberikan konseling untuk calon orang tua, keluarga yang bermaslah, anak / remaja dan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kegiatan ini dirangkai dengan pelantikan pengurus Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu Periode 2019 – 2023, penandatanganan kerjasama antara DKP3A Kaltim dengan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Kaltim dan Forum CSR Kesos Kaltim, serta peresmian sekretariat Puspaga. (DKP3Akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Siap Launching Puspaga Kaltim

Samarinda — Dalam rangka percepatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan rapat persiapan Launching Puspaga, berlangsung di ruang rapat DKP3A Kaltim, Rabu (28/8/2019).

Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda mengatakan, Puspaga merupakan bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator DKP3A Kaltim, sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

“Puspaga sebagai tempat pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional,” ujarnya.

Tenaga profesional tersebut, lanjut Yurda, seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesi bidang psikologi. Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial yang telah memahami Konvensi Hak Anak, melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dalam mengasuh dan melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini merupakan salah satu unsur prioritas dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Yurda menyebutkan, launching direncanakan akan dilakukan pekan mendatang pada 2 September 2019. “Kita Jadwalkan dapat dihadiri oleh Gubernur Kaltim,” harapnya.

Direncanakan, Launching ini akan dirangkai dengan pengukuhan pengurus Puspaga Kaltim dan pendatangan kerjasama antara DKP3A Kaltim dengan Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Kaltim dan Forum CSR Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

Wagub Doakan Anak Kaltim Juara Olimpiade Matematika Di Hong Kong

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengapresiasi dan mendoakan seluruh anak Kaltim asal Samarinda yang akan mengikuti Olimpiade Matematika di Hong Kong atau Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2019 berlangusng sejak 28 Agustus – 3 September 2019.

“Semoga seluruh peserta, anak-anak kita ini berhasil. Sehingga mampu membanggakan negara dan daerah,” kata Hadi Mulyadi ketika menerima peserta HKIMO 2019 di Ruang Rapat Wagub, Senin (26/8/2019).

Ia berpesan kepada seluruh peserta untuk semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sehingga bisa bersaing dengan peserta dari negara lainnya.

Ketua Tim Rombongan Anwar  mengatakan, ada 11 siswa dan siswi yang dibawa untuk mengikuti kompetisi tersebut. “Peserta yang mengikuti dari Sekolah Dasar (SD) Islam Bunga Bangsa, MTs Negeri Samarinda, Sekolah Citra Kasih, SD Fastabiqul Khairat dan SMP Cordova,” jelasnya.(Humasprovkaltim/DKP3AKaltim/rdg)

SDM Unggul, di Mulai Dari Orang Tua dan Lingkungan Yang Sehat

Jakarta – Keberhasilan Indonesia mempersiapkan generasi bertalenta yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila untuk Indonesia maju membutuhkan keterlibatan seluruh rakyat Indonesia.

Mengutip Pidato Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Republik Indonesia, Indonesia maju bukan hanya karya Presiden dan Wakil Presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, lembaga legislatif ataupun yudikatif saja. Tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan dan para pendidik. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia.

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016, 1 dari 3 atau 33,33 % (prevalensi) atau sekitar 33,2 juta perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik/seksual dan 1 dari 10 perempuan di usia tersebut mengalami kekerasan di 12 bulan terakhir.

Sementara itu, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 mencatat 2 dari 3 anak-anak atau 66,67 % (prevalensi) anak-anak atau sekitar 53,06 juta anak-anak dan remaja perempuan atau laki-laki pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan yang dialami oleh anak dan remaja cenderung tidak berdiri sendiri tetapi bersifat tumpang tindih di antara jenis kekerasan, mencakup kekerasan fisik, emosional, dan seksual.

Hal ini, lanjut Pribudiarta, mengindikasikan masih banyak isu gender dalam pembangunan dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hak perempuan dan anak, terutama hak untuk terbebas dari kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi belum optimal.

“SDM berkualitas harus dipersiapkan sejak dini. Salah satu proses penting untuk menghasilkan SDM unggul adalah memastikan setiap bayi yang lahir adalah dari seorang ibu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Harapannya, bayi tersebut terbebas dari stunting dan ketika tumbuh, mereka terpenuhi hak-haknya dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi,” katanya pekan lalu.

Oleh karena itu, KPPPA melakukan berbagai upaya guna mewujudkan kesetaraan gender sehingga perempuan Indonesia sehat secara fisik, mental, sosial, dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dan memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dan terpenuhi haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal menjadi SDM unggul.

“Untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM yang sehat dan kuat. Bukan hanya calon ibu, tetapi kita juga harus mempersiapkan calon ayah dan lingkungan yang sehat sehingga seluruh komponen, dari lingkungan terkecil, menengah, hingga besar aman dan layak untuk anak-anak Indonesia,” tutup Pribudiarta. (KPPPA/DKP3AKaltim/rdg)

Korban TPPO Terbanyak Adalah Anak

Samarinda — Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Pentingnya membahas masalah perdagangan orang di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang menjadi negara asal perdagangan orang ke luar negeri. Bukan hanya itu, Indonesia juga menjadi negara tujuan perdagangan orang yang bersasal dari China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan dan lainnya dengan tujuan eksploitasi seksual.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perlindungan Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mengatakan menurut data dari aplikasi online Simfoni bahwa sejak tahun 2017-2019 telah terjadi TPPO di Kaltim.

“Pada tahun 2017 di Kota Bontang 2 orang korban anak dan Kota Samarinda 2 orang korban anak. Tahun 2018 di Kabupaten Kutai Timur 2 orang korban dewasa, Kabupaten Paser 2 orang orban anak dan Kabupaten 1 orang korban anak. Bulan Agustus 2019 1 orang korban dewasa dan 2 oran korban anak, di Kota Samarinda 1 orang korban dewasa dan 1 orang korban anak. Sehingga total keseluruhan sebanyak 14 kasus di Kaltim yang korban terbanyak adalah anak,” ujarnya.

