Presiden Joko Widodo Hadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2022

/0 Comments/in /by

Bogor — Presiden Joko Widodo menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022 yang dipusatkan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo hadir untuk menyapa dan bermain langsung bersama anak-anak. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat hari anak kepada seluruh anak di Indonesia dan berpesan untuk menikmati masa kanak-kanak dengan bermain, belajar, berdoa, dan selalu menjaga protokol kesehatan.

“Anak-anakku di seluruh Indonesia, kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Selamat hari anak, terus bergembira dan bersemangat mengejar cita-cita. Jangan lupa untuk belajar, berdoa dan rajin beribadah, dan selalu menjaga kesehatan. Ingat pandemi belum selesai. Anak terlindungi, Indonesia Maju,” pesan Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengajak anak-anak untuk memiliki hobi membaca buku sebagai gudang ilmu pengetahuan. Presiden Joko Widodo juga menghibur anak-anak yang haidr secara langsung di Kebun Raya Bogor dengan pertunjukan sulap dan memberikan hadiah sepeda untuk anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dunia anak-anak menurut Presiden Joko Widodo adalah dunia bermain dengan keceriaan, kreativitas, dan keaktifan masing-masing.

“Dunia anak-anak adalah dunia bermain dengan keceriaan, kreativitas, dan keaktifan masing-masing. Itulah sebetulnya dunia anak-anak. Janganlah kita terlalu memaksa anak-anak untuk sesuai dengan keinginan orang-orang dewasa,” tutur Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengungkapkan peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan untuk bersenang-senang semata, tetapi menjadi pengingat bahwa masih perlu bersama-sama memperjuangkan hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, agar bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

“Anak-anakku di seluruh Indonesia, harus tumbuh sehat, harus sekolah setinggi-tingginya, harus memiliki identitas, harus dibesarkan dengan penuh kasih sayang, harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan berbagai perlakuan salah lainnya, serta harus aktif berpartisipasi dan bersuara. Agar dapat mencapai itu semua, kita harus menyatukan kekuatan dan bergerak bersama untuk memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan anak, khususnya anak-anak di seluruh Indonesia,” pesan Menteri PPPA.

Peringatan HAN 2022 merupakan sebuah momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kembali mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dengan tiga (3) tagline pendukung, #PeduliPascaPandemiCOVID19, #AnakTangguhPascaPandemiCOVID19, dan #AnakTangguhIndonesiaLestari, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan puncak peringatan HAN 2022 pada tanggal 23 Juli 2022 secara hybrid, di Kebun Raya Bogor dan virtual, dengan melibatkan seluruh anak dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dari tiga puluh empat (34) provinsi di Indonesia.

Forum Anak Nasional (FAN) yang turut hadir dalam puncak peringatan HAN 2022 turut menyampaikan sebelas (11) butir Suara Anak Indonesia (SAI) Tahun 2022, yakni:

1.         Memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan penyebaran Informasi Layak Anak (ILA), terkhusus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

2.         Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan dan merealisasikan suara anak dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.

3.         Pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam mengampanyekan ‘Stop Perkawinan Usia Anak’ serta mempertegas implementasi dalam pengawasan Undang-Undang Revisi Perkawinan Usia Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

4.         Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pola asuh dan menolak segala bentuk kekerasan dalam lingkungan keluarga.

5.         Memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan distribusi iklan, promosi, dan sponsor rokok, serta melakukan rehabilitasi khusus bagi perokok anak.

6.         Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peran posyandu remaja dan memberikan pendidikan parenting untuk orang tua terkait pemenuhan gizi serta tumbuh kembang anak.

7.         Memohon kepada pemerintah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah.

8.         Memohon kepada pemerintah dan mengajak masyarakat untuk meningkatkan perhatian terkait isu anak putus sekolah, mulai dari lingkup masyarakat terkecil.

9.         Memohon kepada pemerintah dengan melibatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk memperhatikan aspek pengetahuan budaya nusantara baik di luar maupun dalam negeri bagi anak.

10.       Memohon kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi terhadap kekerasan dan mengoptimalkan penyebaran edukasi terkait kekerasan anak kepada seluruh lapisan masyarakat.

11.       Memohon kepada pemerintah untuk melakukan kesetaraan pembangunan dan revitalisasi fasilitas ramah anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.

