Sekda Sri : Rakor Evaluasi PUG Untuk Memastikan Perangkat Daerah Sudah Melaksankan Program Responsif Gender

/0 Comments/in /by

Samarinda — Komitmen Pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG) di Kalimantan Timur telah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertuang dalam isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran, program prioritas, indikator sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan kepala perangkat daerah dengan jajarannya harus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan mitra kerjanya.

“Bukan APBD nya saja tetapi outputnya. Bagaimana kita menggerakkan stakeholder kita untuk sama-sama mendukung cakupan keterlibatan gender dalam setiap kegiatan urusan kita,” ujar Sekda Sri pada kegiatan Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023).

Sekda juga meminta agar Evaluasi PUG dapat dilakukan secara rutin sehingga perangkat daerah akan terbiasa dengan PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan kedepan program kegiatannya akan berbasis anggaran responsif gender (ARG).

Ia menambahkan, ekspose ini perlu dilakukan untuk memastikan perangkat daerah sudah melaksankan program responsif gender sehingga perangkat daerah lain bisa menjadi pembanding pelaksanaan program responsif gender.

Saat ini perangkat daerah yang telah menindaklanjuti keterkaitan isu gender dalam dokumen Resntra dan Renja yang dikuatkan melalui dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebanyak 87% perangkat daerah.

Pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)  tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh penghargaan tingkat Utama. APE dengan data terpilah menjadi pertimbangan untuk target tahun berikutnya, maka seharusnya ada keberlanjutan. Data terpilah dapat tertuang dalam Peran Gender dalam Pembangunan Kaltim.

“Sehingga pada tahun selanjutnya kita tidak boleh abai karena sudah tidak pandemi,. Dengan ini penyediaan data terpilah di perangkat daerah harus ada, silahkan dibuatkan dan didata, sebaiknya dilakukan diekspose apa saja yang menjadi kebutuhan data pilah perangkat daerah.” imbuh Sri.

Sekda Sri pun meminta kedepan evaluasi PUG dapat dilakukan dengan pengelompokan dan pembagian kluster. Seperti klaster peran gender dalam akses sumber daya alam, klaster Kaltim berbasis sumber daya alam, kluster peran gender dalam akses peningkatan daya saing (SDM, beasiswa), klaster peran gender dalam akses kesehatan; dan klaster sarana prasarana yang ada pada pelayanan publik. (dkp3akaltim/rdg)

 

Evaluasi PUG, Anggaran Responsif Gender Di Kalimantan Timur Terus Meningkat

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusatamaan Gender (PUG), Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rakor Evaluasi PUG Provinsi Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023).

Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menjelaskan bahwa tujuan rapat untuk mengevaluasi pengarusutamaan gender dan koordinasi terkait pelaksanaan program pengarusutamaan gender di pemerintah daerah.

“Ini merupakan bagian dari upaya evaluasi pangarusutamaan gender di Kaltim,” tutur Soraya

Menurutnya, seperti yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), saat ini telah dilakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan PUG baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Evaluasi tersebut mencakup 7 proses, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan.

“Tahap pertama evaluasi mandiri telah berlangsung 14 September hingga 19 Oktober lalu dan sesuai jadwal, akan ada verifikasi terhadap hasil evaluasi yang telah dilakukan,” katanya.

Untuk verifikasi lapangan akan berlangsung dari akhir Oktober hingga pertengahan November. Kemudian akan ada beberapa perangkat daerah, organisasi perempuan dan perguruan tinggi negeri yang menjadi sampel untuk verifikasi lapangan.

“Diakhir November adalah verifikasi final dan penghargaan akan disampaikan pada saat Peringatan Hari Ibu yaitu 22 Desember 2023,” imbuh Soraya.

Provinsi Kaltim saat ini telah menjalankan program dan kegiatan yang mengarah pada anggaran APBD yang responsif gender, baik di tingkat perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Soraya menyebutkan presentase anggaran responsif gender di Kalimantan Timur terus meningkat, mencapai 11,18 persen pada tahun 2022, dan sekitar 18 persen pada tahun 2023 di bulan ke-3.

“Meskipun besaran ini masih dibawah target, kita tetap berharap untuk mencapai 25 persen anggaran yang responsif terhadap gender,” tegasnya.

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kaltim Siti Farisyah Yana serta Perangkat Daerah Kaltim. (dkp3akaltim/rdg).

