Samarinda — Sebanyak tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, serta 66 pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya oleh Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, di Pendopo Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/4/2021). Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ini diawali dengan Penyerahan Keputusan Kenaikan […]
Balikpapan — Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, tiga mandat urusan DKP3A meliputi urusan Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga DKP3A memilki target capaian indikator yang beragam. Hal ini menuntut proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan […]
Balikpapan — Mewakili Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Dr. HM Jauhar Efendi menegaskan, Pemprov Kaltim terus berupaya melakukan strategi dalam menurunkan angka pernikahan anak usia dini. Perkawinan usia anak dinilai banyak memiliki masalah di masa depan. Mulai dari sisi kesehatan hingga ekonomi. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui […]
Samarinda — Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, Pemerintah Kaltim sudah dan akan terus berupaya menghentikan praktik perkawinan anak. Hingga saat ini Kaltim telah memiliki Perda Nomor 12 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Instruksi Gubernur Nomor 463 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Perkawinan […]
Samarinda — Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim menerima kunjungan Studi Banding Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kelurahan Bandara Kota Samarinda, berlangsung di Ruang Rapat Kartini, Senin (22/3/2021). Kabid PPA Junainah mengatakan, PATBM bertujuan untuk melakukan pencegahan dan respon cepat terjadinya […]
Jakarta — Implementasi kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama merupakan upaya pemerintah dalam menegakan kebhinnekaan, toleransi, dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama. Pemaksaan penggunaan atribut keagamaan yang tidak dikehendaki di satuan pendidikan kerap […]
Jakarta — Saat ini, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam proses penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19 masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam keluarga, terlebih saat pandemi. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Pembangunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratna Susianawati […]
Jakarta — Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk terus mencegah perkawinan usia anak tidak berhenti usai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan. Meski batas usia minimum perkawinan bagi perempuan telah ditingkatkan menjadi 19 tahun, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak […]
Samarinda — Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memimpin langsung Verifikasi Lapangan Pengaruutamaan Gender (PUG) yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) secara daring, Selasa sore (16/3/2021). Pelaksanaan PUG di daerah diapresiasi melalui Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Diberikan pada kementerian/lembaga dan daerah yang berhasil mengimplementasikan kegiatan yang responsif gender. Upaya dan hasil […]
Samarinda — Sekretaris Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Eka Wahyuni mengatakan, untuk memperkuat dan mendorong kelembagaan sistem data perlu melakukan data terpilah yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu prasyarat pelaksanaannya adalah ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin. “Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan […]