August 9, 2019 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Pengumpulan dan pengolahan Data Terpilah menurut jenis kelamin merupakan syarat yang diperlukan untuk berbagai keperluan, utamanya adalah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembagunan.

Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Data Analis Data Gender dan Anak mengatakan, pelaksanaan strategi PUG dalam konteks global merupakan salah satu hasil kesepakatan Kompresi Perubahan Sedunia Ke-4 di Beijing yang mendesak layanan statistik ditingkat Nasional dan regional untuk merinci secara terpilah agar menghasilkan strategi gender yang diperlukan.

“Mengapa diperlukan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia? Karena merupakan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki diberbagai aspek kehidupan,” ujarnya.

Namun Halda mengingatkan, data terpilah menurut jenis kelamin tidak selalu mengandung isu gender, akan tetapi menyatakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu isu yang muncul karena pemberlakuan atas dasar jenis kelamin.

Isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan. Akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (kebijakan/ program yang buta gender). Hasilnya adalah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan.

Dengan dilaksanakannya Analisis Data Gender dan Anak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengelola dan pemakai data sehingga dapat tersedia data gender, data anak dan lansia.

Oleh sebab itu, halda mengimbau peserta untuk memanfatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berdialog dan berdiskusi, sehingga diharapkan dapat tersedia data yang akurat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya sangat mengapresiasi dan dan menyambut baik atas partisipasi kehadiran sekalian pada kegiatan ini, karana penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan analisi data gender dan anak akan berhasil baik apabila mendapat dukungan dan partisipasi semua pihak,” katanya.

Kegiatan ini berlngsung di Ruang Serbaguna Kesbangpol Kaltim, Kamis (8/9/2019). Diikuti OPD lingkup Pemprov Kaltim, perguruan tinggi dan LM. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Halda Arsyad mengatakan secara umum capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kaltim cukup baik, namun perlu percepatan atau akselerasi agar bisa mendekati angka pencapaian nasional melalui peningkatan komitmen dan sinergitas kemitraan yang telah dibangun di Kaltim agar lebih baik. Kinerja program yang sudah baik harus terus dipertahankan mengingat pergeseran angka (misalnya Contraceptive Prevalence Rate/TFR) sedikit saja akan berpengaruh secara signifikan pada kondisi nasional mengingat jumlah penduduk Kaltim sekarang adalah 3.575.449 jiwa (Sumber : BPS, KDA 2018).

CPR Kaltim sebesar 55,2% dibawah angka nasional 57,0%. sedangkan total fertility rate/TFR (SDKI) sebesar 2,7%. Unmet Need (kebutuhan yang tidak terpenuhi) masih cukup tinggi sebesar 16,4% sedangkan Nasional 15%. Dengan rata-rata usia menikah di Kaltim yaitu 21,4 tahun sedangkan nasional 21,3 tahun. Selain itu Kaltim memiliki 253 Kampung KB. Selanjutnya akan dibentuk pula Kampung KB sebagai Desa Stunting,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Halda, kebijakan dan strategi yang dirumuskan perlu lebih diarahkan pada peningkatan sinergitas, komitmen, dukungan, dan kerjasama antar pemerintah, pemda dan mitra kerja pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK disemua tingkat wilayah.

Atas nama Pemprov Kaltim ia menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengevaluasi atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan program KKBPK.

“Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan BKKBN Kaltim yang telah melakukan koordinasi dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dengan harapan manfaat program KKBPK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan termasuk masyarakat kurang mampu yag bertempat tinggal diwilayah padat penduduk, wilatah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepaulauan dan daerah lainnya,” ujarnya pada Rapat Evaluasi Capaian Program KKBPK Semester I Tahun 2019 yang berlangsung di Hotel Selyca Mulia, Kamis (8/8/2019). (DKP3AKaltim/rdg)