Cukup Gubernur dan Walikota Yang Panik

Samarinda — bernur Kaltim Dr H Isran Noor saat konferensi pers dengan puluhan awak media terkait hasil positif satu orang warga Kota Samarinda suspect virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) meminta masyarakat tidak perlu panik.

“Masyarakat tidak perlu panik. Jangan panik. Cukup gubernur saja yang panik, cukup walikota yang panik. Cukup kami-kami saja yang panik. Jadi masyarakat harus tetap tenang. Serahkan dan percayakan kepada pemerintah,” kata Isran Noor di teras Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (18/3/2020).

Pemerintah saat ini ungkap Isran, dari pusat hingga daerah terus melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah serta kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona agar masyarakat terlepas dari serangan Covid-19.

Sudah diumumkan Menteri Keuangan beberapa hari lalu, sebut Isran bahwa tidak kurang alokasi dana Rp1 triliun dalam mengantisipasi Covid-19. Termasuk Kaltim dilakukan revisi-revisi anggaran agar dialokasikan dalam penanganan virus corona di daerah.

“Kami terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan agar ketersediaan peralatan mauoun sarana lainnya segera didukung ke daerah,” jelas Isran.

Diakuinya, saat ini mengalami kekurangan peralatan seperti alat pelindung diri, disinfektan dan masker. “Kaltim menyiapkan 111 kamar isolasi bagi pasien Covid-19 di 15 rumah sakit. Dari 15 rumah sakit itu, dua rumah sakit ditunjuk pemerintah sebagai rumah sakit rujukan perawatan (RSUD AWS Samarinda dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan,” sebut Isran.

Namun demikian lanjutnya, untuk menciptakan rasa tenang dan aman bagi masyarakat, tidak terlepas dari peran wartawan dalam menyampaikan pemberitaan terlebih media sosial yang cepat diketahui masyarakat.

“Tidak kalah penting, kawan-kawan media lakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat, terutama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Juga, sementara ini tidak melakukan kumpul-kumpul oramg banyak dan menjaga jarak dulu. Kita harus memutus rantai Covid-19 dalam waktu 14 hari kedepan ini,” ungkap Isran Noor

Satu Positif Covid-19

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor secara khusus melakukan konferensi pers dengan puluhan awak media terkait hasil positif satu orang warga Kota Samarinda suspect virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Jadi benar hasil dari pemeriksaan bahwa ada satu orang positif Covid-19. Saat ini sedang menjalani isolasi di RSUD AW Syahranie Samarinda,” sebut Isran Noor di teras Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (18/3/2020).

Hadir mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Plt Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Walikota Samarinda  Syaharie Ja’ang, Kepala Dinas Kesehatan Andi Muhammad Ishak, Dirut RSUD Abdul Wahab Syahranie Samarinda dr David Hariadi Masdjoer serta pejabat instansi terkait di lingkup Pemprov Kaltim.

Isran mengungkapkan kronologi pasien Covid-19 baru saja menghadiri kegiatan keagamaan di luar Kaltim, baik Jakarta, Bogor dan sempat berinteraksi dengan penderita Covid-19 yang meninggal dari Solo.

Sepulang dari Bogor lanjut Isran, sebelum terindikasi positif Covid-19, orang tersebut merasakan gejala kurang sehat dan segera melaporkan diri pada Call Centre 112 hingga dijemput di rumah oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

“Selama dalam status pasien dalam pengawasan hingga hari ini ada hasil menyatakan positif menderita Covid-19. Penderita tidak melakukan kontak dari orang lain termasuk perawat selain petugas dari RSUD AWS,” jelas Isran.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Isran Noor sangat mengapresiasi atas sikap dan tindakan pasien Covid-19 yang secara kesadaran penuh melaporkan diri ke petugas kesehatan (call centre 112).

“Walaupun dinyatakan positif, namun terkonfirmasi Covid-19 kondisinya membaik. Kita berharap masyarakat lain kalau merasakan gejala yang kurang baik, segera melaporkan diri ke petugas agar cepat ditangani,” ungkap Isran.

Data terakhir per 18 Maret 2020 secara umum di Kaltim terkait Covid-19 tersebar di 11 rumah sakit dan RSUD yakni pasien dalam pengawasan (PDP) 36 orang (PDP negatif 11 orang), PDP terkonfirmasi Covid-19 ada satu orang, PDP masih dalam perawatan 15 orang.

