Provinsi Kaltim Raih Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023 Kategori Nindya

/0 Comments/in /by

Samarinda — Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 kembali menerima Penghargaan Parahita Ekapraya kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, berlangsung di Gedung Metro TV Kedoya Kebun Jeruk Jakarta Barat, Selasa, 19 Desember 2023.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dikaitkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sementara bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menunjukkan komitmen nyata melalui peraturan perundang-undangan terkait Pemerintah Daerah.

“Tentunya kami semakin bersemangat dalam penyelenggaraan PUG serta akan  menajamkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, mendukung upaya untuk memperkecil kesenjangan gender guna pencapaian indikator-indikator outcome dan impact, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kualitas Keluarga,” terang Soraya saat ditemui pada Jumat (22/12/2023).

Soraya meyebut, Penganugerahan Parahita Ekapraya diberikan kepada 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi, dan 237 Kabupaten/Kota. Sebanyak 2 Kementerian/Lembaga, 5 Provinsi, dan 100 Kabupaten/Kota meraih penghargaan Kategori Pratama.

Pada Kategori Madya, sebanyak 2 Kementerian/Lembaga, 6 Provinsi, dan 82 Kabupaten/Kota meraih penghargaan tersebut. Sementara itu, sebanyak 1 Kementerian/Lembaga, 8 Provinsi, dan 40 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya.

Sebanyak 4 Kementerian/Lembaga, 4 Provinsi, dan 12 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan pada Kategori Utama.

Sementara itu, tahun ini, terdapat 8 penghargaan Kategori Mentor yang merupakan penghargaan tertinggi.

“Untuk Kaltim, Provinsi mendapatkan Penghargaan Nindya. Sedangkan Kategori Madya diraih oleh Kabupaten PPU, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Kategori Pratama diraih Kabupaten Paser,” imbuh Soraya.

Ia menambahkan, Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun ini dilaksanakan evaluasi yang lebih komprehensif dengan adanya perubahan instrumen evaluasi penilaian dan ada penambahan kategori pada penganugerahan ini.

“Secara hasil evaluasi nilai Provinsi Kaltim diatas 800. Perlu kami jelaskan karena adanya perubahan instrumen evaluasi penilaian dan adanya penambahan kategori maka terjadi perubahan pula pada hasilnya,” terangnya

Pada tahun sebelumnya Provinsi Kalimantan Timur meraih Kategori Utama dan tahun ini meraih Nindya. Jika melihat urutan penghargaan maka Nindya berada di bawah Utama.

“Namun ini bukan berarti Kaltim turun, tetapi karena adanya perubahan dan penambahan tadi. Karena provinsi dan kabupaten/kota lainnya juga mengalami hal yang sama,” ungkap Soraya.

Evaluasi PUG ini dilaksnakan setiap tahun namun pemberian penghargaan dilaksanakan 2 tahun sekali. (dkp3akaltim/rdg)

Wujudkan Kesetaraan Gender Melalui Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023

/0 Comments/in /by

Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan penghargaan Parahita Ekapraya 2023 kepada 12 Kementerian/Lembaga, 25 Provinsi, dan 237 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyampaikan Penganugerahan Parahita Ekapraya tahun ini menjadi lebih spesial dengan dilaksanakannya evaluasi yang lebih komprehensif mengingat upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia telah berlangsung selama dua dekade. Adapun strategi PUG yang diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dikaitkan dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sementara bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menunjukkan komitmen nyata melalui peraturan perundang-undangan terkait Pemerintah Daerah.

“Penganugerahan Parahita Ekapraya ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan beserta jajaran di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan dan menyelenggarakan PUG secara komprehensif. Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, dan seluruh pihak atas pencapaian luar biasa ini yang dengan gigih telah berkomitmen dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender, memberdayakan, dan melindungi hak perempuan di semua lini, institusi, dan wilayahnya masing-masing,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Penganugerahan Parahita Ekapraya di Jakarta.

Menteri PPPA menyampaikan melalui pencapaian yang diraih pada Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023, Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah harus semakin bersemangat dalam penyelenggaraan PUG serta memberikan ruang untuk untuk menajamkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, mendukung upaya untuk memperkecil kesenjangan gender guna pencapaian indikator-indikator outcome dan impact, seperti Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Kualitas Keluarga

Menteri PPPA pun mengajak para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengintegrasikan komponen dari berbagai indeks tersebut sebagai bagian dari target-target yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga/Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah maupun Daerah.

