IDG Paser Berada Pada Urutan Keempat Se Kaltim

Tana Grogot — Ketua TP-PKK Kaltim Norbaiti Isran Noor mengatakan usaha kecil menengah adalah usaha yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19. Untuk mewujudkan perempuan yang berdaya saing dapat dilakukan dengan peningkatan kewirausahaan dan peningkatan pendidikan perempuan dan anak

Selain itu, pemerintah fokus agar perempuan dapat berdaya guna dan maju mandiri. Harapan kedepannya usaha-usha kecil ini dapat mengekspor usahanya ke negara-negara lain. Kesempatan ini terbuka dengan akses internet.

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Dekranas pusat dan Bank Indonesisa sebagai sarananya. Sebagai UMKM jangan patah semangat, kami berharap ibu-ibu dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk mengimplementasikan pada usaha masing-masing dan mengupgrade diri serta menaikkan kelas usaha mandirinya,” ujar Noorbaiti pada kegiatan Pengembangan KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Bumi Paser, Jumat (22/10/2021).

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Paser adalah 86,87 sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Paser adalah 71,15 atau berada pada urutan kesepuluh dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim.

“Untuk Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) Paser pada tahun 2020 adalah sebesar 65,66, berada pada urutan keempat dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim,” ujar Soraya.

Pemerintah berkewajiban  melaksanakan berbagai upaya  dalam  menghadapi  kesenjangan  pembangunan  khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi perempuan.  Melalui  berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang strategis diharapkan dapat membangun motivasi perempuan untuk maju, mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil, meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha, membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi,  membangun komitmen serta kebijakan  pemerintah daerah,  mendayagunakan sumber daya lokal dan  mengembangkan  legalitas usaha mikro.

Dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku ekonomi perempuan yaitu dengan berupaya melakukan penguatan terhadap lembaga pemberdayaan  perempuan dan Misi Satu Gubernur Kaltim.

“Komitmen ini perlu terus dikuatkan dan dipromosikan oleh semua sektor agar bisa berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan,” imbuh Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari kelompok binaan ekonomi  perempuan, pelaku ekonomi perempuan, dan UMKM di Kabupaten Paser. Hadir  menjadi narasumber Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PemberdayaanPerempuan Dan Perlindungan Anak Sony Wiyarso, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Kerjasama Disperindagkop Kaltim Zulkifli, Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkop Paser Harsoyo, Kabid Ketahanan Keluarga Forum Puspa Bungah Grecek Samarinda Windie Karina Fatmawati. (dkp3akaltim/dell)

.

 

Kabupaten Paser Jadi Model Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA)

Tana Grogot — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan Kabupaten Kebupaten Paser menjadi prioritas pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) mengingat  masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser.

IPG Kabuupaten Paser yaitu 71,41  atau  berada pada urutan kesepuluh dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. Sementara Capaian IPG Kabupaten Berau yaitu 87,61 atau berada pada urutan ketiga dari 10 kabupaten/kota.

“Selain itu, Paser dan Berau juga telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penentapan Kabupaten atau Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA),” ujar Soraya pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Menuju DRPPA, berlangsung di Gedung A Dinas Kesehatana Paser, Kamis (21/10/2021).

DRPPA, lanjut Soraya, merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Desa harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

DRPPA adalah model desa yang dikembangkan oleh Kemen PPPA untuk dapat menjawab 5 arahan Presiden RI. Selain untuk mewujudkan 5 arahan Presiden, DRPPA juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender, serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

“Seperti diketahui duampertiga penduduk desa adalah perempuan dan anak. Untuk  di Kalimanatn Timur jumlah perempuan dan anak sebanyak 51 persen sedangkan laki-laki sebanyak 49 persen. Hal ini menjadi strategi untuk mencapai akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di seluruh desa di Indonesia,” imbuh Soraya.

Soraya menambahkan, strategi yang digunakan menuju DRPPA sesuai dengan yang dimandatkan dalam berbagai regulasi diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender. Selain itu, sekaligus menerapkan PPRG dalam dokumen perencanaan, penganggaran pemerintahan desa agar  adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan dengan memperhatikan kebutuhan.

