Archive for month: October, 2021

Samarinda — Kembali, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan nasional dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2020 Kategori Utama.

Penganugerahan setiap dua tahun sekali oleh Kementerian PPPA ini dilakukan secara virtual, diawali sambutan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Profesor Muhadjir Effendy, dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para menteri pemberdayaan perempuan dari 10 negara dan para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) se Indonesia.

Dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (13/10/2021), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa’bani, didampingi Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, Pejabat Fungsional Gubernur Kaltim Hj Ardiningsih, Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Padilah Mante Runa, Ketua DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Kaltim.

Kali ini, Kaltim bersama 12 provinsi lainnya berhak menerima APE Award Kategori Utama. Yakni, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

Atas capaian APE ini, Sa’bani menyatakan bersyukur sekaligus memuji kinerja OPD lingkup Pemprov Kaltim dalam mendukung program pengarusutamaan gender (PUG) di Benua Etam.

“Ini bukti kerja keras kita, Artinya selama ini dari tahap perencanaan hingga impelmentasi sudah sesuai yang ditetapkan. Juga terjadi peningkatan kualitas terhadap pemberdayaan perempuan atau lebih pada pengarusutamaan gender,” jelas Sa’bani

Penilaian kinerja PUG di Kaltim meliputi semua aspek dan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui strategi PUG.

“Kita sudah dapat pratama, madya dan utama. Semoga berikutnya APE Mentor bisa kita raih,” ungkap Sa’bani.

Sementara Kepala Dinas KP3A Kaltim, Noryani Sorayalita menyebutkan Kaltim telah 6 kali menerima penghargaan APE.

“Kategori Pratama 2 kali dan Madya 3 kali, tahun ini APE kategori Utama. Kali ini bersama Kabupaten Kutai Kartanegara juga meraih APE kategori Utama,” ujar Soraya.

Soraya berharap, semoga Kaltim dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup perempuan Kaltim melalui strategi pembangunan PUG. Pemprov Kaltim juga akan terus berupaya mendorong kabupaten/kota lainnya melalui advokasi dan sosialisasi.

Sebagai informasi, terdapat lima kabupaten/kota di Kaltim yang memperoleh penghargaan APE, diantaranya Kabupaten Kutai Kertanegara Kategori Utama, Kota Samarinda Kategori Pratama, Kota Balikapapan Kategori Pratama, Kabupaten PPU Kategori Pratama dan Kabupaten Paser Kategori Pratama. (dkp3akaltim/dell)

Jakarta — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendukung peran perempuan dalam mewariskan batik sebagai kesenian khas Indonesia. Industri batik yang banyak digeluti kaum perempuan merupakan bagian dari produk industri kreatif, khususnya di bidang fashion yang memberikan sumbangsih dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa.

“Bagi kami bangsa Indonesia, batik bukan hanya produk seni lukis kain, namun juga sebuah ekspresi kehangatan, kesejahteraan budaya dan spiritual masyarakat Indonesia. Dengan demikian, membuat dan memakai batik bagi kita adalah bagian dalam menanamkan identitas, budaya, dan warisan spiritual bangsa. Batik erat kaitannya dengan perempuan dan fashion, dan fashion adalah bagian dari industri kreatif yang begitu besar,” terang Menteri Bintang dalam rangkaian kegiatan the 4th ASEAN Ministerial Meetings on Women (AMMW), Webinar The Beauty of Batik as Cultural Heritage in Women’s Hand (11/102021).

Menteri Bintang menerangkan terdapat sekitar 47 ribu unit usaha batik tersebar di 101 sentra batik, dari jumlah tersebut lebih dari 200 ribu pembatik perempuan dipekerjakan. Jumlah perempuan yang terlibat dalam industri batik diprediksi akan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam bidang fashion dan perdagangan.

Untuk itu, webinar tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang batik, keindahan, ketenaran, dan kontribusinya bagi kesejahteraan nasional, tetapi juga dapat membangun kemitraan yang lebih kuat di antara perempuan pebisnis di Indonesia dan ASEAN untuk bekerja bahu membahu, bermitra dengan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai ketahanan sosial ekonomi bagi masyarakat, planet, kemakmuran, kemitraan, dan kekuatan ASEAN.