Turut hadir langsung dalam puncak peringatan HAN 2022 untuk menyapa dan bermain bersama anak-anak, Menteri Sekretariat Negara, Pratikno; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan; Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; dan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

Dalam puncak peringatan HAN 2022, anak-anak yang hadir langsung di Kebun Raya Bogor diajak untuk menikmati berbagai macam permainan dan edukasi untuk anak. Anak-anak juga diajak untuk mengenal teknologi Virtual Reality (VR). (birohukum&humas)

Jaga Anak-Anak Dari Perundungan Dan Tindak Kekerasan

/0 Comments/in /by

Bogor — Presiden Joko Widodo mengemukakan keprihatinannya yang mendalam atas maraknya pemberitaan kasus yang terjadi kepada anak-anak di Indonesia. Mulai dari kekerasan seksual, penelantaran, hingga perundungan yang belakangan ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai macam platform media sosial juga masyarakat luas.

“Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi keprihatinan kita semuanya. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada anak-anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan. Perlu di ingat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para pendidik, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, agar kekerasan seksual dan perundungan tidak terjadi lagi,” tandas Presiden Joko Widodo usai menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kebun Raya Bogor, Sabtu (23/7/2022).

Presiden Joko Widodo berpesan untuk menjaga anak-anak Indonesia agar para generasi penerus bangsa dapat hidup dan tumbuh berkembang di dunia yang sesuai, yaitu dunia anak-anak. Dunia anak-anak yang dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan, kekreativitasan, dan keaktifan dari masing-masing anak.

“Jangan sampai terjadi lagi perundungan, kekerasan seksual, hingga penelantaran kepada anak-anak di lingkungan terdekatnya, apalagi lembaga pendidikan dan pesantren. Semua kekerasan baik secara verbal maupun psikis yang terjadi pada anak-anak harus dihentikan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual yang sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana untuk segera di proses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya. Terlebih, saat ini pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, yang sudah diatur sedemikan rupa untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban.

“Saya kira penegakkan hukum yang keras dan tegas pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memagari agar tidak terjadi kembali. Penanganan dan pencegahan TPKS memang bukan hal yang mudah, tetapi jika dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, maka akan berkurang,” ujar Presiden Joko Widodo.  

Menanggapi maraknya pemberitaan kasus kekerasan terhadap anak, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dari multisektor untuk bersama-sama memerangi kekerasan terhadap anak dan memastikan hak-hak anak terpenuhi demi mencapai Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045.

“Sejatinya, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Indonesia adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Momentum peringatan HAN 2022 inilah yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak dari kekerasan serta diskriminasi. Selain itu, kami mendorong kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk terus menyuarakan aspirasinya, menyosialisasikan segala bentuk peraturan yang melindungi anak-anak, dan melibatkan anak-anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P),” jelas Menteri PPPA. (birohukum&humaskpppa)

HAN 2022, Semua Pihak Harus Berpartisipasi Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan secara daring melalui zoom meeting bersama Kementerian PPPA dan provinsi lainnya se Indonesia.

Melalui peringatan HAN diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dan memastikan segala hal yang terbaik untuk anak.

Tema HAN tahun 2022 diambil sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN tahun ini dan mendorong langsung berbagai pihak untuk memberikan kepedulian langsung di tengah-tengah masyarakat.

“Selain itu, untuk memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada pasca pandemi COVID-19,” ujar Soraya usai mengikuti puncak Hari Anak Nasional, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (23/7/2022).

Ia menambahkan, peringatan ini menjadi upaya untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media massa menjadi leading sektor untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak dengan cara melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai tugas dan kewenangan masing- masing.

“Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju,” tutup Soraya.

Peringatan HAN diikuti oleh OPD terkait, forum anak dan pelajar. Tampak hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Deni Sutrisno. (dkp3akaltim/rdg)

PEREMPUAN HARUS MANDIRI DAN BERDAYA UNTUK MEMPERKECIL KESENJANGAN GENDER

/0 Comments/in /by

Jakarta — Upaya memperkecil kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan telah dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berpatokan RPJMN tersebut pemerintah daerah dapat mengintegrasikannya pada rencana kerja di tingkat daerah sehingga urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diterapkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa perempuan akan berdaya jika mereka diberdayakan terlebih dahulu untuk bisa mandiri.

