Pemprov Kaltim Perkuat Layanan Puspaga se Kaltim

/0 Comments/in /by

Balikpapan — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita menyebutkan pada tahun 2023 sudah 9 kabupaten/kota yang membnetuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan 1 Puspaga di tingkat Provinsi.

Dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) menggunakan 24 indikator yang telah di tetapkan. Misalnya pada klaster kedua tentang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang diukur melalui salah satu indikatornya adalah tersedianya layanan konsultasi, konseling pengasuhan bagi orang tua/keluarga.

“Kami terus mendorong agar semua kabupaten/kota di Kaltim dapat segera membentuk Puspaga,” ujar Soraya pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Se-Kalimantan Timur Tahun 2023, berlangsung di Hotel, Kamis (21/9/2023).

Soraya melanjutkan, untuk memperkuat layanan Puspaga, Pemprov Kalimantan Timur mengajak partisipasi dan dukungan semua pihak dalam peningkatan, pengembangan dan penguatan kualitas keluarga agar bisa terpenuhinya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Puspaga merupakan wadah untuk meningkatkan kemampuan dalam partisipasi anak dalam keluarga dan juga sebagai wadah dalam pelaksanaan program kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat menjadi tempat untuk layanan konsultasi masalah dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga

Soraya pun menjelaskan menurut data Sistem Informasi Online Perlidnungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) per 1 September 2023, total kasus kekerasan di Kalimantan Timur sebanyak 730 kasus yakni 792 korban yang terdiri dari 446 korban anak dan 346 korban dewasa, dengan prosentase korban terbanyak merupakan perempuan di usia anak sebanyak 42% dan untuk perempuan dewasa sebanyak 43%.  Adapun korban yang mengalami kekerasan fisik sebanyak 43% atau 364 orang.  Kekerasan terbanyak dialami anak berbentuk kekerasan seksual 246 korban, sedangkan pada korban dewasa kekerasan fisik sebesar 260 korban.  Untuk tempat kejadian kasus kekrasan paling banyak terjadi di rumah tangga yaitu 202 kasus anak dan 213 kasus dewasa.

“Untuk itulah sangat diperlukan upaya untuk menyatukan peran dan tanggung jawab orang tua dan pemerintah dalam membantu dan mengatasi permasalahan keluarga dalam suatu wadah yakni Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga, yang mana bisa memberikan layanan pengasuhan, pendidikan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak,” terang Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

 

Gubernur dan Wagub Berpamitan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Di apel pagi Senin 25 September 2023, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada Samarinda, tampak berbeda dari apel pagi biasanya.

Hari ini, secara khusus dua pemimpin Benua Etam hadir dan Gubernur Isran Noor bertindak langsung selaku pembina upacara.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi tampak bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni beserta para asisten, staf ahli/staf khusus gubernur, seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala biro serta pejabat eselon lainnya ikut apel.

Dihadapan pejabat eselon dan ratusan pegawai di lingkup Sekretariat  Daerah Provinsi Kaltim, Gubernur pun menyampaikan beberapa hal.

“Pertama-tama saya mohon maaf karena apel ini memakai kaca mata hitam. Tidak apa-apa, hanya silau mata hari,” ucap Gubernur Isran Noor, seolah tidak ingin membuka maksud sebenarnya, kenapa dirinya memakai kaca mata hitam.

Dia pun menyampaikan terimakasih atas dukungan dan kerjasama selama ini, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik

Di kesempatan ini pula, orang nomor satu Benua Etam itu menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan.

“Apel hari ini merupakan apel terakhir saya ikuti bersama wakil gubernur, karena tanggal 30 September ini, kami akan mengakhiri tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur,” ungkapnya.

Berarti setelah dirinya dan Wagub berakhir di periode ini, akan ada penjabat atau Pj Gubernur hingga berakhir sampai pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif pada awal 2025.

“Saya berharap para pimpinan dan staf bekerja dengan baik, tunaikan tugas-tugas penuh semangat dan jalin hubungan yang baik, sehingga mampu melayani masyarakat secara maksimal,” harapnya.

Dalam bekerja pinta Ketua Umum APPSI itu, agar tetap mengedepankan etika dan taat aturan, sehingga tidak melanggar aturan.

Diakhir apel pagi Senin ini menjadi momen spesial, sebab Gubernur Isran Noor bersama Wagub Hadi Mulyadi mendatangi dan menyalami pegawai yang ikut apel, satu per satu, dari pejabat eselon, ASN hingga non ASN dan cleaning service.

