Archive for category: Kesetaraan Gender (KG)

Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi  meresmikan Klinik Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atau disingkat Klik Peran Si Gen yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, di Aula Kantor DKP3A Kaltim, Jumat (6/3/2020).

Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana agar tidak ada dikotomi atau ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam kesempatan berkarya, bekerja dan membangun Kaltim bahkan Indonesia.

“Harapan kita, seluruh OPD dalam proses penganggaran itu memperhatikan aspek gender, sehingga setidak-tidaknya kita sudah memberikan kesempatan laki-laki dan perempuan ini meningkatkan dirinya,” ujar Wagub Hadi.

Klik Peran Si Gen ini sebagai upaya mendukung pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8153/2368-III/BPKAD tentang Penganggaran Responsif Gender.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengarusutamaan Gender di Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan dan di semua tingkat pemerintahan.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim mengalami peningkatan dari 85,62 menjadi 85,63 dan meningkat kembali menjadi 85,98 pada tahun 2019.

“Namun pencapaian ini masih di bawah Kalimantan Utara yang memiliki indeks  87,00 pada tahun 2019. Sedangkan IPG Nasional yang bertengger pada 91,07 menempatkan Kaltim pada ranking tiga terbawah dari 34 Provinsi,” ujarnya.

Hal yang serupa tergambar pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir ini IDG Kaltim mengalami kenaikan dari 56,93 menjadi 65,64 dan di tahun 2018 pada angka 57,53. Capaian yang diperoleh Kaltim tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan Kaltara yang memiliki IDG 69,53 pada tahun 2018. Sementara IDG nasional adalah 72,10. Data IDG ini secara langsung menempatkan Kaltim pada rangking 3 terbawah dari 34 Provinsi.

“Capaian tersebut, baik IPG maupun IDG menggambarkan adanya kesenjangan antara laki- laki dan perempuan di Kaltim terhadap akses, manfaat dan partisipasi serta kontrol dalam pembangunan,” imbuh Halda.

Kondisi  tersebut, lanjut Halda, perlu segera diatasi dengan berbagai upaya dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah Kaltim guna memperkecil kesenjangan tersebut, dengan berpedoman pada PMK  Nomor  94/PMK 2/2017 tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan DIPA, dimana penerapan Anggaran Responsif Gender diharapkan langsung menjawab permasalahan kesenjangan gender yang ada.

“Sehingga sebelum pensiun saya ingin bisa lakukan kegiatan ini sebagai pengungkit mewujudkan PPRG di Kaltim,” akunya.

Ia pun bertekad kedepan Kaltim bisa mendapatkan peringkat Utama dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Untuk menunjang peran dan tugas perempuan di bidang politik dan jabatan publik, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Workshop Public Speaking Bagi perempuan du Bidang Politik dan Jabtan Publik, di Hotel Selyca Mulia, Rabu (29/1/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi bahasan yang cukup penting belakangan ini. Hadirnya refresentasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersampaikan. Indonesia telah menerapkan peraturan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik.

“Pada Era Reformasi, kaum perempuan sudah mendapat tempat dan kesempatan yang luas dalam kehidupan berbangsa da bernegara termasuk dalam bidang politik,” ujarnya.

Halda menambahkan, banyak anggapan bahwa politik itu dinilai tidak pantas untuk kaum perempuan yang fisiknya memang lemah dan tidak berdaya untuk melawan atau bertarung dalam dunia politik yang keras, yang penuh dengan intrik dan terkesan seperti sandiwara untuk mencapai suatu tujuan.

“Anggapan demikian tentu tidak semuanya benar.  Emansipasi yang didengungkan dari sejak lama, telah mengubah cakrawala pandang kaum perempuan yang ingin maju dan sejajar dengan laki-laki. Bahkan, di dalam pembangunan ini, partisipasi kaum perempuan sangat ditunggu untuk dapat disumbangkan bagi kemajuan bangsa dan negara,” imbuh Halda.

Keterwakilan politik perempuan dan jabatan publik, menurut Halda,  merupakan salah satu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). “Menurut data BPS tahun 2018, IDG Kaltim adalah 57, 04, sedikit melampaui Papua Barat pada indeks 51,04, dan juga   dibawah Kalimantan Utara yaitu  69,5 atau Papua pada indeks 68,71, dan  jauh berada dibawah DKI  dengan  indeks 73,68   atau  Indonesia di  72,90,” terang Halda.

Ini tentu menyisakan permasalahan yang tidak sederhana, rangkaian dari kondisi tersebut meliputi tingginya angka kekerasan perempuan dan anak di Kaltim. Pada tahun 2019 sebanyak 554 kasus, angka perkawinan usia anak  Kaltim sampai Juni tahun 2019 sebanyak 953. Tingginya Kaltim dalam penggunaan Narkoba yaitu di peringkat 5.

Sehingga peran dan tugas perempuan di bidang politik dan pejabat publik sangat strategis dalam mengurangi kesenjangan tersebut. Melalui perumusan kebijakan, peraturan, penganggaran dan pengawasan yang dihasilkan sebagai output  kinerja diharapkan dapat memberikan warna keseimbangan dan bisa lebih berpihak pada kepentingan  kesejahteraan perempuan Kaltim.