“Kita melihat bahwa ada korelasi budaya batik dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Selain itu ada hubungan antara batik yang banyak digeluti perempuan dengan pertumbuhan ekonomi bangsa,” jelas Menteri Bintang.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Bintang turut memberikan apresiasi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang secara terus-menerus mendukung industri kreatif, termasuk di dalamnya batik. Menteri Bintang percaya dengan dukungan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan serta pemerintah, akan memberikan dampak kepada batik sebagai simbol seni lukis agar mengakar secara lokal dan disukai secara global.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Fadjar Hutomo mengungkapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non Bendawi yang ditetapkan UNESCO didominasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Oleh karenannya, batik menjadi penggerak dan pemacu roda perekonomian bagi sebagian rakyat Indonesia yang patut untuk terus didukung.

“Kemenparekraf berupaya mendorong UMKM kreatif di Indonesia untuk  naik kelas dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena UMKM merupakan pilar   kebangkitan ekonomi nasional, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Adapun strategi yang dilakukan Kemenparekraf pada masa pandemi Covid-19 dengan melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ungkap Fadjar.

Fadjar menambahkan kolaborasi antara Kemen PPPA dan ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN) Indonesia diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat para pengrajin, pengusaha, dan pecinta batik untuk melestarikan batik Indonesia bagi generasi muda dan pemulihan ekonomi bangsa yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam acara tersebut turut hadir pemilik Batik Riana Kesuma, Riana Kesuma yang menyampaikan alasan semua pihak harus mendukung batik karena 70-80 persen dari pelaku usaha batik adalah perempuan. Oleh karenanya, perempuan diharapkan bisa mengambil alih tenaga kerja sebagai pelaku batik. (birohukum&umasKPPPA)

Sendawar — Bupati Kutai Barat FX Yapan, diwakili Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kubar Riawati Sinaga, mengatakan perkembangan zaman yang maju menuntut peran serta perampuan dalam pembangunan.

“Telah banyak perempuan yang mulai bangkit dan berhasil membuktikan keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan,” ujar Ritawati pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi, berlangsung di Bappeda Kutai Barat, Kamis (7/10/2021).

Bupati berharap, lanjut Rita, seluruh masyarakat terutama calon dan anggota legislatif perempuan dapat menyuarakan suara perempuan dalam menjalankan pembangunan terutama dalam tugas perspektif gender.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengatakan jumlah perempuan di Kaltim tidak terlalu jauh selisihnya yaitu 51,88% untuk jumlah penduduk laki-laki dan 48,12% untuk penduduk perempuan.

“Sementara di Kabupaten Kutai Barat terdapat 88.242.000 jiwa jumlah penduduk laki-laki dan 80.106.000 jiwa jumlah penduduk perempuan. Namun, aktivitas politik perempuan belum optimal, capaiannya 12 persen,” ujar Soraya.

Padahal, mandat UU nomor 2 tahun 2011 perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008 Tantang Partai Politik, terkait rekrutmen 30% anggota partai perempuan belum menjadi daya tarik perempuan Kubar untuk berpartisipasi lebih optimal.

Partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan keputusan politik yang lebih akomodatif dan subtansial terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Selain itu dapat menguatkan demokrasi untuk memberikan gagasan terkait perundang-undangan yang pro perempuan dan anak di ruang publik.

“Juga dapat mempengaruhi isu kebijakan terkait kesetaraan gender sehingga memperkecil kesenjangan gender dalam politik. Selain itu, pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat mengetahui politik secara unum perlu dilaksanakan secara dini,” imbuh Soraya.

Kemudian rendahnya partisipasi perempuan juga berpengaruh terhadap masih belum optimalnya pelaporan Sistem Informasi Online (Simfoni) di Kubar sehingga kasus kekerasan  terhadap perempuan dan anak  seperti dilema gunung es.

“Tahun 2019, lanjut Soraya, tercatat 16 kasus kekerasan  dan tingginya kesenjangan pendapatan perempuan yaitu 26,30% sementara  laki-laki 73,7% serta masih rendahnya implementasi  dalam  memenuhi prasyarat pengarusutamaan gender (PUG) di Kubar,” terang Soraya.

Soraya berharap, dengan kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pihak di Kubar.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta terdiri dari KPPI Kubar dan Partai Politik. Hadir menjadi Narasumber Anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh, Asdep KG Bidang Politik dan Hukum Kemen PPPA Dermawan, Anggota DPRD Kubar Anita Theresia, dan Plt Kepala Dinas P2KBP3A Kubar Ritawati Sinaga. (dkp3akaltim/dell)