Archive for category: PPPA

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani orayalita mengatakan, faktanya anak-anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual dan kejadian tersebut kerap terjadi bahwa pelakunya merupakan orang yang sudah dikenal.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) DKP3A Kaltim per tanggal 1 November 2021, bahwa jumlah kekerasan terhadap anak se Kaltim berjumlah 211 kasus dengan 246 korban anak.

“Hal ini dengan terdiri dari laki-laki 57 orang dan perempuan 189 orang,  dimana data tersebut adalah data korban kasus kekerasan seksual,” ujar Soraya dalam Kegiatan Webinar Nasional 14 Tahun Apsifor Mengabdi dengan tema “Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, berlangsung virtual, Selasa (2/11/2021).

Soraya menambahkan, dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas Bersama Menteri PPA menekankan perlu upaya yang nyata dalam “Penurunan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan” yang melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Upaya yang telah dilakukan Pemprov Kaltim sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2021 yaitu sudah terbentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota berjumlah 10.

“Dan yang saat ini, Kabupaten Mahakam Ulu sedang dalam tahap advokasi. Kemudian untuk UPTD PPA sebagai layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ada terbentuk enam kabupaten/kota yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau dan Kota Bontang,” imbuh Soraya.

Soraya berharap dengan psikoedukasi ini, dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat, terkait Puspaga yang ada di kabupaten/kota masing-masing agar dapat termanfaatkan dengan baik. Sehingga bisa ikut andil dalam pembentukan ketahanan keluarga di masyarakat. (dkp3akaltim/rdg)

Balikpapan — Dengan adanya penambahan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu fungsi pelayanan korban kekerasaan terhadap perempuan dan anak. Melalui UPTD PPA memberikan arah baru bagi upaya perlindungan dengan memaksimalkan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasaan.

Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Eka Wahyuni mengatakan, UPTD PPA merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari mandat perlindungan perempuan dan anak untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal.

“Keberadaan UPTD PPA sangat dibutuhkan mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Nantinya UPTD PPA dan Pemerintah Pusat akan berkoordinasi secara intens untuk memastikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasaan terpenuhi,” ujar Eka pada kegiatan Rapat Koordinasi UPTD PPA Kabupaten/Kota, berlangsung di Hotel Astara Balikpapan, Rabu (27/10/2021).

Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus yang terjadi dimasyarakat. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sampai dengan bulan Oktober 2021 tercatat sebanyak 114 orang perempuan dewasa dan 176 anak yang telah menjadi korban kekerasan.

“Semnetara UPTD PPA yang sudah terbentuk di Kalimantan Timur antara lain Provinsi Kaltim, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Paser, Berau dan Bontang,” imbuh Eka.

Eka menambahkan, UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Pembentukan UPTD PPA.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta secara daring dan luring dari Dinas PPPA se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Analis SDM Kemen PPPA Prita ismayani, Kabid Kelembagaan Dan Analis Jabatan Biro Organisasi Kaltim Adriani dan Kepala UPTD PPA Balikpapan Esti Sinta Pratiwi. (dkp3akaltim/rdg)

Jakarta — Ketersediaan informasi yang layak bagi anak menjadi sebuah kebutuhan di tengah era keterbukaan informasi saat ini. Di samping kemampuan literasi anak perlu diasah, pemerintah juga perlu mengupayakan penyediaan informasi yang layak bagi anak. Untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi khususnya dalam mencari dan memperoleh informasi yang layak sesuai usia dan tingkat kecerdasannya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus berupaya mendorong komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan penyediaan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) di seluruh Indonesia.

Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kemen PPPA, Endah Sri Rejeki menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi yang layak bagi anak sangat penting guna mewujudkan anak-anak yang cerdas dan generasi emas pada tahun 2045.

“Proses pengembangan layanan PISA, kami awali dengan melakukan sosialisasi standarisasi PISA, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) standarisasi PISA kemarin hingga hari ini. Hal ini, merupakan bentuk upaya bersama antara pemerintah maupun masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak anak atas informasi yang layak anak, serta mencerdaskan dan meningkatkan literasi anak,” ungkap Endah dalam acara Bimbingan Teknis PISA yang dilaksanakan secara virtual.

