Malam Anugerah Kaltim Award, Pemprov Beri Berbagai Penghargaan

Samarinda — Ribuan masyarakat dan pelajar hadiri Malam Anugerah Kaltim Award 2020 dalam rangka resepsi HUT ke 63 Provinsi Kaltim di Convention Hall Samarinda, Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Kamis (9/1/2020) malam.

Kehadiran ribuan masyarakat dan pelajar se Samarinda ini juga turut menyaksikan penyerahan berbagai penghargaan atas keberhasilan pembangunan dan prestasi kabupaten /kota yang diberikan Pemprov Kaltim.

Bahkan, 20 penghargaan bagi perusahaan taat pajak dan Perusahaan Pemungut PBBKB 2019 juga diberikan. Ini sebagai wujud apresiasi pemerintah atas kontribusinya selama ini kepada daerah.

“Selamat kepada penerima penghargaan. Semoga menjadi motivasi untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor.

Gubernur berharap penerima dari perorangan maupun kelompok dan daerah terus berkarya. Sehingga bisa bersama-sama membangun daerah agar semakin baik.

Selain anugerah peringkat kedua dan ketiga bagi Bupati/Walikota se Kaltim. Juga penghargaan berupa Anugerah Abdiyasa Teladan Tingkat Provinsi, Anugerah Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, Peternak Sapi Ekstensif, Peternak Kambing, Peternak Unggas Lokal, Petugas Inseminator, Petugas Medik/Paramedik, Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat dan Usaha di Kabupaten/Kota dan penghargaan OPD Terbaik.

Tampak hadir Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Kapolda Kaltim Irjen Polisi Muktiono, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Kajati Kaltim Chairul Amir, Kepala Pengadilan Tinggi Sutoyo, mantan Gubernur Kaltim Suwarna AF, Yurnalis Ngayoh dan Awang Faroek Ishak, bupati/walikota se Kaltim, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh wanita Kalimantan Timur.

Rapat Paripurna DPRD Kaltim. Gubernur Tegaskan Momen Sinergi Membangun Benua Etam

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/1/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua Andi Harun, Sigit Wibowo dan Muhammad Samsun serta dihadiri 34 anggota dewan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda.

Gubernur mengajak jajaran DPRD Kaltim serta lembaga terkait untuk bersama-sama bersinergi membangun Kaltim demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Apalagi, lanjutnya, Kaltim telah ditunjuk pemerintah sebagai ibu kota negara (IKN) Indonesia. Maka, tantangan dan peluang harus dihadapi dan perlu disusun program serta kegiatan untuk menyongsongnya agar masyarakat tidak terpinggirkan.

“Mari kita kuatkan tekad dan niat untuk berkomitmen membangun Kaltim. Kalau kita berkualitas, berkapasitas dan kemandirian ekonomi maka Indonesia akan maju. Kita harus optimis, itu yang paling penting. Kaltim Berdaulat untuk Indonesia Maju,” ungkap Isran.

Rapat paripurna dirangkai penyerahan piagam penghargaan oleh Gubernur Isran Noor kepada 23 penerima terdiri tokoh berjasa (tokoh agama, kesehatan, olahraga, wanita, pramuka, pendidikan dan tokoh pers). Juga masyarakat berprestasi (pelopor bidang perencanaan pembangunan daerah, wartawan, atlet, wasit, pelatih dan qori berprestasi).

Tampak hadir Ketua TP PKK/Wakil Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor dan Erni Makmur Hadi Mulyadi, Bupati dan Walikota se Kaltim, jajaran Forkopimda Kaltim dan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim, instansi vertikal/kementerian/lembaga, tokoh masyarakat dan adat, pemuka agama, tokoh wanita dan pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Pesta Rakyat Meriahkan HUT ke-63 Provinsi Kaltim

Samarinda — Peringatan  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Provinsi Kaltim Tahun 2020, berbeda dengan perayaan HUT tahun lalu. Sebab kali ini Pemprov Kaltim melalui panitia penyelengara menggelar Pesta Rakyat Kaltim (PRK).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Setdaprov Kaltim Jauhar Effendi, yang  juga Ketua Penyelenggara HUT Provinsi Kaltim mengatakan perayaan hari jadi Kaltim tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan  event organizer (EO)  menyelenggarakan kegiatan PRK  yang akan digelar di Stadion Madya Sempaja Samarinda, mulai 9 sampai 12 Januari 2020.