“Harapannya, program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan pengangaran  tidak  dituangkan  dengan  menyamakan semua unsur,” terang Soraya.

Sebagai informasi, Desa Janju dan Desa Songka Kabupaten Paser menjadi pilot projet sebagai Desa Ramah Perempuan dan Perduli Anak (DRPPA).

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari Tokoh Masyarakat, PATBM, Perangkat Desa, tokoh agama, kelompok sadar wisata (darwis), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Paser, dan Dinas Pariwisata Paser. Hadir menjadi narasumber Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum Dermawan dan Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Noor Fathoni. (dkp3akaltim/dell)

Paser Jadi Prioritas Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG

Tana Grogot — Bupati Kabupaten Paser ,Fahmi Fadli melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Paser, H Romid Erwinadi mengatakan, indikator yang di pakai untuk mengukur pengarusutamaan gender (PUG) adalah akses, partisipasi, manfaat dan kontrol masyarakat laki-laki dan perempuan secara adil dalam pembangunan.

“Payung hukum Kabupaten Paser mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Paser,” ujar Romid pada kegiatan Sosisalisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRDG Kewenangan Provinsi, berlangung di Gedung A Dinas Kesehatan Paser, Kamis (21/10/2021).

Lebih lanjut, Romid mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser menyambut baik kegiatan tersebut.

“Sehingga sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi sehingga dapat mensinkronisasikan dalam menyususn kebijakan dan program kegiatan,” imbuh Romid.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan Kebupaten Paser menjadi prioritas dalam kegiatan ini mengingat masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Paser.

“IPG Paser yaitu 71,41, menempati peringkat 10 dari 10 kabupaten/kota se Kaltim. kondisi ini memerlukan penguatan kelembagaan PUG agar pelaksanaan pemenuhan tujuh prasyarat PUG  dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan  kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak,” ujar Soraya.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender maka  diperlukan kelembahgaan PUG sebagai wadah promosi, koordinasi, dan konsultasi pelaku pembangunan. Hal ini meliputi perangkat daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dan badan usaha  agar  pelaksanaan PUG menjadi Optimal.

“Selain itu, keberadaan Pokja PUG, Tim Driver, dan Focal Point  merupakan lembaga utama dalam implementasim PUG. Harapannya, isu gender dapat dijadikan sebagai cross cuting Isue dalam menghadapi kesenjangan,” imbuh Soraya.

Kegiatan ini diikuti sebnayk 40 peserta terdiri dari OPD lingkup Pemkab Paser. Hadir menjadi Narasumber Kabid Kesetaraan Gender Dinas P3AK Jawa Timur, One Widyawati dan Kasubbid Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Paser, Eko Arisyandi .(dkp3akaltim/dell)

Waspada Penyalahgunaan Data Pribadi, Kemendagri Dorong Kerja Sama Hak Akses ke Berbagai Lembaga

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong berbagai lembaga, mulai dari lembaga pemerintah hingga lembaga swasta penyedia layanan publik, untuk melakukan kerja sama hak akses verifikasi data kependudukan.

Disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, akses verifikasi data kependudukan dapat menjadi langkah sistemik untuk menghindari berbagai upaya tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

Dalam hal verifikasi calon nasabah perbankan misalnya, akurasi dan keamanan data akan lebih tinggi bila perbankan langsung memverifikasi ke sistem Dukcapil, dari pada lembaga perbankan tersebut melakukan verifikasi manual melalui foto kopi KTP-el, dan sebagainya.

“Setiap produk apapun itu bisa dipalsukan, termasuk KTP-el. Namanya siapa, namun fotonya diganti dengan foto orang lain yang bukan pemilik KTP-el tersebut,” ungkap Zudan, Jumat (15/10/2021).

“Dari pada verifikasi dilakukan manual, saya mendorong lebih baik berbagai lembaga langsung melakukan kerja sama hak akses verifikasi data dengan Dukcapil untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi melalui pemalsuan KTP-el,” tambah Zudan.

Adapun mengenai keamanan database di Dukcapil itu sendiri, Zudan mengatakan pihaknya melakukan pengamanan penuh, mulai dari keamanan infrastruktur, keamanan sistem, dan perbaikan teknologi.

