DKP3A Kaltim Lakukan Percepatan Implementasi PUG di Kabupaten Kutai Timur

/0 Comments/in /by

Sangatta — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di perkuat dengan pemenuhan 7 prasyarat seperti kelembagaan, kebijakan, komitmen, ketersediaan data pilah, metode, partisipasi masyarakat, sumber daya dan anggaran. Berdasarkan hasil pemantauan dan evauasi pelaksanaan PUG tahun 2020, menunjukkan Kabupaten Kutai Timur belum menjadi kabupaten/kota penerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

“Hal ini mengingat belum terpenuhinya prasyarat PUG di Kutim. Untuk itu melalui  kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak seluruh kelembagaan PUG Kutai Timur meliputi Pokja PUG, Focal Point, Tim Driver dan lainnya. Serta dapat menjalankan peran dan fungsinya terutama dalam melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang berkualitas,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita melalui Kabid Kesetaraan Gender Dwi Hartini pada kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kutai Timur, berlangsung di Royal Victoria Hotel Sangatta, Kamis (25/8/2022).

Dwi menambahkan, kabupaten/kota merupakan support system dalam capaian  pembangunan SDM Provinsi. Saat ini Kabupaten Kutai Timur dengan capaian Indeks Permbangunan Gender (IPG)  76,4 di tahun 2021 atau masih berada dibawah capaian Provinsi Kaltim yaitu 85,9. Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu 53,7  atau masih dibawah Provinsi Kaltim yaitu  66,65.

“Sehingga perlu dilakukan percepatan implementasi PUG untuk mengurangi kesenjangan pembangunan berbasis gender, mengingat Kutim memiliki SDA yang cukup melimpah dan memiliki sarana serta prasarana untuk melaksanakankan pembangunan yang adil terutama pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” imbuhnya.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 15 orang terdiri dari Tim Driver PUG Kabupaten Kutai Timur dan OPD terkait. Hadir menjadi narasumber Bappeda Kaltim Nani Nuraini, BPKAD Kaltim Iwan Darmawan dan Inspektorat Daerah Kaltim Prananda Ervan HE. (dkp3akaltim/rdg)

Ada DKP3A Kaltim di Kaltim Expo 2022

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kemeriahan Kaltim Expo 2022 juga turut dirasakan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim. Kepala Dinas KP3A Kaltim  Noryani Sorayalitya mengatakan, pihaknya menerima berkas pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), lomba menyususn puzzle, lomba mewarnai dan layanan konsultasi dengan psikolog.

Selain itu, DKP3A Kaltim juga menggandeng Bunda Yana Bunga Sabun yang menampilkan pembuatan bunga berbahan dasar sabun batang. Hal ini bertujuan untuk mengungkit perekonomian perempuan di Kaltim.

“Kami juga menampilkan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan, kesetaraan gender, sistem informasi gender dan anak, konvensi hak anak, kesehatan reproduksi remaja dan layanan UPTD PPA,” ujar Soraya.

Untuk lomba, lanjut Soraya, tim panitia telah menyiapkan hadiah menarik bagi pemenangnya.

“Kami berharap masyarakat berkenan hadir untuk lebih mengenal DKP3A Kaltim. Dan tidak segan untuk berkonsultasi jika saat ini tengah mengalami kekerasan,” tutup Soraya. (dkp3akaltim/rdg)

Kaltim Expo Ajang Promosi dan Angkat Citra Pengrajin

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kaltim Expo merupakan wadah pameran yang menampilkan informasi produk unggulan hasil pembinaan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan  kabupaten/kota, produk hasil olahan UKM, produk barang dalam negeri, jasa perbankan/keuangan, termasuk beberapa potensi dan peluang inventasi di bidang energi, industri dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan berskala besar.

