Diharapkan UU SPPA Ramah Anak dan Utamakan Pendekatan Restoratif

Samarinda — Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dari sisi jumlah penduduk anak adalah sepertiga dari jumlah penduduk yang ada.

Dalam konstitusi UUD Pasal 28 B (2), Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di Hotel Aston Samarinda, Kamis (3/10/2019)

“Kita harus terus menjaga dan melindungi anak dari segala tindakan moral yang menghancurkan masa depannya,” ujarnya.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA)  yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, wajib memenuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan. konsekuensinya yaitu perlu ditindaklanjuti dengan membuat suatu regulasi yang bertujuan melindungi anak yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

“Diharapkan Undang-Undang SPPA sebagai model sistem Peradilan Pidana yang lebih ramah terhadap anak yaitu mengutamakan pendekatan keadilan restoratif,” imbuhnya.

Undang-Undang tersebut, lanjut Halda, diberlakukan setelah 2 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu 30 Juli 2012 dan waktu paling lama 5 tahun setelah diberlakukan. Selain itu ada beberapa tahap yang harus dipenuhi yaitu membangun lapas di kabupaten/kota.

“Jika melihat data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka kasus anak berhadapan hukum ternyata masih sangat tinggi di Indonesia, khusus untuk saat ini berdasarkan data aplikasi Simponi sejak Januari sampai September 2019 korban anak di Kaltim itu 255 orang yang terdiri dari perempuan 178 dan laki-laki 77 orang, kasusnya meliputi pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkelahian, kekerasan seks dan penyalahgunaan narkoba,” jelas Halda.

Halda menegaskan, masalah ini tentunya tidak bisa ditangani secara parsial dan harus dilakukan lintas sektor, sehingga terintegrasi terpadu dan holistik penanganannya dan juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga anak agar terhindar dari tindakan-tindakan yang mengirim mereka berhadapan dengan permasalahan hukum.

“Kita harus membangun keluarga kuat, tangguh, berintegritas, ramah dan aman bagi anak-anak kita,” imbau Halda.

Dengan terlaksananya kegiatan ini Halda berharap terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan sistem peradilan pidana anak di daerah.

Kegiatan ini dihadiri Asdep Perlindungan Anak Berhadapan Hukum dan Stigmatisasi (PABHS)  Hasan, Polda Kaltim, Polresta Samarinda, Polsekta, Kanwil Kemenkumham Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Pengadilan Tinggi Kaltim, Advokat, Dinsos Kaltim, Dinkes Kaltim, Disnakertrans Kaltim, Diskominfo Kaltim, DPUPR dan Pera Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

KPPPA Dorong Peningkatan Kualitas UPTD PPA Dengan Inovasi

Yogyakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mendorong Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk mencari dan melakukan inovasi baru dalam rangka meningkatkan layanan publik yang optimal. Hal ini disampaikan Sekretaris KPPPA Pribudiarta Nur Sitepu, pada kegiatan Rapat Koordinasi UPTD PPA di Yogyakarta (01/10/2019).

“Dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, kualitas UPTD PPA harus terus ditingkatkan. Kami juga mengikutkan inovasi-inovasi yang dilakukan UPTD PPA dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Menpan. Inovasi jadi salah satu dasar Kemen PPPA memberikan penghargaan kelembagaan UPTD PPPA,” ujarnya.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), Yenni Afriani, bahwa setiap lembaga perlu merujuk pada pelayanan publik.

“UPTD PPA adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan publik, sehingga perlu untuk mengikuti kaidah-kaidah pelayanan publik. Untuk itu, telah disusun pedoman evaluasi kelembagaan UPTD PPA yang ditetapkan dalam Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2019 yang bersandar pada PermenPAN Nomor 17 Tahun 2017,” ujar Yenni.

Permen PPPA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan UPTD PPA menjadi dasar aspek penilaian penghargaan UPTD PPA. Ada 6 indikator utama yakni Kebijakan pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata dan Laksana KPPPA, Prita Ismayani mengingatkan batasan pada unsur inovasi perlu diperhatikan.

“Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan UPTD PPA yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi UPTD PPA baru bisa disebut membuat inovasi jika sudah ada kebijakan yang mengatur dan tertuang dalam peraturan gubernur, walikota atau bupati,” terang Prita.

Sementara Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan, menyampaikan Pemprov Sulawesi Selatan Tahun 2019 mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah dengan UPTD PPA terbaik. Ukuran standar pelayanannya tidak terlepas dari indikator-indikator pelayanan publik. Keberadaan UPTD PPA pun dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat.

“Keberadaan UPTD PPA sangat positif, karena lembaga ini semakin dipercaya oleh publik.  Bahwa ternyata layanan pemerintah juga bisa menjawab kebutuhan mereka. Ini dikuatkan dari pengalaman klien-klien sebelumnya yang banyak menyarankan ke UPTD. Untuk kepuasan pelanggan, kami buka seluas-luasnya akses layanan pengaduan atau keluhan melalui semua saluran media sosial UPTD kami lewat IG, FB, Hotline, dan Website. Kemudian beberapa korban yang datang ternyata mengetahui informasi melalui media sosial,” imbuh Meisy.

Ia menambahkan Sulawesi Selatan termasuk salah satu daerah yang menginisiasi pertama kali pembentukan UPTD PPA. “UPTD PPA Sulsel terbentuk tahun 2016 atau 2 tahun sebelum Permen PPPA-nya keluar. Alasan kami duluan membentuk karena kebutuhan daerah dan peluangnya ada. Di Sulsel ada 2 kabupaten yang membentuk UPTD PPA. Secara bertahap kami akan mendampingi kabupaten dan mengadvokasi pemda untuk pembentuk di seluruh kabupaten/kota, targetnya 2 tahun ke depan,” tambah Meisy.

Hal ini juga menjadi cita-cita Kaltim untuk segera membentuk UPTD PPA di setiap kabupaten/kota. Saat ini Kaltim tengah dalam tahap persiapan UPTD PPPA. (KPPPA/DKP3AKaltim)

Ditargetkan Puspaga Berikan Pelayanan Pada 10.000 Keluarga Tiap Tahunnya

Depok — Dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga layanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kembali mengadakan Pelatihan bagi Psikolog/Konselor dan Dinas PPPA dari 6 Provinsi dan 34 Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan di Depok, Jawa Barat sejak tanggal 25-27 September 2019.

Untuk meningkatkan kualitas 67 juta keluarga di Indonesia, Negara hadir untuk memberikan pendampingan keluarga melalui penyediaan layanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu Layanan konseling/konsultasi di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Saat ini, Puspaga telah berjumlah 119 dan tersebar di 12 Provinsi dan 107 Kabupaten/Kota dengan layanan dari tenaga profesi.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA, Lenny N Rosalin, menegaskan bahwa berdasarkan kluster yang ada di Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Puspaga merupakan bentuk peran pemerintah dalam menguatkan kluster II KLA yaitu, Lingkungan, Keluaraga, dan Pengasuhan Alternatif.

“Puspaga memiliki peran yang sangat penting sebagai media penghubung orang tua dengan anaknya dalam konteks pengasuhan di dalam keluarga. Puspaga merupakan layanan yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang dikelola secara gratis bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga,” ujarnya.

Sementara Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan, Rohika Kurniadi Sari mengatakan agar dapat menjangkau seluruh keluarga Indonesia, Puspaga ditargetkkan dapat memberikan pelayanan pada 10.000 keluarga tiap tahunnya

Dengan target pelayanan yang tinggi diharapkan pengelola Puspaga dapat terus berinovasi dan berupaya melakukan penjangkauan kepada keluarga baik melakukan sosialisasi maupun penyuluhan. Upaya lain yang dapat dilakukan dan sudah diterapkan beberapa Puspaga adalah membangun jejaring kerja sama dengan lembaga atau layanan peduli terhadap keluarga lainnya.

“Sebagai peningkatan kualitas layanan keluarga di Puspaga perlu ditetapkan standarisasi untuk menjamin keseragaman dalam kualitas layanan yang diberikan Puspaga dan memperjelas batasan dari fungsi layanan Puspaga. Tahun ini, Kemen PPPA berupaya menyusun pedoman standardisasi Puspaga dibantu oleh pakar standardisasi dan sertifikasi,” katanya..

