Archive for category: Sekretariat

Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menyerahkan bantuan sembako kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas, Senin (10/5/2021)

Kepala Dinas KP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, bantuan ini diinisiasi atas inisiatif pegawai lingkup DKP3A Kaltim yang rutin dilakukan setiap tahun.

Soraya menambahkan, pemberian bantuan ini khusus untuk penyandang disabilitas dan masyarakat kurang mampu serta belum pernah diberikan bantuan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

“Jadi kita juga melakukan koordinasi dengan Pusat Informasi Dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD) Kaltim untuk data penerima bantuan ini,” terang Soraya.

Diharapkan hal ini dapat terus dilakukan untuk membantu masyarakat dan masyarakat yang menghadapi kondisi istimewa ini dapat ikhlas dan terus semangat.

“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ganjaran dari Allah SWT,” ujarnya ketika usai menyerahkan sembako. (dkp3akaltim/rdg)

 

Samarinda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan kekerasan tidak hanya menimpa perempuan dan anak normal, tetapi juga menimpa perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang mengalami masalah karena keterbatasannya baik dalam hal kesehatan, ekonomi, pendidikan pendampingan hukum dan lingkungan yang tidak mendukung.

“Hal inilah yang menghambat perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan untuk mendapatkan akses keadilan sebagai haknya,” ujarnya pada Seminar Dalam Rangka Memperingti Hari Kartini bertajuk Perempuan Disabilitas Dalam Perspektif Hukum dan HAM, berlangsung secara virtual, Jumat (30/4/2021)

Berbagai ketidakadilan yang seringkali dialami perempuan penyandang disabilitas yaitu double diskriminasi, meliputi diskriminasi gender dan diskriminasi disabilitas seperti subordinasi yang menganggap perempuan disabilitas tidak memiliki kapasitas/kemampuan sehingga suaranya tidak dianggap atau didengarkan.

Lebih lanjut, bentuk ketidakadilan lainnya yaitu adanya stigma atau stereotip yang menganggap perempuan disabilitas tidak sanggup mengurus hal domestik, apalagi hal publik.

Perempuan dengan keterbatasan juga sering mendapatkan kekerasan berupa fisik ataupun seksual dari pasangan, keluarga atau masyarakat.

“Inilah pentingnya memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada mereka untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang mengancam mereka kapanpun dan dimanapun,” imbuh Soraya.

Adapun aspek perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pemberian perlindungan hukum, pemenuhan hak pendidikan, penyediaan akses kesehatan, fasilitasi sarana ruang publik maupun transportasi yang ramah penyandang disabilitas, memfasilitasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian dan masa depan yang baik bagi penyandang disabilitas.

Soraya menambahkan, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas DKP3A Kaltim membentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD) yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur Kalimantan Timur sebagai unit pelayanan informasi, fasilitasi dan konsultasi tentang hak-hak penyandang disabilitas

Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM kepada perempuan karena memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri, seperti mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi budaya dan fisik.

Samainda — Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menerima audiensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda, Puspaga Cinta Syejati Samarinda dan Forum Puspa Bungah Grecek Samarinda, di Ruang Rapat Kepala Dinas, Senin (26/4/2021).

Soraya mengatakan, pihaknya siap melakukan sinergi dan kerjasama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Samarinda.

“Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda menjadi wajah Kaltim. Kedepan kami siap melakukan berbagai kerjasama untuk meningkatkan IPG dan IDG Kaltim,” ujarnya.

DKP3A Kaltim terus berupaya dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kaltim agar perempuan mendapatkan kemudahan dalam mengurus surat izin usaha. Sehingga dapat mengangkat sektor ekonomi informal menjadi sektor formal yang banyak dijalankan oleh perempuan.

“Karena seperti kita ketahui, banyak usaha mikro kecil dijalankan oleh perempuan di rumah. Selama Ramadhan pun, usaha kuliner dilakukan oleh perempuan. Maka perlu kemudahan dalam mengurus surat izin usaha bagi usaha perempuan,” terang Soraya.

Terkait Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Soraya menambahkan, DKP3A Kaltim terus melakukan advokasi dan koordinasi sehingga seluruh kabupaten/kota dapat melakukan pemenuhan hak anak di daerahnya.

Melalui Puspaga, diharapkan dapat menjadi pintu pertama sebagai upaya mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, sebagai wadah pembelajaran yang memberikan layanan pendampingan berupa edukasi, informasi, konseling, dan sosialisasi bagi keluarga yang mengalami masalah demi meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga.