“Perempuan memiliki potensi luar biasa dalam ekonomi dan kewirausahaan, apalagi dengan jumlah penduduk perempuan dan juga anak yang mengisi dua per tiga (2/3) penduduk di Indonesia. Artinya, memberdayakan perempuan menjadi hal yang sangat penting agar dapat mencapai potensi optimalnya,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Talkshow Peran Perempuan dalam Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah, Rabu (20/7/2022).

Keseriusan untuk memberdayakan perempuan Indonesia salah satunya kuat secara ekonomi dan kewirausahaan diharapkan dapat mengurai isu ketimpangan gender yang tinggi di Indonesia. Perempuan menurut Menteri PPPA masih dihadapkan pada pola diskriminasi dan ketidak adilan di berbagai macam sektor pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas hidup manusia dari tiga (3) aspek penting, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang membandingkan IPM perempuan dan laki-laki, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, serta ekonomi.

“Dengan rendahnya peringkat Indonesia dalam ketiga indeks tersebut mencerminkan potret buruk ketimpangan gender di Indonesia. Ketimpangan gender ini terjadi karena adanya konstruksi sosial dan stereotype yang muncul karena mengakarnya budaya patriaki yang membuat perempuan memiliki beban ganda. Hal ini menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan paradigma tersebut, yang dimulai dari peran dan partisipasi perempuan itu sendiri, serta tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama,” jelas Menteri PPPA.

Bukti bahwa kaum perempuan terlihat dari kapasitas lima puluh (50) persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

“Dominasi perempuan dalam UMKM berhasil menjadi roda penggerak strategis pembangunan ekonomi nasional. Banyak produk UMKM yang berkaitan dengan perempuan seperti produk fashion, kecantikan, kuliner, dan kerajinan tangan dengan kualitas bagus dan hasilnya rapi.  Selain itu, perempuan dinilai lebih cakap dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Perempuan juga memiliki kelebihan dalam mengelola keuangan karena lebih terbiasa mengelola keuangan rumah tangga. Untuk itu, tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak bisa menjadi berdaya,” tegas Menteri PPPA.

Potensi luar biasa tersebut lantas menjadi hulu dari lima (5) Arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender. Arahan Presiden tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, serta upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan.

Perempuan adalah kekuatan bangsa, sehingga menjadi penting untuk terus mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki, terutama dalam bidang ekonomi. Perempuan yang berdaya secara ekonomi itu akan meningkatkan kesejahteraan bersama, baik di dalam rumah tangga maupun bangsa. Menteri PPPA menegaskan dibutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi multi pihak dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan, perempuan yang berdaya secara ekonomi memiliki dampak luar biasa dalam perputaran ekonomi serta penuntasan isu-isu global yang tengah di hadapi oleh bangsa, seperti stunting dan peningkatan kualitas SDM.

“Ketika perempuan memiliki penghasilan secara mandiri, sembilan puluh (90) persennya penghasilan tersebut akan diinvestasikan kembali oleh perempuan ke dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi hingga pendidikan anaknya. Karena itulah perempuan perlu diberikan ruang, kesempatan, dan akses untuk berdaya sehingga dapat membantu dalam menuntaskan isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat, juga memberdayakan perempuan lainnya,” ungkap Bupati Trenggalek.

Dukungan, sinergi, kerjasama, dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kapasitas dan potensi perempuan di seluruh Indonesia, serta menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki. (birohukumdanhumaskpppa)

DKP3A Kaltim Dorong Semua Pihak Lakukan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2020 sebanyak 626 kasus. Sementara sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 450 kasus dengan jumlah 513 korban.

“Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 176 kasus dari tahun 2020. Sementyara jumlah korban sebanyak 176 korban dewasa atau 34 persen dan 337 korban anak atau 66 persen,” ujar Soraya pada Dialog Publika, berlangsung di Studio TVRI Kaltim, Rabu (20/7/2022).

Kasus dan korban terbanyak berada di Kota Samarinda yaitu sebanyak 102 kasus atau 22,67% dan 221 korban. Sedangkan pekerjaan korban yang terbanyak adalah pelajar yaitu sebanyak 40%. Sementara bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan seksual sebanyak 216 kasus atau 48% dengan jumlah 191 kasus anak dan 25 kasus dewasa. Kekerasan Fisik sebanyak 116 kasus atau 36,89% dengan jumlah 59 kasus anak dan 107 kasus dewasa. Selanjutnya kekerasan psikis sebanyak 117 atau 26% kasus dengan jumlah 72 kasus anak dan 45 kasus dewasa.