Endah berharap para peserta bimbingan teknis yang diselenggarakan pada 27-28 September dan terdiri dari seluruh perwakilan Dinas PPPA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta organisasi perangkat daerah lainnya, dapat melihat lebih detail dan jelas tentang standarisasi PISA, sebagai tolak ukur dalam penyediaan layanan informasi yang layak bagi anak secara optimal, dimana ternyata terdapat beberapa tahapan untuk mencapai kategori PISA tersebut.

“Fasilitasi Kemen PPPA tidak berhenti sampai di sini. Kami juga bertanggungjawab untuk fokus membantu pemerintah daerah dalam membentuk dan mengembangkan PISA. Hal ini bertujuan agar layanan informasi yang sudah dimiliki daerah seperti perpustakaan, taman cerdas, dan semua fasilitas yang ada, bisa diubah menjadi ramah anak sebagai PISA,” tambah Endah.

Endah juga mengungkapkan bahwa di beberapa wilayah, banyak layanan PISA yang sudah terbentuk dan sudah dimanfaatkan anak-anak. Endah menjelaskan dalam penetapan standarisasi PISA tahap pertama 2021 ini, Kemen PPPA tidak menetapkan standar yang tinggi. Diharapkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan tidak perlu khawatir akan sulit memenuhi standar yang dimaksud.

“Saat ini, yang terpenting semua pihak ikut memastikan bahwa PISA telah memenuhi proses standarisasi dalam menyediakan layanan optimal bagi anak. Semoga upaya kita untuk meningkatkan semangat membaca pada anak melalui layanan informasi yang baik, lengkap, dan bermanfaat bisa terwujud. Mari bersama kita bersinergi meningkatkan literasi anak, mencerdaskan anak, dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujar Endah.

Pada proses bimtek ini, para peserta diminta untuk mengisi formulir indikator standarisasi PISA dan mengupload dokumen yang harus dilengkapi. Setelah itu, para peserta akan melakukan assessmen mandiri untuk praktik langsung menjalankan layanan standarisasi PISA dengan waktu yang ditentukan dan berpedoman pada apa yang telah dipelajari dalam bimtek.

“Kami harap proses assessmen ini dapat bermanfaat dan membuat banyak pihak dapat lebih memahami dan memastikan proses pemberian layanan informasi PISA sudah sesuai standar dan ramah anak,” pungkas Endah.
Adapun terdapat enam persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menjadikan PISA yang terstandarisasi yakni terkait kebijakan, program, pengelolaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan lingkungan, serta monitoring dan evaluasi.

Berbagai persyaratan tersebut di antaranya yaitu adanya kebijakan pembentukan PISA yang tertulis dan ditandatangani pemimpin tertinggi di wilayah tersebut; memiliki tiga program, yakni program layanan informasi, program diseminasi/penyampaian informasi, dan program pendukung yang didokumentasikan dalam bentuk kebijakan dan prosedur atau SOP; adanya pendanaan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun secara rutin; tenaga pengelola PISA harus terdiri dari minimum 1 (satu) ketua/koordinator dan satu tenaga staf; fasilitas PISA harus dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang memadai; serta menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) untuk melihat sejauh mana tujuan PISA tercapai. (birohukum&humaskpppa)

Sangatta — Kasus perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan  data Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur tahun 2020 sebanyak 1.159 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 254 orang dan perempuan sebanyak 905 orang.

Sementara berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan perkawinan usia anak berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia Indonesia, memaksa anak putus sekolah serta menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Perkawinan anak juga dapat menjadi penghambat agenda-agenda pemerintah hal ini dikarenakan perkawinan anak bisa menyebabkan ledakan penduduk karena tingginya angka kesuburan remaja Indonesia sehingga jika angka kelahiran remaja tidak dikendalikan,” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Penurunan Angka Perkawinan Usia, berlangsung di Hotel Royal Victoria Sangatta, Kamis (16/9/2021).

Angka perkawinan usia anak di Kaltim selama tahun 2020 tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.

Sementara untuk kondisi perkawinan usia anak di Kaltim yaitu perempuan masih mendominsasi dalam kasus perkawinan uisa anak. Tahun 2019 kasus perkawinan usia anak mengalami penurunan 11,33% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan 27,09%.

