Archive for category: Sekretariat

Samarinda — Kasus adanya 55 kluster keluarga akibat penularan Virus Covid-19 di Kota Samarinda dinilai lebih besar dari yang terjadi di Kota Beriman Balikpapan, yaitu hanya 21 kluster dan Kota Bontang 24 kluster keluarga.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Hj Padilah Mante Runa menegaskan, kondisi tersebut menandakan masih banyaknya masyarakat yang belum patuh terhadap anjuran pemerintah maupun protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. “Ini akan menjadi bahaya jika terus diabaikan. Bahkan kasus wabah ini tidak akan berhenti atau berakhir. Apabila, masyarakat tidak patuh terhadap aturan pemerintah,” tegas Padilah Mante Runa kepada Tim Berita Biro Humas Setprov Kaltim, Rabu (9/9/2020).

Protokol kesehatan wajib dipatuhi dan diikuti. Mulai menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer dan menjaga jarak dengan siapa saja atau tiga (3M). Bahkan, kasus itu terjadi akibat kelalaian masyarakat yang terpapar virus tersebut. Sehingga dengan mudah menularkan siapa saja anggota keluarga.

“Jika memang masyarakat yang terpapar covid diminta isolasi mandiri. Maka isolasi mandirilah dengan baik dan benar. Kita tidak boleh lalai. Isolasi yang benar itu. Mulai ruangan sendiri hingga tempat makan pun sendiri,” jelasnya.

Mengingat kasus ini semakin bertambah, bukan karena kluster Keluarga aja. Maka, langkah Pemprov Kaltim selanjutnya akan membuka tempat karantina darurat yang berada di Samarinda Seberang. Mulai asrama BPSDM Kaltim dan Asrama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur (LPMP) di Samarinda.

Kedua tempat tersebut akan menjadi wadah untuk karantina covid apabila di karantina yang ada sekarang tidak menampung. Hanya saja, langkah itu tidak cukup apabila masyarakat masih mengabaikan protokol kesehatan. “Karena itu, kami minta pemerintah kabupaten dan kota se Kaltim juga bersiap untuk membuka tempat karantina baru bagi masyarakat. Apabila nanti terjadi lonjakan kasus. Sedangkan untuk di Samarinda yang disiapkan Pemprov Kaltim akan di tanggung oleh pemerintah provinsi untuk biaya penanganannya,” jelas Padilah.

Selanjutnya untuk mengakhiri semua kasus ini diharapkan seluruh pihak terlibat dalam pencegahan. Sehingga penularan semakin berkurang.

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor meraih penghargaan tingkat nasional di ajang BUMD Award 2020.

Perhelatan tahunan majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) dan Lembaga Kajian Nawacita (LKN), menetapkan Gubernur Isran Noor peringkat pertama Top Pembina BUMD 2020.

Perhargaan tahunan bagi Badan Usaha Milik Daerah milik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota seluruh Indonesia kali ini dilaksanakan di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, Kamis (27/8/2020).

“Gubernur Isran Noor dinobatkan peringkat pertama Top Pembina BUMD di ajang BUMD Award 2020. Ada sederet gubernur lainnya juga meraih penghargaan tersebut,” kata Kepala Biro Humas Setdaprov Kaltim HM Syafranuddin di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (28/8/2020).

Menurut dia, penghargaan diraih mengingat gubernur selaku kepala daerah sangat berperan strategis dalam pengembangan BUMD. Terutama berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian masyarakat.

“Semoga komitmen dan kerja keras Gubernur disambut BUMD untuk meningkatkan kinerja menumbuhkan perekonomian daerah demi kesejahteraan rakyat,” ucap Jubir Pemprov Kaltim yang akrab disapa Ivan ini.

Ditambahkannya, perhargaan bagi Gubernur Kaltim selaku pembina seluruh BUMD tentu memacu semangat dan kinerja perusda untuk berkontribusi dalam membangun Kaltim.