Melihat fakta tersebut, persoalan TPPO merupakan masalah serius dan perlu adanya suatu sistem institusi pelaksana yang desentralistis, lebih kuat secara politis, penganggaran dan memiliki daya jangkau termasuk efektifitas lebih jauh hingga ke episentrum permasalahn di daerah.

Halda melanjutkan, perlu pula dilakukan pemetaan TPPO, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri dan peningkatan pendidikan alternatif terutama anak-anak dan perempuan, termasuk sarana dan prasarana pendidikan.”Oleh sebab itu diperlukan perhatian semua pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pencehagan dan penanganan TPPO,” imbuh Halda.

Halda juga menyampaikan, salah satu langkah konkret Pemerintah yaitu dengan adanya program Three Ends, suatu tindakan mencegah, mengakhiri kekerasan, perdagangan manusia dan ketidakadilan.

Selain itu, sebagai potret Pemprov Kaltim serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pencegahan TPPO antara lain, pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, perjanjian kerjasama pencegahan dan penanganan TPPO dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kepulauan Riau.

“Selanjutnya, menjadikan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, sosialisasi Program Three Ends yang dikemas dengan Three Ends Goes To School, Kampaye perlindungan perempuan dan anak di jalan yang melibatkan stakeholder, dan Surat Edaran Sekda Provinsi Kaltim tentang Gerakan Sayang Keluarga bagi ASN yang menwajibkan ASN Pemprov Kaltim untuk memajang foto keluarga di meja kerja dan ruang kerja,” katanya.

Rakortek ini diikuti sebanyak 45 peserta terdiri dari OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim, Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengadilan Tinggi Kaltim,, Polres Samarinda, Satpol PP,  Kanwil Imigrasi Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Victoria Smarinda, Selasa (20/8/2019).

DKP3A Kaltim menghadirkan narasumber terkait TPPO antara lain, Kejaksaan Tinggi Kaltim Rasalina S, Hakim Pegadilan Tinggi Kaltim Subiarta, Kabid Pencegahan TPPO KPPA RI  Dino Aurel dan Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad. (DKP3AKaltim/rdg)

 

 

DD dan DK Dapat Dimanfaatkan Untuk Dukung Dekela

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Pelatihan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan Analisis Pengaurusutamaan Hak Anak (PUHA) se-Kaltim berlangsung di Hotel Grand Victoria Samarinda, Kamis (15/8/2019).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim M Jauhar Efendi mengatakan untuk mewujudkan KLA perlu komitmen yang kuat, sinergitas dan kontinyu dalam melaksanakan upaya yang dimulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan kebijakan dengan melaksanakan needs assessment / analisis kebutuhan, menetapkan target indikator dan menyusun Rencana Aksi Daerah.

“Dibutuhkan proses yang panjang dan kerja keras Pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha secara terintegrasi, terencana dan menyeluruh. Menjadi KLA berarti memenuhi seluruh indikator KLA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011,” katanya.

Kemudian pada perkembangannya sampai dengan pertengahan tahun 2019 capaian Pengembangan KLA Provinsi Kaltim telah mencapai 80 persen dan telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak KLA oleh Menteri PPPA Republik Indonesia pada tahun 2017.

Pada Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tanggal 23 Juli 2019 di Kota Makassar, Kaltim telah meraih 8 Penghargaan KLA yaitu: Kota Balikpapan (KLA Kategori Nindya), Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartenegara (KLA Kategori Madya), dan Kabupaten Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser dan Kabupaten Kutai Timur (KLA Kategori Pratama).

Sedangkan Penghargaan lain terkait pemenuhan dan perlindungan anak juga di raih antara lain, UPTD PPPA Kota Balikpapan, Puspaga Kota Balikpapan, Sekolah Ramah Anak SLB Negeri Balikpapan dan SD Negeri 003 Balikpapan, Puskesmas Ramah Anak: Balikpapan Tengah, dan Harmoni Suara Anak Penyandang Disabilitas oleh Aryo Panembahan dari Pelita Bunda Samarinda dengan Karya Tulis terbaik 6 Kategori Disabilitas Mental Intelektual serta Viqli Alif N dari SLB Negeri Balikpapan dengan Karya Tulis terbaik 2 Kategori Disabilitas Tuna Netra/ Low Vision.

Jauhar juga menyampaikan terkait Dana Desa yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui Dana Desa (DD) dan Dana Kelurahan (DK) diharap bisa sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung Desa dan Kelurahan Layak Anak (Dekela).

“Begitu juga harus segera dibentuk Kecamatan Layak Anak (Kelana),” katanya
Dia menyebut dengan terbentuk Dekalana dan Kelana secara otomatis mendorong pembentukan KLA secara utuh di wilayah Kaltim.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan pihaknya siap mendorong 10 kabupate/kota di Kaltim menuju KLA. “Kaltim sudah mencapai 80%, kita terus upayakan advokasi untuk seluruh kabupaten/kota. Secara keseluruhan, 10 kabupaten/kota di Kaltim siap menuju Kota Layak Anak,” tegas Halda.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari Dinas PPPA kabupaten/kota se Kaltim, Bappeda kabupaten/kota se Kaltim, BPKAD Kaltim, Forum Anak.

Hadir pada kegiatan ini Kadis KP3A Kaltim Halda Arsyad, Kadis p3akb Balikpapan Sri Wahjuningsih, Fasilitator KLA Nasional Taufieq Uwaidha, dan Fasilitator KLA Kaltim Sumadi. (DKP3AKaltim/rdg)