“Untuk tempat kejadian yang tertinggi yaitu dalam rumah tangga dengan 147 korban anak dan 108 korban dewasa. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 197 kasus,” terang Soraya.

Ia menambahkan, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tanggal 1 Juli 2022 telah terjadi 445 kasus dengan jumlah 464 korban terdiri dari 245 korban dewasa dan 218 korban anak.

“Paling banyak pelajar sebanyak 34 persen. Untuk kekerasan fisik sebanyak 218 kasus, kekerasan psikis 97 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 163 kasus. Tempat kejadian dalam paling banyak d9i rumah tangga sebanyak 241 kasus dan kasus KRDT sebanyak 158 korban,” imbuhnya.

Soraya juga menuturkan, berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus kekerasan, khususnya seksual berasal dari orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga besar, teman, pacar dan lainnya.

Ia mengimbau agar semua pihak melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan menjalin komunikasi dan kehangatan terhadap anak, memberikan edukasi seks kepada anak, melakukan deteksi dini dan mengajarkan anak untuk membuat batasan. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Lakukan Penguatan Kerjasama Lembaga TPPS Di Kukar

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan P[erempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, di tahun  2022 penurunan stunting lebih dari 3 % atau paling sedikit 3 %. Oleh karena itu intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus benar-benar dijalankan dengan baik; dengan target akhir di tahun 2024 menjadi 14%.

Data Stunting  di Indonesia, menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 % pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018 dan menurut Survei Status Gizi Balita  Indonesia (SSGBI) pada 2019 menjadi 27,7 %, Tahun 2021 sebesar 24,4 %. Untuk Nasional pada Tahun 2024 Pemerintah menargetkan menjadi 14%.

“Di Provinsi Kalimantan Timur persentase Stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09% dan tahun 2021 sebesar 22,8%. Data Stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim yaitu 4 Kabupaten/Kota (Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sedang untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser), persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi,” ujar Soraya pada kegiatan Penguatan Kerjasama Lembaga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kutai Kertanegara, berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Rabu (20/7/2022).

Sebagai informasi, angka Stunting Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 26,4% atau berada pada urutan ketiga yang memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sementara jumlah balita stunting di Kabupaten Kukar paling banyak berada di Kecamatan Muara Badak sebanyak 905 balita. Sedangkan keluarga beresiko stunting (KRS) tertinggi berada pada Kecamatan Loa Janan sebesar 8.964 KRS.

Soraya menambahkan, pada tingkat Provinsi telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan Keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2022.

“Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) perlu melakukan upaya   peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut serta berperan aktif dalam sektor – sektor pembangunan, salah satunya melalui  penurunanan angka stunting,” terang Soraya.

Kegiatan ini diikuti Koordinator Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Kaltim Harlan Lelana dan Perwakilan BKKBN Kukar. (dkp3akaltim/rdg)

Pelembagaan PUG Di Lingkungan Perguruan Tinggi Perlu Segera Dibentuk

/0 Comments/in /by

Samarinda — Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi mengatatakan, Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) implementasi PUG di Perguruan Tinggi se Kaltim, yang digelar oleh Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim diharapkan dapat mewujudkan dan mencetak kaum perempuan yang hebat dari berbagai aktivitas bidang keahlian.

“Pemprov Kaltim sangat mengapresiasi sosialisasi ini. Diharapkan terbentuk perempuan-perempuan hebat yang mampu bersaing di tingkat daerah, nasional bahkan internasional,” kata Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi usai membuka sosialisasi, di Hotel Harris Samarinda, Selasa (19/7/2022).

Menurut Hadi, banyak perempuan Kaltim telah memberikan prestasi membanggakan di level nasional. Sehingga, wajar jika pemahaman dan pelaksanaan PUG termasuk di lingkungan perguruan tinggi perlu dilakukan. Karena, melalui perguruan tinggi akan mampu membantu pemerintah mewujudkan kesetaraan gender di daerah.

“Jadi, program ini wajib didukung seluruh perguruan tinggi di Kaltim, sehingga terbentuk kaum perempuan kreatif, inovatif dan berprestasi. Contohnya sudah ada, Sekda Kaltim ada dari perempuan dua orang, pengusaha muda yang mampu ekspor juga perempuan,” jelas Soraya.

Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, masih adanya kesenjangan gender berupa marginalisasi, subordinasi, stereotipe, double burden, dan kekerasan seksual di lingkungan Kampus menjadi isu menarik dan sangat menghawatirkan.

Pelembagaan Pengharusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Perguruan Tinggi perlu segera dibentuk karena merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam membangun partisipasi pada proses pembangunan melalui ketersediaan naskah akademik yang berkualitas, data dan informasi yang valid sebagai bahan penyusunan kebijakan yang responsif gender.

“Kita harapkan perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam implementasi PUG di Kaltim. Apalagi Indeks Pembangunan Gender atau IPG Kaltim urutan ke 25 dari 34 Provinsi, sehingga perlu didukung penuh,” imbuh Soraya.

Soraya berharap dukungan perguruan tinggi, juga dapat dibentuk Pusat Studi Gender di masing-masing perguruan tinggi se Kaltim.

“Pembentukan itu sesuai surat edaran Gubernur tertanggal 20 September 2021, nomor 460/5117/V/DKP3A/2021 tentang pembentukan pusat studi gender perguruan tinggi swasta maupun negeri,” jelasnya.

Sosialisasi ini digelar secara hybrid diikuti 18 perguruan tinggi di sekitar Samarinda dan 24 perguruan tinggi secara offline dari Kabupaten Berau, Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan serta Bontang. Hadir menjadi narasumber Koordinator Asosiasi Pusat Studi Wanita Gender Indonesial Regional Kalimantan Dr Mieke Gede Mulawarman, Kepala PPG SKSG Universitas Indonesia Dr Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. (dkp3akaltim/rdg)

Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Jadi Perhatian Khusus Dalam Turunkan Prevalensi Stunting di Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Meskipun angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (22,8 persen) masih dibawah rerata nasional (24,4 persen) namun masih diambang batas atau masih diatas standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu 20 persen.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Timur menegaskan tim yang dipimpinnya siap untuk bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak lintas sektor untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Benua Etam.

“Kita akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, sampai tingkat paling bawah dalam hal ini ketua rukun tetangga (RT) untuk melakukan monitoring, sosialisasi dan penyuluhan di lingkungannya khususnya bagi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui. Ketiganya Itu yang harus mendapatkan perhatian serius supaya terhindar dari stunting,” ucap Wagub Hadi Mulyadi usai menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka Harganas ke-29 tingkat Provinsi Kaltim 2022 di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin (18/7/2022).

Selain itu, lanjut Hadi, guna mendukung pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting 14 persen secara nasional dan 12,83 persen untuk Kaltim pada 2024, TPPS akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana desa yang digelontorkan ke desa-desa dapat diarahkan untuk honor dan kegiatan program kegiatan penurunan stunting.

“Untuk target TPPS setiap tahun ditargetkan turunnya 4 persen. Jika sekarang 22 persen maka pada 2023 menjadi 18 persen dan 2024 menjadi 14 persen untuk Kaltim. Namun diharapkan Kaltim bisa mencapai 12,82 persen untuk angka prevalensi stunting, dengan asumsi setiap tahun bisa menurunkan sekitar 5,3-5,4 persen,” terang Hadi.

Mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini pun mengatakan penurunan angka stunting di Kaltim jika sesuai target scara nasional itu sudah bagus, namun lebih bagus lagi jika mampu melebihi target yang ditetapkan. Untuk alokasi anggaran, Hadi meminta untuk memaksimalkan anggaran yang sudah didistribusikan pusat langsung ke kabupaten/kota.

“Anggaran pusat itu langsung didistribusikan ke kabupaten/kota, jadi nanti kita akan evaluasi itu, kenapa serapannya baru 9 persen dari total anggaran Rp35,86 miliar yang telah dialokasikan untuk Provinsi Kalimantan Timur pada 2022. Hal ini untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, dan tentunya untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkas Hadi. (adpimprovkaltim)

.

Peringatan Harganas Ke-29, Gubernur Lantik TPPS Provinsi Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri sekaligus membuka pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penurunan Stunting dengan pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Timur, dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim, di Mahakam Ballroom Hotel Harris Samarinda, Senin, (18/7/2022).

Pembukaan ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor didampingi Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Deputi Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, dan Wakil Ketua TP PKK Kaltim Hj Erni Makmur.

