Archive for category: Sekretariat

Samarinda — Peringatan  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Provinsi Kaltim Tahun 2020, berbeda dengan perayaan HUT tahun lalu. Sebab kali ini Pemprov Kaltim melalui panitia penyelengara menggelar Pesta Rakyat Kaltim (PRK).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Setdaprov Kaltim Jauhar Effendi, yang  juga Ketua Penyelenggara HUT Provinsi Kaltim mengatakan perayaan hari jadi Kaltim tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan  event organizer (EO)  menyelenggarakan kegiatan PRK  yang akan digelar di Stadion Madya Sempaja Samarinda, mulai 9 sampai 12 Januari 2020.

Gelaran PRK meliputi parade kesenian Kaltim, lomba masakan khas daerah kerjasama dengan TP PKK Kaltim. pemberian santunan 1000 anak yatim, bazar sembako murah, cek kesehatan gratis, ranking 1 SMA se Kaltim.

“Jalan sehat rakyat Kaltim dan gowes/bersepeda, lomba olahraga dan rekreasi, festival drummer, festival kuliner, ada awarding SKPD terbaik serta lomba baca puisi  tingkat SMA se Kaltim,” kata Jauhar, usai memimpin rapat persiapan dan pemantapan  penyelenggaraan peringatan HUT ke 63 Provinsi Kaltim  tahun 2020, di Ruang Tepian 1 lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Terkait PRK, Jauhar sangat mengharapkan masing-masing perangkat daerah yang  terlibat agar aktif serta terus melakukan persiapan untuk selalu berkoordinasi  dan komunikasi dengan panitia dan EO, sehingga saat hari penyelenggaraan nanti semuanya berjalan sukses dan lancar.

“Untuk kegiatan pesta rakyat Kaltim, kami harapkan kepada seluruh masyarakat Kaltim dan khususnya Samarinda berpartisipasi serta ikut menyukseskan. Karena acara ini diperuntukkan bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.(dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk memeriksa keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim maupun perusahaan daerah (Perusda/BUMD) yang memiliki alokasi anggaran besar secara rutin.

Menurut Wagub, pemeriksaan itu bukan untuk galak-galakan kepada perangkat daerah maupun perusda. Hal ini dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi, karena banyak menerima laporan dari masyarakat.

“Karena itu, diharapkan ini bisa dilakukan secara rutin. Sehingga kerja perangkat daerah kita maupun perusda dapat terukur dan tepat sasaran,” ujarnya baru-baru ini di Samarinda.

Bagi Hadi, adanya pemeriksaan yang rutin, agar pemerintah daerah bekerja dan membangun daerah dengan efektif dan efisien.

Melalui pemeriksaan tersebut, menurut Hadi, dapat mendukung perangkat daerah maupun perusda lebih semangat dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja, staf maupun pimpinan semakin profesional.

Sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“Artinya, hasil dari laporan atau pemeriksaan itu kita apresiasi. Maksudnya, jika pemerintahan ingin bagus. Maka harus ada yang menilai dan mengevaluasi, sehingga dapat bersama-sama membangun daerah,” jelasnya

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Kemen PPPA), Bintang Puspayoga melakukan dialog bersama para kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada dialog yang dikemas santai dengan suasana kekeluargaan tersebut, Menteri Bintang dengan para Kepala Dinas PPPA membahas terkait permasalahan dan kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, sejauh mana penanganan kasus, serta seperti apa harapan ke depannya, Rabu (27/11/2019).

“Saya sangat senang bisa duduk bersama teman-teman dari Dinas PPPA untuk memunculkan kinerja serta memperkuat dukungan melalui kerjasama ke depan agar lebih baik. Tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari bapak dan ibu, amanah Presiden Republik Indonesia untuk membawa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan 5 (lima) program prioritas lima tahun ke depan, akan terasa sangat berat,” tegas Menteri Bintang dalam sesi dialog bersama pada Rapat Koodinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan PPPA pada 2020-2024.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A Gazaling menjadi peserta pertama yang menyuarakan kondisi dan perkembangan isu perempuan dan anak di daerahnya. Ilham mengungkapkan bahwa saat ini, 845 kasus terhadap perempuan dan anak telah terjadi di Sulawesi Selatan. Dinas PPPA telah mencoba selesaikan kasus per kasus di sana. Ilham juga meminta kepada Menteri Bintang agar ke depan dana dekon dapat disesuaikan dengan kebutuhan provinsi.

