Gubernur Resmi Tutup PRK

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Wakil Gubernur Hadi Mulyadi resmi menutup rangkaian Pesta Rakyat Kaltim (PRK) Tahun 2020 dalam rangka memperingati HUT ke-63 Provinsi Kaltim di Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda sejak 9-12 Januari 2020.

Isran berterimakasih kepada masyarakat Kaltim yang turut menyukseskan penyelenggaraan PRK 2020. Tak terkecuali panitia pelaksana dan seluruh OPD Lingkup Pemprov Kaltim.

“Saya bersyukur kegiatan ini berjalan sukses. Apalagi kegiatan ini diikuti bukan hanya masyarakat Samarinda tapi perwakilan dari kabupaten dan kota se Kaltim. Terima kasih atas partisipasinya,” kata Isran ketika penutupan PRK, Minggu malam (12/1/2020).

Gubernur berharap penyelenggaraan ini terus berlanjut di tahun depan. Begitu juga dengan lomba-lomba akan diperbanyak hadiahnya. Sehingga peserta yang telah menjadi juara tahun ini juga bisa mengikuti lomba pada tahun depan. Misal, lomba masakan tradisional hingga internasional.

Karena itu, momentum seperti ini bisa memberikan semangat masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan penyelenggaraan pembangunan daerah.

“Kami bersyukur didukung masyarakat. Diharapkan ini sebagai promosi untuk Kaltim merupakan bagian kawasan wisata yang bisa dinikmati sendiri maupun pengunjung luar daerah,” jelasnya.

Diketahui sedikitnya 25.300 pengunjung turut menyukseskan penyelenggaraan PRK 2020. Penutupan dirangkai penyerahan hadiah kepada pemenang lomba-lomba oleh Gubernur, Wagub, Plt Sekprov serta para asisten.

Hadir istri Gubernur Norbaiti Isran Noor, istri Wagub Erni Makmur Hadi Mulyadi, Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan istri, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Adbang Abu Helmi dan istri, Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Fathul Halim dan istri, Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim dan ribuan masyarakat Samarinda.

Ribuan Peserta Jalan Sehat Rakyat Kaltim

Samarinda — Ribuan masyarakat Samarinda mengikuti Jalan Sehat Rakyat Kaltim rangkaian Kegiatan HUT ke-63 Pemprov Kaltim.

Kegiatan diawali senam bersama di Halaman Parkir Stadion Madya Sempaja Samarinda. Setelah itu, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi melepas peserta jalan sehat. Hadir mendampingi Plt Sekprov Kaltim HM Sabani, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian Adbang Abu Helmi, dan Asisten Administrasi Umum Fathul Halim.

Tampak Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor dan Erni Makmur Hadi Mulyadi, Kepala Bapenda Ismiati, Kepala Dispora M Siradjudin, Kepala Diskominfo Diddi Rusdiansyah, Kepala Biro PPOD Deni Sutrisno Deni Sutrisno, Kepala DKP3A Kaltim Halda Arsyad, serta perangkat daerah Pemprov Kaltim.

Wagub berharap jalan sehat selain meningkatkan kesehatan juga menjalin silaturahmi masyarakat melalui olahraga. “Jiwa dan raga sehat maka semangat ikut berpartisipasi membangun Kaltim. mewujudkan visi pembangunan “Berani Untuk Kaltim Berdaulat”,” ujarnya.

Pesan khusus disampaikan juga bagi kalangan pelajar Kaltim. Ia berpesan agar pelajar terus giat belajar sehingga saatnya nanti menjadi generasi penerus membangun Kaltim.

“Tantangan semakin berat seiring ditetapkan Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN). Pemuda harus siap merebut peluang agar tidak menjadi penonton,” sebutnya.

Dia juga mendoakan agar semua peserta jalan sehat berbahagia. Dan yang beruntung bisa membawa pulang hadiah doorprize yang disiapkan.

Sementara Jauhar Efendi yang juga Ketua Panitia HUT ke-63 Pemprov Kaltim menyebut rangkaian HUT telah diselenggarakan berbagai perlombaan bidang olahraga prestasi (catur dan tenis meja) serta bidang olahraga tradisional yang diikuti ASN perangkat daerah di lingkup Kaltim. “Puncak dari kegiatan dan lomba-lomba adalah jalan sehat hari ini,” ungkapnya.(humasprovkaltim)

355 ASN Terima Anugerah SLKS

Samarinda – Gubernur Kaltim menyerahkan sebanyak 355 Tanda Kehormatan Presiden RI Satyalancana Karya Satya (SLKS) XXX, XX, dan X tahun dianugrahkan bagi PNS di lingkungan Pemprov Kaltim, di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (10/1/2020) pagi.