Gelaran PRK meliputi parade kesenian Kaltim, lomba masakan khas daerah kerjasama dengan TP PKK Kaltim. pemberian santunan 1000 anak yatim, bazar sembako murah, cek kesehatan gratis, ranking 1 SMA se Kaltim.

“Jalan sehat rakyat Kaltim dan gowes/bersepeda, lomba olahraga dan rekreasi, festival drummer, festival kuliner, ada awarding SKPD terbaik serta lomba baca puisi  tingkat SMA se Kaltim,” kata Jauhar, usai memimpin rapat persiapan dan pemantapan  penyelenggaraan peringatan HUT ke 63 Provinsi Kaltim  tahun 2020, di Ruang Tepian 1 lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Terkait PRK, Jauhar sangat mengharapkan masing-masing perangkat daerah yang  terlibat agar aktif serta terus melakukan persiapan untuk selalu berkoordinasi  dan komunikasi dengan panitia dan EO, sehingga saat hari penyelenggaraan nanti semuanya berjalan sukses dan lancar.

“Untuk kegiatan pesta rakyat Kaltim, kami harapkan kepada seluruh masyarakat Kaltim dan khususnya Samarinda berpartisipasi serta ikut menyukseskan. Karena acara ini diperuntukkan bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.(dkp3akaltim/rdg)

Jangan Berlebihan Rayakan Tahun Baru, Gubernur Ajak Banyak Berzikir

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui surat edaran Nomor 045/7815/B.Kesra, dalam rangka memelihara dan menjaga ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat (Kamtibmas) menjelang pergantian Tahun Baru 2019 ke 2020 Masehi di Benua Etam Kaltim, mengimbau masyarakat agar mengisi pergantian tahun dengan kegiatan atau cara yang tidak berlebihan. Termasuk aktivitas terkait menyalakan kembang api, petasan serta peniupan trompet.

“Sebaiknya diisi dengan hal positif. Misal, kegiatan keagamaan atau pengajian sesuai kepercayaan agama masing-masing,” kata Isran Noor dalam surat edaran yang ditandatangani, di Samarinda, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, khusus umat Muslim, Isran berharap pergantian tahun diisi dengan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah SWT atau bermuhasabah di akhir tahun.

Artinya, instrospeksi diri apa yang menjadi kekurangan tahun ini dapat diperbaiki pada tahun selanjutnya. “Semoga rakyat Kaltim semakin sejahtera dan daerah ini selalu aman dan tentram,” jelasnya.

Isran mengajak rakyat Kaltim khususnya umat muslim untuk perbanyak zikir, merenung dan berdoa. Artinya, banyak berpikir bagaimana mempersiapkan peningkatan kualitas anak bangsa di masa akan datang kian lebih baik.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan walikota, Plt Sekprov Kaltim, Asisten Setprov Kaltim, Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD lingkup Provinsi, Sekretariat DPRD Kaltim, Kepala Kanwil Departemen/Kantor Non Departemen Provinsi Kaltim, Direktur RSUD Provinsi Kaltim, Direktur BUMD Provinsi Kaltim dan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam.

Wagub Minta BPK Periksa OPD dan Perusda

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk memeriksa keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim maupun perusahaan daerah (Perusda/BUMD) yang memiliki alokasi anggaran besar secara rutin.

Menurut Wagub, pemeriksaan itu bukan untuk galak-galakan kepada perangkat daerah maupun perusda. Hal ini dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi, karena banyak menerima laporan dari masyarakat.

“Karena itu, diharapkan ini bisa dilakukan secara rutin. Sehingga kerja perangkat daerah kita maupun perusda dapat terukur dan tepat sasaran,” ujarnya baru-baru ini di Samarinda.

Bagi Hadi, adanya pemeriksaan yang rutin, agar pemerintah daerah bekerja dan membangun daerah dengan efektif dan efisien.