Wakil Ketua I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kaltim Hj. Erni Makmur Hadi Mulyadi mengharapkan Kaltim Expo 2022 ini, para pengrajin yang tergabung dalam Usaha, Kecil dan Menengah (UKM), maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kaltim bisa lebih menggeliat dan bangkit kembali. Apalagi sekarang ini ujarnya, pandemi Covid-19 di Kaltim sudah melandai.

“Penyelengaraan Kaltim Expo selama lima hari ini di Bigmall Samarinda, kita harapkan bisa menjadi ajang untuk mempromosikan produk-produk unggulan yang dihasilkan para pelaku UMKM serta mengangkat citra para pengrajin Kaltim, dimana hasil-hasil produknya juga sangat luar biasa,” kata Erni Makmur Hadi Mulyadi, usai menghadiri pembukaan Kaltim Expo 2022, di Atrium Bigmall Samarinda, Rabu (24/8/2022).

Lebih lanjut Erni Makmur mengatakan Kaltim Expo 2022 ini diselenggarakan guna meningkatkan promosi produk-produk komoditi unggulan yang dimiliki Kaltim, serta menciptakan wahana interaksi bisnis langsung maupun jangka panjang sekaligus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan pembeli.

Selain itu, untuk meningkatkan kemitraan di antara pelaku usaha, nilai tambah, efisiensi dan produktivitas daerah.

“Even ini sebagai sarana yang efektif untuk mendorong produk lokal lebih meningkatkan kualitas, kreatifitas dan produktifitas para pengrajin atau para pelaku UMKM,” tandas Erni Makmur.(adpimprovkaltim)

Kaltim Expo 2022 Diharapkan Meningkatkan Perekonomian Kaltim

/0 Comments/in /by

Samarinda — Gubernur Kaltim diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesra Christianus Benny membuka Kaltim Expo 2022, mengusung tema Dengan Semangat HUT RI Ke-77 Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat Untuk Kaltim Yang Berdaulat, berlangsung di Atrium Bigmall Samarinda, Rabu (24/8/2022)

Benny mengatakan, atas nama  Pemprov dan masyarakat Kaltim menyambut baik dan mengucapkan selamat atas dilaksanakannya Kaltim Expo 2022 dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Semoga expo ini terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua untuk menggairahkan, membangkitkan dan meningkatkan perekonomian dan investasi,” kata Benny.

Jika dilihat dari struktur PDRB menurut lapangan usaha di triwulan II tahun 2022, lanjut Benny pertambangan dan penggalian masih dominan memberi kontribusi sebesar 53,98 persen dari total PDRB. Disusul, industri pengolahan sebesar 15,28 persen, dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan 7,04 persen, serta konstruksi 7,03 persen.

“Realisasi investasi Kaltim pada tahun 2021 mencapai Rp41,17 triliun, dan tahun 2022 ini target investasi Rp54 triliun. Selain itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2021 masuk peringkat lima nasional. Dicatatan lainnya, pada tahun 2020 dan 2021, Kaltim berhasil melakukan ekspor non migas terbesar kedua dari 34 provinsi di Indonesia, setelah Jawa Barat,” katanya.

Kinerja perekonomian dan investasi, ujar Benny, meskipun di tengah pandemi Covid-19 tetap bekerja perekonomiannya dengan baik.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerjasama serta bekerja keras mewujudkan pencapaian kinerja perekonomian Kaltim dengan baik,” imbuhnya.

Benny berharap Kaltim Expo ini memberikan kesempatan dan peluang usaha dengan terjadinya transaksi dan jual beli. Sehingga, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan semakin membaik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim Puguh Harjanto mengemukakan, Kaltim Expo sendiri merupakan suatu wadah pameran yang menampilkan informasi produk unggulan hasil pembinaan SKPD provinsi serta kabupaten dan kota, produk hasil olahan UKM, produk barang dalam negeri, jasa perbankan/keuangan, termasuk beberapa potensi dan peluang investasi dibidang infrastruktur, energi, industri, dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan berskala besar.

“Disamping itu, Kaltim Expo 2022 merupakan bagian dari peringatan HUT Republik Indonesia,” ujarnya.