SLKS 30 tahun diberikan kepada 28 orang, 20 tahun diberikan kepada 71 orang, dan 10 tahun diberikan kepada 255 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka rangkaian HUT Provinsi Kaltim ke-63.

Gubernur menegaskan, penganugerahan Tanda Kehormatan Presiden RI SLKS kali ini terbilang yang terbanyak sepanjang penyampaian anugrah yang dilakukannya sebagai gubernur.

“Jumlahnya 355 orang. Dan yang menerima orangnya gagah-gagah. Berdasi semua. pakai jas. Alhamdulillah berkesempatan menjabat. Dulu mana ada 30 tahun. Saya salah satu PNS yang tidak mencapai sasaran, karena keburu pensiun. Kalian sempat dapat penghargaan. Saya tidak pernah. Kalian lumayan,” ujarnya.

Menurutnya, SLKS merupakan penghargaan tertinggi dari presiden. Statusnya sebagai penghargaan nasional yang diberikan negara atas pengabdian, karya, dan tugas yang dilaksanakan. Artinya, apabila  dilaksanakan dengan ketulus ikhlasan, maka akan jadi amal jariah.

“Cukup ikhlas melaksanakan tugas selama 10, 20, dan 30 tahun akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan bangsa,” imbuhnya.

Karenanya, ia mendoakan penerima anugerah diberikan kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.

Nampak hadir Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Plt Sekprov Kaltim, M Sabani, Asisten Administrasi Umum, Fathul Halim, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, M Jauhar Efendi, Ketua TP PKK Kaltim, Norbaiti Isran Noor, Wakil Ketua TP PKK Kaltim, Erni Makmur Hadi Mulyadi, Kepala Perangkat Daerah Kaltim, serta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Malam Anugerah Kaltim Award, Pemprov Beri Berbagai Penghargaan

Samarinda — Ribuan masyarakat dan pelajar hadiri Malam Anugerah Kaltim Award 2020 dalam rangka resepsi HUT ke 63 Provinsi Kaltim di Convention Hall Samarinda, Komplek Stadion Madya Sempaja Samarinda, Kamis (9/1/2020) malam.

Kehadiran ribuan masyarakat dan pelajar se Samarinda ini juga turut menyaksikan penyerahan berbagai penghargaan atas keberhasilan pembangunan dan prestasi kabupaten /kota yang diberikan Pemprov Kaltim.

Bahkan, 20 penghargaan bagi perusahaan taat pajak dan Perusahaan Pemungut PBBKB 2019 juga diberikan. Ini sebagai wujud apresiasi pemerintah atas kontribusinya selama ini kepada daerah.

“Selamat kepada penerima penghargaan. Semoga menjadi motivasi untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor.

Gubernur berharap penerima dari perorangan maupun kelompok dan daerah terus berkarya. Sehingga bisa bersama-sama membangun daerah agar semakin baik.

Selain anugerah peringkat kedua dan ketiga bagi Bupati/Walikota se Kaltim. Juga penghargaan berupa Anugerah Abdiyasa Teladan Tingkat Provinsi, Anugerah Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ, Peternak Sapi Ekstensif, Peternak Kambing, Peternak Unggas Lokal, Petugas Inseminator, Petugas Medik/Paramedik, Pemberian Penghargaan Kepada Kelompok Masyarakat dan Usaha di Kabupaten/Kota dan penghargaan OPD Terbaik.

Tampak hadir Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Kapolda Kaltim Irjen Polisi Muktiono, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Kajati Kaltim Chairul Amir, Kepala Pengadilan Tinggi Sutoyo, mantan Gubernur Kaltim Suwarna AF, Yurnalis Ngayoh dan Awang Faroek Ishak, bupati/walikota se Kaltim, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh wanita Kalimantan Timur.

Rapat Paripurna DPRD Kaltim. Gubernur Tegaskan Momen Sinergi Membangun Benua Etam

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltim dengan agenda Peringatan Hari Ulang Tahun ke-63 Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/1/2020).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua Andi Harun, Sigit Wibowo dan Muhammad Samsun serta dihadiri 34 anggota dewan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda.

