Percepat Serapan Anggaran

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim Isran Noor berharap pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran yang tersedia pada triwululan ketiga.

“Kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah segera mempercepat serapan anggaran yang tersedia pada Juli-September,” kata Isran Noor pada saat membuka Rapat Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2020, termasuk Penanganan Covid-19 di Kaltim melalui video conference di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (23/7/2020).

Mempercepat penyerapan anggaran, lanjut Isran Noor, mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. “Tentunya harus mengikuti aturan terkait pengadaan dan penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Isran Noor menambahkan rapat ini sebagai tindak lanjuti rapat para gubernur se Indonesia pada 15 Juli lalu di Istana Bogor yang dipimpin Presiden Joko Widodo membahas percepatan penyerapan anggaran dan penanganan Covid-19.

Presiden, lanjut Isran Noor, menekankan agar seluruh daerah segera melakukan kegiatan dan terobosan sebagai upaya menahan kontraksi ekonomi agar tidak terlalu jauh turun.

“Daerah harus sungguh-sungguh menjaga kinerja perekonomiannya. Namun tetap mengedepankan protokol kesehatan,” pesannya.

Isran Noor menyampakan realisasi bantuan keuangan Pemprov tahun anggaran 2020, terdiri Kota Samarinda 41,34 persen, Balikpapan 34,43 persen, Paser 31,78 persen, Kutai Barat 37,95 persen, PPU 32, 36 persen, Kukar 25,75 persen, Kutai Timur 43,24 persen, Bontang 35,39 persen, Berau 25,31 persen dan Kabupaten Mahulu 19,04 persen.

Tampak hadir Pj Sekprov Kaltim M Sa’bani, Asisten Pemerintahan dan Kesra M Jauhar Efendi, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Abu Helmi, Kepala BPKAD, dan Karo Adbang.

Mengikuti secara virtual Wagub Hadi Mulyadi, Wakajati Kaltim, Dir Reskrimsus Polda Kaltim, Kepala Perwakilan BPKP Kaltim, Bupati/Walikota dan Forkopimda Kaltim

Puncak Hari Anak Nasional di Tengah Pandemi, Anak Indonesia Gembira di Rumah

/0 Comments/in /by

Samarinda — Mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju” dan tagline “Anak Indonesia Gembira di Rumah”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 pada 23 Juli 2020 secara virtual dengan melibatkan seluruh anak Indonesia, termasuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

“Anak-anak, saat ini sedang pandemi Covid-19. Tapi saya tahu anak-anak pasti tidak sabar ingin sekolah, tidak sabar ingin bermain dengan teman-temannya, tidak sabar ingin bertemu dengan kakek dan neneknya yang jaraknya jauh. Pagi hari ini, Ibu Iriana ingin berpesan kepada anak-anak. Ayo Bu apa pesannya?” ujar Presiden RI, Joko Widodo didampingi Ibu Negara RI, Iriana Joko Widodo saat menyapa dan menyampaikan pesan kepada anak-anak Indonesia melalui video.

“Disiplin mencuci tangan setelah bermain, setelah belajar, dan setelah berkegiatan. Disiplin memakai masker kalau keluar rumah dan menghindari kerumunan di manapun anak-anak berada,” sahut Ibu Negara RI, Iriana Joko Widodo.

Sementara Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyampaikan, anak-anak Indonesia harus tetap optimis. Manfaatkan waktu di rumah dengan hal positif, kreatif, dan inovatif selama pandemi Covid-19.

“Selamat Hari Anak Nasional, anak-anakku. Hari ini adalah hari kalian semua. Jadi, hari ini seluruh anak Indonesia harus merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, meski kita tahu saat ini situasi pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia. Puncak Peringatan HAN 2020 kali ini memang tidak seperti biasanya, walaupun dilakukan secara virtual dan berjarak, namun kita tetap dekat di hati. Anak-anak Indonesia harus tetap optimis. Manfaatkan waktu di rumah dengan hal positif, kreatif, dan inovatif selama pandemi Covid-19,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga kepada anak-anak Indonesia.