Diharapkan Perda PUG Beri Dampak Mengecilnya Kesenjangan Gender di Kaltim

/0 Comments/in /by

Balikpapan — Dalam rangka percepatan sinergritas terhadap gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Timur, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall, Balikpapan, Kamis (19/10/2023).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Puji Setyowati mengatakan kegiatan ini sebagai upaya menggali masukan konstruktif terhadap Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.

“Kita ingin masukan teman-teman dari OPD yang selama ini barangkali ada keluhan-keluhan atau saran yang dapat mendukung kesempurnaan draft Raperda PUG ini,” kata perempuan yang akrab disapa Puji ini.

Karena menurut dia, Perangkat Daerahlah yang paling memahami dan juga pelaksana dari Ranperda PUG ini. Termasuk perencanaan secara menyeluruh program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender tersebut.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan terdapat 7 strategi penguatan pelembagaan PUG, diantaranya penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, data terpilah, instrument PPRG, dan partisipasi masyarakat.

“Program kegiatan untuk laki-laki dan perempuan serta bermanfaat bagi manusia maka termasuk program dengan anggaran yang responsif gender,” ujar Soraya.

Soraya menambahkan DKP3A perlu masukan dari perangkat daerah terkait untuk kesempurnaan Perda ini. Ia pun berharap Perda PUG ini dapat memberikan dampak perubahan yaitu mengecilnya kesenjangan gender.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak, Kepala BPDB Provinsi Kalimantan Timur Agustiannur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. (dkp3akaltim/rdg)

Meski Menempati Urutan Ke 5 Terendah Persentase Anak Yang Bekerja Tahun 2022 Soraya Minta Semua Pihak Upayan Program Perlindungan Anak

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Permepuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi Seminar Data Pekerja Anak Formal dan Informal Lingkup Perkotaan dan Pedesaan Kalimantan Timur Tahun 2023 berlangsung di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Selasa (18/10/20230).

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk tindak lanjut Lima Arahan Presiden yang salah satunya menyebutkan Penurunan Pekerja Anak. Permasalahan pekerja anak merupakan isu penting secara nasional. Ini juga tertuang di dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tentang program penurunan pekerja anak.

“Penduduk Kaltim pada semester satu tahun 2023 berjumlah 3.970.764 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia anak yaitu 1.240.425 jiwa dengan rincian 641.406 anak laki-laki dan 599.019 anak perempuan,” ujar Soraya.

Ia melannjutkan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun  2022, persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Kalimantan Timur 6,56 % sedangkan angka pekerja anak mencapai 3,11 %.

“Sedangkan berdasarkan data Sakernas BPS tahun 2022, Provinsi dengan persentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja paling tinggi adalah Sulawesi Barat (20,78 persen). Kemudian Papua dan NTT. Sedangkan Provinsi dengan persentase, anak umur 10-17 tahun yang bekerja paling rendah adalah DKI Jakarta (1,82 persen). Provinsi Kalimantan Timur menempati urutan ke 5 terendah (5,10%),” terang Soraya.

Selanjutnya berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta  menjadi provinsi dengan  persentase pekerja anak  terendah di Indonesia yaitu 0,41 %. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan keenam dengan persentase  pekerja anak  di  Indonesia pada tahun 2022 yaitu 1,17 %.

Meski terjadi tren penurunan, Soraya berharap semua pihak harus terus berupaya agar melakukan strategi melalui kebijakan dan program perlindungan anak serta pengembangan model desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) sebagai pendekatan untuk pencegahan pekerja anak.

Sebagai informasi, Persentase Anak Umur 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Tipe Daerah dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2022, secara keseluruhan yang bekerja di perkotaan, memiliki persentase tertinggi pada lapangan pekerjaan jenis jasa yaitu 71,33%. Sementara anak di pedesaan, memiliki persentase tertinggi pada lapangan pekerjaan jenis pertanian yaitu 51,11%

Anak laki-laki maupun perempuan, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, secara keseluruhan lebih banyak bekerja di sektor informal. Persentase anak yang bekerja menurut status pekerjaan utama paling tinggi adalah sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan, anak yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai lebih banyak di perkotaan di banding pedesaan. (dkp3akaltim/rdg)

Dirjen Dukcapil Ajak Mahasiswa Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

/0 Comments/in /by

Samarinda — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, H Teguh Setyabudi mengajak mahasiswa Univertas Mulawarman mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Mahasiswa merupakan pilar penting dalam pembangunan bangsa dan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan.

“Saya minta mahasiswa mengajak kawan-kawan yang lainnya untuk melakukan aktivasi dan menyampaikan betapa pentingnya IKD,”ungkap Teguh saat meninjau pelayanan Dukcapil Goes to Campus sambangi kampus Universitas Mulawarman, Rabu (11/10).

Dia berharap semua mahasiswa dan civitas akademik dapat memanfaatkan waktu untuk aktivasi IKD.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kehadiran IKD akan meningkatkan pelayanan lebih cepat, akurat dan aman.

Dengan penerapan IKD, pemerintah dapat menghemat anggaran untuk pengadaan blangko KTP-el yang setiap tahunnya membutuhkan anggaran puluhan miliar.

Saat ini sudah ada 5 juta orang yang telah melakukan aktivasi IKD dan Pemerintah terus melakukan penguatan infrastruktur, jaringan dan keamanannya.

Selain itu, Pemerintah juga akan bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk memastikan penggunaan IKD dalam pelayanan publik, dengan harapan masyarakat akan segera melakukan aktivasi IKD.

Sebagai informasi, Dukcapil Goes To Campus ini akan berakhir samapi hari ini yaitu Kamis 12 Oktober 2023, sehingga diharapkan seluruh mahasiswa Universitas Mulawarman dan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini. (dkp3akaltim/rdg)

 

Dukcapil Goes To Campus Universitas Mulawarman Samarinda di Hadiri Dirjen Dukcapil

/0 Comments/in /by

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menggelar Dukcapil Goes to Campus Universitas Mulawarman Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), berlangsung di Gedung  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Unmul Hub), Rabu (11/10/2023).

Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Diddy Rusdiansyah A.D mengatakan implementasi IKD ini bisa dilakukan secara massif dengan jangkauan yang lebih besar.

“Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan dan penggunaan KTP-el. Mahasiswa adalah agen perubahan masa depan, dan kami sangat berharap bahwa melalui pengetahuan dan dedikasi kita semua, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih terkoneksi, dan lebih efisien dalam berbagai aspek kehidupan,” ujar Diddy.

Diddy mengimbau sosialisasi secara berkelanjutan kepada instansi pelayanan publik termasuk lembaga pemilihan umum (KPU/Bawaslu) yang masih mempersyaratkan fisik KTP-el agar masyarakat yang sudah memiliki IKD bisa dilayani dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Semoga acara ini menjadi langkah awal yang positif menuju pelayanan IKD yang lebih baik dan efisien di Kota Samarinda,” terangnya.

Sementara Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menetapkan target bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota yaitu cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 25% dari jumlah pemilik KTP-el di daerah.

Sebagai terobosan terbaru, Dukcapil menginisiasi IKD. IKD adalah KTP-el dalam bentuk digital yang diaktivasi melalui ponsel.

”IKD merupakan inovasi terbaru dari Ditjen Dukcapil. Seiring dengan perkembangan teknologi pelayanan bisa lebih cepat, lebih akurat dan lebih mudah serta aman. Dan juga ada efisinsi pembiayaan terkait blanko KTP-el,” ujar Teguh.

Teguh juga mengatakan, saat ini IKD masuk ke dalam menu Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital sebagai web view, sehingga penduduk dapat melakukan permohonan pelayanan adminduk melalui menu IKD di MPP. IKD akan digunakan sebagai e-KYC bagi MPP

Saat ini sudah ada 8 layanan dokumen kependudukan yang bisa dilayani lewat mall pelayanan publik (MPP) Digital,” imbuh Dirjen Teguh.

Kepala Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita mengatakan, untuk mencapai target aktivasi IKD 25% dari jumlah pemilik KTP-el, jajaran Dukcapil se Kalimantan Timur tidak hanya menunggu pemohon yang datang ke Dinas Dukcapil, tetapi juga melakukan jemput bola ke tempat- tempat orang yang sudah banyak memiliki KTP-el seperti perkantoran melalui Program Dukcapil Goes To Office dan sekolah/universitas melalui Program Dukcapil Goes to School/Goes to Campus.