Kaltim Expo 2022, digelar selama lima hari (24-28 Agustus), diikuti 95 stan terdiri 70 stan dari OPD provinsi dan kabupaten/kota, 20 stan UMKM dan 5 stan otomotif.

Usai pembukaan, Wakil Ketua 1 TP  PKK Provinsi Kaltim Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi didampingi staf ahli dan Kepala DPMPTSP melakukan peninjauan stan di Atrium Bigmall Samarinda.(adpimprovkaltim)

Kaltim Telah Inisiasi 8 UPTD PPA

/0 Comments/in /by

Samarinda — Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa sebanyak 66% dan pada anak sebanyak 34%. Sedangkan pada semester 1 tahun 2022 kasus kekerasan yang alami perempuan dewasa sebanyak 53% dan pada anak sebanyak 47%.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, terjadinya kekerasan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang sangat pesat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data e-infoduk DKP3A Kaltim pada semester 1 tahun 2022 bahwa jumlah penduduk di Provinsi Kaltim sebanyak 3.891.849 jiwa yaitu  laki-laki sebanyak 2.017.337 jiwa dan perempuan sebanyak 1.874.512 jiwa.

Berkaca pada jumlah penduduk di Kaltim tersebut, sangatlah rentan terjadi kekerasan. Selain itu, peran perempuan sangat penting dalam membentuk generasi berkualitas karena perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Namun, masih banyak perempuan yang mengalami kekerasan dikarenakan mengalami kondisi rentan dan ketidakberdayaan baik faktor budaya dan ekonomi.

“Perlu pula diberikan pengetahuan kepada kaum perempuan penyebab mengapa perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan tempat layanan jika kaum perempuan mengalami kekerasan,” ujar Soraya pada kegiatan Bimbingan Teknis Standarisasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur, diinisiasi Kementerian PPPA, berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (23/8/2022).

Soraya menambahkan, Indonesia telah memiliki mekanisme penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, salah satunya melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kemudian pada tahun 2014 Kementerian PPPA mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), diikuti dengan keluarnya Surat Kemendagri Nomor 061/1830/OTDA tanggal 22 Maret 2019 sebagai dasar pembentukan UPTD PPA di daerah dan diperkuat dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sampai dengan tahun 2022, di Provinsi Kalimantan Timur telah terbentuk 8 UPTD PPA yaitu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Paser, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur.

“Perlu juga kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Penajam Paser Utara sedang dalam pelaksanaan proses penerbitan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD PPA, Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih dalam proses pembahasan Kajian Akademis (terkendala anggaran dan SDM),” imbuh Soraya.

Nantinya, UPTD PPA dan pemerintah akan berkoordinasi secara intens untuk memastikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan terpenuhi. Hal ini tentunya menguatkan tugas lainnya yaitu merumuskan, menyinkronkan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak..

“Dengan demikian, diharapkan pelayanan terhadap korban dapat dilakukan secara prima dan berpihak kepada kepentingan terbaik korban. Dalam rangka memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan,” harapnya. (dkp3akaltim/rdg)

Riza Berharap Kampung KB Terbentuk Disemua Desa

/0 Comments/in /by

Samarinda — Penjabat Sekdaprov Kaltim H Riza Indra Riadi mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Menurut dia, Pemerintah dianggap berhasil dalam membangun sumber daya manusia, jika kualitas hidup penduduknya layak dan membaik setiap tahunnya.

“Kehadiran kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Saya berharap ada peningkatan jumlah kampung keluarga berkualitas di Provinsi Kaltim mulai tahun 2022 dan pada akhirnya tahun 2024 kampung keluarga berkualitas terbentuk di semua desa dan kelurahan,” kata Riza Indra Riadi kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim, usai membuka Workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kaltim, yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, (18/8/2022).

