PPID Punya Peran Strategis Wujudkan Keterbukaan Informasi

Samarinda — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah menyebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu memiliki peran strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan kepada masyarakat.

Melihat hal tersebut, PPID mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

“Praktisi PPID punya peran penting mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah,” ujarnya pada sambutan acara Raker PPID, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Karena itu, website harusnya dibuat menarik, jelas, lengkap, dan memuat infomasi terbaru sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan.

“PPID harus memahami informasi apa yang menjadi wewenangnya dan mampu menyediakan informasi proaktif melalui website yang wajib tersedia setiap saat. Setiap informasi publik dipastikan harus bisa diakses oleh siapa pun pengguna informasi,” kata Diddy.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan setiap PPID di lingkup Pemprov Kaltim termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang prima.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kewajiban PPID adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan dengan cara sederhana.

Isran Buka Rakor BPKAD

Balikpapan — Mengenakan setelan putih-hitam, Gubernur Kaltim H Isran Noor membuka rapat koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (5/2/2020). Rakor bertema Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dan sharing session diikuti 300 peserta.

Isran mengatakan Pemprov Kaltim telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali dari BPK RI. Semua prestasi diraih berkat kinerja dan produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Harapannya prestasi itu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tutur Isran.

Kepala BPKAD Kaltim Sa’aduddin menyebut rakor ini merupakan upaya peningkatan percepatan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Provinsi Kaltim. Sehingga diperlukan sinergitas dalam membangun komitmen bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib, transparan dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Laporan yang berkualitas dapat menggambarkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik,” ujar Sa’aduddin.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, Kepala BPKAD dan Inspektorat Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Kepala BPKAD, Inspektur, Sekretaris Badan Kabupaten dan Kota se-Kaltim.

Rakor BPSDM Se-Kaltim

Balikpapan — Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim Fathul Halim membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim dengan Perangkat Daerah Provinsi, BKPSDM, BKPP, BKPPD dan BKDD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (4/2/2020). Rakor dilaksanakan 4-8 Februari 2020 dengan peserta lebih dari 100 orang.

Fathul mengatakan untuk mewujudkan Kaltim berdaulat diperlukan upaya pembentukan SDM andal melalui pelatihan aparatur.

“Saya berharap jajaran BSDM se-Kaltim menyiapkan aparatur yang lebih baik melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Meskipun ada beberapa kendala, kita harus optimis berbagai program dapat dilaksanakan dengan baik. Insyaallah semua dapat direalisasikan dengan baik,” tutur Fathul.

Plt Kepala BPSDM HM Aswin menguraikan rakor ini merupakan upaya meningkatkan hubungan kerjasama penyelenggaraan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur antara BPSDM Kaltim dengan badan dan instansi terkait serta kabupaten dan kota.

“Rakor BPSDM tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Program Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Kaltim dengan kabupaten dan kota menyongsong era penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN,” tutur Aswin.

Hadir Wakil Walikota Samarinda M Barkati, Kepala Biro Kesra Elto, Kepala DKP3A Halda Arsyad dan instansi terkait.(humasprovkaltim)

Diskominfo Gandeng Media Online Perluas Penyebaran Informasi Capaian Kinerja Pemprov Kaltim

Samarinda — Diskominfo Kaltim kembali menggandeng media online untuk meningkatkan perannya dalam penyebarluasan informasi terkait capaian kinerja Pemprov Kaltim, melalui Kerjasama OPD dengan Media Online tahun 2020, di Ruang Kudungga Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (22/1/2020).

Kepala Diskominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan dengan tulisan yang disajikan diharap membuka pandangan publik terkait keberhasilan yang dilakukan setiap Perangkat Daerah lingkup Kaltim.

“Sengaja kita hidupkan media online, karena ini memang eranya. Informasi yang disajikan media online dengan mudah dapat diakses kapan, di mana pun, dan oleh siapapun,”ujarnya.

Ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang pernah dilaksanakan pada September 2019 lalu dalam Rapat Koordinasi Media Massa dan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, bertajuk penguatan peran OPD dalam diseminasi informasi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Midtown.

Diddy berharap berita yang disajikan media online menjadi pelengkap data terkait keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim. Maksudnya, ketika gubernur maupun wakil gubernur berbicara soal jumlah penduduk, informasi sumber Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) yang disajikan media online bisa menjadi pelengkap.

