September 5, 2023 – Dinas Kependudukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Samarinda — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menginginkan update dan informasi terkait penanganan stunting yang dilakukan di level nasional, provinsi, kabupaten dan kota.

“Stunting ini yang punya wilayah kabupaten dan kota. Tapi kita provinsi juga punya tanggung jawab. Kita harus mengintervensi secara langsung dalam percepatan penurunan stunting,” kata Sekda Sri saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim, di Ruang Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/8/2023).

Untuk memudahkan koordinasi percepatan penanganan stunting di Kaltim, Sekda berharap TPPS membuat group WhatsApp.

Melalui media ini juga, pedoman instrument yang disampaikan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Pusat Dwi Listyawardani, bisa dibagikan.

“Koordinasi dan informasi bisa dilakukan cepat, tidak menunggu surat dan kegiatan dari institusi lain. Semua bisa berinisiatif di group WhatsApp itu,” imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah membangun SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kalimantan Timur.

Terkait penanganan stunting, diakuinya sudah merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Ketika melakukan intervensi di lapangan, menurut dia, validasi datanya bisa dilihat by name by address (sesuai nama dan alamatnya). Termasuk intervensi perangkat daerah, maka wilayah kerja setiap penanganan harus bersesuaian dengan data stunting yang didapatkan Dinas Kesehatan.

“Jangan menunggu, harus berinisiatif, kalau memang data itu kita perlukan, maka koodinasikan dengan siapa yang menjadi anggota tim,” pesannya.

Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama BKKBN Pusat Dwi Listyawardani menjelaskan maksud dan tujuan dirinya hadir di Kalimantan Timur, tidak lain untuk monitoring kegiatan berbagai level, mulai TPPS tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

Diantaranya, mendatangi Kota Samarinda, dan beberapa uji petik di tingkat lapangan termasuk tim pendamping keluarga.

“Amanah percepatan penularan stunting diberikan kepada kita semua, dan secara kelembagaan kita sudah membentuk tim percepatan di berbagai level sampai tim pendamping keluarga di tingkat desa. Juga sudah ada landasan regulasi yang menaungi, yakni Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” jelasnya.

Tampak hadir Kepala Bappeda Yusliando, Kepala DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Noryani Sorayalita, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur Sunarto, serta perwakilan perangkat daerah terkait. (adpimprovkaltim)

Samarinda — Percepatan penurunan Stunting menjadi salah satu program prioritas Nasional, Pemerintah RI menargetkan prevalensi Stunting di tahun 2024 sebesar 14% melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim menggelar “Go Baas” yang merupakan Gerakan Olah Bebaya Asuh Anak Stunting melalui Bakti Sosial (Baksos) 1000 Protein di gelar halaman Kantor BKKBN Kaltim, Jalan MT Haryono, Jum’at (1/9/2023).

Adapun rangkaian acara meliputi Sosialiasi Menu Sehat Cegah Stunting Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Senam Sehat Keluarga Launching Bulan Bakti Pelayanan (KB) dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 September.

Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Al Khafid Hidayat menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan agenda yang dimana setiap tanggal 26 September diperingati sebagai Hari Kontrasepsi Dunia atau World Contraception Day.

Pada Hari Kontrasepsi Dunia 2023, BKKBN Provinsi Kalimantan Timur melakukan kolaborasi pelayanan KB terpadu dengan beberapa mitra kerja guna meningkatkan keikutsertaan ber-KB dan percepatan penurunan stunting serta kesehatan kaum perempuan.

“Kegiatan ini merupakan upaya BKKBN Kaltim untuk meningkatkan kesehatan berKB di Kalimantan timur. Kemudian, kita kaitkan dengan bagaimana upaya BKKBN menurunkan angka stunting di Kalimantan timur dengan program gerakan olah bebaya asuh anak Stunting. Pada pagi hari ini kita bagikan 1000 protein bagi keluarga berisiko stunting,” ujarnya.

Dijelaskannya lagi terkait dengan komitmen BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan instansi terkait, sangat memberikan perhatian dalam upaya mempercepat penurunan stunting di angka 14 persen di tahun 2024.

“Banyak upaya upaya telah dilakukan bagaimana intervensi spesifik dan sensitif itu bisa berjalan bersama sama dalam percepatan stunting,” jelas Khafid.

Untuk itu diharapkan melalui acara ini dapat memberikan contoh bagaimana cara mempercepat penurunan stunting dengan memberikan protein hewani pada anak anak yang berisiko stunting.

Tentu hal itu tidak terlepas dari kolaborasi semua pihak dan stakeholder terkait juga dapat bekerja sama dalam upaya pencegahan stunting.

“Tentu itu bisa dilakukan secara massal di ikuti oleh organisasi, perusahaan dan juga masyarakat yang ketika dia mau bersama sama mempercepat penurunan stunting. Salah satunya ya dengan bergerak memberikan protein protein hewani dalam upaya meningkatkan berat badan bagi anak,” katanya.