Menteri Bintang mengatakan peringatan HAN 2020 merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Untuk para orangtua, mohon ayah dan ibu bisa bersabar dan tetap melakukan yang terbaik untuk memenuhi hak-hak anak yang kita sayangi. Jadikan ini sebagai momentum untuk menjalin kembali komunikasi dengan anak. Anak-anak butuh didengar pendapatnya dan didampingi saat menjalankan proses PJJ. Stop kekerasan, perlakuan buruk, perundungan, dan eksploitasi pada anak! Semua anak, anak kita. Melindungi anak tanggung jawab bersama,” tegas Menteri Bintang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang mengapresiasi Presiden RI, Joko Widodo dan Ibu Negara RI, Iriana Joko Widodo yang tanpa lelah terus mengedukasi, melindungi, dan melakukan upaya pemenuhan hak bagi anak-anak. Menteri Bintang juga mengapresiasi para pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan dan puncak Peringatan HAN 2020, diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM), Kementerian/Lembaga, dunia usaha, media massa, dan berbagai mitra kerja Kemen PPPA yang telah memberikan sumbangsih luar biasa untuk anak-anak Indonesia.

Puncak Peringatan HAN 2020 yang diselenggarakan secara virtual melibatkan sekitar 580 peserta. Acara ini diisi dengan pemutaran video rangkaian HAN 2020, video ucapan HAN 2020 menggunakan berbagai bahasa daerah oleh anak-anak Indonesia, video pesan dan ucapan HAN 2020 yang disampaikan 6 Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga, pembacaan dongeng “Wayan Kompyang dan Ombak Putih” oleh Menteri Bintang dan Kak Seto, pesan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Ibu Negara Republik Indonesia, Iriana Joko Widodo untuk anak-anak Indonesia, serta konser virtual Gembira di Rumah.

Pra Rapim Tepra 2020

/0 Comments/in /by

Samarinda — Bappeda Kaltim menyelenggarakan pertemuan secara virtual melalui zoom meeting membahas Pra Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Anggaran (Rapim Tepra) Tahun 2020 bersama Perangkat Daerah lingkup Pemprov Kaltim dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kaltim, Prof. M. Aswin, didampingi Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah, Charmarijaty, di ruang rapat GSCC lantai 3 Bappeda Kaltim, Rabu (22/7/2020).

Pertemuan dilaksanakan selama dua hari dengan beberapa sesi, selain Perangkat Daerah, turut hadir dalam pertemuan ini Tim Gubernur Untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3). Melalui kegiatan ini diharapkan mendapatkan klarifikasi progress target realisasi keuangan dan realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah setelah penyesuaian Covid-19. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kaltim setelah mengikuti pertemuan dengan Presiden RI.

“Jadi klarifikasi ini target program setelah penyesuaian Covid-19 dan penyampaian relisasi keuangan maupun fisik di semester pertama per 30 juni 2020” jelas Aswin.

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi bahan laporan ke Gubernur Kaltim pada saat Rapim Tepra nanti.

Sementara Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Zaina Yurda mengatakan, terdapat 3 program prioritas DKP3A Kaltim.

“Pertama, Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan, melalui peningkatan kewirausahaan perempuan. Kedua, Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan salah satu kluster hak anak. Ketiga, Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak melalui kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,” ujar Yurda.

Sedangkan, paket pengadaan barang dan jasa berupa mobil pelayanan keliling semula 10 unit, terkait rasionalisasi anggaran pandemi Covid19 menjadi 5 buah. Saat ini telah  selesai proses pengadaan dan diperkirakan bulan September 2020 mobil pelayanan sudah selesai dan dikirim ke Samarinda.