Samarinda — Sebelumnya Gubernur Kaltim H Isran Noor telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan status keadaan tertentu darurat bencana penyakit akibat Covid-19 di Provinsi Kaltim melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Bernomor 360/K.246/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Kemudian diperpanjang dengan surat keputusan bernomor 360/K.368/2020 tertanggal 19 Juni 2020 tentang perpanjangan penetapan KLB dengan status tanggap darurat bencana penyakit akibat Covid-19 di Provinsi Kaltim berakhir 21 Agustus 2020.

Mengingat dan melihat perkembangan Covid-19 semakin tinggi, maka status tanggap darurat dengan kejadian luar biasa diperpanjang kembali sejak 21 Agustus-31 Desember 2020 dengan nomor surat 360/K.430/2020 tentang perpanjangan kedua penetapan KLB dengan status tanggap darurat bencana penyakit akibat Covid-19 di Provinsi Kaltim.

“Berdasarkan berbagai pertimbangan, maka keputusan tentang perpanjangan kedua penetapan KLB tanggap darurat bencana penyakit akibat Covid-19 di Kaltim diperpanjang,” kata Gubernur Kaltim H Isran Noor melalui surat keputusan yang ditetapkan pada 19 Agustus 2020 di Samarinda.

Perpanjangan ini ditetapkan hingga 132 hari sejak diberlakukan pada 22 Agustus hingga 31 Desember 2020.

“Keputusan ini juga memperhatikan instruksi presiden nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Karena itu, diharapkan keputusan ini dapat dipahami dan dimengerti serta diikuti seluruh masyarakat Kaltim,” jelasnya.

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor menargetkan  realisasi  penyerapan anggaran Kaltim pada triwulan III (Juli-September) 2020 bisa diatas 60 persen.

“Kita optimis targetkan realisasi  penyerapan anggaran bisa di atas 60 persen,” kata Isran Noor di Kantor Gubernur, pekan ini.

Mantan Bupati Kutim tersebut sangat  optimis apa yang ditargetkan tersebut  tercapai,  karena semua kontrak sudah ada tinggal dilaksanakan. Persoalannya adalah sekarang ada kontraktor yang tidak mau mengambil uang muka, mereka mengambil setelah proyek selesai semua.

“Banyak kontraktor yang tidak mau mengambil uang muka, karena mereka memiliki modal  sendiri. Hal seperti inilah yang menyebabkan realisasi penyerapan anggaran bisa  terlambat,” ujarnya

Terkait kontraktor  yang belum mengambil uang muka,  Isran Noor mengimbau untuk segera diambil, sehingga realisasi penyerapan anggaran bisa berjalan sesuai apa yang harapkan.

Isran Noor juga mengharapkan kepada seluruh  organisasi perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran yang tersedia pada triwulan III ini.

“Kepada kabupaten dan kota maupun organisasi perangkat daerah untuk segera memanfaatkan  dan mempercepat  penyerapan dari anggaran yang tersedia,” pinta Isran Noor.

Dengan mempercepat penyerapan anggaran, lanjut Isran Noor merupakan salah satu upaya yang dapat mengungkit perbaikan pertumbuhan ekonomi dan belanja masyarakat.

“Penyerapan anggaran, tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang terkait pengadaan, termasuk pengadaan dalam penanganan Covid-19 di Kaltim,” tegas  Isran Noor.

Samarinda — Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Inpres ini juga mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemprov Kaltim segera berkomunikasi dengan berbagai pihak khususnya pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti inpres tersebut. Misalnya untuk penertiban penggunaan masker di lingkungan masyarakat.

“Makanya, kita komunikasikan terlebih dulu dengan bupati dan wali kota. Jika sudah ada kesepakatan bersama,  barulah kita komunikasikan dengan berbagai pihak terkait, misalnya dengan TNI maupun polri untuk menjalankan penertiban,” tegas Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, beberapa hari lalu.

Menurut Isran, penertiban ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran penularan wabah Covid-19 asal Wuhan, China itu.

Artinya, melalui penertiban ini agar masyarakat selalu melaksanakan protokol kesehatan dan senantiasa menjaga kesehatan mereka, sehingga tidak tertular virus.

“Semoga penertiban ini bisa dilakukan seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Yang jelas,  kita melaksanakan itu berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat. Contohnya melalui inpres ini,” jelasnya.