Archive for category: PPKB

Jakarta — Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN di Auditorium BKKBN Republik Indonesia (12/02/2020).

“Tidak ada seorang pun yang boleh tertinggal dari akses layanan dasar dan perlindungan sosial. Sumber daya manusia akan menjadi kekuatan kita menyongsong Indonesia Negara Maju 2045. Indonesia yang telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur. Kita harus berperang melawan stunting dengan meningkatkan asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Melalui inisiatif ini kita harapkan masyarakat Indonesia menjadi bermartabat tanpa ada kesenjangan. Hal besar ini bisa kita lakukan kalau BKKBN dapat memastikan bahwa pertumbuhan penduduk kita akan terus seimbang. Dengan pertumbuhan yang seimbang maka pintu bonus demografi semakin terbuka lebar dan kita bisa memanfaatkannya untuk tujuan pembangunan”, tegas Wapres.

Sebagai informasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah masuk dalam kategori tinggi sejak tahun 2016 dan terus merangkak naik. Pada tahun 2018, IPM Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan 2017. Artinya, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Bayi yang lahir di tahun 2018 memiliki harapan hidup lebih lama, anak bangsa dapat mengenyam pendidikan lebih lama serta masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita.

“Saya pastikan bahwa pertumbuhan penduduk seimbang menyongsong Indonesia Maju 2045.” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, dalam laporannya memaparkan bahwa sebagai langkah awal dalam periode pembangunan nasional 2020-2024, berbagai percepatan dilakukan BKKBN melalui 5 Kerja Utama (Quick Wins) BKKBN Tahun 2020, yaitu mengatasi kekosongan alat dan obat kontrasepsi, membangun Rantai Pasok Alat dan Obat Kontrasepsi, Restrukturisasi Kelembagaan dan Penyederhanaan Jabatan Struktural sampai Level Dua,  membangun Zona Integritas, serta Re-Branding Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berupa Logo, Tagline dan Jingle yang sesuai dengan Generasi Milenial.

“Saya berharap banyak, agar Program Banggakencana mampu dijalankan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, sehingga Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang dapat kita raih bersama guna mendukung Indonesia Maju 2045”, katanya.

Tenggarong — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda Sri Astiani, mengungkapkan warga binaan dengan kasus narkoba cenderung mendominasi.  Tercatat sebanyak 293 orang merupakan kasus narkoba dari 315 orang total warga binaan.

“Narkoba paling banyak. Hanya 22 orang di luar narkoba. Itu terdiri dari 2 orang kasus Tipikor, dan selebihnya tindak pidana umum dan trafficking atau perdagangan orang,” ujarnya saat menerima Anjangsana atau kunjungan organisasi wanita Kaltim ke Lapas Perempuan Kelas II Samarinda, di Tenggarong, Kamis (26/12/2019).

Itu sebabnya ia lebih meningkatkan kemandirian dengan program pelatihan dan pembinaan bidang agama kepada warga binaannya. Tindaklanjutnya berupa rencana kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda.

Kerja sama peningkatan kemandirian tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda, TP PKK Kaltim dan BLK Samarinda pada awal 2020.

“Kerja sama fasilitasi pemasaran produk hasil warga binaan dan fasilitasi pembinaan kemandirian dengan pelatihan serta fasilitasi pembinaan bidang agama,” sebutnya.

Asti berharap program kerja sama tersebut dapat menghindarkan yang bersangkutan kembali kepada kehidupan sebelumnya yang bergelut dalam penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkoba.

Terkait kunjungan organisasi wanita yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kaltim, Ia mengaku bangga dikunjungi istri orang nomor satu dan nomor dua di Kaltim dalam rangkaian Peringatan Hari Ibu ke 91 dan silaturahmi langsung dengan warga binaan.

“Ibu Gubernur dan Ibu Waki Gubernur bersedia datang. Ini tentu membawa kebahagian bagi kami dan 315 warga binaan Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda,” katanya

Sebagai informasi, lapas ini memiliki 9 kamar dengan kapasitas 40 orang perkamar. Dari total 315 warga binaan, 309 berstatus narapidana, 6 orang tahanan dan 1 anak bawaan warga binaan berusia 2 bulan. (DKP3AKaltim/rdg)

Semarang — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga pada puncak peringatan Hari Ibu ke – 91 yang dipusatkan di Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, menegaskan permasalahan dan kondisi yang dihadapi perempuan dari tahun ke tahun, dan dari generasi ke generasi bisa saja berbeda-beda. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, dari dulu hingga sekarang, semua perempuan adalah pejuang. Pejuang baik di dalam keluarga, ekonomi, dan pendidikan.

Menteri Bintang menambahkan jika dibandingkan dengan dahulu, perempuan tidak memiliki kontrol atas dirinya dan menerima manfaat dari pembangunan. Kondisi saat ini sudah jauh berbeda, meski demikian diakui sampai saat ini masih banyak ditemui ketidakadilan terhadap perempuan di Indonesia.

“Kita akui sampai saat ini masih ditemui ketidakadilan pada perempuan seperti pelabelan, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. Hal-hal ini menjadi tugas bersama untuk melawan ketidakadilan bagi perempuan agar nantinya kita bisa membukakan jalan bagi generasi selanjutnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri Bintang menyatakan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai tonggak awal perjuangan kaum perempuan telah membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia ke arah kemajuan. Kongres Perempuan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membukakan segala jalan bagi perempuan Indonesia kearah kemajuan untuk menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Bangsa.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) , Muhajir Effendi dalam sambutannya menyatakan kaum perempuan memiliki keistimewaan karena sebagai penentu generasi Indonesia masa depan.