Penyusunan pedoman standardisasi Puspaga ini, lanjutnya, mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pedoman Standardisasi Puspaga ini ditargetkan selesai di bulan November 2019 sehingga dapat segera diimplementasikan oleh seluruh daerah yang mendirikan Puspaga. Adapun KPPPA menargetkan di tahun 2020 minimal ada 10 Puspaga yang sesuai standard dan tersertifikasi.

“Ke depan diharapkan dengan standarisasi layanan di Puspaga dapat mempercepat terwujudnya keluarga dengan sumber daya berdaya saing dan unggul menuju Indonesia Emas 2045,” harap Rohika.

Pelatihan ini diikuti oleh 130 peserta yang kedepannya akan menjadi pelopor berdirinya Puspaga di daerah masing-masing. (KPPPA/DKP3AKaltim)

 

UPTD PPA Adalah Respon Pemerintah Terhadap Isu Kekerasan

Yogyakarta — Negara bertanggungjawab untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya, dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang diatur melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Sekretaris KPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam Rapat Koordinasi UPTD PPA di Yogyakarta, Senin (30/09/2019), mengatakan tercatat hingga September 2019, UPTD PPA terbentuk di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit. Sekitar 4500 – 5000 kasus berhasil tertangani oleh UPTD PPA hingga tahun 2019.

“Seseorang tidak akan berbahagia jika mengalami kekerasan. Karena itu kemudian, UPTD ini dibentuk untuk menjawab dan merespon bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bisa mengintervensi isu kekerasan melalui pembentukan UPTD PPA,” ujarnya.

Indikator kinerja UPTD PPA menurut Pribudiarta adalah terlayaninya semua perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Terbentuknya UPTD PPA di daerah merupakan inisiatif dan dorongan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah terhadap perlunya tambahan layanan bagi korban kekerasan.

“Pada pemerintah provinsi yang kemudian merasa bahwa kepala dinas PPPA nya bisa menangani kasus kekerasan sendiri maka tidak perlu dibentuk UPTD. Tapi kalau kemudian daerah merasa bahwa perlu UPTD untuk meningkatkan kualitas layanan, maka pembentukan UPTD PPA dilakukan,” imbuhnya.

UPTD PPA, lanjut Pribudiarta, sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban. KPPPA menyelenggarakan Rakor UPTD PPA untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan penguatan kelembagaan UPT PPA di daerah.

“Urgensi UPTD PPA adalah mendekatkan layanan dengan masyarakat.  Selain itu, UPTD juga harus berjejaring dengan unit-unit layanan yang dibentuk masyarakat. Seperti, P2TP2A dan satuan-satuan tugas yang dibentuk oleh daerah karena di beberapa provinsi ada yang membentuk Satgas PPA. Intinya, baik oleh unit layanan pemerintah maupun masyarakat diharapkan seluruh korban kekerasan dilayani dengan baik,” jelas Pribudiarta.

Kemen PPPA mengapresiasi daerah yang telah membentuk UPTD PPA dengan memberikan penghargaan kelembagaan UPTD PPA yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip layanan publik. 5 provinsi dan 5 kabupaten/kota dengan kelembagaan UPTD PPA terbaik, antara lain pada tingkat Provinsi yakni Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Barat. Pada tingkat Kab/Kota yakni Kabupaten Sleman, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kota Bandung, dan Kabupaten Sidoarjo. (KPPPA/DKP3AKaltim)

DP3A Samarinda Launching Puspaga Cinta Syejati

Samarinda — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Samarinda me-launching Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Samarinda Cinta Syejati, berlangusng di Rumah Pintar Jalan Ruhui Rahayu I, Senin (30/9/2019).

Puspaga Cinta Syejati sendiri merupakan program unit layanan masyarakat yang berkerja menangani persoalan keluarga. masyarakat bisa konsultasi mengenai persoalan keluarganya dengan tujuan menghindari tindakan yang tidak diinginkan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kota Samarinda Tejo Sutarnoto, menyampaikan delapan fungsi keluarga perlu dioptimalkan.

