Archive for category: Kesetaraan Gender (KG)

Tanah Grogot  — Adanya persyaratan kuota perempuan dalam partai politik sebanyak 30% adalah sebuah kesempatan bagi perempuan dalam bidang politik untuk mecalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD maupun DPD, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas guna menghadapi kampanye dan persaingan politik. Sementara menurut penelitian PBB, dengan persentase sebesar 30% dapat memberikan dampak positif serta kualitas pada keputusan yang diambil

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten Paser Romif Erwinadi mengatakan, saat ini di Kabupaten Paser anggota DPRD perempuan periode 2019-2024 sebanyak 6 orang dari total keseluruhan yaitu 30 orang.

“Jika dipersentasekan sebesar 20% atau masih di bawah 30%,” ujar Romif pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Kyriad Sadurengas Paser, Selasa (26/7/2022).

Romif menmbahkan, pentingnya peningkatan partisipasi perempuan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial. Ia mengimbau, tak hanya aktif sebagai peserta pemilihan, Pemkab Paser juga mendorong anak-anak perempuan pemilih pemula di tahun mendatang untuk berpartisipasi dalam pemilu di tahun mendatang.

Ia berharap upaya dan komitemen Pemkab Paser ini dapat mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan gender serta mengikis ketimpangan gender dalam berbagai bidang.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, Pemprov Kaltim berupaya mendorong partisipasi perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan agar peluang kekurangan 10% yang harus diperjuangkan bisa  terkejar.

“Selain itu diharapkan semakin terlatihnya perempuan yang terlibat dalam politik,” ujar Soraya.

Ditambahkannya, terbukanya wawasan perempuan yang terlibat dan berpartisipasi dalam politik serta mampu berpartisipasi dalam pengolahan legislasi yang berorientasi kesetaraan gender.

Kegiatan ini diikuti Organisasi Partai Politik, KPPI Paser, BKOW, perempuan kepala keluarga, perempuan pemilih pemula, badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi perempaun lainnya. Hadir menjadi narasumber Asdep PUG bidang Politik Hukum Kemen PPPA Dermawan, Anggota DPRD Kaltim Sukmawati, dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Amiruddin Ahmad. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanda tanganan Komitmen Bersama Poeningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi. (dkp3akaltim/rdg)

Jakarta — Upaya memperkecil kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan telah dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berpatokan RPJMN tersebut pemerintah daerah dapat mengintegrasikannya pada rencana kerja di tingkat daerah sehingga urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diterapkan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan bahwa perempuan akan berdaya jika mereka diberdayakan terlebih dahulu untuk bisa mandiri.

“Perempuan memiliki potensi luar biasa dalam ekonomi dan kewirausahaan, apalagi dengan jumlah penduduk perempuan dan juga anak yang mengisi dua per tiga (2/3) penduduk di Indonesia. Artinya, memberdayakan perempuan menjadi hal yang sangat penting agar dapat mencapai potensi optimalnya,” ujar Menteri PPPA dalam sambutannya pada Talkshow Peran Perempuan dalam Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah, Rabu (20/7/2022).

Keseriusan untuk memberdayakan perempuan Indonesia salah satunya kuat secara ekonomi dan kewirausahaan diharapkan dapat mengurai isu ketimpangan gender yang tinggi di Indonesia. Perempuan menurut Menteri PPPA masih dihadapkan pada pola diskriminasi dan ketidak adilan di berbagai macam sektor pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas hidup manusia dari tiga (3) aspek penting, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang membandingkan IPM perempuan dan laki-laki, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, serta ekonomi.

“Dengan rendahnya peringkat Indonesia dalam ketiga indeks tersebut mencerminkan potret buruk ketimpangan gender di Indonesia. Ketimpangan gender ini terjadi karena adanya konstruksi sosial dan stereotype yang muncul karena mengakarnya budaya patriaki yang membuat perempuan memiliki beban ganda. Hal ini menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan paradigma tersebut, yang dimulai dari peran dan partisipasi perempuan itu sendiri, serta tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama,” jelas Menteri PPPA.

Bukti bahwa kaum perempuan terlihat dari kapasitas lima puluh (50) persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

“Dominasi perempuan dalam UMKM berhasil menjadi roda penggerak strategis pembangunan ekonomi nasional. Banyak produk UMKM yang berkaitan dengan perempuan seperti produk fashion, kecantikan, kuliner, dan kerajinan tangan dengan kualitas bagus dan hasilnya rapi.  Selain itu, perempuan dinilai lebih cakap dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Perempuan juga memiliki kelebihan dalam mengelola keuangan karena lebih terbiasa mengelola keuangan rumah tangga. Untuk itu, tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak bisa menjadi berdaya,” tegas Menteri PPPA.

Potensi luar biasa tersebut lantas menjadi hulu dari lima (5) Arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender. Arahan Presiden tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tentang peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, serta upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dan anak perempuan.