Karenanya, Ia mengaku akan membuat edaran kepada perangkat daerah untuk menginformasikan kerjasama media online dimaksud. Nantinya akan ada penugasan pewarta media online tertentu yang sudah bekerjasama dengan Diskominfo Kaltim memberitakan capaian kinerja perangkat daerah.

Sejalan dengan itu, perangkat daerah dituntut senantiasa memperbaharui informasi capaian kinerja masing-masing. Dan terbuka terhadap permohonan informasi pewarta media online yang ditugaskan.

“Kualitas informasinya tentu tergantung data yang disajikan perangkat daerah. Kita tidak ingin ada data yang bias,” tegasnya.

Kemudian, setiap enam bulan sekali, perangkat daerah diminta menyampaikan Press Release kepada Diskominfo Kaltim terkait kinerjanya dalam semester I dan semester II. “Makanya harus lebih terbuka agar informasinya lebih berkualitas. Dan keberhasilan perangkat daerahnya diketahui khalayak,” katanya.

Diddy menambahkan, substansi pemberitaannya disarankan harus fokus kegiatan bukan mengkultuskan kepala perangkat daerah, perhatian kegiatan yang diberitakan yang mendukung pencapaian RPJMD Kaltim 2019-2023 dan Visi Misi Kaltim Berdaulat..

“Seribu kegiatan boleh, tapi yang fokus mendukung pencapaian RPJMD dan memiliki relevansi dengan Visi Misi Kaltim Berdaulat. Mengurangi kegiatan seremonial agar pemberitaannya tidak sekedar kualitatif, tapi kuantitatif,” serunya.

Tentunya kerjasama ini menjadi pembuka jalan bagi seluruh OPD untuk dapat menyebarluaskan informasi yang dimiliki melalui media online sebagai media partner, agar masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan yang ada di Kaltim melalui berbagai lini sektor.

Menteri Bintang Ajak Forum Anak Jadi Mitra Pemerintah dalam Pembangunan

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan pertemuan dengan 13 perwakilan dari pengurus Forum Anak Nasional (FAN), Sekretariat Forum Anak Nasional (SFAN), dan pengurus Majalah Forum Anak (Malfora). Pertemuan ini membahas terkait fungsi Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Saya bangga memiliki Forum Anak sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, dan saya melihat potensi serta peluang yang sangat besar untuk bisa bersinergi dengan Forum Anak. Dengan demikian anak bukan hanya sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor,” ungkap Menteri Bintang dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (14/1).

Sementara Ketua SFAN, Mufid Alfayid dihadapan Menteri Bintang yang didampingi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, mengatakan pernah bertanya kepada teman-teman tentang apa makna Forum Anak bagi mereka. Di antaranya banyak yang berbagi cerita bahwa Forum Anak adalah wadah bagi mereka untuk berproses tumbuh dan berkembang.

“Bahkan beberapa teman mengungkapkan bahwa Forum Anak adalah wadah yang mengubah jalan hidup mereka ke arah yang lebih baik,” tutur Mufid.

Mendengar hal tersebut, Menteri Bintang menyerukan agar Forum Anak tidak hanya sekedar dibentuk, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Ia juga berharap agar Forum Anak dapat bersinergi untuk melaksanakan program prioritas Kemen PPPA kedepan sesuai dengan arahan Presiden RI, yakni dalam isu kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pengasuhan anak, dan juga mengenai isu pekerja anak.

“Saya melihat anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak merupakan anak yang berkualitas, sehingga sangat disayangkan jika keberadaan Forum Anak tidak dimaksimalkan untuk bermitra dengan pemerintah dalam pembangunan. Ke depan kita perlu bergandengan tangan lebih erat lagi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut dengan menguatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P),” terang Menteri Bintang.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menerangkan harus ada konsep dan prioritas program yang jelas dari pengurus Forum Anak di pusat agar dapat bersinergi dengan kepengurusan Forum Anak di daerah.