Zudan juga memastikan bahwa pemanfaatan hak akses verifikasi data yang dilakukan berbagai lembaga pengguna terhadap Dukcapil dilakukan seaman mungkin.

Pihaknya selektif dalam memilih lembaga pengguna, dimana lembaga-lembaga tersebut telah mengantongi rekomendari dari berbagai lembaga terkait, dan menyanggupi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Saat ini, jumlah lembaga pengguna yang mengakses data Dukcapil adalah sebanyak 3.904 lembaga pusat dan daerah,” rinci Zudan. (dukcapilkemendagri)

Dukcapil Wajibkan Lembaga Pengguna Terapkan Zero Data Sharing Policy

Jakarta – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mewajibkan seluruh lembaga pengguna hak akses verifikasi data kependudukan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data penduduk.

Salah satu langkah yang dapat diupayakan, ungkap Zudan, adalah dengan mendorong lembaga pengguna untuk menerapkan apa yang disebut sebagai “Zero Data Sharing Policy”.

“Zero Data Sharing Policy dilakukan untuk menjamin tidak adanya berbagi-pakai data yang dilakukan lembaga pengguna dimana data yang disebarkan bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil. Lembaga Pengguna atau lembaga yang mendapatkan data dari Kemendagri, misalnya seperti KPU, dilarang membagikan kembali datanya pribadi penduduk kepada lembaga lain,” kata Zudan di acara Webinar Data Kependudukan dan Sistem Keuangan Digital, yang ditayangkan Youtube channel Kumparan, Jumat (15/10/2021).

Dari pada melakukan tindakan pelanggaran tersebut, Zudan mendorong agar berbagai lembaga, khususnya lembaga swasta yang bergerak di sektor pelayanan publik, untuk langsung mengakses ke sistem Dukcapil. Hal itu dapat dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerja sama pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan.

Pemanfaatan hak akses verifikasi data kependudukan dapat menjadi langkah sistemik untuk menghindari berbagai upaya tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat dan penyedia jasa layanan publik.

Dalam hal verifikasi calon nasabah perbankan misalnya, akurasi dan keamanan data akan lebih tinggi bila perbankan langsung memverifikasi ke sistem Dukcapil, dari pada lembaga perbankan tersebut melakukan verifikasi manual melalui foto kopi KTP-el, dan sebagainya.

“Setiap produk apapun itu bisa dipalsukan, termasuk KTP-el. Namanya siapa, namun fotonya diganti dengan foto orang lain yang bukan pemilik KTP-el tersebut,” ungkap Zudan.

“Dari pada verifikasi dilakukan manual, saya mendorong lebih baik berbagai lembaga langsung melakukan kerja sama hak akses verifikasi data dengan Dukcapil untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi melalui pemalsuan KTP-el,” tambah Zudan menutup keterangan. (dukcapilkemendagri)

Fisipol dan KPID Kaltim Kerjasama Bidang Literasi Media

Samarinda — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar webinar sekaligus penandatanganan MoU, berlangsung di Ruang Serba Guna Fisip Unmul Samarinda, Kamis, (14/10/2021).

Penanggung jawab kegiatan Andi Muhammad Abdi ditemui disela kegiatan menuturkan bahwa ini merupakan kegiatan perdana dalam 7 rangkaian kegiatan KPID Kaltim yang bakal diselenggarakan pada Oktober hingga November 2021 ini.

“Tujuan utama kegiatan ini yaitu sebagai bentuk kewajiban moril dan profesionalitas KPID Kaltim mengedukasi masyarakat,” ucapnya.

Menurut Abdi, sapaan akrabnya, bahwa diharapkan melalui kegiatan ini masayarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Sehingga, masyarakat lebih cerdas, selektif, dan kritis menyikapi beragam konten siaran yang diedarkan media massa. Karena tujuan utamanya edukasi masyarakat, sehingga peserta yang terlibat hadir dari berbagai elemen. Misalnya mahasiswa, organisasi kepemudaan asosiasi, komunitas pemberdayaan perempuan, media massa, hingga kalangan akademisi tak ketinggalan mengambil bagian dalam agenda ini.