“Tetap semangat, tetap berkarya dan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara,” pesannya. (adpimprovkaltim)

.

DKP3A Kaltim Inisiasi Pengambangan KIE Pelaku Ekonomi Perempuan di Kutai Barat

/0 Comments/in /by

Sendawar — Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan mengapresiasi kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang diinisiasi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, berlangsung di Hotel Mahakam Asri Melak, Kamis (21/9/2023).

“Harapan dari agenda ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan para ibu-ibu sekalian, kemudian bisa menambah keterampilan selain akan menambah keterampilan akan diperkenalkan sedikit demi sedikit tentang teknologi media sosial untuk luas pemasarannya”, ujar Edyanto Arkan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kutai Barat, Sukwanto mengungkapkan sangat senang atas antusiuas para peserta. Ia juga menyebukan, menjalankan tugas di Bidang Stunting dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kutai Barat.

“Pemberdayaan Perempuan di Kutai Barat sudah maksimal, Dinas P2KBP3A sudah dipayungi dari Tim Pengerak PKK, dipayungi Dharma Wanita dan penggiat-penggiat perempuan lainnya sehingga kaum perempuan kita tidak menjadi yang terendah dalam kesetaraan gender ini”, kata Sukwanto.

Sementara Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Dwi Hartini mengatakan berdasarkan Data BPS kesenjangan  Sumbangan Pendapatan Perempuan  (SPP)  Kalimantan Timur pada tahun 2022 capaiannya pada angka 24,02%. Dari data ini Provinsi Kalimantan Timur masih berada di bawah capaian rata-rata nasional yaitu 37,17%.

“Untuk menuju gender equality terdapat sekitar 16 point yang perlu diperjuangkan menuju kewirausahaan berbasis gender, hal  ini merupakan agregrat dalam mendorong kenaikan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dwi Hartini menjelaskan capaian sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 sebesar 26,62% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 26,45%.

Untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan dan kemampuan pelaku ekonomi perempuan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong legalitas usaha dengan atas nama pelaku ekonomi perempuan sebagai pemilik usaha bukan atas nama suami.

Lebih lanjut, Dwi Hartini berharap kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta pelaku ekonomi perempuan ini dapat menjadi acuan sebagai bahan promosi dan pedoman. Kegiatan ini juga dirangkai dengan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. (dkp3akaltim/rdg)

 

 

LPLPP Mendorong Pelaku Usaha Perempuan Agar Dapat Terus Berinovasi

/0 Comments/in /by

Tanjung Redeb — Pemerintah Kabupaten Berau telah berkomitmen untuk berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pembinaan, pelatihan serta kredit lunak kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretarian Daerah Berau, M Hendratno mengatakan, Pemerintah Kabupaten Berau juga memberikan pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha serta dukungan dalam pemasaran produk-produk lokal perempuan.

“Kami juga berupaya untuk mempromosikan kerja sama antar perempuan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, kerajinan tangan dan industri kreatif,” ujarnya pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi berlangusng di Hotel Palmy Exclusive Berau, Kamis (7/9/2023).

Ia pun sangat menyadari, UMKM sebagai motor penggerak perekonomian harus mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini Henratno mendorong peran dari Diskoperindag, DPPKBP3A, Dekranasda, LSM dan seluruh lembaga pemberdayana perempuan agar bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif untuk perempuan berusaha.

ia berharap kegiatan ini menjadi pintu yang membukakan begitu banyak peluang dan kesempatan bagi kaum perempuan di Kabupaten Berau untuk terjun dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi khusunya di sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang kini mendapatkan perhatian besar dari pemerintah daerah.

“Diharapkan juga dapat memberikan akses ke pelatihan, sumber daya dan dukungan baik kepada yang telah dan baru akan merintis usaha,” imbuhnya.

Hendratno melanjutkan, tidak sedikit kita melihat sosok perempuan yang sukses berbisnis mendapatkan rezeki dari hasil berusaha. “Untuk itu saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya agar dapat menyeimbangkan upaya peningkatan ekonomi dengan peran sebagai seorang ibu di rumah,” terangnya.

Hendratno meminta, dua peran ini sebisa mungkin harus berjalan selarasa agar tidak terjadi ketimpangan. Tentu ibu-ibu menyadari tugas seorang ibu memang tidaklah mudah.

