Archive for category: Kesetaraan Gender (KG)

Semarang — Pada 2019 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) telah melakukan evaluasi pelaksanaan model pengembangan Industri Rumahan (IR) untuk melihat peningkatan pelaksanaan model IR yang sudah berlangsung sejak 2016. Hasil akhir pemetaan pada kluster Industri Rumahan Pemula (IR 1), Industri Rumahan Berkembang (IR 2), dan Industri Rumahan Maju (IR 3) hingga akhir tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan.

“Pelaku dengan kluster IR 1 ke  IR 2 meningkat sebanyak 547 orang, sedangkan kluster IR 2 ke IR 3 meningkat sebanyak 546 orang. Angka ini tentu menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Kemen PPPA bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) setempat serta pendamping IR menunjukkan adanya perbaikan dari pengembangan skala IR,” terang Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Agustina Erni dalam sambutannya pada penutupan acara Workshop Pengembangan Industri Rumahan 2019 di Semarang, Kamis (14/11/2019).

Tahun ini, merupakan tahun terakhir Kemen PPPA setelah selama 3 tahun melaksanakan model pengembangan IR di 21 kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama (MoU) yang telah dilakukan bersama 21 Bupati/Walikota yang wilayahnya menjadi model IR. Erni berharap pemerintah provinsi dan kab/kota dapat membangun komitmen untuk mengadopsi model IR ini menjadi kebijakan daerah di wilayah masing-masing.

“Pada kegiatan Workshop Pengembangan IR 2019 yang berlangsung sejak kemarin, kami menghadirkan mitra yang berpotensi untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengembangkan IR, seperti PNM Mekaar, IWAPI, Bank Mandiri melalui Rumah Kreatif BUMN, APTIKOM, Go-Jek dan XL Axiata. Hal ini karena kedepan fasilitasi yang kami berikan bagi daerah model IR bukan lagi dalam bentuk pemberian pelatihan ataupun bantuan alat produksi, tapi bagaimana kita mendampingi mereka dengan membangun kolaborasi dan sinergi dengan banyak pihak,” ungkap Erni.

Erni menambahkan, bahwa dalam rangkaian penutupan acara Workshop IR , Kemen PPPA sudah berdiskusi dengan peserta dari beberapa wilayah untuk mencari wilayah mana saja yang siap menjadi model dalam bersinergi.

“Kami akan memetakan di pusat potensi mitra kerja mana saja yang bisa diajak bersinergi, baik provinsi maupun kabupaten juga harus memetakan potensi mitra yang ada. Kedepan, upaya yang bisa kita lakukan untuk mendorong pembentukan model IR di wilayah lainnya adalah dengan kolaborasi dan sinergi, karena IR ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tutur Erni.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terkait langkah-langkah strategis pengembangan IR, dan paparan dari berbagai narasumber terkait petunjuk pelaksanaan pengembangan IR, maka diperoleh rekomendasi yang telah disepakati oleh 115 peserta workshop IR, yang terdiri dari tim pelaksana, pendamping dan pelaku di 21 Kabupaten/Kota model IR, Dinas PPPA dari 34 Provinsi yaitu sebagai berikut:

1. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang hadir mencatat bahwa komitmen, koordinasi dan sinergi merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mendorong dan mengembangkan serta mereplikasi IR di daerah;
2. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota sepakat untuk membangun sinergi dengan berbagai stakeholders termasuk dari lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha serta media massa untuk optimalisasi pengembangan IR;
3. Pengembangan IR di daerah akan mengacu pada hasil diskusi kelompok terkait langkah-langkah strategis pengembangan IR dan rencana prioritas yang telah disusun dan disepakati pada Workshop ini;
4. Dalam mempercepat pengembangan IR di daerah, komitmen dan keterlibatan yang lebih besar dari stakeholder, termasuk tim pelaksana, pendamping dan pelaku IR di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu diperkuat lebih jauh lagi dan diperlukan mekanisme sinergi dan koordinasi yang lebih efektif untuk peningkatan peran dan kinerja masing-masing;
5. Untuk mempercepat pengembangan IR di daerah perlu dikembangkan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan pembelajaran praktek baik dan pengalaman daerah lain yang berhasil dalam pengembangan IR;
6. Untuk memperkuat peran Dinas PPPA provinsi dan kab/kota dalam pembinaan dan pengembangan IR , diperlukan dukungan Kemen PPPA untuk:
   • penguatan tim pelaksana dan pendamping untuk melakukan sinergi;
   • penerapan mekanisme monitoring dan evaluasi IR:
   • pengembangan instrumen untuk evaluasi dampak IR;
   • insentif pendamping disesuaikan dengan standar nasional.
7. Pengembangan model IR menjadi program nasional.

