Jangan Berlebihan Rayakan Tahun Baru, Gubernur Ajak Banyak Berzikir

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui surat edaran Nomor 045/7815/B.Kesra, dalam rangka memelihara dan menjaga ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat (Kamtibmas) menjelang pergantian Tahun Baru 2019 ke 2020 Masehi di Benua Etam Kaltim, mengimbau masyarakat agar mengisi pergantian tahun dengan kegiatan atau cara yang tidak berlebihan. Termasuk aktivitas terkait menyalakan kembang api, petasan serta peniupan trompet.

“Sebaiknya diisi dengan hal positif. Misal, kegiatan keagamaan atau pengajian sesuai kepercayaan agama masing-masing,” kata Isran Noor dalam surat edaran yang ditandatangani, di Samarinda, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, khusus umat Muslim, Isran berharap pergantian tahun diisi dengan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah SWT atau bermuhasabah di akhir tahun.

Artinya, instrospeksi diri apa yang menjadi kekurangan tahun ini dapat diperbaiki pada tahun selanjutnya. “Semoga rakyat Kaltim semakin sejahtera dan daerah ini selalu aman dan tentram,” jelasnya.

Isran mengajak rakyat Kaltim khususnya umat muslim untuk perbanyak zikir, merenung dan berdoa. Artinya, banyak berpikir bagaimana mempersiapkan peningkatan kualitas anak bangsa di masa akan datang kian lebih baik.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan walikota, Plt Sekprov Kaltim, Asisten Setprov Kaltim, Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD lingkup Provinsi, Sekretariat DPRD Kaltim, Kepala Kanwil Departemen/Kantor Non Departemen Provinsi Kaltim, Direktur RSUD Provinsi Kaltim, Direktur BUMD Provinsi Kaltim dan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam.

Kasus Narkoba Dominasi Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda

Tenggarong — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda Sri Astiani, mengungkapkan warga binaan dengan kasus narkoba cenderung mendominasi.  Tercatat sebanyak 293 orang merupakan kasus narkoba dari 315 orang total warga binaan.

“Narkoba paling banyak. Hanya 22 orang di luar narkoba. Itu terdiri dari 2 orang kasus Tipikor, dan selebihnya tindak pidana umum dan trafficking atau perdagangan orang,” ujarnya saat menerima Anjangsana atau kunjungan organisasi wanita Kaltim ke Lapas Perempuan Kelas II Samarinda, di Tenggarong, Kamis (26/12/2019).

Itu sebabnya ia lebih meningkatkan kemandirian dengan program pelatihan dan pembinaan bidang agama kepada warga binaannya. Tindaklanjutnya berupa rencana kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda.

Kerja sama peningkatan kemandirian tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda, TP PKK Kaltim dan BLK Samarinda pada awal 2020.

“Kerja sama fasilitasi pemasaran produk hasil warga binaan dan fasilitasi pembinaan kemandirian dengan pelatihan serta fasilitasi pembinaan bidang agama,” sebutnya.

Asti berharap program kerja sama tersebut dapat menghindarkan yang bersangkutan kembali kepada kehidupan sebelumnya yang bergelut dalam penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkoba.

Terkait kunjungan organisasi wanita yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kaltim, Ia mengaku bangga dikunjungi istri orang nomor satu dan nomor dua di Kaltim dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu ke 91 dan silaturahmi langsung dengan warga binaan.

“Ibu Gubernur dan Ibu Waki Gubernur bersedia datang. Ini tentu membawa kebahagian bagi kami dan 315 warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda,” katanya

Sebagai informasi, lapas ini memiliki 9 kamar dengan kapasitas 40 orang perkamar. Dari total 315 warga binaan, 309 berstatus narapidana, 6 orang tahanan dan 1 anak bawaan warga binaan berusia 2 bulan. (DKP3AKaltim/rdg)

PHI Ke 91, Anjangsana Ke Lapas Perempuan

Tenggarong — Momentum Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 91 tahun 2019 dimanfaatkan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) beserta gabungan organisasi wanita Kaltim melaksanakan Anjangsana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Samarinda, di Tenggarong, Kamis (26/12/2019)

Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan, kegiatan ini merupakan silaturahmi dalam rangkaian Peringatan Hari ibu ke 91. “Alhamdullilah kunjungan disini mendapat sambutan yang hangat dari kepala Lapas dan warga binaan,” ujarnya

Dengan Peringatan Hari Ibu ini, warga binaan mendapat semangat dan support dari semua ibu-ibu Kaltim, sehingga perempuan di Lapas perempuan bisa membuat kegiatan yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat.