Diketahui Forum Puspa Bungah Grecek sudah melakukan sosialisasi kepada 1500 pelaku usaha baik laki-laki maupun perempuan.

Audiensi ini dihadiri oleh Kabid KG Dwi Hartini, Kabid PPPA Junainah, Sekretaris DP2PA Samarinda Deasy Eviyanti, Ketua Fotum Puspa Bungah Grecek Ahmad Syahir dan pengurus serta pengurus Puspaga Cinta Syejati Samarinda. (dkp3akaltim/rdg)

Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor membuka Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kaltim 2022 di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (22/4/2021).

Gubernur mengapresiasi atas dilaksanakan Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kaltim 2022. Diharapkan, melalui kegiatan ini menyatukan persepsi dan pemikiran dari berbagai pihak, sehingga bersama-sama menyukseskan pembangunan daerah.

Artinya, selama ini, bagi Isran, sinergitas yang dibangun di daerah menjadi modal menyukseskan pembangunan daerah.

“Kami bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak. Telah mendukung sinergitas di daerah. Dukungan sebagai modal utama dalam menyukseskan pembangunan daerah,” sebut Isran Noor.

Ia mengatakan, melalui musrenbang ini benar-benar mendukung tujuan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak, mulai kabupaten/kota, legislatif, Forkopimda hingga seluruh masyarakat.

“Kita akui saat ini tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi adalah adanya wabah Covid-19. Sehingga, peran semua pihak sangat diperlukan dalam memulihkan ekonomi dan mencegah penyebaran virus tersebut,” jelasnya.

Pembukaan Musrenbang ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Isran Noor, disaksikan Menteri Bappenas H Suharso Manoarfa secara virtual, Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin.

Hadir Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi, Wabup Kukar Rendi Solihin, Bupati Berau Hj Sri Juniarsih Muharram, Anggota DPR RI asal Kaltim Awang Faroek Ishak dan Forkopimda Kaltim.(humasprovkaltim)

Samarinda — Pencapaian delapan direktif Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Pencapaian tersebut antara lain, Penciptaan 250.000 Lapangan Kerja, 500 Km Jalan Produksi, Peningkatan Insentif Guru dan Pemuka Agama, 1 Juta Lahan Pertanian, 6.500 Beasiswa Kaltim Tuntas per-tahun, 25.000 Rumah Bagi Keluarga Pra-Sejahtera, 32 Triliun Target PAD dan 100 Milyar Modal Usaha.

Hal ini dipaparkan Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin, saat memulai sambutannya pada acara Pra Musrenbang perubahan RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019 – 2023 di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (21/4/2021).

“Dalam upaya pencapaian target direktif Gubernur tersebut, tentu membutuhkan dukungan dari Bapak/Ibu semua, termasuk pemerintah kabupaten/kota. Untuk itulah diperlukan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan antar level pemerintahan daerah, agar tujuan pembangunan ini dapat terwujud,” harapnya.

Pada forum ini para pemangku kepentingan diberikan ruang untuk bertemu dan berdiskusi secara lebih komprehensif guna menajamkan, menyelaraskan dan melakukan klarifikasi terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah tertuang dirumuskan dalam dokumen Rancangan P-RPJMD.

Proses penyusunan dokumen P-RPJMD dan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022 ini telah melalui berbagai tahapan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi. Di awal pelaksanaannya pada tanggal 28 Januari 2021.

Kedelapan Direktif Gubernur tersebut telah dijabarkan dalam 38 dedicated program yang diakomodasi dalam dokumen Perubahan RPJMD dan direpresentasikan secara operasional dalam program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dituangkan pada Perubahan Renstra dan Renja Perangkat Daerah tahun 2022.

Selain itu, juga telah di identifikasi beberapa Major Project yang direncanakan akan dilaksanakan oleh OPD dalam upaya pencapaian target program prioritas dan direktif Gubernur.

“Kami mengharapkan agar pertemuan ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para stakeholders untuk bertukar pikiran guna penyempurnaan dokumen P-RPJMD dan RKPD Kaltim sebelum ditetapkan. Agar pelaksanaan acara ini berjalan secara efektif dan lebih banyak waktu untuk berdiskusi, maka nantinya sesi pembahasan akan dibagi kedalam tiga Desk, yaitu Desk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Desk Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Desk Infrastruktur dan Kewilayahan,” tutupnya.

Diketahui, pendekatan direktif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara teratur dan terencana pada setiap induvidu maupun kelompok. (diskominfokaltim)