“Hasil rekomendasi ini merupakan komitmen bersama dan titik tolak untuk pengembangan dan kemajuan IR di tahun mendatang, sehingga model pengembangan IR ini bisa direplikasi di daerah-daerah lain agar semakin banyak lagi pelaku IR yang tumbuh ataupun berkembang menjadi IR yang maju dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup perempuan dan keluarga,” terang Erni. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim)

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG), berlangsung di Hotel Grand Victoria, Senin (11/11/2019). Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari rapat persiapan yang dilaksanakan 12 Juli 2019 lalu.

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah tujuan RPJPN 205-2025. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah merumuskan tiga arah kebijakan dan isu strategis sesuai Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN tahun 2015-2019, yaitu pertama, meningkatnya kualtas hidup dan peran pembangunan dalam pembangunan. Kedua, meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan ketiga, meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Kebijakan dan isu strategis tersebut sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada fungsi kelima yaitu kesetaraan gender.

“Salah satu harapan yanag akan dicapai pada tahun 2030 adalah tercapainya kesetaraan, yang dikenal dengan Gender Equality Planet 50:50. Gender Equality Planet 50:50 adalah sebuah kampanye yang dicetuskan oleh PBB, yang mempunyai visi dan misi untuk menyetarakan perempuan mendapatkan hak yang sama dengan lelaki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan,” ujarnya.

Dalam rangka percepatan PUG dan PPRG di daerah Pemerintah Daerah melalui DKP3A Kaltim telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi dan pendampingan bagi OPD dengan rincian, tahun 2011 8 OPD, tahun 2012 11 OPD, tahun 2013 18 OPD, tahun 2014 25 OPD, tahun 2015 23 OPD, tahun 2016 15 OPD,

“Sementara pada tahun 2017, telah dilaksanakan egiatan advokasi PUG dan PPRG  dalam bentuk road show OPD pemerintah daerah Kaltim. Ternyata selama ini ada beberapa OPD yang telah melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender,” terang Halda..

Halda berharap, kegiatan ini dapat merumuskan langkah konkret, terarah, dan aplikastif untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memeperoleh akses, partisipasi, mempunyai konrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.

Kegiatan ini diikuti 44 peserta terdiri dari 25 OPD. Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini, Fasilitator Pusat Kemen PPPA Audra Jovani, Tenaga Ahli Penyusun RAD PUG Pusat Penelitian Kesetaraan Geder dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman (P2KGPA) Widyatmike Gede Mulawarman.  (DKP3AKaltim/rdg)

Bontang — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, mengatakan pihaknya memiliki program prioritas diantaranya Program Penguatan Kelembangaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Perlindungan Pemenuhan Hak Anak dan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Hal ini diungkapkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Perangkat Daerah Pemkot Bontang, di Auditorium Tiga Dimensi Bontang, Rabu (23/10/2019).

PPRG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran yang responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah  bagi laki-laki  dan perempuan tetapi merupakan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses perencanaan dan  penganggaran, serta menerjemahkan komitmen pemerintah untuk  mewujudkan  kesetaraan gender  ke dalam komitmen anggaran.