“Terkait Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Sulawesi Selatan sudah sangat baik, belum lama ini mendapat penghargaan. Kami juga sudah membentuk tim reaksi cepat yang semuanya adalah perempuan, mereka beraktivitas selama 24 jam bersama Polda turun menyelesaikan kasus. Sinergitas terus kami bangun baik dengan aparat penegak hukum bahkan dengan kepala daerah melalui MoU,” tutur Ilham.

Berbeda dengan Ilham, Kepala Dinas PPPA Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadhani mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi daerahnya terkait pemberdayaan perempuan. “Kami sudah berupaya mengembangkan Industri Rumahan (IR), sebelumnya Menteri Yohana  pernah melaunching 15 sentra IR di Bengkulu. Seiring waktu menjadi kompleks karena adanya kesulitan dalam pemasaran akibat dari kondisi geografis dan kemampuan masyarakat,”

Foritha mengungkapkan kesulitan tersebut justru memaksa mundur IR yang ada dan menjadi masalah yang tidak terpecahkan dari tahun ke tahun. Ia juga menyampaikan dalam menangani tingginya kasus incest dan pelecehan seksual anak di Bengkulu, pemerintah daerah  telah melakukan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama.

“Kami juga telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi untuk mendukung perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui program One Student One Family (OSSOF) di 8 (delapan) angkatan Universitas Bengkulu. Mahasiswa diajak untuk menjalankan KKN di desa dan melakukan banyak kreativitas, seperti melakukan sosialisasi mendukung indikator layak anak, mendata anak yang belum memiliki akta kelahiran dan membantu fasilitasi pembuatannya serta membantu menangani isu stunting,” terang Foritha.

Menteri Bintang mengapreasiasi banyaknya hal yang telah dilakukan Dinas PPPA di daerah masing-masing. Terkait permasalahan IR di Bengkulu, beliau harap IR ini tidak lenyap begitu saja dan menjadikan sebagai catatan yang harus segera ditangani.

“Saya sangat setuju jika harus melakukan pertemuan berkala bersama Dinas PPPA ke depan, untuk mendengar berbagai permasalahan di daerah sebagai contoh nyata agar mengetahui kondisi ril di lapangan. Kami pun akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan penanganan yang tidak akan sama di setiap daerah, tergantung kondisi daerah tersebut,” jelas Menteri Bintang.

Di samping itu, terkait dana dekon, di 2020 akan mengalami perubahan drastis karena pagu anggaran terjun menjadi 273 M, Menteri Bintang berharap dukungan kerja keras teman-teman di daerah bisa lebih kuat. “Jangan patah semangat dengan berkurangnya anggaran. Kita harus bersinergi, semangat dan bekerja dengan hati dan ikhlas dalam menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sangat komprehensif ini namun dengan keterbatasan, ini akan menjadi tabungan di akhirat kelak,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang kembali mengingatkan baik Kemen PPPA maupun Dinas PPPA tidak mempunyai visi dan misi. “Kita harus ingat bahwa yang ada hanya visi dan misi Presiden RI, sesuai arahan beliau lima tahun ke depan kita harus fokus pada lima program prioritas yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak,” terangnya. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim).

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, melakukan pelantikan sumpah jabatan kepada Dwi Hartini sebagai Pejabat Administrator dalam jabatan Kepala Bidang Kesetaraan Gender DKP3A Kaltim, berlangsung di Aula DKP3A Kaltim, Jumat (8/11/2019).

Seperti diketahui, meskipun kaum perempuan di Kaltim sudah banyak yang berprestasi dan berperan dalam berbagasi bidang pembangunan, namun perlu terus mendapat perhatian. Terutama peningkatan SDM, kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

“Kaum perempuan di Kaltim harus maju dengan pendidikan yang tinggi untuk menduduki posisi penting di pemerintahan, swasta, politik dan lain sebagainya,” ujarnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Halda, hingga saat ini terus berupaya memperjuangkan setiap bidang pembangunan, harus berperspektif gender, semua aspirasi kaum perempuan harus dapat diakomodir dalam anggaran pembangunan yang sama dirasakan oleh kaum laki-laki.

“Selain itu, semua program kegiatan, berperspektif gender itu hendaknya akan bermuara pada pencapaian Visi Misi RPJMD Kaltim 2019-2023 yaitu Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat,” imbuhnya.

Disamping itu, ditetapkan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia, maka pembangunan IKN sudah mulai dipersiapkan dan sedikit-banyaknya juga akan menyita perhatian, memerlukan dukungan dan kerja keras bagi Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk Itu, Gubernur berharap, setiap ASN dituntut lebih produktif, tanggap dan responsif terhadap tugas, serta memberikan pelayanan terbaik untuk amsyarakat. (DKP3AKaltim/rdg)