Gubernur mengajak jajaran DPRD Kaltim serta lembaga terkait untuk bersama-sama bersinergi membangun Kaltim demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Apalagi, lanjutnya, Kaltim telah ditunjuk pemerintah sebagai ibu kota negara (IKN) Indonesia. Maka, tantangan dan peluang harus dihadapi dan perlu disusun program serta kegiatan untuk menyongsongnya agar masyarakat tidak terpinggirkan.

“Mari kita kuatkan tekad dan niat untuk berkomitmen membangun Kaltim. Kalau kita berkualitas, berkapasitas dan kemandirian ekonomi maka Indonesia akan maju. Kita harus optimis, itu yang paling penting. Kaltim Berdaulat untuk Indonesia Maju,” ungkap Isran.

Rapat paripurna dirangkai penyerahan piagam penghargaan oleh Gubernur Isran Noor kepada 23 penerima terdiri tokoh berjasa (tokoh agama, kesehatan, olahraga, wanita, pramuka, pendidikan dan tokoh pers). Juga masyarakat berprestasi (pelopor bidang perencanaan pembangunan daerah, wartawan, atlet, wasit, pelatih dan qori berprestasi).

Tampak hadir Ketua TP PKK/Wakil Ketua TP PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor dan Erni Makmur Hadi Mulyadi, Bupati dan Walikota se Kaltim, jajaran Forkopimda Kaltim dan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim, instansi vertikal/kementerian/lembaga, tokoh masyarakat dan adat, pemuka agama, tokoh wanita dan pemuda, pelajar dan mahasiswa.

Pesta Rakyat Meriahkan HUT ke-63 Provinsi Kaltim

Samarinda — Peringatan  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Provinsi Kaltim Tahun 2020, berbeda dengan perayaan HUT tahun lalu. Sebab kali ini Pemprov Kaltim melalui panitia penyelengara menggelar Pesta Rakyat Kaltim (PRK).

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Setdaprov Kaltim Jauhar Effendi, yang  juga Ketua Penyelenggara HUT Provinsi Kaltim mengatakan perayaan hari jadi Kaltim tahun ini ada perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan  event organizer (EO)  menyelenggarakan kegiatan PRK  yang akan digelar di Stadion Madya Sempaja Samarinda, mulai 9 sampai 12 Januari 2020.

Gelaran PRK meliputi parade kesenian Kaltim, lomba masakan khas daerah kerjasama dengan TP PKK Kaltim. pemberian santunan 1000 anak yatim, bazar sembako murah, cek kesehatan gratis, ranking 1 SMA se Kaltim.

“Jalan sehat rakyat Kaltim dan gowes/bersepeda, lomba olahraga dan rekreasi, festival drummer, festival kuliner, ada awarding SKPD terbaik serta lomba baca puisi  tingkat SMA se Kaltim,” kata Jauhar, usai memimpin rapat persiapan dan pemantapan  penyelenggaraan peringatan HUT ke 63 Provinsi Kaltim  tahun 2020, di Ruang Tepian 1 lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.

Terkait PRK, Jauhar sangat mengharapkan masing-masing perangkat daerah yang  terlibat agar aktif serta terus melakukan persiapan untuk selalu berkoordinasi  dan komunikasi dengan panitia dan EO, sehingga saat hari penyelenggaraan nanti semuanya berjalan sukses dan lancar.

“Untuk kegiatan pesta rakyat Kaltim, kami harapkan kepada seluruh masyarakat Kaltim dan khususnya Samarinda berpartisipasi serta ikut menyukseskan. Karena acara ini diperuntukkan bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.(dkp3akaltim/rdg)

Jangan Berlebihan Rayakan Tahun Baru, Gubernur Ajak Banyak Berzikir

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor melalui surat edaran Nomor 045/7815/B.Kesra, dalam rangka memelihara dan menjaga ketentraman serta ketertiban di tengah masyarakat (Kamtibmas) menjelang pergantian Tahun Baru 2019 ke 2020 Masehi di Benua Etam Kaltim, mengimbau masyarakat agar mengisi pergantian tahun dengan kegiatan atau cara yang tidak berlebihan. Termasuk aktivitas terkait menyalakan kembang api, petasan serta peniupan trompet.

“Sebaiknya diisi dengan hal positif. Misal, kegiatan keagamaan atau pengajian sesuai kepercayaan agama masing-masing,” kata Isran Noor dalam surat edaran yang ditandatangani, di Samarinda, Rabu (18/12/2019).