“Seorang ibu mengambil begitu banyak peran luar biasa demi keluarga tercinta dan kini kita upgrade pengetahuan agar menjadi seorang ibu yang professional,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita mengatakan berdasarkan data BPS Pusat, pengeluaran per kapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin di Kabupaten Berau pada tahun 2022, capaian pengeluaran perempuan mencapai Rp. 7.913.000/tahun, sedangkan pada tahun 2021 capaiannya Rp. 7.574.000/tahun. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan 3,4%.

Sedangkan untuk laki-laki pada tahun 2022 capaiannya Rp 20.169.000/tahun, dan untuk tahun 2021 capaiannya Rp 19.231.000/tahun atau terjadi kenaikan 9%.

“Dari perbandingan data pengeluaran tersebut, di Kabupaten Berau memang terjadi kenaikan dari tahun 2021 – 2022 baik perempuan dan laki-laki. Walaupun capaian pengeluaran perempuan sekali pun terjadi kenaikan namun kesenjangan masih terlihat cukup jauh pada pengeluaran per kapita di Kabupaten Berau,” ujarnya.

Soraya menambahkan menjadi tugas bersama untuk dapat memberdayakan perempuan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) menjadi lebih Formal. Mendorong pelaku usaha perempuan agar dapat terus berinovasi, serta melindungi perempuan dari berbagai stigmatisasi, stereotip, kekerasan berbasis gender, dan konstruksi sosial lainnya yang merugikan.

“Perempuan yang berdaya khususnya di bidang ekonomi, sangat berperan penting tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi ketahanan keluarga dalam mendukung pembangunan di daerah,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Percepatan Penanganan Stunting di Kaltim, Sekda Sri : Semua Punya Tanggung Jawab

/0 Comments/in /by

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menginginkan update dan informasi terkait penanganan stunting yang dilakukan di level nasional, provinsi, kabupaten dan kota.

“Stunting ini yang punya wilayah kabupaten dan kota. Tapi kita provinsi juga punya tanggung jawab. Kita harus mengintervensi secara langsung dalam percepatan penurunan stunting,” kata Sekda Sri saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/8/2023).

Untuk memudahkan koordinasi percepatan penanganan stunting di Kaltim, Sekda berharap TPPS membuat group WhatsApp.

Melalui media ini juga, pedoman instrument yang disampaikan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Pusat Dwi Listyawardani, bisa dibagikan.

“Koordinasi dan informasi bisa dilakukan cepat, tidak menunggu surat dan kegiatan dari institusi lain. Semua bisa berinisiatif di group WhatsApp itu,” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah membangun SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kalimantan Timur.

Terkait penanganan stunting, diakuinya sudah merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Ketika melakukan intervensi di lapangan, menurut dia, validasi datanya bisa dilihat by name by address (sesuai nama dan alamatnya). Termasuk intervensi perangkat daerah, maka wilayah kerja setiap penanganan harus bersesuaian dengan data stunting yang didapatkan Dinas Kesehatan.

“Jangan menunggu, harus berinisiatif, kalau memang data itu kita perlukan, maka koodinasikan dengan siapa yang menjadi anggota tim,” pesannya.

Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Pusat Dwi Listyawardani menjelaskan maksud dan tujuan dirinya hadir di Kalimantan Timur, tidak lain untuk monitoring kegiatan berbagai level, mulai TPPS tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Diantaranya, mendatangi Kota Samarinda, dan beberapa uji petik di tingkat lapangan termasuk tim pendamping keluarga.

“Amanah percepatan penularan stunting diberikan kepada kita semua, dan secara kelembagaan kita sudah membentuk tim percepatan di berbagai level sampai tim pendamping keluarga di tingkat desa. Juga sudah ada landasan regulasi yang menaungi, yakni Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” jelasnya.

Tampak hadir Kepala Bappeda Yusliando, Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur Sunarto, serta perwakilan perangkat daerah terkait. (adpimprovkaltim)

.

Go Baas, Melalui Baksos 1000 Protein Tekan Laju Stunting di Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Percepatan penurunan Stunting menjadi salah satu program prioritas Nasional, Pemerintah RI menargetkan prevalensi Stunting di tahun 2024 sebesar 14% melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim menggelar “Go Baas” yang merupakan Gerakan Olah Bebaya Asuh Anak Stunting melalui Bakti Sosial (Baksos) 1000 Protein di gelar halaman Kantor BKKBN Kaltim, Jalan MT Haryono, Jum’at (1/9/2023).