Bagi Riza, kehadiran kampung KB sangat penting, karena menjadi tumpuan pemerintah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia, jika dalam pelaksanaannya selama ini intervensi yang dilaksanakan masih sendiri-sendiri, sekarang dengan adanya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

“Diharapkan semua pihak, bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah mitra kerja stakeholder, instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat,” pesan Riza.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto menjelaskan manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.

“Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan,” tandasnya.

Manfaat lain Kampung KB, lanjut Sunarto, membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kampung KB sudah ada di seluruh kelurahan dan desa, dan akan terus ditingkatkan jumlahnya, dan saat ini sudah terbentuk 299 kampung KB yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di kabupaten kota di Kaltim,” sebut Sunarto. (adpimprovkaltim)

Kurangi Kesenjangan Gender Dengan Meningkatkan Partisipasi Caleg Perempuan

/0 Comments/in /by

Samarinda — Permasalahan kesenjangan gender khususnya yang terjadi di Kaltim dalam berbagai bidang antara lain, lingkungan, ekonomi, hukum, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lainnya adalah topik  yang menarik dalam kampanye politik. Oleh karena itu, calon legislatif perempuan memerlukan berbagai pengetahuan yang cukup, diantaranya terkait regulasi dalam berbagai tematik.

“Tidak kalah pentingnya adalah memahami Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai subuah strategi pembangunanyang bertujuanuntuk mengurangi kesenjangan gender di Kaltim,” ujar Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim pada kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi Kewengan Provinsi, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Kamis (18/8/2022).

Soraya menyebutkan, keterwakilan perempuan di legislatif pada DPRD Kaltim sebanyak 17 orang  (30%) dari jumlah anggota legislatif sebesar 55 orang, namun kenyataannya rata-rata hanya 15,15% dari 55 orang jumlah anggota DPRD Kaltim.

“Sementara keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan di legislatif pada DPRD kabupaten/kota se Kaltim selama kurun waktu tiga periode mengalami fluktuatif, rata-rata hanya mencapai 16,42% dari total anggota DPRD kabupaten/kota,” imbuhnya.

Bila memperhatikan data kependudukan Kaltim pada semester I tahun 2022, total jumlah  penduduk Kaltim adalah laki-laki 2.017.337 orang (52%) dan perempuan 1.874.512 orang (48%). Selisih antara laki-laki dan perempuan semestinya keterwakilan politik laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang.

“Namun disisi lain tidak semua perempuan mau menjatuhkan pilihan pada perempuan yang maju sebagai calon pemimpin,” ujarnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat terutama calon legislatif perempuan.Sehingga dapat mendorong terwujudnya Misi I Gubernur Kaltim yaitu Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

Kegiatan ini diikuti oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asdep PUG Bidang Politik dan Hukum Kementerian PPPA Dermawan, dan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (dkp3akaltim/rdg)

Aparatur BKKBN Berperan Optimal Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas

/0 Comments/in /by

Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa peningkatan kualitas penduduk sangatlah penting. Tekad pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas penduduk tercermin dalam visinya, terwujud masyarakat Kalimantan Timur yang unggul, maju dan sejahtera yang dijabarkan menjadi delapan program unggulan, dimana tiga diantaranya berkaitan erat peningkatan kualitas penduduk, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan ekonomi rakyat yang meningkat.

“Kampung keluarga berkualitas merupakan salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara utuh dilapangan,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi mewakili Gubernur Kaltim membuka Workshop Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kaltim, dalam rangka penguatan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Kampung KB dalam upaya peningkatan penurunan stunting, yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim secara offline dan online, di Ruang Rapat Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, (18/8/2022).

Kampung Keluarga Berkualitas, lanjut Riza, merupakan salah satu model miniatur pelaksanaan total program keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KBPK).

Diharapakan semua pihak, bisa bersinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah mitra kerja stakeholder, instansi terkait sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

“Tujuam umum kampung berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau desa melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” ujarnya.

Riza juga mengharapkan melalui workshop pengelolaan kampung berkualitas dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga dimasing-masing tapak.