“Rencananya agenda lanjutan webinar ini akan dihelat di Kantor Gubernur Kaltim di Ruang Heart of Borneo pada 19 Oktober 2021 mendatang. Kami harap masyarakat dapat mengikuti agenda ini baik luring ataupun daring,” imbuhnya.

Abdi berharap kedepan agenda KPID Kaltim ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, hingga bisa terlibat aktif dalam pengawasan konten siaran di media massa yang dianggap dilarang, atau justru dapat memberikan dampak negatif.

Dalam agenda bertema perempuan dan media ini turut dihadiri sejumlah pembicara kompeten. Diantaranya, Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Eko Novi Ariyanti M.Si, Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah, Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim H. Muhammad Faisal, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, dan Tim Peneliti FISIP Unmul Diah Rahayu. (dkp3akaltim/dell)

DKP3A – Biro Hukum Bahas Hasil Harmonisasi Rancangan Pergub SIGA

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan perlu mensinergikan data pilah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk aplikasi. Sehingga perlu ditetapkan regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem tersebut.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem informasi data gender dan anak (SIGA) sehingga tersedia data yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan, maka Kaltim perlu meiliki sistem aplikasi SIGA dan pedomannya.

“Sehingga data dapat terupdate lebih mudah dan informasi yang sampaikan ke masyarakat adalah data yang falid,” ujar Soraya dalam Rapat Pemaparan Pembahasan Hasil Harmonisasi Terhadap Rancangan Pergub SIGA, berlangsung di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/10/2021).

Soraya menambahkan, pedoman Pergub SIGA sudah pernah di bahas tahun 2020. Pedoman berupa Pergub dan sudah lanjutan. Didalamnya terdapat lampiran untuk perangkat daerah.

“Rapat dengan Biro Hukum kali ini sebagai upaya lanjutan. Selanjutnya menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan tahun ini Pergub SIGA sudah bisa disahkan sehingga dapat menjasi pedoman bagi kabupaten/kota,” terang Soraya.

Diakui Soraya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbanagan partisipasi laki-laki dan perempuan terus di dorong secara maksimal disemua aspek kehidupan. Selain itu, data terpilah melalui sistem informasi gender dan anak merupakan salah satu dari tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG). (dkp3akaltim/dell)

DKP3A Kaltim Gelar Bimtek Analisis Data Anak

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita melalui Kabid Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA), Iwan Setiawan mengatakan ketersediaan data dan indikator terkait kekerasan terhadap anak di Indones khususnya Kalimantan Timur masih sangat terbatas.

“Karenanya penting sekali untuk meningkatkan ketersediaan data mengenai prevalensi kekerasan yang dialami oleh anak dalam segala kondisi agar dapat memonitor secara seksama segala kemajuan pada anak,” ujar Iwan pada kegiatan Bimtek Analisis Data Anak khususnya Analisis Data Kekerasan Terhadap Anak, berlangsung di Hotel Selyca Muali Samarinda, Kamis (7/10/2021).

Tantangan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Kalimantan Timur adalah ketersediaan data dan informasi kekerasan anak.

“Saat ini informasi terkait tingkat kekerasan terhadap anak sangat diperlukan agar kebijakan dan program perlindungan dan pencegahan anak dari tindak kekerasan dapat dirumuskan secara efektif,” imbuh Iwan.

Ia berharap melalui bimtek ini dapat memperkuat dan mendorong ketersedian sumber daya terlatih baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga mampu menganalisis dan mengolah data kekerasan terhadap anak.

Iwan menambahkan, penggunaan sistem pelaporan terhadap anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan cukup efektif dalam memantau perkembangan kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut memudahkan pengambil kebijakan dalam rangka mengakhiri kekerasan terhadap anak.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta dari Dinas PPPA se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Kabid PPA DKP3A Kaltim Junainah dan Statistik Muda BPS Kaltim Ika Ayunigtyas. (dkp3akaltim/fjr/dell)

 

APE Kategori Utama Untuk Kaltim dan Kutai Kartanegara

Samarinda — Kembali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan nasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 Kategori Utama.