“Puspaga punya peranan penting untuk menyatukan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi masalah sosial, khususnya masalah keluarga. Harapannya program ini jadi motor penggerak sekaligus teladan dalam terwujudnya keluarga yang harmonis dan anti dalam kekerasan rumah tangga,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid PPPA Noer Adenany, menyampaikan dengan hadirnya Puspaga maka akan dapat melayani dan mendampingi keluarga dalam bentuk konseling untuk dapat memecahkan permasalahan keluarga dengan layanan dari tenaga professional.

“Kepada kita semua juga harus diberi pemahaman bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional,” katanya.

Sedangkan, Kepala Dinas PPPA Samarinda Fiterman, mengatakan pihaknya juga menyediakan layakan one stop service agar program ini dapat optimal direalisasikan di masyarakat.

“Fungsi Puspaga one stop service merupakan layanan satu pintu  keluarga, holistik dan berbasis anak. Intinya Puspaga Cinta Syejati merupakan program Pencegahan,” ujarnya,

Puspaga Cinta Syejati sendiri menurut Fitermen sejalan dengan visi Samarinda yang ingin menjadi kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Itu sebabnya, sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang terpenting dalam mewujudkannya.

“Saat ini kasus KDRT  cukup tinggi di Samarinda. Untuk menekan hal itu, maka diperlukan pola asuh keluarga dan anak yang baik,” jelasnya.

Fiterman juga mengucapkan apresiasinya atas dukungan Puspaga Kaltim Ruhui Rahayu dalam mendorong persiapan Puspaga Samarinda. “Terima kasih atas dukungan Puspaga Kaltim kepada kami,” imbuhnya.

Berlakunya program Puspaga Cinta Syejati ini sangat membantu masyarakat. Karena, melalui program ini masyarakat yang memiliki keluhan tak lagi harus ke klinik psikolog untuk melakukan pemeriksaan. Puspaga Cinta Syejati sendiri merupakan Prakarya Seger Waras (Program Pengasuhan Keluarga Berdaya Sinergitas Puspaga Terpadu Wujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera) yang langsung melakukan sentuhan ke setiap lingkungan. Layanan puspaga ini disediakan untuk masyarakat secara gratis.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Puspaga Cinta Syejati Kota Samarinda dan penandatangan kerjasama. Kegiatan ini dihadiri kepala OPD Lingkup Pemkot Samarinda, camat, lurah dan TP-PKK Samarinda. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda Deklarasi Antisipasi Peserta Didik Terlibat Unjuk Rasa

Samarinda — Kepoliasian Resor (Polres) Kota Samarinda melaksanakan Rakor Kapolresta Samarinda Bersama Kadis Disdikbud Kaltim Beserta Para Kepala Sekolah SMA dan SMK se Kota Samarinda. Rakor tersebut sebagai tindak lanjut terkait aksi yang turut melibatkan pelajar yang ikut turun ke jalan membantu mahasiswa dalam unjuk rasa penolakan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) di depan Gedung DPRD Kaltim, Selasa 24 September 2019 lalu.

Hal ini diungkapkan Kabid PPPA Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noer Adenany, saat menjadi narasumber pada kegiatan tersebut, Jumat (27/9/2019).

“Tetap utamakan hak anak sebagai peserta didik untuk menghindarkan mereka dari keikutsertaan terhadap peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Bagi pihak-pihak tertentu yang mengajak anak untuk turut serta dalam aksi demo maka dapat dijerat dengan UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 15 dan 87,” ujarnya.

DKP3A Kaltim pun mengimbau kepada semua Kepala Sekolah untuk menertibkan siswa pada hari Senin mendatang. Selain itu, jika siswa meminta ijin tidak bersekolah, guru diharapkan melakukan konfirmasi ke orang tua murid.

“Hal ini sebagai antisipasi terkait seruan unjuk rasa lanjutan yang akan berlangsung Senin mendatang dengan massa yang lebih banyak,” imbuh Dany.

Ia melanjutkan, sekolah dapat memberikan sanksi bagi siswa yang terlibat demo, seperti memberikan pekerjaan rumah (PR).