“Sejak 2009 hingga saat ini, Forum Anak telah terbentuk di 34 provinsi,  433 kabupaten/kota, 841 kecamatan, dan 1.081 desa/kelurahan. Jumlah ini harus terus bertambah dengan mengevaluasi daerah mana saja yang belum terbentuk dan kendala apa yang menghambatnya. Dengan demikian diharapkan ke depannya semua daerah dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan dapat membentuk Forum Anak dan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak bagi 79,55 juta anak di Indonesia,” pungkas Menteri Bintang. (publikasidanmediakemenpppa)

DKP3A Kaltim Kunjungan Ke Panti Asuhan Baitul Walad

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Baitul Walad Samarinda, Rabu (15/1/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kunjungan ini sebagai respon pemerintah karena panti tersebut terendam banjir cukup tinggi.

“Saat ini kondisinya sudah surut, tetapi tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Panti asuhan Baitul Walad menampung sebanyak 89 anak terdiri dari 15 anak usia 3 bulan – 5 tahun, dan 74 anak usia 6- 17 tahun.

Halda menambahkan, kunjungannya kali ini sekaligus menyerahkan bantuan berupa popok bayi, bubur, biskuit bayi, susu dan mainan anak.

Selain menyerahkan bantuan, tim DKP3A Kaltim juga menghibur anak-anak panti dengan bermain dan bercerita. (DKP3AKaltim/rdg)

Gubernur Minta Perangkat Daerah Gerak Cepat Tuntaskan Kegiatan

Samarinda — Gubernur Kaltim  Isran Noor meminta agar tahun 2020 ini, seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dapat bergerak cepat dalam menuntaskan administrasi kegiatan agar target tercapai. Artinya, setiap OPD diharapkan tetap fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang telah dijalankan.

“Ini wajib saya sampaikan. Agar penyelenggaraan pembangunan di daerah ini lebih terarah. Terutama mengenai pembangunan fisik. Diharapkan sesuai target,” kata Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/1/2020).

Mengapa diminta bergerak cepat? Menurut Isran, karena alokasi anggaran sudah diberikan di masing-masing perangkat daerah. Apalagi, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah dilakukan.

Selain itu, termasuk administrasi kontrak pekerjaan fisik dapat diselesaikan dengan baik. Misal, pembangunan gedung sekolah maupun sarana tempat ibadah.

“Jadi, jangan ragu-ragu untuk berkoordinasi dalam mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Termasuk melapor kepada gubernur maupun wagub. Sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang dianggap belum tuntas,” tegasnya.

Karena itu, apa yang sudah dilakukan di tahun 2019 menjadi evaluasi bersama. Agar tahun 2020 lebih baik lagi. Sehingga apa yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. (humasprovkaltim).

Gubernur Resmi Tutup PRK

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi resmi menutup rangkaian Pesta Rakyat Kaltim (PRK) Tahun 2020 dalam rangka memperingati HUT ke-63 Provinsi Kaltim di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda sejak 9-12 Januari 2020.

Isran berterimakasih kepada masyarakat Kaltim yang turut menyukseskan penyelenggaraan PRK 2020. Tak terkecuali panitia pelaksana dan seluruh OPD Lingkup Pemprov Kaltim.

“Saya bersyukur kegiatan ini berjalan sukses. Apalagi kegiatan ini diikuti bukan hanya masyarakat Samarinda tapi perwakilan dari kabupaten dan kota se Kaltim. Terima kasih atas partisipasinya,” kata Isran ketika penutupan PRK, Minggu malam (12/1/2020).

Gubernur berharap penyelenggaraan ini terus berlanjut di tahun depan. Begitu juga dengan lomba-lomba akan diperbanyak hadiahnya. Sehingga peserta yang telah menjadi juara tahun ini juga bisa mengikuti lomba pada tahun depan. Misal, lomba masakan tradisional hingga internasional.

Karena itu, momentum seperti ini bisa memberikan semangat masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Kami bersyukur didukung masyarakat. Diharapkan ini sebagai promosi untuk Kaltim merupakan bagian kawasan wisata yang bisa dinikmati sendiri maupun pengunjung luar daerah,” jelasnya.

Diketahui sedikitnya 25.300 pengunjung turut menyukseskan penyelenggaraan PRK 2020. Penutupan dirangkai penyerahan hadiah kepada pemenang lomba-lomba oleh Gubernur, Wagub, Plt Sekprov serta para asisten.

Hadir istri Gubernur Norbaiti Isran Noor, istri Wagub Erni Makmur Hadi Mulyadi, Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan istri, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Adbang Abu Helmi dan istri, Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Fathul Halim dan istri, Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim dan ribuan masyarakat Samarinda.

