Archive for year: 2021

Samarinda — Sebanyak 236 pejabat terdiri pejabat administrator 68 orang dan pejabat pengawas 168 orang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi dilantik dan diambil sumpahnya.

Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dipimpin langsung Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, di Pendopo Odah Etam, Jumat (31/12/2021).

Upacara pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Isran Noor mengucapkan selamat dan sukses kepada para pejabat yang baru diangkat sumpah jabatan dan dilantik.

Gubernur berharap momentum pelantikan ini kembali mengingatkan tugas dan tanggung jawab, sebagai kepercayaan, sekaligus amanah yang diemban.

“Selamat bekerja, jangan mengeluh. Kalau banyak mengeluh maka tidak akan selesai,” tegas orang nomor satu Benua Etam ini, seraya menambahkan saat ini (sejak pandemi) sudah banyak masalah yang dihadapi pemerintah serta masyarakat Kaltim.

Selayaknya, selalu dan terus bersyukur, maka insyaa Allah apa yang didapatkan itu akan bertambah banyak dan diberkahi.

Kembali Gubernur mnegaskan ASN sebagai abdi pemerintah dan abdi masyarakat hendaknya jangan terus mengeluh dan merasa kurang, sebab tidak akan pernah selesai.

“Sudah diberi gaji, tunjangan tambah lagi insentif, tambah lagi macam-macam, maka jangan mengeluh,” pesannya.

Sebaliknya, ia pun meminta para ASN, terutama pejabat yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dan amanah penuh keikhlasan dan kejujuran, hingga selesai mengambdi tidak ada masalah dan musibah.

“Kalau kita memiliki komitmen yang kuat dalam segala tugas pengabdian dengan kejujuran dan keyakinan, maka kita akan diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Kaltim idik Rusdiansyah menyebutkan 236 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, terdiri dari 37 orang promosi ke jabatan administrator, 90 orang promosi ke jabatan pengawas, 7 orang beralih dari jabatan fungsional ke jabatan pengawas dan sisanya rotasi antar jabatan pada esselon yang sama.

Yogyakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga memberikan penghormatan atas keberanian para perempuan yang mulai berani “speak up” melaporkan kasus kekerasan yang menimpa diri mereka sendiri, keluarga mereka ataupun yang melihat kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka. Keberanian melaporkan kasus kekerasan ini sangat penting agar fenomena gunung es atas setiap kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak dapat segera ditangani dan dilakukan pendampingan.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah fenomena gunung es di masyarakat. Data kasus kekerasan yang masuk ke SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan kenyataan di lapangan juga masih ada kesenjangan artinya masih ada kasus yang tidak terlaporkan. Di media sosial saat ini banyak bermunculan perempuan-perempuan yang berani melaporkan kasus kekerasan yang menimpa diri mereka, keluarga mereka ataupun yang melihat kasus kekerasan di sekeliling mereka. Yang saya apresiasi adalah mereka ini berani bicara, bersuara dan melaporkan kasusnya. Yang paling banyak “speak up” itu justru kaum perempuan. Untuk itu kami sangat berharap ibu-ibu sensitif melihat perubahan yang terjadi pada anak-anaknya, memastikan anak mereka aman terlebih saat ini anak-anak juga merasa tidak aman di sebagian lembaga-lembaga pendidikan beragama. Laporkan jika melihat dan mengalami tindak kekerasan ke SAPA129 atau di Hotline 08111-129-129,” ujar Menteri Bintang di Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta.

Perjuangan para perempuan menurut Menteri Bintang, sejak jaman pergerakan melawan penjajah tidak berbeda dengan isu-isu yang diperjuangkan saat ini. Pada masa Kongres Perempuan Pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta perempuan sudah berjuang untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan pada perempuan.

“Jika kita merefleksikan perjuangan perempuan 93 tahun lalu, kaum perempuan sudah memperjuangkan kesetaraan gender, melawan poligami, mencegah anak-anak tidak menikah pada usia anak dan memastikan anak-anak terpenuhi haknya. Realitanya memang kasus-kasus masih tinggi. Perlu saya tegaskan konstitusi negara sudah menjamin bahwa setiap perempuan memiliki hak yg sama dan menjamin perlindungan untuk mereka. Indonesia sudah meratifikasi CEDAW (The Committee on the Elimination of Discrimination against Women), CRC  (The Convention on the Rights of the Child) dan hal ini sudah diturunkan menjadi beberapa Undang-Undang dan peraturan perundangan. Hanya saja implementasinya tidak sampai ke masyarakat dan akar rumput. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tidak ingin hanya sebagai pemadam kebakaran. Itu sebabnya kami aktif bersinergi, mengajak institusi lain sesuatu tugas dan fungsi mereka, untuk bersama-sama mendorong kesetaraan gender, mengupayakan pemenuhan hak anak dan mencegah perempuan dan anak menjadi korban kekerasan,” tegas Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan bahwa kesempatan Peringatan hari Ibu (PHI) Ke-93 adalah sebagai pengingat bahwa hari ibu bukanlah Mother’s Day seperti yang dirayakan oleh negara-negara lain, tetapi muatan pesannya jauh lebih dari itu, mengajak masyarakat dan media untuk lebih peduli dan terlibat langsung melindungi perempuan dan anak. Salah satu caranya adalah turut mendorong RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

“Kemen PPPA saat ini juga mendorong agar RUU TPKS pada bulan Januari tahun 2022 mendatang dapat menjadi RUU Inisiatif DPR. Kami tidak tinggal diam, diskusi intensif dengan berbagai pihak seperti para aktivis perempuan, NGo, organisasi keagamaan, Kementerian/Lembaga dan lain-lain rutin kami lakukan membahas RUU TPKS yang dahulu disebut RUU PKS. Untuk itu kami juga mohon media terus aktif bersama kami mendorong RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR dan juga berperan menyuarakan isu perempuan dan anak,” tutup Menteri Bintang.  (birohukumdanhumaskpppa)