Archive for category: PPPA

Balikpapan — Gubernur Kaltim H Isran Noor menyerahkan Bantuan Bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu Yang Orang Tuanya Meninggal Akibat Covid-19 di Aula Balaikota Balikpapan, Jumat (27/8/2021).

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada tiga anak yang didampingi Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim HM Jauhar Efendi.

Gubernur menegaskan santunan yang diberikan Pemprov Kaltim semata-mata atas dasar kemanusiaan, juga amanat undang-undang serta agama.

“Perlu saya ingatkan dan tegaskan, bahwa ini bukan untuk popularitas. Ini sekali lagi, wartawan supaya jangan salah-salah. Ini sebuah kebijakan diambil Pemprov Kaltim, jadi bukan untuk mencari-cari popularitas,” ujar Isran.

Kebijakan pemberian santunan bagi anak-anak yang tertimpa musibah akibat Covid-19, lanjut Gubernur, sudah mempertimbangkan dari berbagai hal kemanusiaan.

“Jadi, tidak mengejar popularitas, apalagi ingin minta dipuji atau disanjung masyarakat. Insyaa Allah tidak, dan kita semua ikhlas demi membantu anak-anak dalam kesusahan dimasa pandemi ini,” tegas Isran.

Sementara Walikota Balikpapan H Rahmad Mas’ud mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah serta masyarakat Balikpapan atas perhatian dan kepedulian Pemprov Kaltim membantu anak-anak yatim piatu.

“Kita bersyukur Bapak Gubernur telah membantu anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya. Ini ikhtiar kita semua dalam menanggulangi wabah Covid yang luar biasa dampaknya,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Sosial Kaltim HM Agus Hari Kesuma, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Purnomo M, dan pimpinan Ponpes Arsyad Albanjari Balikpapan KH Jaelani Mawardi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 serta pembatasan kehadiran peserta. (dkp3akaltim/dell)

   Jakarta — Dalam kasus kekerasan berbasis gender (KBG), sudah menjadi rahasia umum bahwa angka yang tercatatkan masih lebih kecil dibandingkan jumlah kasus sebenarnya. Mirisnya, akan selalu ada cerita sedih dari para korban di balik angka-angka yang terhitung maupun tak terhitung temasuk dalam kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO)

“Perlu kita ingat bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak mendapatkan kekerasan, bagaimanapun situasinya. Mereka (penyintas kekerasan) bukan hanya sekedar angka. Mereka adalah ibu, anak, saudara, teman, yang dikasihi oleh orang-orang di sekitar mereka, yang berhak mendapatkan keadilan,” tegas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam Peluncuran Buku Cedera Dunia Maya: Cerita Para Penyintas (khususnya KBGO) yang dilaksanakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta melalui virtual.

Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor sehingga kebanyakan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Tak terkecuali kini di tengah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), KBGO muncul menjadi teror baru yang dapat mengancam siapa saja.

“Permasalahan pelaporan tidak hanya terjadi dalam kekerasan berbasis gender yang sifatnya fisik, namun juga yang sifatnya online. Banyak sekali penyintas yang tidak berani melaporkan kejadian karena takut diperkarakan kembali oleh pelaku. KBGO masih menjadi isu yang baru bagi banyak pihak,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang mengungkapkan ketimpangan gender akibat adanya relasi gender yang tidak setara menjadi basis Kekerasan Berbasis Gender (KBG), baik di ruang fisik maupun online. Perempuan ataupun laki-laki berpotensi menjadi korban ataupun pelaku. Meski kenyataannya, perempuan masih menjadi kelompok paling rentan.

“Hingga saat ini perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan karena budaya patriarki yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita yang telah menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ketimpangan gender ini kemudian membuat perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan diskriminasi dan berbagai perlakuan salah lainnya,” jelas Menteri Bintang.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, praktis kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang tinggi memicu potensi KBGO meningkat. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 misalnya mencatat peningkatan tajam kekerasan berbasis gender online di masa pandemi. Yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan naik dari 241 kasus pada 2019 menjadi 940 kasus pada 2020. Sementara dari laporan lembaga layanan terjadi peningkatan KBGO dari 126 kasus pada 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020.

Menteri Bintang menambahkan tidak hanya terjadi di Indonesia, masalah pelaporan KBGO juga terjadi secara global. UN Women dalam beberapa laporannya menyatakan adanya peningkatan tajam dalam KBGO di masa pandemi. Bagi mereka yang mengalami KBGO, kurang dari 40% yang melaporkannya, kebanyakan hanya melapor atau mencari pertolongan kepada keluarga.

Oleh karena itu, Menteri Bintang mengaku sangat mendukung Buku Cedera Dunia Maya berisi cerita para penyintas KBGO yang diluncurkan oleh LBH APIK Jakarta dapat dibaca oleh masyarakat luas.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Yayasan LBH APIK yang telah menginisiasi peluncuran buku yang sangat penting ini. Melalui cerita para penyintas KBGO, kita akan semakin memahami perspektif mereka, berempati, menemukenali masalah-masalah dalam sistem, mencari solusi dan membangun sistem yang dapat berpihak kepada mereka. Saya mendorong seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk membaca buku ini,” pungkas Menteri Bintang.

“Berbagai upaya harus ditekankan pada pencegahan, di samping penanganan juga perlu diperkuat secara terus menerus. Upaya ini harus kerja bersama antar sektor, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan penyedia layanan teknologi dan telekomunikasi, media, penegak hukum, akademisi, dan seluruh masyarakat. Kita harus selalu beradaptasi dan mengupayakan berbagai inovasi dalam melindungi perempuan dimanapun mereka berada, baik itu di ruang fisik maupun digital,” jelas Menteri Bintang.