“Dapat kami laporkan, kegiatan-kegiatan di DKP3A diundur pelaksanaannya dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” terang Yurda. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Serahkan KTP –el Di LPKA

/0 Comments/in /by

Tenggarong — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan KTP-el di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda, di Tenggarong, Rabu (22/7/2020).

Berdasarkan hasil perekaman KTP-el yang dilakukan sebanyak 18 orang dan telah melalui proses konsolidasi database kependudukan nasional. “Terdapat sepulun anak yang telah memenuhi syarat dan bisa dicetak KTP elektroniknya, sedangkan sisanya sebanyak 7 orang anak belum bisa dicetakkan karena belum memenuhi syarat kepemilikan KTP-el mengingat belum berusia 17 tahun dan satu anak tidak ditemukan data kependudukannya,” ujarnya.

Halda menambahkan, 7 anak yang belum bisa dicetak KTP-elnya sudah berusia hamper 17 tahun. Sementara masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA hanya sampai dengan usia 17 tahun kurang sehari.

“Maka untuk efektivitas dan efisiensi tidak dicetakkan KIAnya dan apabila anak sudah berusia 17 tahun akan dicetakkan KTP-elnya tanpa melakukan perekeman KTPel lagi,” imbuh Halda.

Halda juga menjelaskan, kegiatan ini  sebagai upaya Pemenuhan Hak Identitas Anak. Ini menjadi hal yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi agar anak memiliki akses pelayanan publik lainnya seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan.

“Meskipun berhadapan dengan hukum, hak anak harus tetap dipenuhi agar dapat tumbuh dan berkembangnya menjadi generasi bangsa yang unggul. Karena anak merupakan potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam menunjukkan eksistensi bangsa dimasa mendatang,” tutup Halda. (dkp3akaltim/rdg)

 

Peringatan HAN secara Virtual

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemprov Kaltim melalui Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menggelar Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2020 bertajuk “Anak Terlindungi Indonesia Maju” dan Tagline Anak Indonesia Gembira dirumah secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (21/72020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam masa pandemi Covid-19 menghadapi beberapa tantangan. Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid19 sebagai Bencana Nasional berimplikasi pada pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang masih belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sehingga meyebabkan anak kehilangan pengasuhan, mengalami kekerasan baik verbal maupun nonverbal, berkurangnya kesempatan anak untuk bermain, belajar, dan berkreasi akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dirumah.

Peringatan HAN tahun 2020 untuk provinsi Kalimantan timur dilakukan juga secara Virtual dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak anak di 10 kabupaten/kota yang diwakili oleh Forum Anak kabupaten/kota.

“Peringatan HAN merupakan Momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh stakeholder terhadap perlindungan anak, agar anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak,” ujarnya.

Halda menambahkan melalui Peringatan HAN diharapkan pemerintah, dunia usaha, media massa dan akademisi dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, dan memastikan segala hal yang terbaik untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

“Agar anak-anak di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 1/3 dari jumlah penduduk kaltim yaitu 1.121.865 anak, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi,” imbuh Halda

Ia menjelaskan, rangkaian Peringatan HAN di Kaltim dilakukan dengan pemberian secara simbolis Bantuan Kebutuhan Spesifik kepada perempuan dan anak yang terdampak Covid-19 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2020 di kantor Gubernur Kaltim. Selanjutnya bantuan spesifik ini akan didistribusikan keseluruh kabupaten/kota se Kaltim melalui Dinas PPPA di kabupaten/kota..

Acara puncak HAN akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 secara Virtual disiarkan secara langsung melalui Platform media sosial  Hal ini sebagai motivasi bahwa pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan HAN, tanpa mengurangi makna HAN itu sendiri.

Sementara, Bunda PAUD Kaltim Noorbaiti Isran Noor mengatakan, anak harus mendapatkan hak mereka untuk pendidikan yang seharusnya, juga perlakuan yang baik dari orangtua dan orang-orang di sekitar mereka, termasuk para guru.

