December 13, 2023 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menerima kunjungan audiensi Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Provinsi Kalimantan Timur Rina Zainum bersama pengurus TRC PPA dan didampingi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin, berlangsung di ruang tamu Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Selasa (12/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Pj Akmal Malik mengatakan sangat mendukung kinerja dan program yang telah dilaksanakan TRC PPA Kaltim, khususnya menangani berbagai kasus dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah Provinsi Kaltim.

“Tugas TRC PPA tidak mudah, tetapi mulia. Karena jika terjadi kasus pada perempuan maupun anak. Misalnya pencabulan, rudapaksa, penganiayaan, kekerasan fisik, pembullyan dan kasus lainnya, maka TRC PPA bekerja cepat dalam penanganannya,” kata Akmal Malik.

Terkait tugas TRC PPA, lanjut Akmal, tentu sangat membantu pemerintah dalam penanganan barbagai kasus terhadap perempuan dan anak.

Karena itu, TRC PPA harus bekerjasama dan bersinergi dengan dinas maupun badan terkait dalam percepatan penanganan kasus.

“Sinergi dan kolaborasi dengan dinas maupun badan terkait, seperti Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim maupun kabupaten dan kota tentu sangat membantu kinerja TRC PPA dalam penanganan kasus,” harapnya.

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan, hadirnya TRC PPA menjadi mitra pemerintah sangat membantu dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kalimantan Timur. Sehingga Soraya mengajak semua pihak untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak.

“Kami merasa terbantu dengan adanya TRC PPA sehingga kita dapat menghadirkan tempat yang aman bagi korban kekerasan. Selain itu TRC PPA menjadi mitra pemerintah maka tentu kami berjalan bersama untuk menangani kasus kekerasan,” ujar Soraya.

Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainum memaparkan program-program yang sedang maupun sudah dilaksanakan, khususnya dalam penanganan kasus yang dialami perempuan dan anak.

“Jumlah relawan kami ada 130 orang, sementara pengurus TRC sebanyak 50 orang. Selain kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, kami juga ikut berpartisipasi dalam penanganan kasus stunting,” tandasnya.(adpimprovkaltim/dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kontribusi perempuan masih banyak yang terkendala pada akses dan peluang pasar. Kiprah perempuan pada sektor non formal sebagian besar merupakan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih sehingga kurang bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan hukum.

“Misalnya masih banyak usaha perempuan yang tidak didaftarkan atas nama perempuan itu sendiri, akan tetapi dengan menggunakan nama suami atau anak laki-lakinya. Ditambah lagi dengan permasalahan kesenjangan gender pada berbagai sektor lainnya,” ujarnya pada kegiatan Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke 95 Tahun 2023, berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Selasa (12/12/2023).

Hingga saat ini, lanjut Soraya, perjuangan perempuan belum selesai, pencapaian persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dirasa masih belum optimal. Menurut data BPS tahun 2021, IPG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85,95 atau berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi. Sedangkan IPG Kota Balikpapan adalah yang tertinggi dengan nilai 89,83 dan IPG Kabupaten Paser adalah yang terendah dengan nilai 71,19%. Nilai tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai IPG Nasional.

“Sementara IDG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 66,64 atau berada pada urutan ke 25 dari 34 Provinsi. Pada tingkat Provinsi yang tertinggi adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 80,43 dan yang terendah adalah Kota Bontang yaitu sebesar 45,67.” imbuh Soraya.

Soraya berharap melalui Peringatan Hari Ibu tahun 2023 menjadi salah satu tonggak gerakan perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif memajukan bangsa dalam mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta membangun kesadaran pentingnya kerja nyata dan kerja kolaboratif dari semua pihak untuk mendorong kemajuan perempuan Indonesia.

Pihaknya juga memberikan dorongan kewirausahaan perempuan dengan pemanfaatan teknologi dalam berusaha serta mendorong kemampuan berwirausaha bagi perempuan penyintas kekerasan. Selain itu, mendorong pengembangan kemampuan kewirausahaan, memberikan motivasi untuk mengembangkan daya cipta dan kreatifitas untuk meningkatkan kemampuan wirausaha.

“Dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan fungsi keluarga pun dapat berjalan dengan baik sehingga berdaya membangun jembatan kesetaraan dan menciptakan kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sejahtera, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)