Kegiatan ini juga dirangkai dengan Deklarasi Kepala Sekolah SMA dan SMK Se Kota Samarinda Dalam Mengantisipasi Beredarnya Ajakan Kepada Peserta Didik Untuk Mengikuti Unjuk Rasa. (DKP3AKaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Ajak Forum Komunikasi Puspa Sinergi Urusan Bidang PPPA

Samarinda — Sesuai dengan amanat UU Nomor 23  Tahun 2014, ada enam urusan / kewenangan yang harus dilakukan oleh daerah dalam hal urusan PPPA. Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis.

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun cenderung meningkat dan masalah yang ada masih difokuskan pada aspek penanganan, sedangkan aspek pencegahan belum diprioritaskan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Bimtek Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Bagi Anggota Forum Komunikasi Puspa Kabupaten/Kota Se Kaltim, berlangsung di Hotel Grand Victoria, Selasa malam (24/9/2019).

“Menghadapi permasalahan yang begitu kompleks Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat menangani dan menyelesaikan persoalan  perempuan dan anak sendirian, dan karenanya perlu bekerjasama/bersinergi dengan berbagai pihak, kolaborasi dengan seluruh  komponen masyarakat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengajak anggota Forum Komunikasi Puspa untuk bersinergi dalam penyelenggaraan  urusan bidang PPPA dengan menerapkan prinsip sinergi yaitu ikhlas, transparan, semuanya penting, tidak saling menyalahkan, dan mau berbagi.

Forum Puspa adalah salah satu forum partisipasi lembaga masyarakat yang secara formal dimaksudkan untuk memantapkan sinergi dan koordinasi, mendiskusikan dan menjabarkan serta ikut bersama pemerintah mempercepat pembangunan PPPA.

Halda melanjutkan, banyak lembaga organisasi masyarakat dengan beragam kemampuan, keahlian dan pengalaman yang melakukan sesuatu untuk perempuan dan anak. Hasil yang diperoleh akan lebih signifikan manakala terjalin sinergi dan kolaborasi baik antara pemerintah, pemda, LM, dunia usaha, media dan akademisi.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang sama bagi anggota Forum Komunikasi Puspa kabupaten/kota terkait PUG, PPPA dan pemenuhan hak-hak anak serta isu prioritas KPPPA yaitu three ends,” tutur Halda. (DKP3AKaltim/rdg)

Kesejahteraan Perempuan dan Anak Perlu Dukungan Semua Pihak

Samarinda — Sesuai dengan amanat UU Nomor 23  Tahun 2014, ada enam urusan / kewenangan yang harus dilakukan oleh daerah dalam hal urusan PPPA. Perempuan dan anak adalah isu lintas sektor dan lintas bidang yang sangat strategis.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Bagi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (24/9/2019).

“Untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada, Dinas PPPA Provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat menyelesaikan persoalan perempuan dan anak sendirian. Sehingga perlu kerjasama dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Oleh karena itu, Halda mengajak, lembaga profesi dan dunia usaha dalam penyelenggaraan urusan bidang PPPA.

Dengan menerapkan prinsip sinergi yaitu ikhlas, transparan, tidak saling menyalahkan dan mau saling berbagi, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk kesejahteraan perempuan dan anak.

Halda melanjutkan, persoalan terhadap perempuan dan anak hampir terjadi setiap hari. Ironisnya lagi, banyak dari pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat. “Orang-orang yang seharusnya melindungi perempuan dan anak justru menjadi pelaku,” katanya.

Ia berharap, kegiatan tersebut tidak hanya untuk menyamakan persepsi, namun juga menghsilkan rekomendasi untuk percepatan dan peningkatan kualitas sinergi dan koordinasi partisipasi masyarakat dalam pembanguanan PPPA. Peningkatan percepatan dan kualitas sinergi diwujudkan dalam berbagai rancangan aksi dan inovasi yang menyatukan dua komponen yakni pemerintah dan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta. Hadir menjadi narasumber yaitu Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha KPPPA Sri Prihartini L Wijayanti, Pusat Studi Wanita Universitas Kristen Indonesia (UKI) Audra Sofania. (DKP3AKaltim/rdg)

World Cleanup Day 2019 Berlangusng DI Tepian Mahakam Samarinda

Samarinda — Ratusan masyarakat hadir memperingati World Cleanup Day (WCD), berlangsung di Tepian Mahakam Samarinda, Sabtu (21/9/2019).