“Semoga pencapaian ini dapat menjadi penyemangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan di Indonesia. Bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum berhasil meraih penghargaan ini, tentunya kami harapkan tidak menyurutkan semangat untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak perempuan sehingga penganugerahan akan diraih di tahun-tahun mendatang,” tutur Menteri PPPA.

Sebagai upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong strategi PUG di berbagai bidang pembangunan, Pemerintah Indonesia melalui Kemen PPPA mengimplementasikan strategi PUG dengan menekankan pada 7 (tujuh) proses pembangunan yang lebih komprehensif dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Dalam memastikan penyelenggaraan PUG baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah, dilakukan evaluasi PUG melalui berbagai tolok ukur yang dipantau dan dianalisis guna melihat kemajuan yang telah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023, sebanyak 2 (dua) Kementerian/Lembaga, 5 (lima) Provinsi, dan 100 Kabupaten/Kota meraih penghargaan Kategori Pratama. Pada Kategori Madya, sebanyak 2 (dua) Kementerian/Lembaga, 6 (enam) Provinsi, dan 82 Kabupaten/Kota meraih penghargaan tersebut. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) Kementerian/Lembaga, 8 (delapan) Provinsi, dan 40 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya.

Sebanyak 4 (empat) Kementerian/Lembaga, 4 (empat) Provinsi, dan 12 Kabupaten/Kota berhasil meraih penghargaan pada Kategori Utama. Sementara itu, tahun ini, terdapat 8 (delapan) penghargaan Kategori Mentor yang merupakan penghargaan tertinggi berhasil diraih oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kota Denpasar, dan Kota Surabaya.

“Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya 2023. Saya sangat berharap, tidak ada lagi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan yang abai dan masih menempatkan perempuan hanya sebagai kelompok sasaran, target, atau sebagai objek pembangunan. Perempuan harus diletakkan dan diperankan sebagai subjek pembangunan, dan proses ini harus kita lakukan secara kolektif mulai dari diri kita, keluarga, desa, hingga ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional, dan global,” tandas Menteri PPPA. (birohukumdanhumaskemenpppa)

PHI Ke 95, Ziarah dan Tabur Bunga Ke TMP Kesuma Bangsa Samarinda

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dalam rangkaian PHI ke-95 Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Ziarah dan Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda, Jumat pagi (22/12/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menegaskan Peringatan Hari Ibu (PHI) tidak terlepas dari pergerakan dan perjuangan kaum perempuan pada masa sebelum kemerdekaan.

Karenanya, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda selalu menjadi bagian dari Peringatan Hari Ibu.

“Lewat ziarah ini, kita semua organisasi wanita berkumpul bersama memberikan penghormatan sebagai penghargaan kepada para pahlawan dan tokoh-tokoh di Kalimantan Timur yang telah gugur mendului kita,” kata Sekda Sri Wahyuni usai memimpin ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesuma Bangsa Samarinda.

Di samping silaturahmi, lanjutnya, kegiatan ini membangkitkan semangat untuk meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa.

“Untuk para ibu, jadilah ibu yang kuat secara fisik, mental dan spiritual. Karena ibu yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat dan sejahtera,” ungkap Sri Wahyuni.

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menjelaskan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan merupakan rangkain terakhir dari Peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023.

“Kegiatan PHI 2023 dimulai sejak Selasa 12 Desember 2023, acara seminar ketahanan keluarga,” terangnya.

Berlanjut, Rabu 13 Desember 2023, yakni Sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada seluruh lurah dan camat se Kota Bontang.

Pada Senin 18 Desember 2023, telah diselenggarakan Pelayanan Terpadu Pembuatan KIA Bagi Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas (LPKA) dan Cetak KTP-el Bagi WPB Kelas II Tenggarong.

Dan pada tanggal 19 Desember 2023 telah diselenggarakan Pelayanan Terpadu Pemadanan Data dan NIK Perekaman dan Cetak KTP-el Bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Tenggarong.

Kemudian pada Rabu 20 Desember 2023, kegiatan Seminar Perempuan Kalimantan Timur, yang merupakan puncak kegiatan PHI ke-95, dengan tema Perempuan Berdaya dan Peduli Indonesia Maju.