 

Muslimat Hidayatulah Lakukan Audiensi

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima kunjungan Muslimat Hidayatulah (Mushida), Senin (24/2/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, siap mendukung dan melakukan kerjasama dengan Muslimat Hidayatullah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Perlu pendekatan bidang agama untuk menangani berbagai tantanngan permberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain pola asuh, pondasi agama memegang oean penting dalam mencetak gerasi berkualitas. Karena, keluarga yang baik dan sukses pasti pondasi agamannya juga kuat,” ujarnya.

Halda menjelaskan, pihaknya berkenan memberikan penguatan ketahanan keluarga, parenting, partisipasi anak melalui forum anak, kesetaraan gender dalam pembangunan cegah pernikahan usia anak dan lainnya.

“Selain itu, meningkatkan kualitas perempuan karena perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya,” katanya. (dkp3akaltim/rdg)

PPID Punya Peran Strategis Wujudkan Keterbukaan Informasi

Samarinda — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah menyebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu memiliki peran strategis dalam menginformasikan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil pembangunan kepada masyarakat.

Melihat hal tersebut, PPID mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

“Praktisi PPID punya peran penting mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang capaian pembangunan maupun kebijakan pemerintah,” ujarnya pada sambutan acara Raker PPID, di Hotel Aston Samarinda, Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, salah satu indikator informasi yang disuguhkan diminati masyarakat dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID. Karena itu, website harusnya dibuat menarik, jelas, lengkap, dan memuat infomasi terbaru sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi akan lebih mudah mendapatkan yang mereka inginkan.

“PPID harus memahami informasi apa yang menjadi wewenangnya dan mampu menyediakan informasi proaktif melalui website yang wajib tersedia setiap saat. Setiap informasi publik dipastikan harus bisa diakses oleh siapa pun pengguna informasi,” kata Diddy.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan setiap PPID di lingkup Pemprov Kaltim termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang prima.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kewajiban PPID adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan dengan cara sederhana.

Isran Buka Rakor BPKAD

Balikpapan — Mengenakan setelan putih-hitam, Gubernur Kaltim H Isran Noor membuka rapat koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (5/2/2020). Rakor bertema Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dan sharing session diikuti 300 peserta.

Isran mengatakan Pemprov Kaltim telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali dari BPK RI. Semua prestasi diraih berkat kinerja dan produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Harapannya prestasi itu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tutur Isran.

Kepala BPKAD Kaltim Sa’aduddin menyebut rakor ini merupakan upaya peningkatan percepatan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Provinsi Kaltim. Sehingga diperlukan sinergitas dalam membangun komitmen bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib, transparan dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Laporan yang berkualitas dapat menggambarkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik,” ujar Sa’aduddin.

Hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, Kepala BPKAD dan Inspektorat Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Kepala BPKAD, Inspektur, Sekretaris Badan Kabupaten dan Kota se-Kaltim.

Rakor BPSDM Se-Kaltim

Balikpapan — Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim Fathul Halim membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltim dengan Perangkat Daerah Provinsi, BKPSDM, BKPP, BKPPD dan BKDD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur di Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa (4/2/2020). Rakor dilaksanakan 4-8 Februari 2020 dengan peserta lebih dari 100 orang.

Fathul mengatakan untuk mewujudkan Kaltim berdaulat diperlukan upaya pembentukan SDM andal melalui pelatihan aparatur.

“Saya berharap jajaran BSDM se-Kaltim menyiapkan aparatur yang lebih baik melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Meskipun ada beberapa kendala, kita harus optimis berbagai program dapat dilaksanakan dengan baik. Insyaallah semua dapat direalisasikan dengan baik,” tutur Fathul.

Plt Kepala BPSDM HM Aswin menguraikan rakor ini merupakan upaya meningkatkan hubungan kerjasama penyelenggaraan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur antara BPSDM Kaltim dengan badan dan instansi terkait serta kabupaten dan kota.

“Rakor BPSDM tahun ini mengangkat tema Sinkronisasi Program Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Kaltim dengan kabupaten dan kota menyongsong era penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN,” tutur Aswin.