“IPM Kaltim tahun 2017 berada pada angka 75,12 dan Bontang sebesar 79,47. Sementara IPG Kaltim 85,62 dan Bontang 86,44, sedangkan IDG Kaltim sebesar 56,64 dan Bontang 45,44,” ujarnya.

IPM dan IPG Bontang, lanjut Halda, berada pada kuadran I yaitu angka IPM dan IPG lebih tinggi dari angka Provinsi Kaltim. Bontang memiliki capaian pembangunan gender dan pembangunan manusia yang lebih tinggi disertai dengan kesetaraan gender. Sedangkan IPG dan IDG Bontang berada pada kuadran II, yaitu IPG berada diatas Provinsi Kaltim namun IDG dibawah angka provinsi. Namun, pembangunan gender yang tinggi ini belum optimal dalam pemberdayaannya. Capaian pembangunan gender telah melampaui capaian di tingkat provinsi, tapi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih rendah.

Halda menyampaikan, rendahnya angka IDG Kaltim saat ini karena belum semua daerah memiliki kebijakan tentang pelaksanaan PUG dan PPRG, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun dasar hukum lainnya serta rencana aksi daerah. Pada banyak daerah, situasi perempuan, anak dan PUG belum terintegrasi dalam RPJMD dan indikator keberhasilannya. Belum semua pengambil kebijakan di pemerintah daerah paham tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam pembangunan daerah

“Selanjutnya, gender focal point yang ada di daerah belum berfungsi maksimal. Tim teknis dan pemerintah daerah penggiat PUG dan PPRG (Driver) di daerah belum optimal dalam mendukung pelaksanaan PPRG. Ditambah, mutasi pejabat di daerah yang dilakukan dalam kurun waktu yang pendek. Selain itu, kualitas analisis gender dan penyusunan dokumen pernyataan anggaran gender (GBS) yang disusun pemerintah daerah masih rendah karena belum menyadari maksud dari GBS,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih terbatas sehingga analisis gender masih belum dapat dilakukan dengan tajam. Pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran masih rendah di beberapa daerah dan desa, serta pemahaman tentang kesetaraan gender di semua kalangan masih rendah, baik di kalangan pemerintah maupun masyarakat.

Ia mengimbau dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai APBD, agar pemerintah daerah dapat mengutamakan program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan target MDGs-SDGs mengacu pada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKA-SKPD. Diharapkan pula, memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG dan menyerahkan GBS kepada BAKD, dan salinan kepada Bappeda dan Dinas PPPA serta menyerahkan salinan GBS bersama salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Perempuan milenial harus cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Selain itu perempuan juga perlu mendapatkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari dan dalam pembangunan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad, pada kegiatan Ruang Temu Perempuan, di Aula Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Jumat (22/10/2019).

Beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan diantaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan/trafficking dan lingkungan. Sementara faktor yang menyebabkan kondisi perempuan di Indonesia menuntut keprihatinan semua pihak, seperti adanya persepsi masyarakat terhadap perempuan yang belum menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar, ketentuan hukum yang ada belum secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan.dan mayoritas perempuan belum mengetahui hak-haknya.

DKP3A Kaltim, lanjut Halda, terus mendorong keterlibatan perempuan dalam berpolitik, terutama bagi pemilih pemula untuk menyukseskan Pilkada pada 2018 dan Pemilu 2019. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan bimbingan manajemn usaha dan advokasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

“Sehingga strategi yang perlu dilakukan dengan membangun dan memperkuat hubungan jaringan organisasi perempuan, meningkatkan representasi perempuan dalam partai politik yang berpolitik, membangun komunikasi yang efektif antar pemimpin parpol, membangun akses ke media, meningkatkan diklat pemahaman politik untuk perempuan, dan meningkatkan kualitas hidup perempuan,” ujarnya.

Dorongan partisipasi bagi pemilih pemula perempuan terus dilakukan agar ke depan perempuan  tidak ragu terjun ke dunia politik, Untuk itu, berbagai langkah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas SDM kaum perempuan di berbagai sektor, khususnya bidang politik sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan secara menyeluruh dalam pembangunan.