Di seluruh dunia termasuk Indonesia, hari ini menjadi gerakan bersih-bersih terhadap sampah dengan serentak dilaksanakan.

“Saat ini sejumlah 150 negara turut serta mengambil peran dan telah melibatkan 350 juta relawan di seluruh dunia dalam berbagai proyek untuk membersihkan negara mereka masing-masing dari sampah,” ujar Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dalam sambutannya yang dibacakan Kabid PPPA Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noer Adenany.

WCD adalah acara tahunan yang mempererat tali persaudaraan antara komunitas, sekolah, perusahaan dan banyak lagi dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong.

 

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan terhadap bahaya dari pembuangan sampah sembarangan dan pentingnya proses  daur ulang yang dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan rumah atau pekerjaan, agar kita semakin cinta kota sendiri,” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, semakin banyak lahir komunitas yang memiliki kegiatan positif yang juga memberikan feedback positif, salah satunya Trash Hero.

Trash Hero merupakan kemunitas relawan yang peduli terhadap lingkungan, terutama untuk menjaga lingkungan dari sampah plasik, “Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memerlikan waktu yang sangat lama untuk bisa diuraikan,” ujarnya.

Wagub berharap, masyarakat bijak dalam menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga alam Indonesia tetap bersih.

WCD dihadiri OPD terkait seperti DKP3A Kaltim, BLH Kota Samarinda, TNI, sekolah-sekolah, JCI Kaltim, relawan dari LM, Organisasi Masyarakat, komunitas, Forum Anak Kaltim, dan Forum Anak Samarinda. (DKP3AKaltim/rdg)

Wagub Hadiri Workshop Pekan ASI Sedunia

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri sekaligus membuka Workshop dalam rangka World Breastfeeding Week (WBW) atau Pekan ASI Sedunia 2019 Tingkat Provinsi Kaltim.

Kegiatan bertema Percepatan Penurunan Stunting melalui Dukungan Ayah dan Ibu dalam Keberhasilan Menyusui dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/9/2019).

Menurut Hadi, pemberian gizi dan nutrisi terbaik bagi anak, terlebih air susu ibu (ASI) eksklusif bukanlah masalah yang sederhana dan mudah. Sebaliknya, perlu keseriusan dan perhatian khusus dari para orangtua (ibu dan bapak) bahkan semua pihak.

“Pekan ASI ini mengingkatkan semua pihak pentingnya kesadaran kita memberikan gizi terbaik kepada anak-anak. Mereka sebagai generasi penerus yang harus berkualitas dan berakhlak mulia,” ujar Hadi.

Demi menciptakan kesadaran bahwa menyusui bukan hanya tugas ibu, melainkan tugas kedua orangtua. Artinya, ayah juga wajib terlibat dalam membantu kenyamanan anak dan ibu menyusui.

Selain itu, Hadi menyebutkan ada banyak hal, dalam mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak yang perlu diberikan selain asupan gizi terbaik. Yakni, hal non teknis yaitu cinta dan kasih sayang orangtua serta keluarga.

 

Perlu pula menciptakan kondisi ramah keluarga agar memungkinkan pemberian ASI dan membantu orangtua dalam mengasuh serta menjalin ikatan dengan anak-anak sejak awal kehidupan.

Hadir Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kaltim, Hj Norbaiti Isran Noor dan Hj Erni Hadi Mulyadi. Tampak Asisten Administrasi Umum H Fathul Halim dan Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad.

Acara dirangkai penobatan Bunda ASI Kaltim kepada Ketua TP PKK Kaltim, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Dilanjutkan pembacaan ikrar Bunda ASI dan penandatanganan kerjasama mendukung pelaksanaan penurunan Stunting. (humasprov/yans/DKP3AKaltim/rdg)