Hadir Wakil Walikota Samarinda M Barkati, Kepala Biro Kesra Elto, Kepala DKP3A Halda Arsyad dan instansi terkait.(humasprovkaltim)

Diskominfo Gandeng Media Online Perluas Penyebaran Informasi Capaian Kinerja Pemprov Kaltim

Samarinda — Diskominfo Kaltim kembali menggandeng media online untuk meningkatkan perannya dalam penyebarluasan informasi terkait capaian kinerja Pemprov Kaltim, melalui Kerjasama OPD dengan Media Online tahun 2020, di Ruang Kudungga Kantor Diskominfo Kaltim, Rabu (22/1/2020).

Kepala Diskominfo Kaltim, Diddy Rusdiansyah mengatakan dengan tulisan yang disajikan diharap membuka pandangan publik terkait keberhasilan yang dilakukan setiap Perangkat Daerah lingkup Kaltim.

“Sengaja kita hidupkan media online, karena ini memang eranya. Informasi yang disajikan media online dengan mudah dapat diakses kapan, di mana pun, dan oleh siapapun,”ujarnya.

Ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang pernah dilaksanakan pada September 2019 lalu dalam Rapat Koordinasi Media Massa dan Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, bertajuk penguatan peran OPD dalam diseminasi informasi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Midtown.

Diddy berharap berita yang disajikan media online menjadi pelengkap data terkait keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Kaltim. Maksudnya, ketika gubernur maupun wakil gubernur berbicara soal jumlah penduduk, informasi sumber Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) yang disajikan media online bisa menjadi pelengkap.

Karenanya, Ia mengaku akan membuat edaran kepada perangkat daerah untuk menginformasikan kerjasama media online dimaksud. Nantinya akan ada penugasan pewarta media online tertentu yang sudah bekerjasama dengan Diskominfo Kaltim memberitakan capaian kinerja perangkat daerah.

Sejalan dengan itu, perangkat daerah dituntut senantiasa memperbaharui informasi capaian kinerja masing-masing. Dan terbuka terhadap permohonan informasi pewarta media online yang ditugaskan.

“Kualitas informasinya tentu tergantung data yang disajikan perangkat daerah. Kita tidak ingin ada data yang bias,” tegasnya.

Kemudian, setiap enam bulan sekali, perangkat daerah diminta menyampaikan Press Release kepada Diskominfo Kaltim terkait kinerjanya dalam semester I dan semester II. “Makanya harus lebih terbuka agar informasinya lebih berkualitas. Dan keberhasilan perangkat daerahnya diketahui khalayak,” katanya.

Diddy menambahkan, substansi pemberitaannya disarankan harus fokus kegiatan bukan mengkultuskan kepala perangkat daerah, perhatian kegiatan yang diberitakan yang mendukung pencapaian RPJMD Kaltim 2019-2023 dan Visi Misi Kaltim Berdaulat..

“Seribu kegiatan boleh, tapi yang fokus mendukung pencapaian RPJMD dan memiliki relevansi dengan Visi Misi Kaltim Berdaulat. Mengurangi kegiatan seremonial agar pemberitaannya tidak sekedar kualitatif, tapi kuantitatif,” serunya.

Tentunya kerjasama ini menjadi pembuka jalan bagi seluruh OPD untuk dapat menyebarluaskan informasi yang dimiliki melalui media online sebagai media partner, agar masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan yang ada di Kaltim melalui berbagai lini sektor.

Menteri Bintang Ajak Forum Anak Jadi Mitra Pemerintah dalam Pembangunan

Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan pertemuan dengan 13 perwakilan dari pengurus Forum Anak Nasional (FAN), Sekretariat Forum Anak Nasional (SFAN), dan pengurus Majalah Forum Anak (Malfora). Pertemuan ini membahas terkait fungsi Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

“Saya bangga memiliki Forum Anak sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, dan saya melihat potensi serta peluang yang sangat besar untuk bisa bersinergi dengan Forum Anak. Dengan demikian anak bukan hanya sekedar menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan dengan perannya sebagai pelopor dan pelapor,” ungkap Menteri Bintang dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Selasa (14/1).