“Sesungguhnya jumlah perempuan sangat potensial, ada beberapa bentuk partisipasi perempuan yang bisa dijalankan dengan optimal sebagai bentuk partisipasi perempuan pada negara secara umum, diantaranya pemberi suara, menjadi anggota atau pengurus Parpol, menjadi anggota Legislatif, menjadi kepala kaerah, dan menjadi anggota KPU,” imbuhnya.

Ia berharap, berapa pada era Revolusi Industri 4.0, perempuan milenial dapat bergerak ke arah progresif terlibat di berbagai lapisan masyarakat, mengingat era milenial saat ini kaum muda mudi dituntut untuk lebih kreatif dengan perkembangan era digital.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua IKA Fekon Unmul Meiliana, Duta Wisata Samarinda dan Kaltim 2015 Nirmala Sari Herwanto, Putri Muslimah Intelegensia 2019 Nurhadijah. (DKP3AKaltim/rdg)

Samarinda — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Pelatihan Bagi Anggota Legislatif Perempuan Se Kaltim, berlangusng di Ruang Pandurata Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/9/2019). Hal ini sebagai upaya penguatan perempuan dalam menjalankan fungis dan tugas anggota legislatif terutama tugas dalam perspektif gender.

Gubernur Kaltim H Isran Noor melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim bidang Reformasi, Birokrasi dan Keuangan Daerah HM Yadi Robyan Noor, membuka pelatihan bagi mengucapkan selamat atas dilaksanakannya pelatihan bagi anggota legislatif perempuan terpilih provinsi dan kabupaten kota se Kaltim periode 2019-2024.

“Diharapkan acara pelatihan ini, wawasan para anggota legislatif perempuan dapat terus meningkat sehingga manfaatnya sangat besar untuk pembangunan Provinsi Kaltim dan kabupaten/kota ,” katanya.

Roby juga berharap makin banyak perempuan yang dapat membentuk keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan politik di parlemen. Yang diharapkan juga bisa mengorganisir, memobilisasi, memotivasi dan melakukan advokasi agar semakin banyak perempuan yang menjadi anggota parlemen.

Sementara itu, Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan angka keterwakilan bahkan kiprah perempuan di Kaltim dalam dunia politik masih minim. Ini ditandai dengan jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Kaltim saat ini hanya 11 perempuan dari total anggota dewan sebanyak 55 orang.

“Sementara anggota DPRD menurut kabupaten/kota se Kaltim dan jenis kelaminnya, maka terdapat 63 perempuan dan 322 orang laki-laki,” ujarnya.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mensyaratkan partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam mengajukan calon anggota. Artinya, kesempatan perempuan untuk maju juga besar.

Dari hasil Pemilu 2019, lanjut Halda, hanya mampu menghasilkan keterwakilan perempuan 16,82  persen di DPRD se Kaltim, dan didominasi oleh anggota yang baru. Maka untuk memastikan kepentingan suara perempuan terwakili di parlemen bahkan menjadi prioritas kebijakan, keterlibatan perempuan di parlemen sangatlah penting. Keterlibatan tersebut merupakan salah satu perwujudan membangun keadilan gender di parlemen, tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Halda juga menyebutkan, satu-satunya kabupaten yang memenuhi kuota 30 persen hanya Kabupaten Mahulu yang hasil Pemilu lalu mencapai keterwakilannya 40 Persen.

“Untuk itu pemerintah berkomitmen meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan dalam pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan peran perempuan dalam kebijakan publik adalah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada profesional perempuan, untuk lebih banyak berkiprah di bidang kebijakan publik khususnya di Dunia Politik.” Harapnya

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Asdep Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hamkam KPPPA Endah Sri Rejeki, Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan  Partisipasi  Masyarakat  (LKPPM) pusat Darsono Sudibyo, Akademisi Unmul Unis Sajena, dan Anggota DPR RI Dapil Kaltim 2019-2024 Hetifah Sjaifudian. (DKP3AKaltim/rdg)