“Mudah-mudahan anak-anak Indonesia, terkhusus anak-anak Kalimantan Timur akan menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia,” doa Norbaiti.

Setiap anak, kata istri Gubernur Isran Noor itu, berhak mendapatkan kasih sayang dari orangtua. Anak juga berhak mendapatkan fasilitas yang memang seharusnya mereka dapatkan.

“Kasih sayang kepada anak jangan hanya saat peringatan Hari Anak Nasional. Tapi harus setiap saat setiap waktu,” kata Norbaiti.

Kegiatan ini diikuti Forum Anak se Kaltim, Dinas PPPA se Kaltim, Biro Kesra, Kemenag Kaltim, Dinas Sosial Kaltim., TRC PAI, Forum ABK, Forkomda, Forum PAUD, HIMPSI, Fasilitator PATBM, PKBI, dan Pelita Bunda. Hadir menjadi narasumber Bunda PAUD Kaltim Noorbaiti Isran Noor, Tokoh Pendidikan dan Pemerhati Anak Syafrudin Pernyata, dan Fasilitator Forum Anak Kaltim Alris Sanca Pratama Putra. (dkp3akaltim/rdg)

DKP3A Kaltim Perketat Protokol Kesehatan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Untuk menekan penyebaran virus Corona (Covid-19), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DKP3A) Kaltim bekerjasama dengan Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, melakukan penyemprotan disinfektan di Kantor DKP3A Kaltim, Jumat (17/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, aktifitas di lingkup DKP3A Kaltim akan diperketat dengan displin protokol kesehatan.

“Jadi pengantar surat cukup sampai di satpam. Tamu lapor di satpam lebih dulu dengan dicek suhu tubuh dan cuci tangan baru bisa bertemu dengan yang dituju,” ujarnya.

Sementara untuk seluruh ASN dan non ASN DKP3A harus menggunakan masker di lingkungan kantor. Masker dapat dilepas jika sedang berwudhu, makan, minum, menjadi narasumber webinar. Jika masuk dan keluar ruangan wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

Halda mengatakan, aturan ini diberlakukan sebagai upaya antisipasi dini dari paparan Covid-19. (dkp3akaltim/rdg)

Tim KIPP Ojol Berlian Jalani Rapid Tes

/0 Comments/in /by

Samarinda — Tim TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 Ojol Berlian melakukan Rapid Tes di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD AHM), Kamis (16/7/2020).

Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan, hal ini sebagai langkah antisipasi dini terhadap paparan Covid-19. Pasalnya, timnya beberapa waktu lalu melakukan uji coba teknis tahapan presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim.

“Hal ini karena kami termasuk dalam agenda wagub dalam dua pekan terakhir. Selanjutnya, setelah menjalani rapid tes kami akan melakukan karantina mandiri sesuai protokol kesehatan,” ujar Halda.

Halda mengimbau, agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap optimis dan disiplin diri dengan tetap di rumah, menggunakan masker, jaga jarak 2 meter atau lebih dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

“Jaga keluarga kita untuk melindungi keluaga lainnya,” tegas Halda.

Sementara itu, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (RSJD AHM) Samarinda, sejak hari ini, Kamis 16 Juli 2020, melayani pemeriksaan rapid tes, khususnya bagi jajaran pegawai ASN/non ASN di lingkup Pemprov Kaltim.

“Iya, ini tadi ada sekitar 100 orang periksa rapid test. Hasilnya non reaktif, negatif ya. Mereka dari BPKAD sama Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A),” ujar Padilah Mante Runa Direktur RSJD AHM Samarinda.

Berikutnya, lanjut Padilah, menyusul besok dan lusa (Jumat dan Sabtu) sekitar 150 orang dari Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprov) Kaltim untuk rapid tes.

Terkait pelayanan rapid tes, Padilah meminta pegawai yang ingin memeriksakan diri, hendaknya bergiliran secara berkelompok. Maksimal per kelompok 20 orang.