Penganugerahan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian PPPA ini dilakukan secara virtual, diawali sambutan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Profesor Muhadjir Effendy, dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para menteri pemberdayaan perempuan dari 10 negara dan para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) se Indonesia.

Dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/10/2021), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, didampingi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, Pejabat Fungsional Gubernur Kaltim Hj Ardiningsih, Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Padilah Mante Runa, Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

Kali ini, Kaltim bersama 12 provinsi lainnya berhak menerima APE Award Kategori Utama. Yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Atas capaian APE ini, Sa’bani menyatakan bersyukur sekaligus memuji kinerja OPD lingkup Pemprov Kaltim dalam mendukung program pengarusutamaan gender (PUG) di Benua Etam.

“Ini bukti kerja keras kita, Artinya selama ini dari tahap perencanaan hingga impelmentasi sudah sesuai yang ditetapkan. Juga terjadi peningkatan kualitas terhadap pemberdayaan perempuan atau lebih pada pengarusutamaan gender,” jelas Sa’bani

Penilaian kinerja PUG di Kaltim meliputi semua aspek dan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui strategi PUG.

“Kita sudah dapat pratama, madya dan utama. Semoga berikutnya APE Mentor bisa kita raih,” ungkap Sa’bani.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyebutkan Kaltim telah 6 kali menerima penghargaan APE.

“Kategori Pratama 2 kali dan Madya 3 kali, tahun ini APE kategori Utama. Kali ini bersama Kabupaten Kutai Kartanegara juga meraih APE kategori Utama,” ujar Soraya.

Soraya berharap, semoga Kaltim dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup perempuan Kaltim melalui strategi pembangunan PUG. Pemprov Kaltim juga akan terus berupaya mendorong kabupaten/kota lainnya melalui advokasi dan sosialisasi.

Sebagai informasi, terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang memperoleh penghargaan APE, diantaranya Kabupaten Kutai Kertanegara Kategori Utama, Kota Samarinda Kategori Pratama, Kota Balikapapan Kategori Pratama, Kabupaten PPU Kategori Pratama dan Kabupaten Paser Kategori Pratama. (dkp3akaltim/dell)

 

Pertemuan 20th ACW Digelar, Perkuat Solidaritas untuk Kesetaraan Gender di ASEAN

Jakarta — Rangkaian sidang The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) resmi dimulai sejak Senin 11 Oktober 2021, di Jakarta, dengan agenda pertama Pertemuan 20th ACW (Asean Commitment On Women) yang diselenggarakan secara virtual.

Tahun ini Indonesia terpilih sebagai tuan rumah yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin, selaku Ketua delegasi Indonesia sekaligus Pimpinan Sidang.

ACW Meeting merupakan salah satu dari 5 (lima) agenda utama penyelenggaraan dari The 4th Asean Ministerial Meeting on Women (AMMW).

Pertemuan ACW ke-20 ini dihadiri oleh Delegasi setingkat pejabat senior di masing-masing kementerian yang bertanggung jawab atas perempuan dan anak perempuan di negara-negara peserta AMMW yakni Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, Philipina, Singapura, Kamboja, Laos, dan Myanmar, termasuk Indonesia.

ACW mendukung AMMW dengan merekomendasikan kebijakan regional, mengembangkan dan melaksanakan rencana kerja regional lima tahun, dan mengelola kemitraan antar negara anggota.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N Rosalin menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam melaksanakan mandat ACW untuk mengarusutamakan gender di tiga Pilar Komunitas ASEAN dan melibatkan Badan Sektoral ASEAN untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Lenny juga menekankan perlunya memperkuat kemitraan dengan mitra tradisional seperti ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN), UN Women dan USAID, serta pemangku kepentingan lainnya dan juga organisasi masyarakat sipil.

Secara garis besar, pertemuan membahas tentang penyelesaian implementasi Rencana Kerja ACW 2016-2020 dan menyusun serta mengimplementasikan Rencana Kerja ACW 2021-2025 berikutnya. Untuk tahun 2022, para delegasi akan berfokus pada pengarusutamaan gender, perempuan, perdamaian dan keamanan, pemberdayaan ekonomi perempuan, inklusi digital dan keuangan perempuan, dan partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan. (birohukum&humaskpppa)