Terkait kunjungan, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda, Sri Astiani merasa senang dan bangga karena gabungan organisasi wanita peduli terhadap warga binaan perempuan..

Asti sapaan akrabnya menjelaskan, terdapat 315 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda yang terdiri dari 309 narapidana, 6 orang tahanan dan 1 anak bawaan warga binaan berusia 2 bulan.

Dengan adanya kegiatan ini, dirinya juga berharap dapat menjalin kerjasama dalam rangka pemasaran hasil karya warga binaan dan menfasilitasi pembinaan kemandirian serta kepribadian.

Kegiatan ini  juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum Of Undrestanding (MOU) antara Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Dian Family. Selain itu, digelar pula penampilan fashion show, pembacaan puisi dan hasil kerajinan warga binaan. (DKP3AKaltim/rdg)

Menteri Bintang : Semua Perempuan Adalah Pejuang

Semarang — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga pada puncak peringatan Hari Ibu ke – 91 yang dipusatkan di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, menegaskan permasalahan dan kondisi yang dihadapi perempuan dari tahun ke tahun, dan dari generasi ke generasi bisa saja berbeda-beda. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, dari dulu hingga sekarang, semua perempuan adalah pejuang. Pejuang baik di dalam keluarga, ekonomi, dan pendidikan.

Menteri Bintang menambahkan jika dibandingkan dengan dahulu, perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya dan menerima manfaat dari pembangunan. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda, meski demikian diakui sampai saat ini masih banyak ditemui ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia.

“Kita akui sampai saat ini masih ditemui ketidakadilan pada perempuan seperti pelabelan, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. Hal-hal ini menjadi tugas bersama untuk melawan ketidakadilan bagi perempuan agar nantinya kita bisa membukakan jalan bagi generasi selanjutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Bintang menyatakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai tonggak awal perjuangan kaum perempuan telah membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia ke arah kemajuan. Kongres Perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia kearah kemajuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhajir Effendi dalam sambutannya menyatakan kaum perempuan memiliki keistimewaan karena sebagai penentu generasi Indonesia masa depan.

“Seribu hari awal kehidupan seseorang ditentukan oleh seorang ibu. Itu sebabnya saat ini pemerintah fokus pada masalah stunting yang menjadi tanggung jawab bersama terutama kaum ibu, karena stunting terjadi sejak sebelum anak dilahirkan. Di Indonesia dari setiap 10 balita terdapat 3 balita yang mengalami stunting,” ungkap Muhajir.

Sementara itu, Kemen PPPA tahun ini memperingati Hari Ibu (PHI) ke-91 dengan mengambil tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.  Tema ini didasari oleh pengertian dan harapan bahwa perempuan memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, sehingga harapan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat segera terealisasi. Hal-hal tersebut menjadi fokus Pembangunan PPPA, sesuai dengan visi Presiden dalam mewujudkan pembangunan SDM yang unggul.