Hal ini penting menurut Padilah, selain menghindari kerumunan dan mengoptimalkan jaga jarak. Juga, memudahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan.

“Jadi sebaiknya, mereka berkooordinasi dulu diinternalnya. Masing-masing kelompok 20 orang. Selesai itu, baru menyusul kelompok berikutnya. Ini penting, selain kapasitas ruangan kita juga protokol kesehatan harus ditaati,” jelasnya.

Padilah mengakui selama ini pihaknya tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, termasuk kepada ASN/non ASN sekalipun. Sebab, rapid tes yang tersedia khusus bagi tim medis dan perawat RSJD untuk penanganan pasien.

“Tapi karena ini kondisinya lain, ya kita siap melakukan pemeriksaan rapid tes kepada pegawai Pemprov semuanya tanpa batas waktu. Silahkan lapor dan kita jadwalkan,” ungkapnya.

Padilah mengakui ketersediaan rapid tes sudah terbatas atau hanya ada 200 unit. “Tapi, kami sudah lapor BPKAD untuk pengadaan selanjutnya,” ujarnya lagi. (dkp3akaltim/rdg)

Ojol Berlian Menuju TOP 45

/0 Comments/in /by

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim M Sa’bani mempresentasikan inovasi Pemprov Kaltim yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian).

Inovasi Ojol berlian dipresentasikan dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diketuai JB Kristiadi. Pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, di ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/7/2020).

M Sa’bani mengatakan, Ojol Berlian  merupakan mekanisme yang dibangun sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda khususnya pada layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider dan driver.

“Latar belakang inisiasi inovasi Ojol Berlian berawal dari tingginya kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda, perempuan dan anak sebagai korban. Perempuan dan anak kelompok rentan menjadi korban kekerasan. Angka kekerasan di Kota Samarinda tertinggi Se-Kaltim 3 tahun terakhir dan edukasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Tujuan inisiasi inovasi ini yaitu mengedukasi masyarakat tentang transportasi ramah anak, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terkait pencegahan kekerasan perempuan & anak melalui ojol, mewujudkan transportasi ramah anak di Kota Samarinda, dan membangun forum sharing inspirasi dan pembelajaran terkait perlindungan perempuan dan anak.

Sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi mastarakat seperti meningkatnya kerjasama antar stakeholders dalam upaya pemenuhan hak anak, membangun pemahaman transportasi layak anak guna mewujudkan Kota Layak Anak, terhindarnya pengguna ojol dari tindak kekerasan selama menggunakan jasa transportasi online, dan rider/driver Ojol menjadi agen 2P (Pelopor dan Pelapor).

“Sedangkan keunikan inovasi ini yaitu diinisiasi pertama kali di Kaltim dengan menerapkan konsep 3A Aku Tahu, Aku Mau, dan Aku Bisa. Selanjutnya tersedia call center yang tersambung ke Satgas PPPA, dan menjadikan rider/driver sebagai agen 2P,” imbuh Sa’bani.

Ia menambahkan, dampak dari implementasi Ojol Berlian adalah didukung 24 stakeholder dan 8 manajemen aplikastor Ojol. Rider/driver yang telah teredukasi sebanyak 250 orang. Ojol yang teredukasi siap menjadi agen 2P. Angka kekerasan pada Aplikasi E-Simfoni Semester I tahun 2020 sejumlah: 89 kasus, menurun 25 Kasus dari Semester II Tahun 2019.

“Keberlanjutan program ini terjalin PKS dengan Dishub Kaltim dalam rangka pembinaan rider/driver dan tersedianya Sekretariat Pusat Informasi dan Edukasi (Pusidu) Ojol Berlian di Kantor DKP3A Kaltim. Kedepan, Pemprov Kaltim siap jika Ojol Berlian direplikasi. Inovasi ini mudah diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim bahkan secara Nasional,” (dkp3akaltim/rdg)

Pemprov Beri Reward Inovator

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemprov Kaltim berhasil meloloskan dua inovasi dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020 yang di inisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kedua inovasi yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Kedua inovasi telah dipresentasikan secara virtual oleh Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim HM Sa’bani dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020.