Gerakan Dukcapil Goes to Campus adalah salah satu bentuk nyata komitmen Pemerintah untuk mendekatkan pelayanan IKD kepada masyarakat, terutama mahasiswa dan civitas akademika.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan blangko KTP-el dan penyerahan ponsel yang sudah teraktivasi IKD kepada mahasiswa dan citivas kampus. (dkp3akaltim/rdg)

Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2023, Momentum Percepatan Penurunan Stuting

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni resmi membuka Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Tahun 2023, dengan tema Integrasi Data Program Prioritas Sebagai Dasar Percepatan Penurunan Stunting, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Senin (9/10/2023)

Sekda Sri Wahyuni yang juga Wakil Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Timur mengatakan Rembuk Stunting menjadi hal yang sangat penting dalam peningkatan, perbaikan kinerja dan kebijakan.

“Kami sangat percaya kabupaten dan kota sudah begitu peduli berkomitmen melakukan percepatan penanganan stunting. Apa yang sudah dilakukan TPPS kabupaten dan kota diharapkan kebijakan yang berbeda, namun bisa direplikasi di daerah lain sepanjang untuk kecepatan penanganan stunting Provinsi Kaltim,” katanya.

Rembuk Stunting dijadikan momentum percepatan penurunan stunting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur yang sehat, kuat dan sejahtera.

“Mudah-mudahan Rembuk ini menjadi ruang bagi kita bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya yang menjadi kendala, solusi yang bisa kita ambil, juga rekomendasi yang diperlukan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan,” paparnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lanjutnya menargetkan angka prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 12,83 persen pada tahun 2024 nanti.

“Dalam rangka pencapaian target tersebut diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak. Salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah mulai dari intervensi hulu sampai hilir, intervensi spesifik dan sensitif serta pendekatan pentahelix,” ungkapnya.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Yusliando mengatakan Rembuk Stunting adalah membangun komitmen percepatan penurunan stunting secara terintegrasi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sekaligus pembelajaran best practice penanganan stunting di kabupaten dan kota dalam percepatan pencapaian target nasional penurunan stunting.

“Keluaran dari Rembuk Stunting adalah daftar best practice untuk direplikasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam percepatan penurunan stunting, dan nota kesepakatan Rencana Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting,” jelasnya.

Usai pembukaan, Rembuk Stunting dilanjutkan paparan capaian dan penanganan stunting di masing-masing kabupaten/kota se Kalimantan Timur.

Nampak hadir para wakil bupati dan wakil walikota, Sekda kabupaten dan kota, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tim Investing in Nutrition and Early (INEY) Ditjen Bina Bangda Kemendagri Regional, Kepala BKKBN, kepala dinas terkait, serta instansi vertikal di Kaltim.(adpimprovkaltim)

Pemprov Kaltim Perkuat Layanan Puspaga se Kaltim

/0 Comments/in /by

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menyebutkan pada tahun 2023 sudah 9 kabupaten/kota yang membnetuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan 1 Puspaga di tingkat Provinsi.

Dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menggunakan 24 indikator yang telah di tetapkan. Misalnya pada klaster kedua tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang diukur melalui salah satu indikatornya adalah tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua/keluarga.

“Kami terus mendorong agar semua kabupaten/kota di Kaltim dapat segera membentuk Puspaga,” ujar Soraya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Se-Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel, Kamis (21/9/2023).

Soraya melanjutkan, untuk memperkuat layanan Puspaga, Pemprov Kalimantan Timur mengajak partisipasi dan dukungan semua pihak dalam peningkatan, pengembangan dan penguatan kualitas keluarga agar bisa terpenuhinya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Puspaga merupakan wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam partisipasi anak dalam keluarga dan juga sebagai wadah dalam pelaksanaan program kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat menjadi tempat untuk layanan konsultasi masalah dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga

Soraya pun menjelaskan menurut data Sistem Informasi Online Perlidnungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 1 September 2023, total kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 730 kasus yakni 792 korban yang terdiri dari 446 korban anak dan 346 korban dewasa, dengan prosentase korban terbanyak merupakan perempuan di usia anak sebanyak 42% dan untuk perempuan dewasa sebanyak 43%.  Adapun korban yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 43% atau 364 orang.  Kekerasan terbanyak dialami anak berbentuk kekerasan seksual 246 korban, sedangkan pada korban dewasa kekerasan fisik sebesar 260 korban.  Untuk tempat kejadian kasus kekrasan paling banyak terjadi di rumah tangga yaitu 202 kasus anak dan 213 kasus dewasa.