Serangkaian kegiatan PHI Tahun 2019 didasarkan pada semangat perjuangan perempuan yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, elemen masyarakat, dan juga dunia usaha, dan kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Bincang Bintang (dialog Menteri Bintang untuk meningkatkan ketrampilan wirausaha di perwakilan Indonesia barat, Tengah dan Timur), SHEnergy Kreasi (dukungan bagi pemanfaatan platform digital marketing dengan mengundang narasumber dari pengusaha startup), Kompetisi Vlog Festival Perempuan Berdaya ( cerita keberhasilan mereka yang didukung oleh keluarga dan lingkungan), Jalan Sehat Keluarga, Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Edu Aksi Anak (kampanye pelestarian permainan tradisional dan literasi baca anak), dan  Edu Aksi pada Anak-Anak dan Keluarga yang dilakukan di RPTRA Kalijodo, Nonton Bareng dan Ngobrol Penuh Inspirasi di  Kawasan RPTRA Rawa Badak Jakarta yang dilakukan dengan menyaksikan film “Surga Kecil di Bondowoso” yang bercerita tentang edukasi kepada ibu-ibu di daerah pinggiran dimana dalam keluarga semua, baik ayah, ibu dan anak harus berbagai peran.

Tahun ini Kemen PPPA memberikan penghargaan khusus kepada tiga kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender. Ketiga kepala desa tersebut adalah:

  1. Muhammad Yamani, Kades Swarga Bara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
  2. Pipit Haryanti, Kades Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
  3. Muhammad Safi Blesia, Kepala Kampung Kwade, Kecamatan Moraid, kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat.

Penghargaan diberikan oleh Ibu Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin yang hadir dalam PHI. Ketiga kepala desa tersebut akan diikutkan dalam sidang tahunan CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang akan berlangsung bulan Maret mendatang.

Menteri Bintang berharap, akan lebih banyak lagi kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender sehingga makin banyak perempuan mendapatkan hak-haknya hingga di tingkat desa.

PHI Ke – 91 ini selain dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden, dan Menko PMK, juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Dr.Terawan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Gabungan Ibu OASE – Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pranowo dan Walikota se – Jawa Tengah. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim)

Sumbangan Pendapatan Perempuan 23,64%, DKP3A Kaltim Lakukan Kajian

Samarinda — Untuk mendapat gambaran konkret perempuan kepala rumah tangga miskin yang mempunyai usaha ekonomi, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Seminar Kajian Peremuan Kepala Rumah Tangga Miskin Yang Mempunyai Usaha Ekonomi, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (20/12/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid KG Dwi Hartini mengatakan, Data BPS Tahun 2017 menunjukkan sebanyak 27,77 juta penduduk Indonesia tergolong miskin, mencakup 10,64% dari total jumlah penduduk.

“Fakta lain menunjukkan, bahwa tidak sedikit rumah tangga miskin dipimpin oleh perempuan dengan kapabilitas seadanya. Sehingga para perempuan ini harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari lima orang. Padahal rumah tangga yang dipimpin perempuan lebih beresiko terjerembab kedalam kemiskinan,” ujarnya.

Dwi melanjutkan, data tahun 2018 menyebutkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan adalah 23,64% sementara laki-laki 76,36%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.

“Ditambah lagi dengan angka kekerasan pada anak yang cukup tinggi di Kaltim, tak pelak akan memunculkan perempuan rumah tangga rentan terhadap berbagai masalah sosial kemiskinan. Para perempuan kepala rumah tangga baru inilah yang perlu diberdayakan baik dalam peran dan kualitas hidupnya yang berujung pada penguatan ketahanan keluarga,” imbuhnya.

Kegiatan ini, jelasnya, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya pemberdayaan peremuan dan kesetaraan gender, sehingga kedepan dapat disusun rencana tindak lanjut dan intervensi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Ia berharap, akan tersedia data dalam bentuk buku yang komprehensif tentang perempuan kepala rumah tangga di Kaltim khusunya di Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, akan terpetakan persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Kegiatan ini 75 peserta terdiri dari OPD terkait dan LM pemerhati perempuan. Hadir menjadi narasumber yaitu Kasi Data dan Informasi Statistik Noviady Dwi Nurcahyo dan Ketua Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Universitas Mulawarman, Widyatmike Gede Mulawarman. (DKP3AKaltim/rdg)

PHI Ke 91, Ziarah Di TMP Kesuma Bangsa

Samarinda — Masih dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu ke 91 Tahun 2019, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan organisasi wanita di Kaltim, melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda, Jumat pagi (20/12/2019).