“Selamat Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022, mari bersama-sama kita wujudkan tema kali ini, yaitu ayo cegah stunting, agar keluarga bebas stunting. Serta sukseskan program nasional Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Kaltim,” ucap Isran Noor dalam sambutannya usai melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim yang diketuai Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi dan koordinator pelaksana Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto.

Gubernur Isran Noor menaruh harapan besar kepada TPPS Kaltim dalam upaya menurunkan angka stunting di Kaltim (22,8 persen), walaupun masih dibawah rerata nasional (24,4 persen), namun masih diatas standar dari WHO (20 persen).

“Permasalahan stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu kerja sama dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat RW/RT. Pembentukkan tim pendamping keluarga juga ujung tombak di lapangan untuk mencapai sasaran kunci, yaitu keluarga. Mudah-mudahan itu tidak hanya diatas kertas tetapi berkualitas,” harap Isran.

Deputi Bidang Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan pemerintah melalui Satgas Stunting telah menargetkan angka prevalensi stunting pada 2024 dibawah 14 persen. Sebagai gambaran, kondisi saat ini berada pada kisaran 24,4 persen. Jadi hanya ada waktu sekitar 18 bulan lagi untuk merealisasikan, dengan target penurunan pertahunnya sekitar 5,3 – 5,4 persen.

“Maka kami meminta agar pemerintah daerah memaksimalkan semua sumber daya dan memperhatikan skala prioritas untuk penanganan stunting ini, hingga mencapai targetnya. Dalam pelaksanaannya ada beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu data untuk penajaman sasaran, menetapkan sasaran kunci untuk menetapkan skala prioritas, pendayagunaan tim pendamping keluarga, pemanfaatan secara maksimal sumber anggaran yang sudah tersedia, gerakan bunda/bapak asuh anak stunting dan satgas percepatan penurunan stunting,” ungkap Sukaryo.

Pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba dalam rangka peringatan Harganas ke-29 Provinsi Kaltim. Tampak hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, Kepala Diskominfo M Faisal, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Setyo Budi Basuki. (adpimprovkaltim)

TPPS Kaltim Akan Dikukuhkan Gubernur

/0 Comments/in /by

Samarinda — Penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 dengan target 14 persen menjadi agenda utama Pemerintah RI. Upaya percepatan pencegahan stunting agar konvergen, baik pada perencanaan, pelaksanaan, termasuk pemantauan dan evaluasinya di berbagai tingkat pemerintahan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kaltim akan segera mengukuhkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim.

Persiapan pelaksanaan pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto didampingi Kabid Dalduk dan KB Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, serta beberapa koordinator di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang juga Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Kaltim, di rumah jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jumat (15/7/2022).

Wagub Hadi Mulyadi sangat mengapresiasi kinerja Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, yang baru saja dikukuhkan oleh Gubernur Kaltim.

“Terima kasih atas gerak cepatnya, khususnya membuat agenda pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim, yang akan direncanakan pada Senin depan (18/7/2022),” tandas Hadi Mulyadi.

Menurut Ketua Pelaksana TPPS Kaltim, upaya pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin, dengan berkolaborasi antara dinas, instansi dan lembaga terkait, karena penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi perlu sinergi dan kerja sama melalui program-program.

“Penanganan stunting harus menjadi tugas kita bersama, tidak cukup hanya TPPS Kaltim, namun perlu dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota, serta lintas sektor lainnya,” pesan Hadi Mulyadi.

Ditambahkan, penurunan stunting tidak dapat serta merta langsung, tetapi secara bertahap dan harus dilakukan pembinaan sejak dini.

“Meskipun angka prevalensi di beberapa daerah sudah mendekati target nasional, saya mengingatkan agar tidak meremehkan namun tetap disiplin melakukan pencegahan yang harus dilakukan secara gotong royong,” tegas Hadi Mulyadi.

Dalam kesempatan ini Sunarto melaporkan, dalam agenda pengukuhan TPPS Provinsi Kaltim, nantinya juga dirangkai dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022, tingkat Provinsi Kaltim, yang rencananya akan digelar di Hotel Harris Samarinda pada Senin (18/7/2022)

“Kegiatan diantaranya penyerahan pemenang lomba Harganas yang sebelumnya telah dilaksanakan Perwakilan BKKBN Kaltim, dan keynote speech oleh Deputi Bidang ADPIN BKKBN RI dr Sukaryo Teguh,” ujar Sunarto. (adpimprovkaltim)