“Seribu hari awal kehidupan seseorang ditentukan oleh seorang ibu. Itu sebabnya saat ini pemerintah fokus pada masalah stunting yang menjadi tanggung jawab bersama terutama kaum ibu, karena stunting terjadi sejak sebelum anak dilahirkan. Di Indonesia dari setiap 10 balita terdapat 3 balita yang mengalami stunting,” ungkap Muhajir.

Sementara itu, Kemen PPPA tahun ini memperingati Hari Ibu (PHI) ke-91 dengan mengambil tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.  Tema ini didasari oleh pengertian dan harapan bahwa perempuan memiliki daya ungkit yang besar dalam peningkatan kualitas hidup perempuan, sehingga harapan terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat segera terealisasi. Hal-hal tersebut menjadi fokus Pembangunan PPPA, sesuai dengan visi Presiden dalam mewujudkan pembangunan SDM yang unggul.

Serangkaian kegiatan PHI Tahun 2019 didasarkan pada semangat perjuangan perempuan yang diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, elemen masyarakat, dan juga dunia usaha, dan kelompok masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Bincang Bintang (dialog Menteri Bintang untuk meningkatkan ketrampilan wirausaha di perwakilan Indonesia barat, Tengah dan Timur), SHEnergy Kreasi (dukungan bagi pemanfaatan platform digital marketing dengan mengundang narasumber dari pengusaha startup), Kompetisi Vlog Festival Perempuan Berdaya ( cerita keberhasilan mereka yang didukung oleh keluarga dan lingkungan), Jalan Sehat Keluarga, Ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Edu Aksi Anak (kampanye pelestarian permainan tradisional dan literasi baca anak), dan  Edu Aksi pada Anak-Anak dan Keluarga yang dilakukan di RPTRA Kalijodo, Nonton Bareng dan Ngobrol Penuh Inspirasi di  Kawasan RPTRA Rawa Badak Jakarta yang dilakukan dengan menyaksikan film “Surga Kecil di Bondowoso” yang bercerita tentang edukasi kepada ibu-ibu di daerah pinggiran dimana dalam keluarga semua, baik ayah, ibu dan anak harus berbagai peran.

Tahun ini Kemen PPPA memberikan penghargaan khusus kepada tiga kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender. Ketiga kepala desa tersebut adalah:

1. Muhammad Yamani, Kades Swarga Bara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
2. Pipit Haryanti, Kades Lambangsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
3. Muhammad Safi Blesia, Kepala Kampung Kwade, Kecamatan Moraid, kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat.

Penghargaan diberikan oleh Ibu Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin yang hadir dalam PHI. Ketiga kepala desa tersebut akan diikutkan dalam sidang tahunan CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang akan berlangsung bulan Maret mendatang.

Menteri Bintang berharap, akan lebih banyak lagi kepala desa yang memiliki anggaran desa yang responsif gender sehingga makin banyak perempuan mendapatkan hak-haknya hingga di tingkat desa.

PHI Ke – 91 ini selain dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden, dan Menko PMK, juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Dr.Terawan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki, Gabungan Ibu OASE – Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pranowo dan Walikota se – Jawa Tengah. (publikasidanmediaKemenPPPA/DKP3AKaltim)

Samarinda — Lebih dari 200 dari berbagai organisasi perempuan di Kaltim mengenakan kebaya nasional dan daerah, mengikuti upacara dalam rangka puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-91 Provinsi Kalimantan Timur 2019, di ruang serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/12/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa’bani bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawanti, Sa’bani mengatakan kaum perempuan tidak pernah bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa.

“PHI sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen perubahan (agent of change).,” ujarnya.

Tema PHI ke 91 tahun 2019 ini adalah perempuan berdaya, Indonesia maju yang dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang masih mengalami kekerasan, perlakuan diskriminatif dan lain-lain.

Kondisi tersebut menurutnya, memerlukan berbagai startegi, keterlibatan semua unsur masyarakat dan multi stakeholder sangat diperlukan, termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye atau gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan dan pencapaian kesetaraan gender, her for she menjadi salah satu komitmen global yang harus digelorakan sampai akar rumput.

Ia juga mengungkapkan perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa perempuan mempunyai akses dan memiliki kesempatam yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya, seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial dan sebagainnya.

Begitu juga pengasuhan dalam keluarga peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak tidak hanya orang tua namun perlu didukunh oleh semua pihak.

Kegiatan ini diikuti ibu-ibu dari BKOW Kaltim, PKK Kaltim, Dharma Wanita Persatuan, Bhayangkari, Persit Kartika dan lainnya, Selain itu, kegiatan juga dirangkai dengan  Nonton Bareng (Nobar) film edukasi bertema pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berjudul “Surga Kecil di Bondowoso” dan “Demi Sebuah Prevensi”. Dilanjutkan dengan Ngobrol Penuh Inspirasi (Ngopi), serta seminar tentang pola pengasuhan oleh Azima Subagyo dengan materi Prinsip-Prinsip Pengasuhan di Era Digital dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. (DKP3AKaltim/rdg).