Stafsus Presiden Puji Inovasi dan Transformasi Dukcapil Memberi Dokumen Adminduk Bagi Disabilitas
Balikpapan —– Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia memuji upaya Ditjen Dukcapil Kemendagri memberikan identitas berupa dokumen kependudukan serta mendata ragam disabilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai SLB di Tanah Air.
Senarai upaya Ditjen Dukcapil mencanangkan gerakan bersama bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, perekaman, penerbitan dokumen kependudukan, kali ini memasuki kickoff ke-11 sukses diselenggarakan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, khusus untuk provinsi, kabupaten/kota sekujur Kalimantan, di Balikpapan, Kamis (11/8/2022).
“Luar biasa upaya Ditjen Dukcapil memastikan inovasi dan transformasi program yang menjamin inklusivitas disabilitas dapat terwujud serta bisa berjalan dengan baik. Pencanangan sudah ke-11 kali disiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah, khususnya sekarang di Kota Balikpapan,” ujar Angkie yang juga penyandang disabilitas menggunakan alat bantu pendengaran.
Angkie pun mengapresiasi berbagai strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas yang sudah dilakukan pemerintah. “Validasi data kali ini pun merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas,” kata Staf Khusus Presiden Joko Widodo tersebut.
Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi yang membuka pencanangan mengatakan, gerakan bersama ini sangat penting sebagai bentuk komitmen keberpihakan bersama dalam memberikan dukungan pelayanan serta akses kepada para penyandang disabilitas di Kaltim maupun kabupaten/kota se-Kalimantan.
“Bagi Kaltim sangat sejalan dengan visi pertama Kalimantan Timur Berdaulat 2018-2023, yaitu berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia, berdaya saing terutama perempuan pemuda dan penyandang disabilitas,” tandasnya.
Handayani Ningrum sebagai Direktur Pencatatan Sipil pada Ditjen Dukcapil Kemendagri mewakili Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, tujuan pencanangan gerakan bersama bagi penyandang disabilitas ini untuk mewujudkan kepemilikan semua dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Gerakan bersama ini sangat luar biasa sekali ya, semua elemen masyarakat bekerja sama dengan stakeholder terkait sehingga tertib administrasi kependudukan, kepemilikan semua dokumen kependudukan yang harus dimiliki itu cepat terwujud,” ucap wanita yang akrab disapa Ningrum ini.
Ia pun menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah tidak membeda-bedakan pelayanan pada individu tertentu.
“Kepada masyarakat diharapkan jangan bersedih jika memiliki anak dengan disabilitas, kita juga tidak membedakan. Semua hak-hak administratifnya juga kita penuhi, mulai biodata, akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), kalau sudah dewasa KTP-el,” tukasnya.
Seiring dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan negara telah menjamin perlakuan dan hak yang sama terhadap penyandang disabilitas.
Tito Karnavian berharap semua level pemerintahan memberikan kemudahan akses, mobilitas, dan perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya.
“Kita menjamin perlakuan yang sama, hak yang sama, tanpa membedakan latar belakang termasuk juga masalah kondisi,” kata Mendagri Tito.