Sementara Ketua SFAN, Mufid Alfayid dihadapan Menteri Bintang yang didampingi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N Rosalin, mengatakan pernah bertanya kepada teman-teman tentang apa makna Forum Anak bagi mereka. Di antaranya banyak yang berbagi cerita bahwa Forum Anak adalah wadah bagi mereka untuk berproses tumbuh dan berkembang.

“Bahkan beberapa teman mengungkapkan bahwa Forum Anak adalah wadah yang mengubah jalan hidup mereka ke arah yang lebih baik,” tutur Mufid.

Mendengar hal tersebut, Menteri Bintang menyerukan agar Forum Anak tidak hanya sekedar dibentuk, tetapi juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Ia juga berharap agar Forum Anak dapat bersinergi untuk melaksanakan program prioritas Kemen PPPA kedepan sesuai dengan arahan Presiden RI, yakni dalam isu kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, pengasuhan anak, dan juga mengenai isu pekerja anak.

“Saya melihat anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak merupakan anak yang berkualitas, sehingga sangat disayangkan jika keberadaan Forum Anak tidak dimaksimalkan untuk bermitra dengan pemerintah dalam pembangunan. Ke depan kita perlu bergandengan tangan lebih erat lagi untuk menyelesaikan isu-isu tersebut dengan menguatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P),” terang Menteri Bintang.

Lebih lanjut, Menteri Bintang menerangkan harus ada konsep dan prioritas program yang jelas dari pengurus Forum Anak di pusat agar dapat bersinergi dengan kepengurusan Forum Anak di daerah.

“Sejak 2009 hingga saat ini, Forum Anak telah terbentuk di 34 provinsi,  433 kabupaten/kota, 841 kecamatan, dan 1.081 desa/kelurahan. Jumlah ini harus terus bertambah dengan mengevaluasi daerah mana saja yang belum terbentuk dan kendala apa yang menghambatnya. Dengan demikian diharapkan ke depannya semua daerah dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan dapat membentuk Forum Anak dan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan hak bagi 79,55 juta anak di Indonesia,” pungkas Menteri Bintang. (publikasidanmediakemenpppa)

DKP3A Kaltim Kunjungan Ke Panti Asuhan Baitul Walad

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Baitul Walad Samarinda, Rabu (15/1/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kunjungan ini sebagai respon pemerintah karena panti tersebut terendam banjir cukup tinggi.

“Saat ini kondisinya sudah surut, tetapi tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan anak-anak,” ujarnya.

Panti asuhan Baitul Walad menampung sebanyak 89 anak terdiri dari 15 anak usia 3 bulan – 5 tahun, dan 74 anak usia 6- 17 tahun.

Halda menambahkan, kunjungannya kali ini sekaligus menyerahkan bantuan berupa popok bayi, bubur, biskuit bayi, susu dan mainan anak.

Selain menyerahkan bantuan, tim DKP3A Kaltim juga menghibur anak-anak panti dengan bermain dan bercerita. (DKP3AKaltim/rdg)

Gubernur Minta Perangkat Daerah Gerak Cepat Tuntaskan Kegiatan

Samarinda — Gubernur Kaltim  Isran Noor meminta agar tahun 2020 ini, seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim dapat bergerak cepat dalam menuntaskan administrasi kegiatan agar target tercapai. Artinya, setiap OPD diharapkan tetap fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yang telah dijalankan.

“Ini wajib saya sampaikan. Agar penyelenggaraan pembangunan di daerah ini lebih terarah. Terutama mengenai pembangunan fisik. Diharapkan sesuai target,” kata Isran Noor di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/1/2020).

Mengapa diminta bergerak cepat? Menurut Isran, karena alokasi anggaran sudah diberikan di masing-masing perangkat daerah. Apalagi, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah dilakukan.

Selain itu, termasuk administrasi kontrak pekerjaan fisik dapat diselesaikan dengan baik. Misal, pembangunan gedung sekolah maupun sarana tempat ibadah.

“Jadi, jangan ragu-ragu untuk berkoordinasi dalam mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi masing-masing. Termasuk melapor kepada gubernur maupun wagub. Sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang dianggap belum tuntas,” tegasnya.

Karena itu, apa yang sudah dilakukan di tahun 2019 menjadi evaluasi bersama. Agar tahun 2020 lebih baik lagi. Sehingga apa yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. (humasprovkaltim).