Halda menyebutkan, DKP3A Kaltim telah  melakukan berbagai upaya guna  mendorong peningkatan kualitas perempuan di bidang politik dan jabatan publik. Misalnya, tahun 2017 dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Peninfkatan Peran  dan Posisi Perempuan dibidang Jabatan Publik. Pada tahun 2018 berupa  pelatihan politik untuk bakal calon perwakilan perempuan pada pilkada  2018, dan Pada Tahun 2019 dalam bentuk pelatihan politik perempuan calon legislatif pada pemilu 2019. Sementara di tahun 2020 melakukan kegiatan Workshop Publik Speaking bagi Perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik.

Bagi Halda keterampilan Publik Speaking merupakan keterampilan yang meggambarkan betapa berharganya  ide dan gagasan yang dimiliki oleh seorang legislator atau pejabat publik sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan ini diikuti sebnayak 35 peserta dari anggota legislatif dan pejabat publik se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asdep KG Bidang Polkum dan Hankam Kemen PPPA Roro Endah Sri Rejeki dan Direktur Pusat Kajian Bahasa, Untag Samarinda Nora S Mokodompit. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Untuk mendapat gambaran konkret perempuan kepala rumah tangga miskin yang mempunyai usaha ekonomi, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Seminar Kajian Peremuan Kepala Rumah Tangga Miskin Yang Mempunyai Usaha Ekonomi, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (20/12/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad melalui Kabid KG Dwi Hartini mengatakan, Data BPS Tahun 2017 menunjukkan sebanyak 27,77 juta penduduk Indonesia tergolong miskin, mencakup 10,64% dari total jumlah penduduk.

“Fakta lain menunjukkan, bahwa tidak sedikit rumah tangga miskin dipimpin oleh perempuan dengan kapabilitas seadanya. Sehingga para perempuan ini harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari lima orang. Padahal rumah tangga yang dipimpin perempuan lebih beresiko terjerembab kedalam kemiskinan,” ujarnya.

Dwi melanjutkan, data tahun 2018 menyebutkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan adalah 23,64% sementara laki-laki 76,36%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum banyak berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.

“Ditambah lagi dengan angka kekerasan pada anak yang cukup tinggi di Kaltim, tak pelak akan memunculkan perempuan rumah tangga rentan terhadap berbagai masalah sosial kemiskinan. Para perempuan kepala rumah tangga baru inilah yang perlu diberdayakan baik dalam peran dan kualitas hidupnya yang berujung pada penguatan ketahanan keluarga,” imbuhnya.

Kegiatan ini, jelasnya, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya pemberdayaan peremuan dan kesetaraan gender, sehingga kedepan dapat disusun rencana tindak lanjut dan intervensi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

Ia berharap, akan tersedia data dalam bentuk buku yang komprehensif tentang perempuan kepala rumah tangga di Kaltim khusunya di Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, akan terpetakan persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Kegiatan ini 75 peserta terdiri dari OPD terkait dan LM pemerhati perempuan. Hadir menjadi narasumber yaitu Kasi Data dan Informasi Statistik Noviady Dwi Nurcahyo dan Ketua Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Universitas Mulawarman, Widyatmike Gede Mulawarman. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Untuk memperkuat komitmen OPD Driver Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melakukan Advokasi Pelaksanaan PUG di Provinsi khususnya bagi OPD Driver, berlangsung di Hotel Swiss Bellhotel Borneo Samarinda, Kamis (5/12/2019).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad, mengatakan PUG merupakan salah satu “cross cutting issue” dalam pembangunan, sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia.

“SDGs / Sustainable Development Goals secara tegas menetapkan prinsip “No One Left Behind”. Hal ini berarti akan membawa konsekuensi bahwa hasil pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat baik itu laki-laki, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok lainnya,” ujarnya.

Halda melanjutkan, salah satu target SDGs yaitu goals ke-5 yang secara tegas dan jelas menyebutkan pentingnya Negara menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu goals/tujuan yang akan dicapai. Untuk itu strategi PUG diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendorong pencapaian target tersebut.

Secara umum tantangan yang dihadapi saat ini baik tingkat nasional maupun daerah yaitu belum adanya komitmen dari Kepala Daerah dan kurangnya pemahaman tentang Strategi PUG dalam mengimplementasikan 7 Prasyarat PUG. Hal ini menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.

Meskipun berbagai payung hukum telah diterbitkan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi PUG, baik di kementerian/lembaga dan daerah, pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal.

“Sehingga untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder lainnya, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah,” imbuh Halda.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 24 peserta terdiri dari Inspektorat Kaltim, BPKAD Kaltim, Bappeda Kaltim, Inspektorat Samarinda, Dinas PPPA Samarinda, Dinas PPPA Kabupaten Kutai Kertanegara. Hadir menjadi narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Endah Sri Rejeki, Kasi Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andre Asdi. (DKP3AKaltim/rdg)