Pj Sekprov Kaltim M Sa’bani mengungkapkan, setiap tahunnya perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim dipacu untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

“Kita memang tidak berhenti dengan inovasi yang ada. Setiap tahun hasilkan inovasi-inovasi, kedepan kita semakin mudah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Murah, mudah, cepat dan tepat. Itu harapan kita. Dan masyarakat juga mau berpartisipasi dalam setiap inovasi yang kita hasilkan. Karena tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat sebaik-baiknya,” ungkap Sa’bani, Rabu (15/7/2020).

Sa’bani menjelaskan, pemerintah terus berupaya mencarikan jalan keluar berbagai kesulitan masyarakat dari inovasi baru maupun inovasi-inovasi yang bisa direplikasi.

“Kita berikan penghargaan kepada perangkat daerah yang berprestasi setiap tahun. Dan kedepan kita sudah siapkan bagi karyawan-karyawati ASN kita untuk meraih penghargaan secara khusus dengan prestasi dan kinerja mereka berupa materi. Itu salah satu cara untuk memotivasi mereka untuk berinovasi,” jelasnya.

Sa’bani berharap masyarakat ikut berpartisipasi dan termotivasi terhadap inovasi yang ada. “Disini pemerintah akan terus berusaha memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap inovasi yang ada agar masyarakat paham dan bisa merasakan dampak langsung dari inovasi yang dihasilkan pemerintah,” harapnya.

Dua Inovasi Dipresentasikan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Penjabat (Pj) Sekdaprov Kaltim M Sa’bani mempresentasikan dua inovasi Pemprov Kaltim yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2020, yakni Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dan Pangan Halal (Pahala) untuk Kaltim dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.

Kedua inovasi dipresentasikan dihadapan Tim Panelis Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang diketuai JB Kristiadi.  Pertama kalinya dilaksanakan secara virtual, di ruang Heart of Borneo (HoB) lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (15/7/2020).

Masing-masing inovasi diberi waktu tujuh menit untuk dipresentasikan dilanjutkan tanya jawab dari panelis dengan durasi 13 menit. Tepat pukul 10.00 Wita, M Sa’bani yang mewakili Gubernur Kaltim mempresentasikan inovasi Ojol Berlian pada kesempatan pertama. Dilanjutkan sesi mempresentasikan inovasi Pahala untuk Kaltim.

“Inovasi ini memang bagian dari motivasi karyawan kita dengan sarana prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Adanya kompetisi ini, kita didorong mereka menghasilkan inovasi-inovasi baru setiap waktu. Saya tentu apresiasi langkah ini, bagaimana pun pemerintah itu tujuannya bagaimana masyarakat mendapatkan akses berbagai aktifitas pelayanan yang mudah, murah dan membahagiakan,” jelas Sa’bani usai presentasi KIPP 2020.

Sa’bani berharap inovasi yang dihasilkan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Karena tujuan dari inovasi itu dibuat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pelan-pelan inovasi ini memberikan pendidikan tersendiri kepada masyarakat untuk merubah mindset mereka dari sesuatu yang mereka tidak paham menjadi paham. Juga mengomparasi tingkat inovasi di negara-negara lain yang pada dasarnya memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tertentu,” harapnya.

Setelah tahapan presentasi dan wawancara ini, Pemprov Kaltim menunggu penilaian dari Tim Panelis KIPP 2020 untuk Top 45 IPP 2020. Tampak hadir, Kepala DKP3A Halda Arsyad, Kepala DPKH Dadang Sudarya, Kepala Biro Hukum Rozani Erawadi.