“Diharapkan seluruh aparatur BKKBN di provinsi, kabupaten dan kota serta instansi terkait untuk lebih berperan dan menjalankan tugasnya dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas, serta mencari solusi terhadap permasalahan apa saja yang dialami dalam penerapan kampung KB dimasing-masing tapak,” pesan Riza Indra Riadi.

Kepala Perwakilan BKKN Kaltim Sunarto mengaskan, workshop KB ini secara umum bertujuan memfasilitasi pengelola kampung keluarga berkualitas dan stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas serta meningkatkan konvergensi lintas sektor dalam membangun kualitas Kampung KB.

“Tujuan khususnya mensosialisasikan arah kebijakan dan Inpres Nomor 3 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Menguatkan komitmen dan peran stakeholder kunci dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, menjelaskan tentang pelaksanaan konvergensi dan integrasi program di Kampung Keluarga Berkualitas serta menyusun rencana aksi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas tingkat provinsi dan kabupaten dan kota,” papar Sunarto. (adpimprovkaltim)

Apel HUT Ke-77 Kemerdekaan RI Di Lingkup DKP3A Kaltim Berjalan Lancar Dan Khidmat

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022, menjadi penyemangat baru.

Tema “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, menjadi semangat untuk semua, agar dapat bekerja lebih baik lagi, sehingga bisa memacu semangat para ASN, agar bisa lebih cepat termasuk peningkatan kinerjanya. Soraya menyinggung, ASN harus benar-benar disiplin dalam pekerjaan.

Apel diawali dengan pembacaan teks proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan inspektur upacara dilanjutkan mengheningkan cipta dan dirangkai pembacaan doa. Selanjutnya pelaksanaan pengibaran bendera merah putih..

.”Apel di lingkup DKP3A Kaltim berjalan lancar dan khidmat,” ujarnya usai menjadi inspektur upacara, Rabu (17/8/2022). (dkp3akaltim/rdg)

Kaltim Telah Inisiasi 10 Puspaga

/0 Comments/in /by

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengtakan, sejak tahun 2016 hingga 2021, sudah terbentuk 245 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di 14 Provinsi dan 218 Kab/Kota di Indonesia. Untuk Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2021 capaian yang ada sudah 9 kabupaten/kota yang membentuk Puspaga yaitu Kabupaten Paser, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Terdapat satu Puspaga di tingkat Provinsi. Namun, masih ada satu kabupaten yang belum menginisiasi pembentukan Puspaga sehingga perlu kita dukung dalam pembentukannya,” ujar Soraya pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Puspaga se Kaltim, berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Senin (15/8/2022).

Soraya menambahkan, Puspaga merupakan layanan keluarga preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak. Selain itu sebagai wadah dalam pelaksanaan program kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sehingga dapat menjadi tempat untuk layanan konsultasi masalah dan pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga.

Disisi lain, lanjut Soraya, berbagai permasalahan keluarga timbul bagaikan fenomena gunung es, permasalahan yang dapat diketahui hanya sebagian kecil dari banyaknya permasalahan yang ada sebenarnya. Permasalahan keluarga tentunya sangat merugikan dan menyengsarakan baik dari segi materi, maupun psikis anak, orang tua dan keluarga yang terdampak.

“Sebagai contoh, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, tingginya perkawinan usia anak akibat kurangnya pengetahuan tentang dampak perkawinan usia anak, anak korban perceraian, yang mana berpengaruh terhadap pengasuhan yang sangat buruk,” imbuhnya.

Puspaga adalah solusi paling tepat bagi keluarga dalam memberikan layanan yang komprehensif yakni dari aspek pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan sebagai upaya menguatkan layanan demi pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga yang menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA).

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Puspaga se Kaltim. Hadir menjadi narasumber Asisten Deputi PHA atas Pengasuhan dan Lingkungan Kemen PPPA Rohika Kurniadi Sari, Fasilitator KLA Hamid Patilima dan best practice dari Puspaga Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau. (dkp3akaltim/rdg)