“Kegiatan terakhir PHI 2023 adalah Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan Kesuma Bangsa Samarinda, dipimpin Bu Sekda,” tutupnya. (dkp3akaltim/rdg)

Sekda Sri : Kesamaan Data Jadi Hal Krusial Penanganan Stunting

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka Talkshow Overview Pelaksanaan Program dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur yang digagas Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, di Hotel Harris Samarinda, Kamis (14/12/2023).

“Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan terkait percepatan penurunan stunting. Kegiatan hari ini hendaknya bisa sama-sama mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait apa yang menjadi perhatian kita bersama dalam percepatan penanganan stunting,” kata Sri Wahyuni dalam sambutannya.

Karena, lanjut Sri, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 dari Kementerian Kesehatan RI, prevalensi stunting di Kalimantan Timur mengalami kenaikan. Sehingga perlu dilakukan percepatan penurunan stunting secara menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan yang ditargetkan pada 2024, yaitu dibawah rata-rata nasional sebesar 14 persen.

Sri Wahyuni menyebut kesamaan data menjadi hal yang krusial dalam penanganan stunting baik dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Data dari BKKBN adalah beririsan dengan data yang sama digunakan oleh Dinas Kesehatan.

“Melalui talkshow overview ini diharapkan dapat melihat adakah hal-hal baru atau hal-hal yang sebenarnya tidak baru namun luput dari perhatian kita, sekalian dalam upaya penanganan stunting. Ini juga dapat menjadi rembuk bersama untuk bersepakat bahwa apa yang telah dilakukan menjadi evaluasi dan menentukan langkah-langkah ke depan,” sebut Sri.

Sri Wahyuni menambahkan melalui talkshow overview ini juga menjadi momen membangun kembali kolaborasi dan kealpaan dari semua pemangku kepentingan terkait dalam Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS).

“Apa dan bagaimana yang harus menjadi perhatian. Agar segala sumber daya yang dikerahkan untuk penanganan stunting bisa tepat sasaran dan benar-benar menyentuh persoalan yang kita hadapi bersama. Kita juga berharap adanya dukungan setara dan kolaborasi yang baik dengan semua kabupaten/kota,” pungkasnya.

Talkshow Overview Pelaksanaan Program dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kaltim kali ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Anggota Komisi III DPRD Kaltim Bagus Susetyo, Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kaltim Prof Harihanto dan Penata KKB Ahli Madya BKKBN Kaltim Aris Ananta.

Tampak hadir Penjabat Ketua TP PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Bappeda Yusliando, TPPS Kaltim dan stakeholder terkait penanganan stunting. (adpimprovkaltim)

Hari Ibu Momen Penting Terhadap Perempuan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Peringatan Hari Ibu (PHI) menjadi momen penting sebagai penghargaan dan penghormatan bagi kaum perempuan Indonesia, atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat seminar perempuan Kalimantan Timur, dalam rangka PHI ke 95 tahun 2023, yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Aston Samarinda, Rabu (20/12/2023).

Sekda Sri Wahyuni mengatakan diperingatinya Hari Ibu setiap tahun menjadi daya ungkit untuk mendorong pemangku kepentingan dan masyarakat agar memberikan perhatian dan pengakuan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

“Bukankah keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang kita dambakan, tidak akan pernah tercapai tanpa peran serta perempuan,” ujarnya.

Sekda Sri menambahkan fakta menunjukkan bahwa perempuan telah terbukti menjadi motor penggerak keberhasilan pembangunan.

“PHI tahun ini harus mampu menginspirasi perempuan untuk terus mencintai dirinya dan mengembangkan daya cipta serta kreativitas tanpa batas, untuk membangun negeri, sekaligus menggelorakan semangat dan daya juang membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045,” pesannya.

Ia melanjutkan, PHI ke 95 ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan perempuan Indonesia dalam berkontribusi memajukan kehidupan bangsa.

“Kehadiran perempuan dalam memajukan kehidupan bangsa adalah keniscayaan,” tegasnya.

Selain itu, PHI tahun ini merupakan kesempatan yang ideal untuk menghargai peran dan pencapaian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang, mempromosikan kesetaraan gender dan peningkatan pelindungan terhadap perempuan.

“Mendorong partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, memotivasi perempuan untuk mengambil peran aktif dalam memajukan negara,” ungkapnya.