Adapun rangkaian acara meliputi Sosialiasi Menu Sehat Cegah Stunting Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Senam Sehat Keluarga Launching Bulan Bakti Pelayanan (KB) dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 September.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Al Khafid Hidayat menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan agenda yang dimana setiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Dunia atau World Contraception Day.

Pada Hari Kontrasepsi Dunia 2023, BKKBN Provinsi Kalimantan Timur melakukan kolaborasi pelayanan KB terpadu dengan beberapa mitra kerja guna meningkatkan keikutsertaan ber-KB dan percepatan penurunan stunting serta kesehatan kaum perempuan.

“Kegiatan ini merupakan upaya BKKBN Kaltim untuk meningkatkan kesehatan berKB di Kalimantan timur. Kemudian, kita kaitkan dengan bagaimana upaya BKKBN menurunkan angka stunting di Kalimantan timur dengan program gerakan olah bebaya asuh anak Stunting. Pada pagi hari ini kita bagikan 1000 protein bagi keluarga berisiko stunting,” ujarnya.

Dijelaskannya lagi terkait dengan komitmen BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait, sangat memberikan perhatian dalam upaya mempercepat penurunan stunting di angka 14 persen di tahun 2024.

“Banyak upaya upaya telah dilakukan bagaimana intervensi spesifik dan sensitif itu bisa berjalan bersama sama dalam percepatan stunting,” jelas Khafid.

Untuk itu diharapkan melalui acara ini dapat memberikan contoh bagaimana cara mempercepat penurunan stunting dengan memberikan protein hewani pada anak anak yang berisiko stunting.

Tentu hal itu tidak terlepas dari kolaborasi semua pihak dan stakeholder terkait juga dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan stunting.

“Tentu itu bisa dilakukan secara massal di ikuti oleh organisasi, perusahaan dan juga masyarakat yang ketika dia mau bersama sama mempercepat penurunan stunting. Salah satunya ya dengan bergerak memberikan protein protein hewani dalam upaya meningkatkan berat badan bagi anak,” katanya.

DKP3A Kaltim Lakukan Digitalisasi PPRG Melalui Aplikasi KLIK SI GEN

/0 Comments/in /by

Balikpapan — Strategi pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam pembangunan.

Dalam upaya optimalisasi Implementasi PUG, Tim Driver PUG Kalimantan Timur  (BAPPEDA, BPKAD, Inspektorat dan DKP3A) memiliki peran dan kewenangan penting sebagai lembaga PUG.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, mengatakan untuk memudahkan peran seluruh anggota Pokja PUG dalam impelemntasi PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan juga Tim driver dalam mengawal kualitas anggaran responsif gender (ARG) maka dilakukan digitalisasin PPRG melalui Aplikasi KLIK SI GEN.

Berdasarkan Coaching Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (KLIK SI GEN) dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS SKPD pada tahun 2022 terdapat 11,38 persen.

Jika bandingkan dengan pagu APBD Kaltim tahun 2022 sebesar Rp16 triliun, tentu persentasi ini belum menggambarkan sebuah penganggaran yang adil untuk laki laki dan perempuan.

Walaupun sudah dimandatkan memalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 dan didukung Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Surat Edaran Gubernur Nomor 900/8153/2368-III/BPKAD tentang Penganggaran Responsif Gender, total ARG tahun 2023 sampai semester satu masih jauh dari target sebesar 14 persen.

“Proses penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) secara manual banyak mengalami kendala,” ujarnya pada kegiatan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender. Budget Statement (GBS) melalui Aplikasi KLIK SI GEN, di Hotel Golden Tulip, Selasa (29/8/2023).

Salah satu kendala tersebut, lanjut Soraya, yakni belum terintegrasi dengan proses penginputan SIPD, sehingga diperlukan sebuah percepatan penyusunan ARG melalui Aplikasi KIIK SI GEN.

Proses input melalui KLIK SI GEN  ini dilakukan oleh seluruh  Perangkat Daerah untuk menjadi  media yang menjebatani penyusunan GAP/GBS dengan proses SIPD dalam penyusunan RKA-DPA sesuai dengan siklus penyusunan perencanaan pembangunan.

Soraya berharap, integrasi ARG ke dalam SIPD memberikan peningkatan kualitas baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi  dan pelaporan. (dkp3akaltim/rdg)