Bertindak sebagai Komandan Upacara yaitu Wakil Tim Penggerak (TP) PKK Kaltim Erni Makmur Hadi Mulyadi, diikuti peserta upacara melakukan penghormatan dan tabur bunga.

Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan, kegiatan ziarah ini dalam rangka memaknai Hari Ibu, bagaimana bisa merasakan perjuangan para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan.

“Disini juga ada makam mantan Gubernur Kaltim, Walikota Samarinda, Sekprov Kaltim dan lainnya. Disini kita memaknai bahwa perjuangan itu membutuhkan ketekunan, kerja keras dan tekad yang kuat, agar yang dilakukan bisa diterima dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Timur,” ujarnya..

Selain itu, melalui momentum Hari Ibu, Norbaiti juga berpesan kepada ibu-ibu di seluruh wilayah Kaltim agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas baik sebagai ibu rumah tangga maupun pekerja.

“Tetap laksanakan tugas dengan kerja keras dan ikhlas, bahwa semua yang dikerjakan itu pasti ada balasan dari Allah SWT,” pesan Norbaiti.

Acara ini di hadiri Ketua TP-PKK Kota Samarinda Puji Setyowati, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, BKOW, DWP, DKP3A Kaltim, IKWI dan beberapa organisasi wanita di Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)

Balitbangda Apresiasi Perangkat Daerah

Samarinda — Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kaltim memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dilingkup Pemprov maupun kabupaten/kota, berupa piagam penghargaan atas partisipasinya dalam melakukan inovasi.

Kepala Balitbangda Kaltim Eddy Kuswadi mengataka, kegiatan yang dilaksanakan merupakan rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Provinsi Kaltim tahun 2020, khususnya terkait dengan penilaian penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan kepada perangkat daerah dilingkup Pemprov Kaltim maupun kabupaten/kota di Kaltim, yang telah melaksanakan berbagai inovasi.

“Seluruh peserta baik perangkat daerah dilingkup Pemprov maupun kabupaten dan kota yang telah ikut dalam penilaian inovasi, kita diberikan piagam penghargaan atas partisipasinya dalam inovasi berbagai program yang telah dilakukan,” katanya..

Perangkat daerah yang meraih juara pertama, lanjut Eddy, nantinya akan diserahkan langsung Gubernur Kaltim pada puncak Peringatan HUT ke-63 Provinsi Kaltim tanggal 9 Januari 2020, berupa penyerahan panji-panji keberhasilan dalam berbagai inovasi program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sementara juara II dan III akan diserahkan berupa piagam penghargaan pada acara malam syukuran HUT ke-63 Provinsi Kaltim, yang akan digelar pada tanggal 9 malam, Januari mendatang.

“Bagi perangkat daerah dilingkup Pemprov maupun kabupaten dan kota yang sudah melakukan inovasi, namun bagi belum berhasil meraih peringkat terbaik, kita support terus, untuk terus melakulan inovasi khususnya dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Eddy.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad mengatakan, pihaknya meraih peringkat ke sembilan atas inovasi e-infoduk.

“E-infoduk merupakan sistem penyajian data penduduk secara online. E-infoduk dapat di akses pada website dkp3a.kaltimprov.go.id,” ujarnya.

Atas prestasi ini, Halda mengaku bangga. Kedepan ia akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan menyajikan inovasi lainnya untuk percepatan pembangunan Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg).

PHI Ke 91, Perempuan Punya Kesempatan Sama Dalam Pembangunan

Samarinda — Lebih dari 200 dari berbagai organisasi perempuan di Kaltim mengenakan kebaya nasional dan daerah, mengikuti upacara dalam rangka puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-91 Provinsi Kalimantan Timur 2019, di ruang serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/12/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa’bani bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawanti, Sa’bani mengatakan kaum perempuan tidak pernah bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.


“PHI sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen perubahan (agent of change).,” ujarnya.