Perempuan adalah kekuatan bangsa, sehingga menjadi penting untuk terus mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki, terutama dalam bidang ekonomi. Perempuan yang berdaya secara ekonomi itu akan meningkatkan kesejahteraan bersama, baik di dalam rumah tangga maupun bangsa. Menteri PPPA menegaskan dibutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi multi pihak dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.

Sementara itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan, perempuan yang berdaya secara ekonomi memiliki dampak luar biasa dalam perputaran ekonomi serta penuntasan isu-isu global yang tengah di hadapi oleh bangsa, seperti stunting dan peningkatan kualitas SDM.

“Ketika perempuan memiliki penghasilan secara mandiri, sembilan puluh (90) persennya penghasilan tersebut akan diinvestasikan kembali oleh perempuan ke dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan gizi hingga pendidikan anaknya. Karena itulah perempuan perlu diberikan ruang, kesempatan, dan akses untuk berdaya sehingga dapat membantu dalam menuntaskan isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat, juga memberdayakan perempuan lainnya,” ungkap Bupati Trenggalek.

Dukungan, sinergi, kerjasama, dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam mengoptimalkan kapasitas dan potensi perempuan di seluruh Indonesia, serta menciptakan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki. (birohukumdanhumaskpppa)

Yogyakarta — Komitmen implementasi Pengarusutaaan Gender (PUG) Provinsi Kalimantan Timur telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan penganggaran meliputi RPJMD, Renstra dan Renja. Dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Hal ini  dijadikan pedoman oleh seluruh OPD guna mencapai indikator pembangunan dalam  hal ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Namun keadaan tersebut belum bisa merubah tingginya kesenjangan pembangunan sumber daya manusia berbasis gender di Kalimantan Timur. Sejak lima tahun yang lalu capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur berada di urutan tiga besar dari 34 provinsi.

“Namun untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) tetap di urutan ke 32 sedangkan capaian IDG berada di urutan ke 27 dari 34 provinsi se Indonesia. Tentu capaian ini dipengaruhi oleh kinerja kabupaten/kota se Kaltim,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, pada kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Ruang Meeting Langensari Hotel Prima In Yogyakarta, Kamis (23/6/2022).

Soraya menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi PUG oleh Kementerian PPPA tahun 2021, masih terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang belum memenuhi 7 prasyarat implementasi  PUG. Sementara lima kabupaten/kota yang telah meraih Anugerah Parahyta Eka Praya (APE) baik tingkat pratama meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara , Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, dan Kabupaten PPU.

“Kukar sebagai peraih APE tingkat utama mempunyai beban tersendiri untuk mempetahankan sekaligus meningkatkan pemenuhan prasyarat. Kemudian, adanya informasi dari deputi KG Kementerian PPPA bahwa evaluasi tahun ini juga berdasarkan capaian IPG dan IDG, sehingga menambah tantangan tersendiri,” imbuh Soraya.

Soraya berharap, kegiatan ini muncul sumber daya manusia yang memiliki sensitifitas  terkait isu gender dan memberikan hasil nyata bagi upaya pemberdayaan perempuan di Kaltim.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 peserta terdiri dari focal point / kabag/kasub perencanaan program seluruh OPD Pemprov Kaltim. Hadir menjadi narasumber Fasilitator PUG Nasional Yusuf Supiandi dan Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA Rina Nursanti. (dkp3akaltim/rdg)

Bontang — Pembangunan dewasa ini mempunyai tujuan, diantaranya adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Namun, masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mempercepat implementasi PUG oleh pemerintah, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satunya disebabkan karena adanya keterbatasan pengertian dan pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG).

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlinawati mengatakan, salah satu syarat untuk mencapai hasil pembangunan yang adil gender dan membawa manfaat bagi laki-laki dan perempuan dengan adanya analisis gender terhadap masing-masing program pembangunan yang dilaksanakan di semua sektor pembangunan.

“Analisis ini hanya dapat dilaksanakan apabila para perancang program dan pengambil keputusan memahami tentang keadilan gender dan penerapannya dalam program-program pembagunan,” ujarnya pada acara Sosialisasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Provinsi, berlangsung di Hotel Bintang Sintuk, Rabu (8/6/2022).

Ia menambahkan, perlu juga mengikuti isu-isu gender terbaru dalam masyarakat yang terus berkembang pada tataran masyarakat dan menyediakan ketersediaan data menurut jenis kelamin dan kelompok umur, termasuk data dan statistik anak dengan analisis berdasarkan konteks perkembangan masing-masing wilayah.

“Para pemangku kepentingan, OPD dan masyrakat perlu tahu tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan aplikasinya. Oleh karena itu diperlukan dukungan dan political will dari pemangku kepentingan memalu pengetahuan dasar dan analisis gender untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada,” imbuhnya.

Aji Erlinawati berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur / OPD tentang strategi PUG dan PPRG serta memetakan dan mengevaluasi peran strategi masing-masing OPD penggerak dalam pelaksanaan percepatan PUG di daerah.

“Dengan demikian diharapkan melalui sosialisasi ini akan menghasilkan komitmen yang kuat sebagai kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan PUG di daerah,” tutunya. (dkp3akaltim/rdg)