Bagi masyarakat yang ingin membaca buku dapat mengakses melalui website resmi publikasi LBH APIK https://awaskbgo.id/publikasi/ yang dijadwalkan akan terbit dalam dua minggu ke depan. (birohukum&humaskpppa)

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengisyaratkan arah pembangunan PPPA ke depan berkonsentrasi pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19, Menteri Bintang mengajak perempuan memiliki sikap adaptif dan berani sebagai kunci menghadapi berbagai tantangan.

“Situasi pandemi ini mendorong kita semua untuk dapat segera beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk mewujudkan SDM berkualitas, perempuan dituntut untuk berani berubah, berani bersuara dan berani berinovasi terhadap hal-hal baru untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapi,” tutur Menteri Bintang dalam webinar bertajuk ‘Menguatkan Arah Kebijakan dan Strategi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2022’ yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan secara virtual.

Di sisi lain, pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan tembok-tembok penghalang bagi perempuan untuk berdaya yaitu kekerasan. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menyelesaikan 5 isu prioritas, yang salah satunya adalah menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Dilakukan berbagai upaya dan gerakan massif untuk pencegahan kekerasan, penanganan serta pengembangan model pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Advokasi, sosialisasi, edukasi serta literalisasi kepada perempuan agar melek teknologi, informasi dan sadar hukum menjadi upaya yang terus kami lakukan,” ujar Menteri Bintang.

Langkah-langkah tersebut dipandang cukup efektif oleh Menteri Bintang dalam rangka memutus mata rantai terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Di samping itu, dikuatkan pula dengan penanganan yang terintegrasi di hilir.

“Kemen PPPA telah menerima tambahan tugas dan fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020. Fungsi tersebut sudah berjalan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA),” jelas Menteri Bintang.

Sebagai isu yang kompleks dan multisektoral, Menteri Bintang tidak hentinya meminta dukungan kepada seluruh pihak untuk dapat bekerja sama, sinergi dan kolaborasi demi keberhasilan pembangunan PP dan PA.

“Mari kita bersama-sama bergandeng tangan demi dunia yang aman bagi perempuan dan anak. Bersama-sama juga, kita buka akses yang seluas-luasnya bagi perempuan dan anak untuk dapat meraih kesempatan yang lebih baik di masa depan,” tambah Menteri Bintang. (birohukum&humaskpppa)

Jakarta — Untuk meningkatkan imunitas, sangat dibutuhkan pemenuhan makanan bergizi bagi anak sebagai salah satu kelompok yang rentan terpapar. Anak merupakan generasi emas penerus masa depan bangsa yang harus dilindungi, oleh karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengajak seluruh anak sebagai pelopor dan pelapor yang tergabung dalam Forum Anak untuk menyosialisasikan terkait pentingnya pemenuhan makanan bergizi bagi anak kepada teman-teman sebayanya maupun kepada para orangtua, dan masyarakat di lingkungannya.

“Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini turut mempengaruhi kualitas kehidupan anak kita, salah satunya dalam hal pemenuhan makanan bergizi. Hal ini sangat penting karena kekurangan gizi turut menghambat kualitas tumbuh kembang anak. Untuk itu, cara strategis adalah dengan membagikan informasi dan ilmu kepada anak dan para orangtua terkait pemenuhan makanan bergizi gizi terutama untuk meningkatkan imunitas anak di masa pandemi ini,” ungkap Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni dalam acara Webinar Bincang Ahli dan Kelas Inspirasi Anak (BAKIAK) Serial 3 dengan tema ‘Tangkal Virus dengan Cukup Nutrisi dan Makanan Bergizi’.

Erni menambahkan untuk mendukung hal tersebut pentingnya mengoptimalkan peran Forum Anak dan Forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor di daerahnya masing-masing.

“Mari kita saling bergandengan tangan memberikan dukungan terhadap pentingnya  perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030,” tambah Erni.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kemen PPPA sekaligus Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Entos Zainal mengungkapkan berbagai permasalahan pada tumbuh kembang anak seperti isu stunting, disebabkan karena anak mengalami kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak. Hal terpenting untuk mencegah anak mengalami stunting yaitu dengan memastikan dalam 1.000 hari pertama kehidupannya, anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara optimal, mulai dari masih di dalam kandungan, setelah dilahirkan, saat tumbuh dan berkembang, hingga menginjak usia 2 (dua ) tahun.

“Kita harus memastikan ibu hamil maupun anak yang dikandungnya mendapatkan pemenuhan gizi yang baik. Stunting akan menyebabkan anak mengalami gagal tumbuh, mengalami hambatan kognitif dan motorik, hingga gangguan metabolik,” jelas Entos.

Entos juga menambahkan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk mencegah stunting. Mengingat ASI memiliki kandungan yang sangat baik dalam pemenuhan gizi anak secara optimal dan meningkatkan imunitas anak.

“Untuk mendukung pemenuhan gizi secara optimal dalam 1.000 hari pertama kehidupan anak yang dimulai sejak dalam kandungan, maka sangat penting memastikan ibu hamil terpenuhi gizinya dengan mengonsumsi protein, asam folat, kalsium, serta berbagai vitamin dan mineral yang didapat dari buah dan sayuran. Kandungan dalam berbagai makanan tersebut sangat dibutuhkan bagi perkembangan dan pertumbuhan sel-sel otak, otot, tulang, dan saraf janin, serta baik untuk proses adaptasi pada tubuh ibu hamil terhadap perubahan yang terjadi,” terang Entos.

Lebih lanjut, Entos menuturkan bahwa dengan gizi yang baik, maka sistem kekebalan akan lebih kuat sehingga turut memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh. “Mari kita fokus mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan menerapkan perilaku hidup sehat demi melindungi diri dari berbagai ancaman penyakit,” pungkas Entos. (birohukum&humaskpppa)