Tema PHI ke 91 tahun 2019 ini adalah perempuan berdaya, Indonesia maju yang dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang masih mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif dan lain-lain.

Kondisi tersebut menurutnya, memerlukan berbagai startegi, keterlibatan semua unsur masyarakat dan multi stakeholder sangat diperlukan, termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye atau gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender, her for she menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput.

Ia juga mengungkapkan perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa perempuan mempunyai akses dan memiliki kesempatam yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya, seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial dan sebagainnya.

Begitu juga pengasuhan dalam keluarga peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak tidak hanya orang tua namun perlu didukunh oleh semua pihak.

Kegiatan ini diikuti ibu-ibu dari BKOW Kaltim, PKK Kaltim, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit Kartika dan lainnya, Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan  Nonton Bareng (Nobar) film edukasi bertema pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berjudul “Surga Kecil di Bondowoso” dan “Demi Sebuah Prevensi”. Dilanjutkan dengan Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi), serta seminar tentang pola pengasuhan oleh Azima Subagyo dengan materi Prinsip-Prinsip Pengasuhan di Era Digital dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. (DKP3AKaltim/rdg).

Wagub Minta BPK Periksa OPD dan Perusda

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk memeriksa keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim maupun perusahaan daerah (Perusda/BUMD) yang memiliki alokasi anggaran besar secara rutin.

Menurut Wagub, pemeriksaan itu bukan untuk galak-galakan kepada perangkat daerah maupun perusda. Hal ini dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi, karena banyak menerima laporan dari masyarakat.

“Karena itu, diharapkan ini bisa dilakukan secara rutin. Sehingga kerja perangkat daerah kita maupun perusda dapat terukur dan tepat sasaran,” ujarnya baru-baru ini di Samarinda.

Bagi Hadi, adanya pemeriksaan yang rutin, agar pemerintah daerah bekerja dan membangun daerah dengan efektif dan efisien.

Melalui pemeriksaan tersebut, menurut Hadi, dapat mendukung perangkat daerah maupun perusda lebih semangat dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja, staf maupun pimpinan semakin profesional.

Sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“Artinya, hasil dari laporan atau pemeriksaan itu kita apresiasi. Maksudnya, jika pemerintahan ingin bagus. Maka harus ada yang menilai dan mengevaluasi, sehingga dapat bersama-sama membangun daerah,” jelasnya

Pemprov Kaltim Siap Fasilitasi dan Lindungi PTT Melalui Jamsostek Honorer

Samarinda — Perintah Undang-Undang dan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2016 telah menginstruksikan OPD untuk menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS atau pegawai tidak tetap (honorer).

Hal itu diungkapkan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Jauhar Efendi saat mewakili Gubernur Kaltim pada sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Ruang Tepian II Lt. 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (16/12/2019).

Pada hakekatnya lanjut Jauhar, PTT atau non ASN hampir sama kegiatan dan pekerjaan dengan PNS/ASN. Karenanya, Pemprov sangat berkomitmen memberikan jaminan sosial bagi honorer di lingkup Pemprov.

“Pemprov sudah mengambil langkah, semua PTT harus dilindungi dalam bentuk asuransi. Insya Allah mulai 2020 tidak ada masalah dan seluruh honorer sudah masuk dalam program BP Jamsostek,” katanya.

Pemerintah harus memberi contoh selain sudah perintah undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang PTT ada didalamnya.

“Jangan ragu-ragu. Sudah perintah undang-undang. Dalam waktu singkat Pergub sudah tuntas yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Ini tidak lain untuk kebaikan kita semua,” ungkap Jauhar.

Sementara Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BP Jamsostek Panji Wibisana mengemukakan, sesuai UU mengamanatkan semua pengusaha atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan karyawannya kedalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Panji.

 

Sosialisasi diikuti perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Tampak hadir Plh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Syofia Rahmi, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Samarinda Cep Kusnadi dan Asisten Deputi Wilayah Bidang Tenaga Kerja Ramadan Saryo.