Ribuan Peserta Jalan Sehat Rakyat Kaltim

Samarinda — Ribuan masyarakat Samarinda mengikuti Jalan Sehat Rakyat Kaltim rangkaian Kegiatan HUT ke-63 Pemprov Kaltim.

Kegiatan diawali senam bersama di Halaman Parkir Stadion Madya Sempaja Samarinda. Setelah itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi melepas peserta jalan sehat. Hadir mendampingi Plt Sekprov Kaltim HM Sabani, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian Adbang Abu Helmi, dan Asisten Administrasi Umum Fathul Halim.

Tampak Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor dan Erni Makmur Hadi Mulyadi, Kepala Bapenda Ismiati, Kepala Dispora M Siradjudin, Kepala Diskominfo Diddi Rusdiansyah, Kepala Biro PPOD Deni Sutrisno Deni Sutrisno, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, serta perangkat daerah Pemprov Kaltim.

Wagub berharap jalan sehat selain meningkatkan kesehatan juga menjalin silaturahmi masyarakat melalui olahraga. “Jiwa dan raga sehat maka semangat ikut berpartisipasi membangun Kaltim. mewujudkan visi pembangunan “Berani Untuk Kaltim Berdaulat”,” ujarnya.

Pesan khusus disampaikan juga bagi kalangan pelajar Kaltim. Ia berpesan agar pelajar terus giat belajar sehingga saatnya nanti menjadi generasi penerus membangun Kaltim.

“Tantangan semakin berat seiring ditetapkan Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN). Pemuda harus siap merebut peluang agar tidak menjadi penonton,” sebutnya.

Dia juga mendoakan agar semua peserta jalan sehat berbahagia. Dan yang beruntung bisa membawa pulang hadiah doorprize yang disiapkan.

Sementara Jauhar Efendi yang juga Ketua Panitia HUT ke-63 Pemprov Kaltim menyebut rangkaian HUT telah diselenggarakan berbagai perlombaan bidang olahraga prestasi (catur dan tenis meja) serta bidang olahraga tradisional yang diikuti ASN perangkat daerah di lingkup Kaltim. “Puncak dari kegiatan dan lomba-lomba adalah jalan sehat hari ini,” ungkapnya.(humasprovkaltim)

355 ASN Terima Anugerah SLKS

Samarinda – Gubernur Kaltim menyerahkan sebanyak 355 Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, dan X tahun dianugrahkan bagi PNS di lingkungan Pemprov Kaltim, di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (10/1/2020) pagi.

SLKS 30 tahun diberikan kepada 28 orang, 20 tahun diberikan kepada 71 orang, dan 10 tahun diberikan kepada 255 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka rangkaian HUT Provinsi Kaltim ke-63.

Gubernur menegaskan, penganugerahan Tanda Kehormatan Presiden RI SLKS kali ini terbilang yang terbanyak sepanjang penyampaian anugrah yang dilakukannya sebagai gubernur.

“Jumlahnya 355 orang. Dan yang menerima orangnya gagah-gagah. Berdasi semua. pakai jas. Alhamdulillah berkesempatan menjabat. Dulu mana ada 30 tahun. Saya salah satu PNS yang tidak mencapai sasaran, karena keburu pensiun. Kalian sempat dapat penghargaan. Saya tidak pernah. Kalian lumayan,” ujarnya.

Menurutnya, SLKS merupakan penghargaan tertinggi dari presiden. Statusnya sebagai penghargaan nasional yang diberikan negara atas pengabdian, karya, dan tugas yang dilaksanakan. Artinya, apabila  dilaksanakan dengan ketulus ikhlasan, maka akan jadi amal jariah.

“Cukup ikhlas melaksanakan tugas selama 10, 20, dan 30 tahun akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan bangsa,” imbuhnya.

Karenanya, ia mendoakan penerima anugerah diberikan kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.

Nampak hadir Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Plt Sekprov Kaltim, M Sabani, Asisten Administrasi Umum, Fathul Halim, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, M Jauhar Efendi, Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor, Wakil Ketua TP PKK Kaltim, Erni Makmur Hadi Mulyadi, Kepala Perangkat Daerah Kaltim, serta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).