Sekretaris DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Hj Eka Wahyuni melaporkan seminar perempuan dihadiri 170 peserta dari perangkat daerah, akademisi, anggota DPRD Kaltim dan organisasi perempuan se Kaltim bertujuan untuk mendorong perempuan agar lebih aktif terlibat dalam tindakan kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Memperkuat solidaritas di antara perempuan dan mendorong kerja sama dalam mendukung isu-isu kemanusiaan,” ujarnya.

Tampak hadir pimpinan perangkat daerah Provinsi Kaltim, Pj Ketua TP-PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal, anggota DPRD Kaltim Puji Setyowati, Ketua BKOW Hj Suryani Astuti, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kaltim, Ketua Persit Chandra Kirana, Ketua Bhayangkari, pimpinan dan ketua organisasi dan lembaga lainya. (adpimprovkaltim/dkp3akaltim)

.

Rangkaian PHI Ke 95, 287 Warga Binaan LPP Kelas IIA Tenggarong Terima KTP-el

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur melakukan Pelayanan Terpadu Pemadanan Data dan NIK Perekaman dan Cetak KTP-el Bagi WBP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Tenggarong, Dalam Rangkaian PHI Ke 95 tahun 2023, Selasa (19/12/2023).

Sebanyak 287 warga binaan mendapat fasilitas pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pendataan dan penerbitan KTP-el bagi warga binaan.

Dalam pelaksanaannya, DKP3A Kaltim menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-Kaltim selama dua hari, mulai 19 hingga 20 Desember 2023.

Sekretaris DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Eka Wahyuni mengatakan, ini sebagai rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke 95 tahun 2023.

“Ini juga sebagai hak warga negara mendapatkan layanan administrasi kependudukan sebagai bentuk identitas diri,” ujar Eka.

Pencetakan dan penyerahan KTP-el juga ditinjau langsung oleh Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltim Yulia Zubir Akmal. Selain itu, Yulia Zubir Akmal juga mengunjungi pusat pembinaan bagi warga binaan.

Sementara Kepala LPP Kelas IIA Tenggarong Triana Agustin mengatakan pencetakan KTP bagi warga binaan sebagai upaya mendukung kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.

“Alhamdulillah 287 warga binaan kami mendapat fasilitas pencetakan KTP,” ujar Nana sapaan akrabnya. (dkp3akaltim/rdg)

Pj Gubernur Sangat Mendukung Kinerja TRC PPA Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda —  Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menerima kunjungan audiensi Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Provinsi Kalimantan Timur Rina Zainum bersama pengurus TRC PPA dan didampingi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin, berlangsung di ruang tamu Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Selasa (12/12/2023).

Dalam kesempatan ini, Pj Akmal Malik mengatakan sangat mendukung kinerja dan program yang telah dilaksanakan TRC PPA Kaltim, khususnya menangani berbagai kasus dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah Provinsi Kaltim.

“Tugas TRC PPA tidak mudah, tetapi mulia. Karena jika terjadi kasus pada perempuan maupun anak. Misalnya pencabulan, rudapaksa, penganiayaan, kekerasan fisik, pembullyan dan kasus lainnya, maka TRC PPA bekerja cepat dalam penanganannya,” kata Akmal Malik.

Terkait tugas TRC PPA, lanjut Akmal, tentu sangat membantu pemerintah dalam penanganan barbagai kasus  terhadap perempuan dan anak.

Karena itu, TRC PPA harus bekerjasama dan bersinergi dengan dinas maupun badan terkait dalam percepatan  penanganan kasus.

“Sinergi dan kolaborasi dengan dinas maupun badan terkait, seperti Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim maupun kabupaten dan kota tentu sangat membantu kinerja TRC PPA dalam penanganan kasus,” harapnya.

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan, hadirnya TRC PPA menjadi mitra pemerintah sangat membantu dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kalimantan Timur. Sehingga Soraya mengajak semua pihak untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak.

“Kami merasa terbantu dengan adanya TRC PPA sehingga kita dapat menghadirkan tempat yang aman bagi korban kekerasan. Selain itu TRC PPA menjadi mitra pemerintah maka tentu kami berjalan bersama untuk menangani kasus kekerasan,” ujar Soraya.

Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainum memaparkan program-program yang sedang maupun sudah dilaksanakan, khususnya dalam penanganan kasus yang dialami perempuan dan anak.