Selain itu, khusus umat Muslim, Isran berharap pergantian tahun diisi dengan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah SWT atau bermuhasabah di akhir tahun.

Artinya, instrospeksi diri apa yang menjadi kekurangan tahun ini dapat diperbaiki pada tahun selanjutnya. “Semoga rakyat Kaltim semakin sejahtera dan daerah ini selalu aman dan tentram,” jelasnya.

Isran mengajak rakyat Kaltim khususnya umat muslim untuk perbanyak zikir, merenung dan berdoa. Artinya, banyak berpikir bagaimana mempersiapkan peningkatan kualitas anak bangsa di masa akan datang kian lebih baik.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan walikota, Plt Sekprov Kaltim, Asisten Setprov Kaltim, Staf Ahli Gubernur, Kepala OPD lingkup Provinsi, Sekretariat DPRD Kaltim, Kepala Kanwil Departemen/Kantor Non Departemen Provinsi Kaltim, Direktur RSUD Provinsi Kaltim, Direktur BUMD Provinsi Kaltim dan Direktur RSJD Atma Husada Mahakam.

Wagub Minta BPK Periksa OPD dan Perusda

Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim untuk memeriksa keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kaltim maupun perusahaan daerah (Perusda/BUMD) yang memiliki alokasi anggaran besar secara rutin.

Menurut Wagub, pemeriksaan itu bukan untuk galak-galakan kepada perangkat daerah maupun perusda. Hal ini dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi, karena banyak menerima laporan dari masyarakat.

“Karena itu, diharapkan ini bisa dilakukan secara rutin. Sehingga kerja perangkat daerah kita maupun perusda dapat terukur dan tepat sasaran,” ujarnya baru-baru ini di Samarinda.

Bagi Hadi, adanya pemeriksaan yang rutin, agar pemerintah daerah bekerja dan membangun daerah dengan efektif dan efisien.

Melalui pemeriksaan tersebut, menurut Hadi, dapat mendukung perangkat daerah maupun perusda lebih semangat dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja, staf maupun pimpinan semakin profesional.

Sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

“Artinya, hasil dari laporan atau pemeriksaan itu kita apresiasi. Maksudnya, jika pemerintahan ingin bagus. Maka harus ada yang menilai dan mengevaluasi, sehingga dapat bersama-sama membangun daerah,” jelasnya

Pemprov Kaltim Siap Fasilitasi dan Lindungi PTT Melalui Jamsostek Honorer

Samarinda — Perintah Undang-Undang dan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Peraturan Gubernur (Pergub) pada tahun 2016 telah menginstruksikan OPD untuk menganggarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai non PNS atau pegawai tidak tetap (honorer).

Hal itu diungkapkan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Jauhar Efendi saat mewakili Gubernur Kaltim pada sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Ruang Tepian II Lt. 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (16/12/2019).

Pada hakekatnya lanjut Jauhar, PTT atau non ASN hampir sama kegiatan dan pekerjaan dengan PNS/ASN. Karenanya, Pemprov sangat berkomitmen memberikan jaminan sosial bagi honorer di lingkup Pemprov.

“Pemprov sudah mengambil langkah, semua PTT harus dilindungi dalam bentuk asuransi. Insya Allah mulai 2020 tidak ada masalah dan seluruh honorer sudah masuk dalam program BP Jamsostek,” katanya.

Pemerintah harus memberi contoh selain sudah perintah undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang PTT ada didalamnya.

“Jangan ragu-ragu. Sudah perintah undang-undang. Dalam waktu singkat Pergub sudah tuntas yang saat ini masih dalam proses pembahasan. Ini tidak lain untuk kebaikan kita semua,” ungkap Jauhar.

Sementara Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BP Jamsostek Panji Wibisana mengemukakan, sesuai UU mengamanatkan semua pengusaha atau pemberi kerja wajib mengikutsertakan karyawannya kedalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” ujar Panji.

 

Sosialisasi diikuti perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim. Tampak hadir Plh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim Syofia Rahmi, Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Samarinda Cep Kusnadi dan Asisten Deputi Wilayah Bidang Tenaga Kerja Ramadan Saryo.

Bincang Hangat Menteri Bintang Bersama Kepala Dinas PPPA, Soroti Masalah Perempuan dan Anak di Daerah

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(Kemen PPPA), Bintang Puspayoga melakukan dialog bersama para kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada dialog yang dikemas santai dengan suasana kekeluargaan tersebut, Menteri Bintang dengan para Kepala Dinas PPPA membahas terkait permasalahan dan kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah, sejauh mana penanganan kasus, serta seperti apa harapan ke depannya, Rabu (27/11/2019).