Melalui pemeriksaan tersebut, menurut Hadi, dapat mendukung perangkat daerah maupun perusda lebih semangat dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja, staf maupun pimpinan semakin profesional.

Sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“Artinya, hasil dari laporan atau pemeriksaan itu kita apresiasi. Maksudnya, jika pemerintahan ingin bagus. Maka harus ada yang menilai dan mengevaluasi, sehingga dapat bersama-sama membangun daerah,” jelasnya

Pemprov Kaltim Siap Fasilitasi dan Lindungi PTT Melalui Jamsostek Honorer

Samarinda — Perintah Undang-Undang dan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2016 telah menginstruksikan OPD untuk menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS atau pegawai tidak tetap (honorer).

Hal itu diungkapkan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Jauhar Efendi saat mewakili Gubernur Kaltim pada sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Ruang Tepian II Lt. 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (16/12/2019).

Pada hakekatnya lanjut Jauhar, PTT atau non ASN hampir sama kegiatan dan pekerjaan dengan PNS/ASN. Karenanya, Pemprov sangat berkomitmen memberikan jaminan sosial bagi honorer di lingkup Pemprov.

“Pemprov sudah mengambil langkah, semua PTT harus dilindungi dalam bentuk asuransi. Insya Allah mulai 2020 tidak ada masalah dan seluruh honorer sudah masuk dalam program BP Jamsostek,” katanya.

Pemerintah harus memberi contoh selain sudah perintah undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang PTT ada didalamnya.

“Jangan ragu-ragu. Sudah perintah undang-undang. Dalam waktu singkat Pergub sudah tuntas yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Ini tidak lain untuk kebaikan kita semua,” ungkap Jauhar.

Sementara Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BP Jamsostek Panji Wibisana mengemukakan, sesuai UU mengamanatkan semua pengusaha atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan karyawannya kedalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Panji.

 

Sosialisasi diikuti perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Tampak hadir Plh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Syofia Rahmi, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Samarinda Cep Kusnadi dan Asisten Deputi Wilayah Bidang Tenaga Kerja Ramadan Saryo.

Bincang Hangat Menteri Bintang Bersama Kepala Dinas PPPA, Soroti Masalah Perempuan dan Anak di Daerah

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Kemen PPPA), Bintang Puspayoga melakukan dialog bersama para kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada dialog yang dikemas santai dengan suasana kekeluargaan tersebut, Menteri Bintang dengan para Kepala Dinas PPPA membahas terkait permasalahan dan kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, sejauh mana penanganan kasus, serta seperti apa harapan ke depannya, Rabu (27/11/2019).

“Saya sangat senang bisa duduk bersama teman-teman dari Dinas PPPA untuk memunculkan kinerja serta memperkuat dukungan melalui kerjasama ke depan agar lebih baik. Tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari bapak dan ibu, amanah Presiden Republik Indonesia untuk membawa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan 5 (lima) program prioritas lima tahun ke depan, akan terasa sangat berat,” tegas Menteri Bintang dalam sesi dialog bersama pada Rapat Koodinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan PPPA pada 2020-2024.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A Gazaling menjadi peserta pertama yang menyuarakan kondisi dan perkembangan isu perempuan dan anak di daerahnya. Ilham mengungkapkan bahwa saat ini, 845 kasus terhadap perempuan dan anak telah terjadi di Sulawesi Selatan. Dinas PPPA telah mencoba selesaikan kasus per kasus di sana. Ilham juga meminta kepada Menteri Bintang agar ke depan dana dekon dapat disesuaikan dengan kebutuhan provinsi.

“Terkait Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Sulawesi Selatan sudah sangat baik, belum lama ini mendapat penghargaan. Kami juga sudah membentuk tim reaksi cepat yang semuanya adalah perempuan, mereka beraktivitas selama 24 jam bersama Polda turun menyelesaikan kasus. Sinergitas terus kami bangun baik dengan aparat penegak hukum bahkan dengan kepala daerah melalui MoU,” tutur Ilham.