“Jumlah relawan kami ada 130 orang, sementara pengurus TRC sebanyak 50 orang. Selain kasus-kasus terhadap perempuan dan anak, kami juga ikut berpartisipasi dalam penanganan kasus stunting,” tandasnya.(adpimprovkaltim/dkp3akaltim/rdg)

Soraya Berharap PHI Ke 95 Menjadi Tonggak Gerakan Mewujudkan Pembangunan Yang Berkesetaraan Dan Berkeadilan Gender

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kontribusi perempuan masih banyak yang terkendala pada akses dan peluang pasar. Kiprah perempuan pada sektor non formal sebagian besar merupakan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih sehingga kurang bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan hukum.

“Misalnya masih banyak usaha perempuan yang tidak didaftarkan atas nama perempuan itu sendiri, akan tetapi dengan menggunakan nama suami atau anak laki-lakinya. Ditambah  lagi dengan permasalahan kesenjangan gender pada berbagai sektor lainnya,” ujarnya pada kegiatan Seminar Peningkatan Kualitas Keluarga dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) Ke 95 Tahun 2023, berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Selasa (12/12/2023).

Hingga saat ini, lanjut Soraya, perjuangan perempuan belum selesai, pencapaian persentase Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dirasa masih belum optimal. Menurut data BPS tahun 2021, IPG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 85,95 atau berada pada urutan ke 32 dari 34 Provinsi. Sedangkan IPG Kota Balikpapan adalah yang tertinggi dengan nilai 89,83 dan IPG Kabupaten Paser adalah yang terendah dengan nilai 71,19%. Nilai tersebut masih sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai IPG Nasional.

“Sementara IDG Provinsi Kalimantan Timur sebesar 66,64 atau berada pada urutan ke 25 dari 34 Provinsi. Pada tingkat Provinsi yang tertinggi adalah Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 80,43 dan yang terendah adalah Kota Bontang yaitu sebesar 45,67.” imbuh Soraya.

Soraya berharap melalui Peringatan Hari Ibu tahun 2023 menjadi salah satu tonggak gerakan perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif memajukan bangsa dalam mewujudkan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta membangun kesadaran pentingnya kerja nyata dan kerja kolaboratif dari semua pihak untuk mendorong kemajuan perempuan Indonesia.

Pihaknya juga memberikan dorongan kewirausahaan perempuan dengan pemanfaatan teknologi dalam berusaha serta mendorong kemampuan berwirausaha bagi perempuan penyintas kekerasan. Selain itu, mendorong pengembangan kemampuan kewirausahaan, memberikan motivasi untuk mengembangkan daya cipta dan kreatifitas untuk meningkatkan kemampuan wirausaha.

“Dengan kegiatan-kegiatan yang produktif dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga dan fungsi keluarga pun dapat berjalan dengan baik sehingga berdaya membangun jembatan kesetaraan dan menciptakan kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan bangsa yang sejahtera, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Soraya : Kinerja Suatu Instansi Bukan Hanya Serapan Anggaran Yang Telah Dilaksanakan Tetapi Output Dan Outcome Yang Dihasilkan

/0 Comments/in /by

Malang — Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Tahun 2023 Serta Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di lingkup DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (30/12/2023).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kinerja suatu instansi bukan hanya dilihat dari seberapa besar serapan anggaran yang telah dilaksanakan, tetapi juga dilihat pada output dan outcome yang dihasilkan.

Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Tahun 2023 Serta Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun 2024 di lingkup DKP3A Provinsi Kalimantan Timur merupakan hal yang sangat penting untuk mengidentifikasi dan menilai apakah program kerja yang di laksanakan selama triwulan I-IV tahun anggaran 2023 ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rapat ini juga bertujuan untuk memonitoring realisasi anggaran dan mengevaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja serta mengevaluasi sistem penatausahaan keuangan yang ada. Selain itu, sebagai upaya menyamakan persepsi antar pengelola keuangan dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, sebagai evaluasi dari pelaksanaan anggaran serta meminimalisir kesalahan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Saat ini Realisasi Anggaran DKP3A Tahun 2023 per 28 November 2023 adalah sebesar Rp. 22.822.312.626 dari pagu anggaran sebesar Rp. 31.566.835.247 atau masih sebesar 72.30 %,” ujar Soraya.