“Selain itu, juga dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, pembelajaran jarak jauh, aksesbilitas pendidikan belum merata. Remaja rentan putus sekolah, perilaku rema variatif dan masalah pengasuhan dalam keluarga. Ditambah pengembangan KIE terbatas dan kurang optimal dikarenakan  PPKM dan kebijakan lainnya,” imbuh Soraya.

Soraya juga menyampaikan, bahwa Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim pada tahun 2020 adalah sebesar 85,70, mengalami penurunan dari pada tahun 2019 yaitu sebesar 85, 98.

“Nilai tersebut adalah agregat dari nilai IPG kabupaten/kota. Pada tahun 2020, IPG Kaltim berada pada urutan ke 32 dari 34 provinsi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya rata-rata lama sekolah anak perempuan, disamping penyebab lainnya yaitu rendahnya kontribusi perempuan pada sektor ekonomi,” terang Soraya.

Untuk mencegah dan menyikapi tingginya angka perkawinan usia anak, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya, seperti terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan. Secara khusus Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memandatkan lima arahan salah satunya isu pencegahan perkawinan anak. Kementerian Agama RI telah menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas usia perkawinan diubah menjadi usia 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya melakukan upaya pencegahan dengan menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki sampai tingkat bawah diantaranya, sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak melalui Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), 241 sekolah ramah anak, 61 puskesmas ramah anak, 21 tempat ibadah ramah anak, 11 ruang bermain ramah anak, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Selanjutnya terbitnya Instruksi gubernur Nomor 483/5665/III/DKP3A/2019 Tentang Pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dan Perda Ketahanan Keluarga pada tahun 2018. Selain itu DKP3A Kaltim juga menggandeng stakerholder terkait, menyediakan akses pada pendidikan formal, dan mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

“Sedangkan Dinas PPPA provinsi dan kabupaten/kota melakukan upaya-upaya pencegahan diantaranya penguatan pengasuhan dalam keluarga sehingga anak bisa menyaring hal positif dan negatif ketika berada di luar rumah,” terang Soraya. (dkp3akaltim./dell)

Tanjung Redeb — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor didampingi Bupati Berau menyerahkan santunan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal terpapar Covid-19 di Kabupaten Berau, berlangsung di Balai Mufakat Tanjung Redeb, Jumat (10/9/2021).

Penyerahan santunan berupa uang tunai senilai Rp2 juta dilakukan secara simbolis kepada tiga orang anak dari total 27 anak yang hadir. Terdiri dari 13 laki-laki dan 14 perempuan.

Gubernur Isran Noor mengatakan santunan ini merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah provinsi kepada anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal terpapar Covid-19 di kabupaten/kota se Kaltim.

“Kita disini bersilaturahim terkait dengan bantuan kemanusiaan. Dan yang paling mulia pada momen ini adalah anak-anakku yang menerima santunan, karena mereka ada yang tidak memiliki ibu, bapak atau ibu-bapak. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menghadapi situasi pandemi ini,” kata Isran Noor.

Pada kegiatan yang juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor, Wakil Bupati Berau Gamalis, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Hj Padilah Mante Runa, Kepala Dinas Sosial HM Agus Hari Kesuma dan Kepala Bapenda Ismiati ini, Gubernur Isran Noor sekali lagi menegaskan bahwa bantuan yang diberikan adalah murni untuk kemanusiaan, bukan mencari popularitas.

“Berdasarkan data yang saya terima pada 8 September 2021, total jumlah anak yang diberikan santunan adalah 1.251 orang dan tadi bertambah lagi sebanyak 25 orang menjadi 1.276. Jika dikalikan Rp2 juta nilainya Rp2,55 miliar yang harus dibayarksn oleh Pemprov Kaltim. Tidak apa. Tidak rugi pemerintah karena kebijakan ini untuk masyarakat,” tegas Isran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial HM Agus Hari Kesuma melaporkan hingga Kamis, 9 September 2021, jumlah total anak yatim, piatu dan yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena terpapar Covid-19 sebanyak 1.276 orang anak. Dengan rincian Kutai Kertanagara sebanyak 198 anak, Bontang 88 anak, Kutai Barat 105 anak, Berau 190 anak, Samarinda 230 anak, Balikpapan 434 anak, Kutai Timur 200 anak, Paser 105 anak, PPU 72 anak. (adpimprovkaltim)