Berbeda dengan Ilham, Kepala Dinas PPPA Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadhani mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi daerahnya terkait pemberdayaan perempuan. “Kami sudah berupaya mengembangkan Industri Rumahan (IR), sebelumnya Menteri Yohana  pernah melaunching 15 sentra IR di Bengkulu. Seiring waktu menjadi kompleks karena adanya kesulitan dalam pemasaran akibat dari kondisi geografis dan kemampuan masyarakat,”

Foritha mengungkapkan kesulitan tersebut justru memaksa mundur IR yang ada dan menjadi masalah yang tidak terpecahkan dari tahun ke tahun. Ia juga menyampaikan dalam menangani tingginya kasus incest dan pelecehan seksual anak di Bengkulu, pemerintah daerah  telah melakukan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama.

“Kami juga telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi untuk mendukung perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui program One Student One Family (OSSOF) di 8 (delapan) angkatan Universitas Bengkulu. Mahasiswa diajak untuk menjalankan KKN di desa dan melakukan banyak kreativitas, seperti melakukan sosialisasi mendukung indikator layak anak, mendata anak yang belum memiliki akta kelahiran dan membantu fasilitasi pembuatannya serta membantu menangani isu stunting,” terang Foritha.

Menteri Bintang mengapreasiasi banyaknya hal yang telah dilakukan Dinas PPPA di daerah masing-masing. Terkait permasalahan IR di Bengkulu, beliau harap IR ini tidak lenyap begitu saja dan menjadikan sebagai catatan yang harus segera ditangani.

“Saya sangat setuju jika harus melakukan pertemuan berkala bersama Dinas PPPA ke depan, untuk mendengar berbagai permasalahan di daerah sebagai contoh nyata agar mengetahui kondisi ril di lapangan. Kami pun akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan penanganan yang tidak akan sama di setiap daerah, tergantung kondisi daerah tersebut,” jelas Menteri Bintang.

Di samping itu, terkait dana dekon, di 2020 akan mengalami perubahan drastis karena pagu anggaran terjun menjadi 273 M, Menteri Bintang berharap dukungan kerja keras teman-teman di daerah bisa lebih kuat. “Jangan patah semangat dengan berkurangnya anggaran. Kita harus bersinergi, semangat dan bekerja dengan hati dan ikhlas dalam menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sangat komprehensif ini namun dengan keterbatasan, ini akan menjadi tabungan di akhirat kelak,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang kembali mengingatkan baik Kemen PPPA maupun Dinas PPPA tidak mempunyai visi dan misi. “Kita harus ingat bahwa yang ada hanya visi dan misi Presiden RI, sesuai arahan beliau lima tahun ke depan kita harus fokus pada lima program prioritas yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak,” terangnya. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim).

Bakohumas Se Kaltim Tahun 2019. Humas Penyambung Lidah Untuk Informasi

Samarinda — Tanah rawa jadikan lahan, Makin banyak petani berdasi, Humas penting dalam pemerintahan, Penyambung lidah untuk informasi

Demikian pantun dari Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Diddy Rusdianstah saat membuka Rapat Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/11/2019).

Pantun tersebut menyiratkan makna yang kuat dari peran humas. Yakni penyambung lidah untuk informasi. Khususnya informasi seputar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah agar diketahui masyarakat.

“Humas memiliki misi berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan informasi publik,” kata Diddy.

Menurut dia, Bakohumas merupakan wadah bertukar informasi dan sinergi program bagi praktisi kehumasan. Kedepan, pekerja humas harus profesional, lebih efisien dan efektif dalam menggunakan teknologi informasi.

“Karena tugas-tugas kehumasan kedepannya tidaklah mudah. Penuh tantangan dengan segala kompleksitas masalah yang dihadapi. Terlebih setelah Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN),” ungkapnya.

Raker Bakohumas kali ini mengangkat tema “Peran Kehumasan dalam Menyongsong Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN)” diikuti 100 peserta dari Korem 091/ASN, Humas Setda provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, lembaga vertikal, perguruan tinggi, dan BUMN/BUMD/BUMS. Hadir menjadi narasumber yaitu Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho, Produser/News Anchor tvri Katim I Made Kertayasa. (humasprovkaltim/DKP3AKaltim)

Gubernur Berharap Perempuan Kaltim Maju

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melakukan pelantikan sumpah jabatan kepada Dwi Hartini sebagai Pejabat Administrator dalam jabatan Kepala Bidang Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim, berlangsung di Aula DKP3A Kaltim, Jumat (8/11/2019).

Seperti diketahui, meskipun kaum perempuan di Kaltim sudah banyak yang berprestasi dan berperan dalam berbagasi bidang pembangunan, namun perlu terus mendapat perhatian. Terutama peningkatan SDM, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

“Kaum perempuan di Kaltim harus maju dengan pendidikan yang tinggi untuk menduduki posisi penting di pemerintahan, swasta, politik dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Halda, hingga saat ini terus berupaya memperjuangkan setiap bidang pembangunan, harus berperspektif gender, semua aspirasi kaum perempuan harus dapat diakomodir dalam anggaran pembangunan yang sama dirasakan oleh kaum laki-laki.

“Selain itu, semua program kegiatan, berperspektif gender itu hendaknya akan bermuara pada pencapaian Visi Misi RPJMD Kaltim 2019-2023 yaitu Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat,” imbuhnya.

Disamping itu, ditetapkan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia, maka pembangunan IKN sudah mulai dipersiapkan dan sedikit-banyaknya juga akan menyita perhatian, memerlukan dukungan dan kerja keras bagi Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk Itu, Gubernur berharap, setiap ASN dituntut lebih produktif, tanggap dan responsif terhadap tugas, serta memberikan pelayanan terbaik untuk amsyarakat. (DKP3AKaltim/rdg)

Keterbukaan Informasi Melalui Rakor Media Online dan OPD Pemprov Kaltim

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, melaksanakan Rapat Koordinasi bersama media massa dan OPD lingkup Pemprov Kaltim, berlangsung di ballroom Hotel Midtown Samarinda (9/9/219).

Kepala Diskominfo Diddy Rusdiansyah mengatakan sesuai nomenklatur Mendagri menyebutkan pergeseran fungsi yang dulunya di kelola oleh Biro Humas, saat ini dikelola Diskominfo dalam mengatur media dan urusan kehumasan di pemerintahan.

“Namun kita tidak langsung mengubah peran tersebut. Kita lakukan secara perlahan, .langkah pertama kita rangkul ialah peran media online,” ujarnya.

Tak dipungkiri era digitalisasi merupakan tantangan zaman yang semuanya serba cepat. Perkembangan teknologi pun diikuti dengan media publikasi yang turut berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu yang berkembang pesat yaitu internet. Internet menjadi media publikasi daring yang sangat diandalkan oleh para penggunanya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Beberapa manfaat media online yaitu informasi yang didapatkan lewat internet lebih cepat dibandingkan media publikasi lainnya seperti koran dan majalah. Publikasi melalui media online juga dapat diakses dimana pun dan kapan pun serta pembacanya tidak terbatas.

Selain itu, Diddy menyampaikan, mengusung tema Pengutan Peran OPD Dalam Dimensi Informasi Pembangunan Provinsi Kaltim, maka Diskominfo memberikan ruang untuk berdiskusi antara OPD dan media untuk berbagi informasi yang akurat.

“Kesimpulan dari kegiatan hari ini ialah kita akan berbicara dengan data dan fakta yang ada. Selanjutnya, kita akan omongkan dengan masing masing OPD tentang kerjasama ini. Untuk meningkatkan kualitas pranata humas yang ada di masing-masing OPD,” katanya.

Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda, menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut. Disampaikannya hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“DKP3A Kaltim pun telah melakukan upaya publikasi dibeberapa media. Melalui pranata humas, DKP3A Kaltim telah memiliki beberapa media partner,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh OPD dan pranata humas lingkup Pemprov kaltim serta pimpinan media online di Kaltim antara lain, beritakaltim.co, niaga.asia, diksi.co, viva borneo, detak persada 157, infosatu.co, katuju.id dan kaltimtoday.co. (DKP3AKaltim/rdg)