“Saya sangat senang bisa duduk bersama teman-teman dari Dinas PPPA untuk memunculkan kinerja serta memperkuat dukungan melalui kerjasama ke depan agar lebih baik. Tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari bapak dan ibu, amanah Presiden Republik Indonesia untuk membawa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaksanakan 5 (lima) program prioritas lima tahun ke depan, akan terasa sangat berat,” tegas Menteri Bintang dalam sesi dialog bersama pada Rapat Koodinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan PPPA pada 2020-2024.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham A Gazaling menjadi peserta pertama yang menyuarakan kondisi dan perkembangan isu perempuan dan anak di daerahnya. Ilham mengungkapkan bahwa saat ini, 845 kasus terhadap perempuan dan anak telah terjadi di Sulawesi Selatan. Dinas PPPA telah mencoba selesaikan kasus per kasus di sana. Ilham juga meminta kepada Menteri Bintang agar ke depan dana dekon dapat disesuaikan dengan kebutuhan provinsi.

“Terkait Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Sulawesi Selatan sudah sangat baik, belum lama ini mendapat penghargaan. Kami juga sudah membentuk tim reaksi cepat yang semuanya adalah perempuan, mereka beraktivitas selama 24 jam bersama Polda turun menyelesaikan kasus. Sinergitas terus kami bangun baik dengan aparat penegak hukum bahkan dengan kepala daerah melalui MoU,” tutur Ilham.

Berbeda dengan Ilham, Kepala Dinas PPPA Provinsi Bengkulu, Foritha Ramadhani mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi daerahnya terkait pemberdayaan perempuan. “Kami sudah berupaya mengembangkan Industri Rumahan (IR), sebelumnya Menteri Yohana  pernah melaunching 15 sentra IR di Bengkulu. Seiring waktu menjadi kompleks karena adanya kesulitan dalam pemasaran akibat dari kondisi geografis dan kemampuan masyarakat,”

Foritha mengungkapkan kesulitan tersebut justru memaksa mundur IR yang ada dan menjadi masalah yang tidak terpecahkan dari tahun ke tahun. Ia juga menyampaikan dalam menangani tingginya kasus incest dan pelecehan seksual anak di Bengkulu, pemerintah daerah  telah melakukan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama.

“Kami juga telah melakukan MoU dengan perguruan tinggi untuk mendukung perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui program One Student One Family (OSSOF) di 8 (delapan) angkatan Universitas Bengkulu. Mahasiswa diajak untuk menjalankan KKN di desa dan melakukan banyak kreativitas, seperti melakukan sosialisasi mendukung indikator layak anak, mendata anak yang belum memiliki akta kelahiran dan membantu fasilitasi pembuatannya serta membantu menangani isu stunting,” terang Foritha.

Menteri Bintang mengapreasiasi banyaknya hal yang telah dilakukan Dinas PPPA di daerah masing-masing. Terkait permasalahan IR di Bengkulu, beliau harap IR ini tidak lenyap begitu saja dan menjadikan sebagai catatan yang harus segera ditangani.

“Saya sangat setuju jika harus melakukan pertemuan berkala bersama Dinas PPPA ke depan, untuk mendengar berbagai permasalahan di daerah sebagai contoh nyata agar mengetahui kondisi ril di lapangan. Kami pun akan menindaklanjuti masalah tersebut dengan penanganan yang tidak akan sama di setiap daerah, tergantung kondisi daerah tersebut,” jelas Menteri Bintang.

Di samping itu, terkait dana dekon, di 2020 akan mengalami perubahan drastis karena pagu anggaran terjun menjadi 273 M, Menteri Bintang berharap dukungan kerja keras teman-teman di daerah bisa lebih kuat. “Jangan patah semangat dengan berkurangnya anggaran. Kita harus bersinergi, semangat dan bekerja dengan hati dan ikhlas dalam menangani masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sangat komprehensif ini namun dengan keterbatasan, ini akan menjadi tabungan di akhirat kelak,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang kembali mengingatkan baik Kemen PPPA maupun Dinas PPPA tidak mempunyai visi dan misi. “Kita harus ingat bahwa yang ada hanya visi dan misi Presiden RI, sesuai arahan beliau lima tahun ke depan kita harus fokus pada lima program prioritas yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak,” terangnya. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim).