Archive for category: Sekretariat

Samarinda — Tanah rawa jadikan lahan, Makin banyak petani berdasi, Humas penting dalam pemerintahan, Penyambung lidah untuk informasi

Demikian pantun dari Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Diddy Rusdianstah saat membuka Rapat Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/11/2019).

Pantun tersebut menyiratkan makna yang kuat dari peran humas. Yakni penyambung lidah untuk informasi. Khususnya informasi seputar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah agar diketahui masyarakat.

“Humas memiliki misi berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan informasi publik,” kata Diddy.

Menurut dia, Bakohumas merupakan wadah bertukar informasi dan sinergi program bagi praktisi kehumasan. Kedepan, pekerja humas harus profesional, lebih efisien dan efektif dalam menggunakan teknologi informasi.

“Karena tugas-tugas kehumasan kedepannya tidaklah mudah. Penuh tantangan dengan segala kompleksitas masalah yang dihadapi. Terlebih setelah Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN),” ungkapnya.

Raker Bakohumas kali ini mengangkat tema “Peran Kehumasan dalam Menyongsong Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN)” diikuti 100 peserta dari Korem 091/ASN, Humas Setda provinsi dan kabupaten/kota, perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, lembaga vertikal, perguruan tinggi, dan BUMN/BUMD/BUMS. Hadir menjadi narasumber yaitu Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho, Produser/News Anchor tvri Katim I Made Kertayasa. (humasprovkaltim/DKP3AKaltim)

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, melaksanakan Rapat Koordinasi bersama media massa dan OPD lingkup Pemprov Kaltim, berlangsung di ballroom Hotel Midtown Samarinda (9/9/219).

Kepala Diskominfo Diddy Rusdiansyah mengatakan sesuai nomenklatur Mendagri menyebutkan pergeseran fungsi yang dulunya di kelola oleh Biro Humas, saat ini dikelola Diskominfo dalam mengatur media dan urusan kehumasan di pemerintahan.

“Namun kita tidak langsung mengubah peran tersebut. Kita lakukan secara perlahan, .langkah pertama kita rangkul ialah peran media online,” ujarnya.

Tak dipungkiri era digitalisasi merupakan tantangan zaman yang semuanya serba cepat. Perkembangan teknologi pun diikuti dengan media publikasi yang turut berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu yang berkembang pesat yaitu internet. Internet menjadi media publikasi daring yang sangat diandalkan oleh para penggunanya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Beberapa manfaat media online yaitu informasi yang didapatkan lewat internet lebih cepat dibandingkan media publikasi lainnya seperti koran dan majalah. Publikasi melalui media online juga dapat diakses dimana pun dan kapan pun serta pembacanya tidak terbatas.

Selain itu, Diddy menyampaikan, mengusung tema Pengutan Peran OPD Dalam Dimensi Informasi Pembangunan Provinsi Kaltim, maka Diskominfo memberikan ruang untuk berdiskusi antara OPD dan media untuk berbagi informasi yang akurat.

“Kesimpulan dari kegiatan hari ini ialah kita akan berbicara dengan data dan fakta yang ada. Selanjutnya, kita akan omongkan dengan masing masing OPD tentang kerjasama ini. Untuk meningkatkan kualitas pranata humas yang ada di masing-masing OPD,” katanya.

Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda, menyatakan dukungan terhadap upaya tersebut. Disampaikannya hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi kepada masyarakat.

“DKP3A Kaltim pun telah melakukan upaya publikasi dibeberapa media. Melalui pranata humas, DKP3A Kaltim telah memiliki beberapa media partner,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh OPD dan pranata humas lingkup Pemprov kaltim serta pimpinan media online di Kaltim antara lain, beritakaltim.co, niaga.asia, diksi.co, viva borneo, detak persada 157, infosatu.co, katuju.id dan kaltimtoday.co. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Peringkat Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks (IDG) Pembangunan Gender (IPG) yang masih pada posisi peringkat 29 dari 34 provinsi se Indonesia menjadi tantangan pembangunan Kaltim.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebutkan dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kesetaraan gender.

Karenanya dia mengajak semua harus berkomitmen mewujudkannya guna meningkatkan IDG dan IPG Kaltim yang nasih diperingkat bawah,” kata Gubernur Isran Noor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, M Jauhar Efendi saat membuka Monev Pengarusutamaan Gender (PUG) Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (22/8/2019).

Meski begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim di atas angka nasional yaitu menduduki peringkat tiga secara nasional.

Dia menyebut, sebenarnya Pemprov Kaltim bertekad dan berusaha keras agar pembangunan mendapat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dengan pembangunan perspektif gender sudah membuka peluang dan memberikan ruang terbuka luas bagi peran serta kaum perempuan.

Hanya saja,lanju Jauhar, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat diambil dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

“Sebagai contoh pencapaian pendapatan perkapita laki-laki 16 persen dan perempuan masih 8 persen. Begitu pula keterwakilan perempuan di politik yang hanya sekitar 9 persen,” katanya.

Selain itu, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG  Dalam Pembangunan Daerah. Termasuk dalam RPJMD 2019-2023 ada beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan antara lain berupa peningkatan pengarusutamaan gender dengan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hasilnya, Pemprov Kaltim sejauh ini sudah meraih sejumlah prestasi hasil kerja keras meningkatkan pembangunan perspektif gender.

Terkait monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan hari ini, dia menyebut merupakan satu langkah positif untuk mendapatkan informasi dan memasukkan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pemecahan setiap permasalahan yang ada.

Harapannya semua kendala dan permasalahan dapat diatasi bersama dan koordinasi yang baik kesusahan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari OPD terkait, DP3A se-Kaltim. Hadir sebagai narasumber Deputi Kesetaraan Gender KPPPA RI Agustina Erni, dan Fasilitator PUG Nasional Mahrita.(DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Pemprov Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov Kaltim menggelar Pembinaan Dalam Rangka Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar di Ruang Publik dan Badan Publik, berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/8/2019).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim M Saduddin mengatakan kegiatan dilaksanakan bertujuan meningkatkan pemahaman Bahasa Indonesia yang baik dan benar dikalangan aparatur sipil negara (ASN).

“Ini sebagai upaya memperbaiki penggunaan Bahasa Indonesia dengan melampirkan penulisan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku guna terwujudnya penggunaan yang baik dan benar,” katanya.

Ia menilai, secara umum penggunaan Bahasa Indonesia ASN di Kaltim perlu mendapat perhatian karena belum memenuhi kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kepala Kantor Bahasa Kaltim, Anang Santosa, menyampaikan dalam interaksi di ruang publik ada tiga bahasa yang sering digunakan masyarakat, yakni Indonesia, daerah, dan asing. Seringkali pencampuradukan penggunaannya berakibat mendominasinya penggunaan salah satu bahasa diantaranya. Dan seringkali Bahasa Indonesia terpinggirkan.

“Perlu disadari bahwa pencampuradukan penggunaan Bahasa, secara tidak langsung dapat menggerus penggunaan Bahasa Indonesia di negaranya sendiri” akunya.

Ia menyebutkan saat ini banyak yang menggunakan istilah asing dalam ruang publik untuk penyebutan informasi dan istilah kegiatan.

Sebagai contoh penyebutan in dan exit pada papan informasi gedung yang lebih tepat menggunakan bahasa masuk dan keluar, maupun car free day yang lebih baik menggunakan hari bebas kendaraan bermotor.

“Fenomena menggunakan bahasa asing yang dianggap sabagian orang keren justru menggerus Bahasa Indonesia. Dan ini harus disadari melanggar UU Nomor 24 tahun 2009 Tentang Kebahasaan, khususnya  pasal 26-39 yang mengamanatkan Bahasa Indonesia wajib digunakan di mana saja,” ujarnya.

Diantaranya diamanatkan Bahasa Indonesia wajib digunakan pada forum nasional dan internasional, nama bangunan, nama gedung, apartemen, permukiman, merek dagang, lembaga pustaka, daftar informasi obat dan makanan.

Ia berharap pemda menjadi contoh menerapan penggunaan Bahasa Indonesia baik dan benar pada penulisan nama kantor, nama ruangan, nama jabatan dan alat informasi.

“Ada empat tonggak dalam mewujudkan pengutamaan bahasa negara, yakni pemantauan, membudayakan dan sosialisasi penggunaannya, penindakan, dan pemberiaan penghargaan,” katanya.

Kedepan dia mengaku akan terus mensosialisasikan penggunaan Bahasa Indonesia dan sastra. Tentunya hal ini perlu dukungan pemda dalam merealisasikannya.

“Saya membayangkan akan terbit kebijakan daerah tentabg kebahasan dan kesastraan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” harap Anang.

Sementara Peneliti Kantor Bahasa Kaltim, Abd Rahman Yunus menjelaskan penggunaan bahasa yang baik jika dilakukan sesuai situasi dan kondisi kebahasaan.

“Tidak semua berbahasa baku. Sebagai contoh konunikasi di rumah, cukup menggunakan bahasa daerah. Lain hal jika pada pertemuan resmi, wajib menggunanakan bahasa baku. Sebab kita mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing,” katanya.

Sedangkan penggunaan bahasa yang benar harus sesuai kaidah kebahasaan. Jika dulu dikenal Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sekarang menggacu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Ia menjelaskan tata cara penulisan surat resmi. Mulai dari penulisan kop surat, penggunaan tanda baca, hingga penggunaan kata yang efektif dan efisien.

Kegiatan diikuti sebanyak 100 orang terdiri dari perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim. (DKP3AKaltim/rdg)