“Untuk itulah sangat diperlukan upaya untuk menyatukan peran dan tanggung jawab orang tua dan pemerintah dalam membantu dan mengatasi permasalahan keluarga dalam suatu wadah yakni Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, yang mana bisa memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Gubernur dan Wagub Berpamitan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Di apel pagi Senin 25 September 2023, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda, tampak berbeda dari apel pagi biasanya.

Hari ini, secara khusus dua pemimpin Benua Etam hadir dan Gubernur Isran Noor bertindak langsung selaku pembina upacara.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tampak bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta para asisten, staf ahli/staf khusus gubernur, seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala biro serta pejabat eselon lainnya ikut apel.

Dihadapan pejabat eselon dan ratusan pegawai di lingkup Sekretariat  Daerah Provinsi Kaltim, Gubernur pun menyampaikan beberapa hal.

“Pertama-tama saya mohon maaf karena apel ini memakai kaca mata hitam. Tidak apa-apa, hanya silau mata hari,” ucap Gubernur Isran Noor, seolah tidak ingin membuka maksud sebenarnya, kenapa dirinya memakai kaca mata hitam.

Dia pun menyampaikan terimakasih atas dukungan dan kerjasama selama ini, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik

Di kesempatan ini pula, orang nomor satu Benua Etam itu menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Apel hari ini merupakan apel terakhir saya ikuti bersama wakil gubernur, karena tanggal 30 September ini, kami akan mengakhiri tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur,” ungkapnya.

Berarti setelah dirinya dan Wagub berakhir di periode ini, akan ada penjabat atau Pj Gubernur hingga berakhir sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif pada awal 2025.

“Saya berharap para pimpinan dan staf bekerja dengan baik, tunaikan tugas-tugas penuh semangat dan jalin hubungan yang baik, sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal,” harapnya.

Dalam bekerja pinta Ketua Umum APPSI itu, agar tetap mengedepankan etika dan taat aturan, sehingga tidak melanggar aturan.

Diakhir apel pagi Senin ini menjadi momen spesial, sebab Gubernur Isran Noor bersama Wagub Hadi Mulyadi mendatangi dan menyalami pegawai yang ikut apel, satu per satu, dari pejabat eselon, ASN hingga non ASN dan cleaning service.

“Tetap semangat, tetap berkarya dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara,” pesannya. (adpimprovkaltim)

.

DKP3A Kaltim Inisiasi Pengambangan KIE Pelaku Ekonomi Perempuan di Kutai Barat

/0 Comments/in /by

Sendawar — Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan mengapresiasi kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Mahakam Asri Melak, Kamis (21/9/2023).

“Harapan dari agenda ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan para ibu-ibu sekalian, kemudian bisa menambah keterampilan selain akan menambah keterampilan akan diperkenalkan sedikit demi sedikit tentang teknologi media sosial untuk luas pemasarannya”, ujar Edyanto Arkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat, Sukwanto mengungkapkan sangat senang atas antusiuas para peserta. Ia juga menyebukan, menjalankan tugas di Bidang Stunting dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Barat.

“Pemberdayaan Perempuan di Kutai Barat sudah maksimal, Dinas P2KBP3A sudah dipayungi dari Tim Pengerak PKK, dipayungi Dharma Wanita dan penggiat-penggiat perempuan lainnya sehingga kaum perempuan kita tidak menjadi yang terendah dalam kesetaraan gender ini”, kata Sukwanto.

Sementara Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Dwi Hartini mengatakan berdasarkan Data BPS kesenjangan  Sumbangan Pendapatan Perempuan  (SPP)  Kalimantan Timur pada tahun 2022 capaiannya pada angka 24,02%. Dari data ini Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah capaian rata-rata nasional yaitu 37,17%.

“Untuk menuju gender equality terdapat sekitar 16 point yang perlu diperjuangkan menuju kewirausahaan berbasis gender, hal  ini merupakan agregrat dalam mendorong kenaikan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dwi Hartini menjelaskan capaian sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 sebesar 26,62% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 26,45%.

Untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dan kemampuan pelaku ekonomi perempuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong legalitas usaha dengan atas nama pelaku ekonomi perempuan sebagai pemilik usaha bukan atas nama suami.

Lebih lanjut, Dwi Hartini berharap kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta pelaku ekonomi perempuan ini dapat menjadi acuan sebagai bahan promosi dan pedoman. Kegiatan ini juga dirangkai dengan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. (dkp3akaltim/rdg)