Melihat capaian realisasi ini, lanjut Soraya, diharapkan setiap bidang dapat mengevaluasi program dan kegiatan yang belum dilaksanakan.
“Selain itu dalam kesempatan ini juga digunakan untuk menyusun anggaran kas tahun 2024, dimana tahun 2024 telah dilaksanakan asistensi anggaran oleh Tim TAPD. DKP3A memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 38.267.474.996,” imbuhnya.

Untuk itu diharapkan kepada setiap bidang untuk memastikan kebutuhan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Sehingga mulai tahun depan tidak ada lagi anggaran kas yang kurang yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses belanja dan pencairan.

Hadir menjadi narasumber pada kegiatan ini Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Rahmat Ramadhan, dan Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Karim.(dkp3akaltim/rdg)

Kinerja Dukcapil Se Kaltim Capai Target Nasional

/0 Comments/in /by

Denpasar — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Daerah Evaluasi Penyelenggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel Harper Kuta Bali, Rabu (15 November 2023).

Kepala Dinas DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan sesuai arahan Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 November 2023 bahwa Dinas Dukcapil se Kalimantan Timur harus melakukan pendataan semua penduduk dalam wilayah kabupaten/kota masing-masing.

“Bukan hanya penduduk yang tercatat sebagai penduduk kita saja tetapi penduduk luar wilayah kita harus juga dilakukan pendataan dan pencatatan yang baik. Jangan sampai ada penduduk yang tidak memiliki identitas kependudukan sama sekali dan pastikan mereka tercatat dalam database kependudukan,” ujar Soraya.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang terukur dan sistematis terkait pendataan penduduk khususnya bagi pekerja pada sektor perkebunan dan pertambangan yang banyak merekrut pekerja dari luar wilayah Kalimantan Timur agar status kependudukannya menjadi jelas sehingga bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga Negara seperti mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial dan lain-lain.

Soraya menambahkan, berbagai capaian yang sangat baik telah ditunjukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, diantaranya target perekaman KTP-el sebesar 99,40 %, berdasarkan laporan Dinas Dukcapil Kab/Kota se Kaltim tanggal 31 Oktober 2023 dari jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar 2.788.564 jiwa yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.767.407 jiwa atau mencapai 99,40 %.

Target Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 50 %, jumlah anak 0–16 tahun sebanyak 1.186.653 jiwa yang telah memiliki KIA sebanyak 776.940 jiwa atau mencapai  65,47 %.

“Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 98 %, jumlah anak 0-17 tahun sebesar 1.240.425 jiwa yang telah memiliki Akta Kelahiran Anak sebanyak 1.235.841 jiwa atau mencapai 99,63 %,” imbuh Soraya.

Selain itu Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk OPD target 15 PKS, seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan perangkat daerah masing-masing tetapi hanya 3 kabupaten/kota mencapai target 15 OPD yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan. Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan Implementasi pemanfaatan data dengan perangkat daerah masing-masing tetapi belum mencapai 15 OPD..Seluruh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah menerapkan Buku Pokok Pemakaman dan hampir semua kabupaten/kota telah mencapai target.

“Untuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Target 25 % Wajib KTP, dari jumlah wajib KTP se Kaltim sebesar 2.788.564 jiwa yang telah melakukan perekaman sebanyak 82.574 jiwa atau mencapai 2,98 %,” terangnya.

Selanjutnya, inovasi pelayanan administrasi kependudukan target 2 Inovasi dan provinsi dan seluruh kabupaten/kota se Kaltim telah mencapai target nasional.

Sementara persiapan menjelang Pemilu dan Pilkada tahun 2024, berbagai upaya yang akan dilakukan jajaran Dukcapil adalah penuntasan target perekaman wajib KTP-el sampai dengan 31 Desember 2023 melalui perekaman jemput bola dan kerja sama dengan berbagai stakeholder. Melakukan perekaman wajib KTP-el pemula tahun 2023 dan tahun 2024 melalui layanan jemput bola ke sekolah dan kampus. Entri NIK baru dengan usia 17 tahun dan sudah/pernah menikah wajib langsung dilakukan perekaman KTP-el. Layanan untuk penduduk terlantar, kaum marginal, miskin ekstrim, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), narapidana, disabilitas, daerah terpencil, transgender, dan lain-lain. (dkp3akaltim/rdg)